PERAN BPKP MENDORONG PENINGKATAN KAPABILITAS APIP, PENGUATAN SPIP DAN MENGAWAL TATA KELOLA DANA DESA YANG AKUNTABEL Disampaikan Oleh : Samono, Ak.,

Presentasi berjudul: "PERAN BPKP MENDORONG PENINGKATAN KAPABILITAS APIP, PENGUATAN SPIP DAN MENGAWAL TATA KELOLA DANA DESA YANG AKUNTABEL Disampaikan Oleh : Samono, Ak.,"— Transcript presentasi:

1 PERAN BPKP MENDORONG PENINGKATAN KAPABILITAS APIP, PENGUATAN SPIP DAN MENGAWAL TATA KELOLA DANA DESA YANG AKUNTABEL Disampaikan Oleh : Samono, Ak., CA, CFrA, QIA Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Acara LARWASDA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 Tanggal 19 Oktober 2017

2 DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara
“akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif.” UUD 1945 UU No.17/ 2003 UU No.01/ 2004 PP No.60/ 2008 Psl 4 (1) Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan Psl 6 (1) & Psl 7 (1) Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara unt tujuan bernegara Psl 58 (1), Presiden menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan negara Ayat (2) ditetapkan dgn PP Psl 2: Menteri/Pimpinan Lembaga,Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan

4 TARGET : OPINI WTP, APIP DAN SPIP
Buku II, Bab 7 Bidang Aparatur Negara, angka , sub bidang aparatur, indikator kinerja untuk mengukur capaian pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN untuk sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sumber: Tabel 7.2 Indikator Kinerja RPJMN Bidang Aparatur Negara).

5 Peranan BPKP Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Kelemahan Mendasar LK Sistem Pengendalian Intern Asistensi kepada K/L/Pemda untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan KN/D, meningkatkan kepatuhan terhadap per-UU, kualitas LK dan tata kelola Pencatatan dan Pelaporan Aset Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Kepatuhan pada aturan 1. Pendampingan penyusunan laporan keuangan instansi kepada K/L dan pemda 2. Pendampingan reviu laporan keuangan instansi kepada APIP Pusat dan Daerah, diklat SDM pengelola keuangan, WTP WTP 3. Sosialisasi/Bimtek APBD / SAKD / SIMDA / SAKIP bagi pemda 4. Pembentukan help desk di masing-masing Perwakilan BPKP untuk pengawasan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. OPINI BPK Hasil Audit LK

6 KAPABILITAS APIP

7 CAPAIAN KABUPATEN KENDAL
INDIKATOR CAPAIAN OPINI LKPD WTP KAPABILITAS APIP LEVEL 1 (dari 1 sd 5) MATURITAS SPIP LEVEL 2 ( Skor 0 sd 5) (SKOR 2,314)

8 KAPABILITAS APIP KABUPATEN KENDAL LEVEL 1
Jumlah Pernyataan LEVEL Jumlah Terpenuhi Belum Terpenuhi ELEMEN 1 Peran dan Layanan 1 9 2 7 ELEMEN 2 Pengelolaan SDM 12 8 4 ELEMEN 3 Praktik Profesional 13 10 3 ELEMEN 4 Akntblts dan Manajemen Kinerja ELEMEN 5 Budaya dan Hubungan Organisasi 6 ELEMEN 6 Struktur Tata Kelola 58 39 19

9 Usaha Yang Telah dilakukan oleh BPKP untuk peningkatan kapabilitas:
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP Wilayah Timur II (Kab. Boyolali, Kab. Demak, Kab. Grobogan, Kab. Kendal, Kab. Rembang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga) Tahap I : diselenggarakan di Kabupaten Boyolali Tahap II : diselenggarakan di Kabupaten Semarang Tahap III : diselenggarakan di Kota Semarang

10 Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015
Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. APIP membuat sistem peringatan dini. APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

11 BPKP MENYUSUN GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

12 TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP
Optimizing APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 4 Managed APIP mampu menilai efisiensi,efektivitas ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern LEVEL 3 Integrated 2019 APIP mampu menjamin proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi LEVEL 2 Infrastructure INSPEKTORAT KAB KENDAL APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi LEllLEVEL 1 Initial

13 PERAN APIP Pasal 11 PP No. 60 Tahun 2008 memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi IP (assurance activities); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi IP; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi IP

14 GRAND DESIGN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP
- ►Acuan bersama bagi seluruh APIP K/L/Pemda dalam peningkatan kapabilitasnya (memuat strategi dan target-target peningkatan Kapabilitas APIP) ►Peningkatan Kesadaran Pentingnya Memiliki Kapabilitas Berkelas Dunia ►Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capability Model (IA-CM) ►Quality Assurance oleh BPKP terhadap Proses Peningkatan Kapabilitas APIP ►Self Improvement Kapabilitas APIP Sesuai Hasil Self Assessment ► Peningkatan Kompetensi SDM APIP melalui e-Learning

15 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

16 CAPAIAN PENILAIAN MATURITAS LEVEL SPIP PADA PEMDA SE PROVINSI JAWA TENGAH SD 18 SEPTEMBER 2017
No PEMDA Maturitas Level SPIP Skor Maturitas SPIP L 1 L 2 L 3 18/09/2017 1 Provinsi Jawa Tengah 3,023 2 Kota Semarang 2,838 3 Kota Surakarta 3,125 4 Kab. Kudus 3,095 5 Kab. Jepara 2,177 6 Kabupaten Karanganyar 3,021 7 Kabupaten Boyolali 3,202 8 Kabupaten Blora 2,873 9 Kota Pekalongan 2,178 10 Kabupaten Pekalongan 2,027 11 Kabupaten Batang 1,796 12 Kabupaten Tegal 1,516 13 Kota Tegal 1,651 14 Kabupaten Brebes 1,551 15 Kabupaten Pemalang 1,518

17 CAPAIAN PENILAIAN MATURITAS LEVEL SPIP PADA PEMDA SE PROVINSI JAWA TENGAH SD 18 SEPTEMBER 2017
No PEMDA Maturitas Level SPIP Skor Maturitas SPIP L 1 L 2 L 3 18/09/2017 16 Kota Salatiga 1 2,343 17 Kabupaten Semarang 1,832 18 Kabupaten Kendal 2,314 19 Kabupaten Demak 1,614 20 Kabupaten Rembang 1,475 21 Kabupaten Grobogan 2,044 22 Kabupaten Pati 2,535 23 Kabupaten Temanggung 2,280 24 Kabupaten Wonosobo 1,364 25 Kabupaten Banyumas 2,009 26 Kabupaten Purbalingga 1,898 27 Kabupaten Banjarnegara 1,926 28 Kabupaten Sragen 1,518 29 Kabupaten Sukoharjo 1,515 30 Kabupaten Wonogiri 1,950

18 Maturitas Level SPIP Kabupaten KENDAL
No Unsur/ Sub Unsur Maturitas Level A Lingkungan Pengendalian 1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 2 Komitmen Terhadap Kompetensi 3 Kepemimpinan yang kondusif 4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan 5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat 6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait B Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko

19 Maturitas Level SPIP Kabupaten KENDAL
No Unsur/ Sub Unsur Maturitas Level C Kegiatan Pengendalian 1 Reviu Kinerja 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia 3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi 4 Pengendalian Fisik atas Aset 5 Penetapan dan Reviu Indikator 6 Pemisahan Fungsi 7 Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan 10 Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya 11 Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting

20 Maturitas Level SPIP Kabupaten KENDAL
No Unsur/ Sub Unsur Maturitas Level D Informasi & Komunikasi 1 Informasi yang Relevan 2 Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif E Pemantauan Pemantauan Berkelanjutan 3 Evaluasi Terpisah SKOR TINGKAT MATURITAS 2,314 TINGKAT MATURITAS SPIP BERKEMBANG

21 UPAYA PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Menyelenggarakan Bimtek Maturitas SPIP Menuju Level 3 Menyesuaikan Tim Satgas SPIP Pemerintah Kab. Kendal terkait dengan adanya perubahan OPD . Merencanakan penyelenggaraan kegiatan Reviu RTP SPIP Tingkat Kabupaten dan SKPD

22 STRATEGI PENINGKATAN MATURITAS SPIP
(+) Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur (+) Evaluasi formal , berkala dan terdokumentasi Belum memiliki kebijakan dan prosedur LEVEL 0 – Belum ada Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis Namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, Tanpa komunikasi dan pemantauan LEVEL 1 -Rintisan Ada praktik pengendalian intern,. Tidak terdokumentasi dengan baik Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi LEVEL 2 - Berkembang Ada praktik pengendalian intern Terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. LEVEL 3 - Terdefinisi Ada praktik pengendalian internal yang efektif, Evaluasi formal, berkala dan terdokumentasi. LEVEL 4 – Terkelola dan Terukur Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer LEVEL 5 - Optimum (+) Implementasi kebijakan dan prosedur (+) dokumentasi (+) Kebijakan dan Prosedur Tertulis (+ )Pemantauan/ pengembangan berkelanjutan (+) Vertikal: Unsur-unsur terpenuhi (+) Horisontal: Jml unit kerja ber-SPIP bertambah

23 PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
.

24

25 Alokasi Dana Desa KABUPATEN KENDAL
Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Jumlah Desa 266 Alokasi Trend naik 124,40% 27,72%

26 PENGAWASAN FUNGSIONAL KEUANGAN DESA
Pemeriksaan BPK-RI UU 15/2004: Pasal 2 Ayat 2 Pengawalan BPKP INS. KAB/KOT Perpres 192/2014 “Pengawalan Kebijakan Strategis” UU 6/2014 Psl 115 huruf g +/+ Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 113/2014 Psl 44 ayat 2) Dana Desa, ADD, DBH, BanKeu PADes, Pendapatan Lainnya DESA INSPEKTORAT PROVINSI LPP Desa= Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa LPJ = Laporan Pertanggungjawaban RKUD = Rekening Kas Umum Daerah Ban Keu Prov Ban.Keu/APBD Prov Ban Keu Prov +/+ Mengawasi Pemberian/Penyaluran Dana Desa, ADD & DBH (Permendagri 113/2014 Psl 44 ayat 1)

27 PENGAWALAN DESA Tujuan : Memastikan seluruh Ketentuan dan Kebijakan Keuangan dan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan baik untuk seluruh Tingkatan Pemerintah, sebagai rekomendasi strategis kepada Presiden Ruang Lingkup : Kebijakan keuangan dan pembangunan desa beserta implementasinya

28 Peran BPKP Dalam Rangka Pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa
SDM SISTEM Fasilitasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemda dan Desa Pengembangan Pedoman Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa & Aplikasi Sederhana PERAN BPKP Bimkon Regulasi Bimtek dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator (Kemendagri dan KemenDesaPDTT, Kab/Kota)

29 Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa
Kesiapan regulasi pelaksanaannya (Perda, Perkada, Perdes & Perkades) Kompetensi SDM Pemda, Kecamatan dan Perangkat Desa Perbedaan kultur budaya dan kondisi geografis desa serta Sarana dan Prasarana Desa (Variasi Desa Sangat Tinggi) Sinkronisasi Regulasi Proporsi 30% dan 70% menjadi hambatan dlm penyusunan APB Desa Dalam Penyusunan Lap. Kekayaan Milik Desa (LKMD), perlu LKMD Awal, sehingga harus dilakukan inventarisasi Grand Design Standar Akuntansi Pemerintahan u/ Desa Pengaturan Pemeriksaan/Audit terhadap Lap. Pengelolaan keu desa

30 SISKEUDES Penggunaan SISKEUDES dalam pengelolaan Dana Desa merujuk:
Nota Kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kepala BPKP, nomor: no.900/6271/Sj MoU-16/K/D4/2015 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 Surat Menteri Dalam Negeri nomor 900/3155/Sj tanggal 26 Juni 2015 perihal: Rekomendasi Hasil Kajian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh KPK

31 IMPLEMENTASI SISKEUDES PER 31 AGUSTUS 2017 PADA PEMDA SE PROVINSI JAWA TENGAH
NO NAMA PEMDA JUMLAH DESA IMPLEMENTASI KETERANGAN SUDAH APBdes BELUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Kab. Banjarnegara 266 - 2 Kab. Banyumas 301 43 258 3 Kab. Batang 239 4 Kab. Blora 271 5 Kab. Boyolali 261 6 Kab. Brebes 292 7 Kab. Demak 243 8 Kab. Grobogan 273 Tidak pakai Siskeudes 9 Kab. Jepara 184 10 Kab. Karanganyar 162

32 IMPLEMENTASI SISKEUDES PER 31 AGUSTUS 2017 PADA PEMDA SE PROVINSI JAWA TENGAH
NO NAMA PEMDA JUMLAH DESA IMPLEMENTASI KETERANGAN SUDAH APBdes BELUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 11 Kab. Kendal 266 12 Kab. Kudus 123 - 13 Kab. Pati 401 14 Kab. Pekalongan 272 15 Kab. Pemalang 211 16 Kab. Purbalingga 224 52 172 17 Kab. Rembang 287 18 Kab. Semarang 208 19 Kab. Sragen 196 20 Kab. Sukoharjo 150

33 NO NAMA PEMDA JUMLAH DESA IMPLEMENTASI KETERANGAN SUDAH APBdes BELUM (1) (2) (3) (4) (5) (6) 21 Kab. Tegal 281 256 25 22 Kab. Temanggung 266 - Thp plth entry data 23 Kab. Wonogiri 251 24 Kab. Wonosobo 236 Tidak pakai Siskeudes Kab. Kalten 391 26 Kab. Purworejo 469 27 Kab. Cilacap 269 28 Kab. Magelang 367 29 Kab. Kebumen 449 3 446 J U M L A H 7.809 4.216 3.593 53,99 46.01 Keterangan *) Pemerintah desa dinyatakan SUDAH implementasi apabila sekurang-kurangnya telah menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan aplikasi Siskeudes IMPLEMENTASI SISKEUDES PER 31 AGUSTUS PADA PEMDA SE PROVINSI JAWA TENGAH

34 Kendala dan solusi pengaplikasian:
Aparat Desa Mengalami Kesulitan dalam penerapanya Perbedaan Rekening dengan Permendagri Menunggu Realisasi Penerbitan Sisten Informasi Daerah (SID) dari Provinsi SOLUSI Sosialisasi, Bimtek, Pendampingan Mapping Rekening Berkoordinasi dengan Bapermasdes Provinsi apakah dalam SID termasuk Siskeudes

35 KERJASAMA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH dan
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

36 KERJASAMA ASSURANCE : 1 Reviu Tata Kelola PSN pada Pembangunan KIK di Kabupaten Kendal 2 Audit Kinerja atas Jamkesnas Tahun 2016 3 Evaluasi Penggunaan Dana Desa Triwulan II Th 2017 dan SILPA Dana Desa Th 2016 pada Desa Brangsong 4 Evaluasi Penggunaan Dana Desa Triwulan II Th 2017 dan SILPA Dana Desa Th 2016 pada Desa Kebon Adem

37 KERJASAMA CONSULTING : 1
Fasilitator kegiatan Bimtek Aplikasi SIMDA bagi Bendahara Pengeluaran SKPD 2 Fasilitator Bimtek Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah kabupaten Kendal 3 Fasilitator kegiatan Penyusunan LKPD TA 2016 4 Fasilitator kegiatan Bimtek Perencanaan dan Keuangan pada DPU dan Penataan Ruang 5 Fasilitator kegiatan Bimtek Penatausahaan APBD TA 2017 6 Fasilitator Kegiatan Bimtek Aplikasi SIMDA bagi pegawai Bidang Akuntansi dan SIK BAKEUDA 7 Fasilitator Bimtek Penyusunan Saldo Awal LKPD TA 2017 utk administrator SIMDA 8 Fasilitator Bimtek Pengembangan KPI pada PDAM Tirto Panguripan Kab. Kendal Tahun 2016 9 Fasilitator Kegiatan Workshop Implementasi SPIP pada Pemkab Kendal

38 Terima Kasih