GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KENDAL KENDAL, 19 Oktober 2017

Presentasi berjudul: "GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KENDAL KENDAL, 19 Oktober 2017"— Transcript presentasi:

1 GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KENDAL KENDAL, 19 Oktober 2017
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH MEMPERTAHANKAN TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH Ahmad Adib Susilo, SE, MSc, Ak, CA Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah IV GELAR PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KENDAL KENDAL, 19 Oktober 2017

2 AGENDA Akuntabilitas Dasar Hukum, Standar & Nilai Dasar BPK
Jenis Pemeriksaan BPK Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Opini Laporan Keuangan Temuan dan Perkembangan TLRHP Mekanisme Pemeriksaan

3 Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah
Akuntabilitas “adalah kewajiban aparatur pemerintahan sebagai pihak yang menerima amanah untuk menjawab atau menjelaskan dari kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya secara obyektif.” Akuntabilitas diperlukan untuk dapat mengetahui pelaksanaan program yang dibiayai keuangan negara, tingkat kepatuhannya terhadap peraturan, dan tingkat kehematan, efisiensi, dan efektivitas dari program tersebut. DPR DPRD LHP LK Audited LPJ Keuangan Alokasi APBN/D Mandat Audiit BPK LK Unaudited Pemerintah/ Pemda LHP LK Audited

4 SELAMAT !!! ATAS KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL MERAIH OPINI WTP PADA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 TOLONG DIJAGA DAN DIPERTAHANKAN

5 2. DASAR HUKUM, STANDAR & NILAI DASAR BPK
UUD 1945 Amandemen III UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 Integritas Independensi Profesionalisme

6 NILAI DASAR BPK Independensi Integritas Independensi Profesionalisme
Bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan Bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi (secara kelembagaan/ organisasi/ individu) Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

7 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
3. JENIS PEMERIKSAAN BPK Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

8 URAIAN JENIS PEMERIKSAAN BPK
Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu OBYEK Laporan Keuangan Kebijakan, Program, Kegiatan, Tusi Asersi (Hal yang Diperiksa) KRITERIA SAP Berbagai Sumber SASARAN Kewajaran Penyajian LK sesuai dengan SAP Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas Kesesuaian Asersi dengan Kriteria OUTPUT Opini, SPI, Kepatuhan Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi Kesimpulan CONTOH LKPP, LKKL, LKPD, LK BI, LK BUMN, LK BLU Pelayanan Publik, Pengelolaan Program, Pelaksanaan Tupoksi Investigatif, SPI, Hal-hal lain di bidang keuangan

9 4. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERENCANAAN & PENGANGGARAN RPJMD RKPD KUA PPAS RKA RAPBD APBD PELAKSANAAN DPA SKPD Pelaksanaan: Pendapatan Belanaja Pembiayaan LRA Semester I PENATAUSAHAAN Pendapatan Belanja Pembiayaan Aset Kewajiban Akuntansi PERTANGGUNG- JAWABAN Laporan Keungan: LRA LPSAL Neraca LPE LO LAK CALK Pengungkapan LK PEMERIKSAAN Laporan Keuangan diperiksa BPK Kesesuaian SAP Kecukupan Pengungkapan SPI Memadai Kepatuhan thd UU OPINI SPIP Lingkungan Pengndalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi & Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern

10 5. OPINI LAPORAN KEUANGAN
5.1. Pengertian Opini 5.2. Jenis Opini Laporan Keuangan 5.3. Syarat Opini WTP 5.4. Pedoman Perumusan Opini Selain WTP

11 5.1. PENGERTIAN OPINI Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan pengungkapan (adequate dislcosures) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,dan efektivitas pengendalian intern

12 5.2. JENIS OPINI LAPORAN KEUANGAN
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) Tidak Wajar (Adverse)

13 5.3. SYARAT OPINI WTP Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan pengungkapan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas pengendalian intern

14 5.4. PEDOMAN PERUMUSAN OPINI SELAIN WTP
PERTIMBANGAN ASPEK PERVASIVNESS (Pengaruh Atau Kemungkinan Pengaruh Terhadap Laporan Keuangan) ASPEK PENYEBAB MODIFIKASI Material Tidak Pervasive Material dan Pervasive Salah Saji Material Opini dengan kualifikasi Opini tidak wajar Bukti yang Cukup Tidak Diperoleh Opini Tidak Memberikan Pendapat

15 Mispersepsi WTP

16 Mispersepsi 1

17 Mispersepsi 2

18 Mispersepsi 3

19 Upaya Mempertahankan WTP

20 Flowchart Opini

21 MATERIALITAS Kuantitatif Kualitatif
Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Kuantitatif Kualitatif Diukur dari jumlah nilai uang, jumlah waktu, frekuensi maupun jumlah unit Signifikansi thd entitas Dampak terhadap LK Diukur berdasarkan cara pandang, pengetahuan, dan pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu

22 PERVASIVENESS Kompleksitas Proporsi Pengungkapan Fundamental
Dampak Permasalahan ke akun/komponen LK lain/banyak asersi terpengaruh Berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa Mempengaruhi pengguna LK: keputusan/penilaian berbeda jk tdk diungkap

23 6. TEMUAN & PERKEMBANGAN TLRHP
TEMUAN SPI a.l. Pengelolaan pendapatan pada Badan Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan belum memadai Penatausahaan bendahara penerimaan dan pengeluaran pada 5 OPD belum tertib Pengelolaan BLUD RSUD Dr. H Soewondo belum tertib Pengelolaan pendapatan PBB P2 belum optimal dan nilai piutang PBB P2 belum didukung data yang memadai INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

24 INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME
Masalah Aset Tetap 1 KIB belum informatif Jumlah item barang di KIB berbeda dengan jumlah fisik Pengelolaan 2 Inventarisasi Tanah yang belum jelas status kepemilikannya Pemanfaatan aset dengan pihak ketiga belum didukung dengan perjanjian kerjasama 3 Pengamanan ~ Tanah belum bersertifikat a.n. Pemda INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

25 PERKEMBANGAN TLRHP Jawa Tengah 8.529 17.656 14.254 3.391 11 Persentase
Uraian Jumlah Temuan Jumlah Rekomendasi Sesuai Ditindaklanjuti Proses dan Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat Ditindaklanjuti Jawa Tengah 8.529 17.656 14.254 3.391 11 Persentase 80,73% 19,21% 0,06% Kabupaten Kendal 271 592 486 105 1 82,09% 17,74% 0,00% Nilai Rekomendasi : ,42 Nilai Yang Sudah Ditindaklanjuti : ,17 (57,12%) Nilai Yang Belum Ditindaklanjuti : ,25 (42,88%) INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

26 INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME
TLRHP KENDAL yang Belum Selesai / Dalam Proses a.l.: Pengelolaan pendapatan belum memadai Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap belum sepenuhnya memadai Penyajian nilai piutang PBB P2 belum didukung data yang memadai INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

27 Tujuan & Metodologi Pemeriksaan
7. MEKANISME PEMERIKSAAN Tujuan & Metodologi Pemeriksaan Keyakinan Yang Memadai atas Kewajaran Laporan Keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi Berlaku umum di Indonesia Metodologi Pemeriksaan Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

28 Tujuan Pengujian Yang Dilakukan
Meyakini Asersi Manajemen B E C D A Keberadaan dan Keterjadian Kelengkapan Hak dan Kewajiban Penyajian dan Pengungkapan Penilaian dan Pengalokasian INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

29 INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME
FOKUS PEMERIKSAAN Materialitas/TM 2016 sebesar Rp30M Permasalahan yang perlu mendapat perhatian a.l.: Penatausahaan dan penyajian aset tetap belum sepenuhnya memadai Pengelolaan pendapatan PBB P2 belum optimal dan nilai piutang PBB P2 belum didukung data yang memadai SELESAIKAN SEGERA!!! INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME

30 Click to edit company slogan .
Selamat Bekerja Mempertahankan WTP! Click to edit company slogan . INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME