POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Paparan Pokja 3 Disampaikan pada Konvensi Kampus V dan Temu Tahunan XI Forum Rektor Indonesia di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Agustus 2008 Abin Syamsuddin Makmun UPI – Koordinator Pokja 3 FORUM REKTOR INDONESIA 2008

2 GARIS BESAR KAJIAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
PENGANTAR A. PENDAHULUAN B. IDENTIFIKASI PERSOALAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN BANGSA C. DAMPAK PERSOALAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA D. MODEL ALTERNATIF STRATEGI PENYELESAIAN PERSOALAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN BANGSA E. KESIMPULAN DAFTAR RUJUKAN

3 A.1 SISTEM POLITIK & KEBIJAKAN
SOCIETY POLITICAL SYSTEM PUBLIC POLICY POLICY STAKEHOLDERS - Institutions - Processes - Behaviors PUBLIC POLICY POLICY ENVIRONMENT - Civil Rights Education Health Welfare Foreign & Defense Taxing & Spending Policies - Social Economic - Cultural Religious Conditions THE POLICY SYSTEM

4 A.2 SISTEM POLITIK & KEBIJAKAN
KINERJA KEBIJAKAN MASALAH KEBIJAKAN AKSI KEBIJAKAN HASIL-HASIL KEBIJAKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN Evaluasi Peramalan Pemantauan Rekomendasi Perumusan Masalah ANALISIS KEBIJAKAN (Sumber: Dunn, 2003:208)

5 A.3 PRINSIP PENDIDIKAN Definisi Pendidikan versi UU No. 20/2003: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6 A.4 PRINSIP PENDIDIKAN Bangsa yang cerdas versi UUSPN No. 20/2003: “...manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Ada yang menafsirkan: Manusia ber-IQ, SQ, EQ, dan PQ)

7 GAMBAR: PARADIGMA PENDIDIKAN KOMPREHENSIF
SISTEM-SISTEM NILAI / BUDAYA (KATEGORIKAL) PESERTA DIDIK (SDM POTENSIAL) PENDAPATAN SISTEM PENDIDIKAN (SEPANJANG HAYAT) LULUSAN (SDM AKTUAL) SISTEM KEKARYAAN (PIRAMIDAL) SISTEM-SISTEM LAINNYA DAMPAK-DAMPAK LAINNYA SISTEM PENDUKUNG (SUMBER DAYA) SISTEM KEPENDUDUKAN (PIRAMIDAL) SISTEM KESEJAHTERAAN (MASYARAKAT DAMBAAN) GAMBAR: PARADIGMA PENDIDIKAN KOMPREHENSIF

8 B. MUATAN UUSPN No. 20 / 2003 YANG MEMERLUKAN PP/UU LAIN (1)
Pasal dan (Ayat) Materi (Perihal) 1 12 (4) Hak dan Kewajiban Peserta Didik 2 17 (3) Pendidikan Dasar 3 18 (4) Pendidikan Menengah 4 20 (4) Perguruan Tinggi 5 21 (7) Gelar Akademik, Profesi/Vokasi 6 24 (4) Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 7 25 (3) Persyaratan Kelulusan dan Pebuatan Gelar 8 26 (7) Penyelenggaran Pendidikan NF 9 27 (3) Pendidikan Informal 10 28 (6) Pendidikan Anak Usia Dini 11 29 (4) Pendidikan Kedinasan 12 30 (5) Pendidikan Keagamaan 13 31 (4) Pendidikan Jarak Jauh 14 32 (3) Pendidikan Khusus dan PLKh 15 34 (4) Wajib Belajar Tabel bersambung ke hal berikutnya

9 B. MUATAN UUSPN No. 20 / 2003 YANG MEMERLUKAN PP / UU LAIN (2)
Pasal dan (Ayat) Materi (Perihal) 16 35 (4) ** Standar Nasional Pendidikan 17 36 (4); 37 (3) Kurikulum 18 41 (4); 42 (3); 43 (3) * Pendidikan Tenaga Kependidikan (UUGD/2005) 19 45 (2) Sarana dan Prasarana Pendidikan 20 46 (3); 47 (3); 48 (2); 49 (5) Pendanaan Pendidikan 21 50 (7); 51 (3); 52 (2) Pengeloaan Pendidikan 22 53 (4) UU BHP 23 54 (3) Peran Serta Masyarakat 24 55 (5) Pendidikan Berbasis Masyarakat 25 56 (4) Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 26 59 (3) ** Evaluasi (SNP) * 27 60 (4) ** Akreditasi (SNP) * 28 61 (4) ** Sertifikasi SNP) * 29 62 (4) Pendirian Satuan Pendidikan 30 65 (5) Penyelenggaraan Pendidikan Asing * Telah dilakukan sebagian dan UUGD/ ** Telah dilakukan dalam PP No. 19/2005

10 C. POSISI ANGGARAN PENDIDIKAN
TABEL: PERSENTASE ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP PDB No. Negara Persentase Anggaran 1 Indonesia 1.4 2 Nigeria 2.4 3 Vietnam 2.8 4 Sri Lanka 3.4 5 Filipina 6 Brunei 4.4 7 Thailand 5.0 8 India 5.1 9 Malaysia 5.2 10 Korea Selatan 5.3 11 Jepang 7.3 Sumber: World Development Indicators, 2003

11 D.1 ALTERNATIF STRATEGI PENDEKATAN
Demokrasi MODEL I Pilihan Dilematis (Cruel Choice) dan Penetesan ke Bawah (Trickle Down) Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Manusia MODEL II Pertumbuhan Endogenous dan Demokrasi Pembangunan Manusia Demokrasi Pertumbuhan Ekonomi MODEL III Virtuous Circle dari Bhalla Pembangunan Manusia Demokrasi Pertumbuhan Ekonomi MODEL IV Virtuous Triangle (Segitiga Kebaikan) Pembangunan Manusia Demokrasi Pertumbuhan Ekonomi

12 D.2 BENCHMARKING SISTEM POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
MALAYSIA VISION 2020 INSTILLING TOTAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BUILDING GLOBAL COMPETITIVE DRIVE STRENGTHENING NATIONAL UNITY THE THREE STRATEGIC THRUSTS EDUCATIONAL INSTITUION INTEGRATED SYNERGISTIC TRIANGLE INDUSTRY PUBLIC SECTOR SIXTH MALAYSIAN PLAN / SECOND OUTLINE PERSPECTIVE – 1991 TO 2000

13 Rujukan Bahan Kajian A. Rujukan Utama, a.l:
UUD 1945 Hasil Perubahan, 2002 UU No.20/2003 ttg SISDIKNAS UU No.14/2005 ttg Guru dan Dosen UU No.32/2004 ttg Pemerintah Daerah UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No.17/2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun RENSTRA DEPDIKNAS, 2006, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 PP No.19/2005 ttg Standar Nasional Pendidikan PP No.38/2006 ttg Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekitar 30 RPP ttg SISDIKNAS Sejumlah Permendikas ttg Pendidikan

14 Rujukan Bahan Kajian B. Rujukan Pendukung, a.l:
Bappenas – Depdiknas: Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah Bappenas – BPS – UNDP: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia Education in Indonesia: From Crisis to Recovery Sumber-sumber lain yang Relevan C. Rujukan Dasar, a.l: Dunn, W.N,1981, Public Policy Analysis MacRaez Wilde,1985, Policy Analysis for Public Decision Barret & Fudgel, Policy and Action Hough, J.R, 1984, Educational Policy: an International Survey dll.

15 TERIMA KASIH