PENDEKATAN MONEY FOLLOW PROGRAM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Presentasi berjudul: "PENDEKATAN MONEY FOLLOW PROGRAM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN"— Transcript presentasi:

1 PENDEKATAN MONEY FOLLOW PROGRAM KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Bambang Prihartono Staf Ahli Teknologi Maret 2017

2 Outline Analisis dan Kesimpulan Singkat Penyempurnaan Pendekatan Penganggaran Money Follow Program (Slide 3) RKP 2017 dengan Pendekatan Penganggaran Money Follow Program (Slide 12) Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP (Slide 13) Money Follow Program Dalam RKP (Slide 14) Prioritas Nasional RKP Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan (Slide 15) Program Prioritas RKP Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim (Slide 16) Program Proritas RKP Industri Perikanan dan Hasil Laut (Slide 17) Program Prioritas RKP Tata Ruang, Konservasi & Rehabilitasi Pesisir & Laut, serta Wisata Bahari (Slide 18) Program Proritas RKP Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Slide 19) Program Proritas - Penanggulangan IUU Fishing dan Keamanan Laut (Slide 20) Program Proritas RKP Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau & Pengelolaan Pulau Kecil (Slide 21) Highlight Musrenbangnas Kemaritiman Dan Kelautan (Slide 23) Assessment Sederhana Belum Sempurnanya Penganggaran Pembangunan pada RKP (Slide 4) Keunggulan dan Kelemahan Sistem Penganggaran Money Follow Program dalam RKP (Slide 5) Masih Diperlukan Penyempurnaan Sistem Penganggaran pada RKP (Slide 6) Integrasi RPI2JM dalam Pendekatan Penganggaran (Slide 7) Fungsi Strategis RPI2JM (Slide 8) Sistem Perencanaan Pembangunan Saat Ini (Slide 9) Sistem Perencanaan Pembangunan dengan RPI2JM (Slide 10) Form RPI2JM Menjawab Kelemahan Pendekatan Money Follow Program (Slide 11)

3 Analisis dan Kesimpulan Singkat Penyempurnaan Pendekatan Penganggaran Money Follow Program

4 Penganggaran Pembangunan pada RKP 2017
Dasar semangat Money Follow Program pada RKP 2017 (Gap Nawacita dalam Dokumen Perencanaan) Tujuan Money Follow Program pada RKP 2017 Namun masih terdapat kelemahan yang terlihat pada Penentuan Program Prioritas dan Sasaran-nya, baik melalui pendekatan Top Down dan Bottom Up diatas (Slide 11-17), maupun yang tertuang dalam form 2 Trilateral Meeting, yaitu: Sasaran kegiatan tidak menunjukkan keterkaitan dengan Kebijakan Spasial Terdapat kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan Prioritas Nasional dan Nawacita Prioritasi kegiatan sulit dilakukan karena tidak terdapat data readyness kriteria Tidak memperlihatkan komitmen berbagai stake holder dalam mewujudkan prioritas nasiona. Dan Nawacita, dsb.

5 KEUNGGULAN MONEY FOLLOW PROGRAM KELEMAHAN MONEY FOLLOW PROGRAM
Keunggulan dan Kelemahan Sistem Penganggaran Money Follow Program dalam RKP 2017 Mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional, dimana menghilangkan incrementalism dan line-item dengan mengasumsikan anggaran dimulai dari nol (tidak berpatokan dengan anggaran tahun sebelumnya) KEUNGGULAN MONEY FOLLOW PROGRAM KELEMAHAN MONEY FOLLOW PROGRAM Jika dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien Berfokus pada value for money Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya Meningkatan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah Cara sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong lembaga untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya Proses memakan waktu lama (time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya besar, serta menghasilkan kertas kerja Cenderung menekankan manfaat jangka pendek Implementasi membutuhkan teknologi maju Masalah besar yang dihadapi adalah proses merangking dan meriview paket keputusan Untuk melakukan perangkingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki lembaga Memungkinkan munculnya kesan yang keliru (antara Prioritas Nasional dan Sasaran)

6 Masih Diperlukan Penyempurnaan Pendekatan Penganggaran Saat Ini
SEBELUM RKP 2017 SETELAH RKP 2017 Sentralistis Desentralisasi & devolved management Berorientasi pada input Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money) Tidak terkait dengan rencana jangka panjang Utuh dan komprehensif Line-item dan incrementalism Berdasarkan sasaran kinerja Batasan departemen yang kaku Lintas departemen Menggunakan aturan klasik : Vote accounting Zero-Based Budgeting, Planning Programming Budgeting System Prinsip anggaran bruto Sistematik dan rasional Bersifat tahunan Dapat Multi Years Masih diperlukan penyempurnaan penganggaran kegiatan pembangunan, sehingga: Mampu memperlihatkan keterkaitan outcome kegiatan secara jangka panjang Mampu memperlihatkan komitmen pemerintah pusat, daerah, BUMN dalam mencapai suatu outcome/prioritas nasional

7 Integrasi Perencanaan Kegiatan dalam Pendekatan Penganggaran
Diperlukan integrasi pendekatan penganggaran dengan Rencana Terpadu dan Program Investasi Lima Tahun. Rencana Terpadu disertai Investasinya merupakan kegiatan perencanaan yang menghasilkan dokumen rencana dan program investasi infrastruktur terpadu untuk kurun waktu lima tahun yang telah mengintegrasikan seluruh Prioritas Nasional, Nawacita, kebijakan sektoral, kebijakan spasial/kewilayahan, serta jenis pembiaayaannya.

8 Fungsi Strategis Perencanaan Terpadu serta Investasi Jangka Menengah
Rencana Terpadu dan Investasi Jangka Menengah menjembatani proyek-proyek strategis yang memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Rencana Terpadu dan Investasi Jangka Menengah Rencana Terpadu dan Investasi Jangka Menengah disusun sebagai alat integrasi antar dimensi pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMN, serta berfungsi untuk mengintegrasikan kebijakan antar sektor dan kebijakan spasial dengan pembiayaannya.

9 Sistem Perencanaan Pembangunan Saat Ini

10 Sistem Perencanaan Pembangunan yang Diperlukan Kedepan
Dengan Rencana Terpadu & Investasi Untuk kegiatan lain selain infratruktur, diperlukan penyusunan daftar yang berisi rencana dan program investasi terpadu untuk kurun waktu lima tahun yang juga telah mengintegrasikan, Kebijakan Makro, Prioritas Presiden, kebijakan sektoral, kebijakan spasial/kewilayahan, dan jenis pembiaayaan Rencana Terpadu dan Investasi

11 Bagan Penyusunan Rencana Terpadu dan Investasi Jangka Menengah
Dalam proses penyusunan RETROLITA dilakukan forum koordinasi dalam rangka menkonfirmasi kesiapan kegiatan prioritas dalam RPJMN 11

12 Form Perencanaan Terpadu beserta Investasi
Menjawab Kelemahan Pendekatan Money Follow Program PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS SASARAN KEGIATAN KESIAPAN ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) RENCANA MENDUKUNG PKN/PKW/PKSN/KSPN/KEK/ INDUSTRI/ PERBATASAN APBN APBD PROV KAB/ KOTA BUMN SWASTA MULAI DURASI (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Menggunakan format RETROLITA, pendekatan Money Follow Program pada penganggaran pembangunan akan menunjukkan: Manfaat Jangka Panjang melalui keterkaitan yang jelas antara kegiatan sektoral dengan Prioritas Nasional dan Kebijakan lainnya Prioritas kegiatan, yang memiliki tingkat kesiapan yang tinggi Komitmen seluruh stake-holder pembangunan Perhitungan DAK yang efektif dan efisien

13 Studi Kasus Bidang Kemaritiman dan Kelautan

14 Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017
TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya

15 Prioritas Nasional RKP 2017 (Top Down) Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan
ARAH KEBIJAKAN: Konektivitas (tol) laut dan industri maritim Peningkatan industri perikanan dan hasil laut Penataan ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam Penanggulangan dan penyelesaian ilegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut Penetapan batas laut, penamaan pulau dan pengelolaan pulau-pulau kecil KEBIJAKAN TERKAIT REVOLUSI MENTAL: Perubahan mindset sebagai bangsa maritim Perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayaran perintis Penegakkan hukum dan disiplin

16 Program Prioritas RKP 2017 Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim

17 Integrasi Pendekatan Perencanaan Top Down dan Partisipatory
SINERGI PUSAT-DAERAH TEMATIK ALOKASI TOP DOWN PUSAT: APBN RENCANA TERPADU BESERTA INVESTASI JANGKA MENENGAH DAERAH: APBD LEVEL 3 TABEL SWASTA BUMN BOTTOM UP 17

18 Highlight Musrenbangnas 2016 (Bottom Up) Kemaritiman Dan Kelautan
Provinsi Aceh Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT Provinsi Kalimantan Utara Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kab.Nunukan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Tanjung Aru, Pulau Sebatik, Kab. Nunukan; dan Pantai Amal Baru, Kota Tarakan Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT Provinsi Sulawesi Utara Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Pantai Miangas, Pantai Marore, dan Pantai Inobonto) Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT Provinsi Maluku Utara Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Morotai Selatan Tahap I, Totodoku dan Momojiu, Pantai Moti Kota Ternate, dan Pantai Takofi Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT Provinsi Papua Barat Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Arar, Kab. Sorong, Kaimana, dan Laut Kokas, serta subsidi perintis 4 trayek di Manokwari dan 6 trayek di Sorong Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif di Raja Ampat Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Subi dan Midai Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Pantai Nongsa, Pelampong, dan Karang Banteng Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT Indikator Target Nasional RKP 2017 Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit) 2.500 unit kapal Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) 20 lokasi Terbangunnya Fasilitas Pelabuhan Laut 24 pelabuhan Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan) 10 kawasan pesisir Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KK) KK Provinsi Jawa Timur Pembangunan ice flake machine skala besar di Trenggalek Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT Provinsi Maluku Pengembangan Kawasan Konservasi Aru Tenggara Lanjutan pembangunan pelabuhan Saumlaki, Kroing, Amahai, dan Marlasi, serta subsidi perintis 18 trayek Rehabilitasi hutan mangrove di 11 lokasi, rehabiitasi pesisir di Pulau Buru, Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT

19 ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH)
Tabel Perencanaan Terpadu dan Investasi jangka Menengah untuk Prioritas Nasional Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan PROVINSI PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN KESIAPAN ALOKASI INDIKATIF (JUTA RUPIAH) RENCANA CATATAN APBN APBD PROV KAB/ KOTA BUMN SWASTA MULAI DURASI (TAHUN) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) JAMBI Konektivitas (Tol) Laut dan Industri Maritim Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Umum Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Ujung Jabung Pembahasan lahan untuk pengembangan pelabuhan 101 Ha, ditambah lagi 100 Ha.; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun , tanggal 04 Juli 2013; Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP. 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, tanggal 17 April 2013 ; Master Plan KE Ujung Jabung ; DED (2013);FS; AMDAL; Jalan akses 50.000 950 - 2017 7 Jalan akses sedang dalam tahap pembebasan lahan 43 Km akses jalan dari desa sipak Sudah ada dalam Renstra Sisi lahan 2014-pembebasan lahan 4 desa, 2014: pembangunan dermaga CPO dan batubara; Kapasitas kapal DWT. Kedalaman -11mdpl.

20 TERIMA KASIH