Local Autonomy Kelompok 6.

Presentasi berjudul: "Local Autonomy Kelompok 6."— Transcript presentasi:

1 Local Autonomy Kelompok 6

2 Otonomi Daerah Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto, dan nomous. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

3 Hakikat Otonomi Daerah
Kewajiban

4 Tujuan Otonomi Daerah X √ Terjadi Pemusatan Daerah
Hanya Pemerintah Pusat Menjadikan Daerah Lebih Baik √

5 Prinsip Otonomi Daerah
Prinsip otonomi seluas-luasnya Prinsip otonomi nyata Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

6 Desentralisasi Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu suatu organisasi

7 Bentuk Desentralisasi
Dekonsentrasi Delegasi Devolusi Privatilisasi

8 Result of Local Autonomy
Positif Negatif

9 Nonton video dulu yuk

10 QnA

11 Latihan Liputan 6, Jakarta. Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak terjadi permasalahan. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, sedikitnya pilkada secara langsung yang digelar terjadi berbagai macam distorsi yang tidak diharapkan terjadi, walaupun ada sisi positif seperti munculnya kepala daerah yang inovatif dan dekat dengan rakyat. "Buah dari desentralisasi termasuk pilkada secara langsung membuat pelaku politik tidak siap. Begitu pula masyarakat pemilih yang kurang siap serta penyelenggara (KPU) yang perlu dikuatkan kapasitasnya," ungkap Djohermansyah di Jakarta seperti dikutip laman setkab.go.id, Sabtu (197/2014). Dia juga mengaku prihatin dengan kepala daerah yang dipilih secara langsung yang ternyata banyak terjerat kasus korupsi. "Total 327 kepala daerah dari 524 orang terkena proses hukum, 86 persen di antaranya kasus korupsi," paparnya. Menurut Djohermansyah, banyaknya kasus korupsi yang dihadapi para kepala daerah itu karena politik biaya tinggi. "Biaya bayar kampanye mahal. Kerumitan itu membuat terjadi korupsi," paparnya. Djohermansyah juga menyoroti banyaknya pecah kongsi di antara pasangan kepada daerah terpilih dengan wakil kepala daerah. Berdasarkan catatan Kemendagri, 94 persen kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi. "Wakil dan kepala nggak harmonis, pecah," katanya. Selain itu, menurut Djohermansyah, pilkada langsung juga menumbuhkan terjadinya politik dinasti. Berdasarkan catatan Kemendagri, 11 persen pemerintahan di daerah merupakan politik dinasti, termasuk jika dilihat dari hasil pemilihan legislatif April lalu. "Banyak keluarga kepala daerah memenangkan kursi DPR," jelasnya.

12 Latihan Liputan 6, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan Dana Alokasi Umum "Saya kira Dana Alokasi Umum ini kan hanya ditunda pembayarannya. Dan ini saya kira tidak akan mengganggu perencanaan. Khusus untuk gaji saya kira tidak terganggu. Gaji tetap teralokasi," ucap Tjahjo usai rapat persiapan SEA Games 2016 di Menko Pembangungan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (31/8/2016). "Pemerintah daerah dan DPRD saya kira akan arif untuk merevisi kembali guna menunda kembali beberapa proyek rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Saya kira ini harus realistis," ucap Tjahjo. "Kemarin sudah saya kumpulkan semua ketua DPRD se-Indonesia dan sepakat. Yang penting skala prioritas infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan hal-hal yang berkaitan gaji pegawai tidak. Hanya pengurangan rapat-rapat, itu saja," imbuh Tjahjo. Sebelumnya Menteri Keuangan Alasan penundaan tersebut penentuannya didasarkan pada perkiraan kapasitan fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016 yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang. Penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November, dan Desember (Linus Sandi Satya)

13 Latihan TEMPO.CO, Bandung - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menargetkan kajian pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke wilayah baru di luar Pulau Jawa selesai tahun ini. Kepada Antara di Badung, Bali, Bambang mengatakan ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Dia mengakui salah satu kandidat ibu kota baru adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Pokoknya harus di luar Jawa (untuk kandidat lain). Sudah, nanti malah munculin spekulasi lagi," ucapnya setelah menghadiri Regional Workshop on Country Safeguard System bersama Asian Development Bank (ADB) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin, 10 April "Tahun ini jelas," ujarnya ketika disinggung target waktu penyelesaian kajian pemindahan ibu kota. Bambang menuturkan tim dari Bappenas sedang menganalisis kriteria wilayah, kemudian kesiapan dan ketersediaan lahan serta sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. "Kita berikan update (perkembangan) kepada Presiden Joko Widodo secara teratur," ucapnya. Terkait dengan munculnya nama Palangkaraya sebagai kandidat ibu kota baru, kata Bambang, itu juga pernah digagas Presiden Indonesia pertama Sukarno. "Ya, itu memang salah satu kandidat karena pernah diucapkan Presiden Sukarno," ujar mantan Menteri Keuangan tersebut. Bung Karno, menurut beberapa literatur, pernah mewacanakan agar ibu kota berpindah ke Palangkaraya, tepatnya pada dekade 1950-an. Proklamator kemerdekaan tersebut bahkan pernah mengunjungi kota yang terletak di tengah Indonesia itu untuk meninjau perkembangannya. Dalam kesempatan sebelumnya, Bambang menuturkan rencana pemindahan ibu kota muncul kembali karena adanya kebutuhan pembentukan pusat ekonomi baru. Menurut dia, Pulau Jawa terlalu mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Itu pun aktivitas perekonomiannya lebih banyak terkonsentrasi di Jabodetabek.

14 Question Sebagai warga negara bagaimana cara menyikapi kasus korupsi tersebut? Berikanlah alasan logis bahwa Dana Alokasi Umum harus adil dan tidak merugikan pihak lainnya! Setujukah anda apabila ibukota dipindahkan? Dan berikan alasannya!

15