IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL

Presentasi berjudul: "IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL"— Transcript presentasi:

1 IMPLIKASI PERUBAHAN LINGKUNGAN BAGI DINAMIKA POLITIK LOKAL
Minggu III Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2010 STIA LAN Dosen: Ratri Istania

2 Sumber Bacaan Nordholt, Henk S. dan Gerry vanKlinken (2007), Politik Lokal di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. Mariana, Dede dan Caroline P. (2007), Demokrasi & Politik Desentralisasi, hal. Mubarak, M. Zaki et al. (penyunting) (2006), Blue Print Otonomi Daerah Indonesia, Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, hal.

3 Konsep Politik Lokal Mawhood (1985), politik lokal selalu berkaitan dengan otonomi daerah karena “a freedom is assumed by local government in both making and implementing its own decision.”

4 Kekhasan Politik Lokal
Ciri karakteristik daerah Kedekatan hubungan antara pemilih dan wakilnya Kebebasan membuat peraturan Kebebasan membuat keputusan demokrasi langsung dan tidak langsung

5 Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Konsep otonomi daerah berkaitan dengan pemberian status kewenangan daerah mengurus kepentingan sendiri (self regulatory vs. self determination) Konsep desentralisasi merupakan konsep pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah nasional dan pemerintah level di bawahnya.

6 Konsep Desentralisasi Langit dan Bumi
Revolusi neo-liberal tahun 1980an Konsep welfare state digantikan limited government Kejatuhan tembok Berlin, Jerman, Uni Soviet di tahun 1991 meruntuhkan ideologi sosialis komunis Perang dingin berakhir, rejim otoriter dunia ketiga berakhir

7 Neo-Liberalisme Pasar terbuka Peran negara kecil Penegakkan demokrasi
Masyarakat sipil kuat Good governance, transparansi, dan akuntabilitas Persaingan usaha

8 Desentralisasi Masyarakat sipil kuat Ukuran pemerintahan kecil
Campur tangan pemerintah pusat kecil

9 Perkawinan Neo-Liberalisme dan Desentralisasi
PERAN PEMERINTAH PUSAT KECIL PERSAINGAN USAHA TUMBUH STANDAR HIDUP MASYARAKAT NAIK MASYARAKAT SIPIL KUAT

10 Lingkungan Internasional

11 Fakta Indonesia di tengah arus modal internasional
Bantuan internasional mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia Kelas kapitalis kecil lahir di daerah Rent and crony capitalism tumbuh di daerah

12 Lingkungan Nasional

13 Fakta Faksionalisme Desentralisasi kekuasaan
Patron client pindah ke daerah Perbedaan antara masyarakat, negara, pasar kentara Akomodasi sentimen anti-Jakarta Pemerintah daerah justru menginginkan peran pemerintah pusat lebih besar Devide et impera pusat ke daerah

14 Namun…… Robison dan Hadiz (2004) - “sifat ilusi dari pandangan neo-liberalis, menunjukkan ketahanan oligarki-oligarki politis dan ekonomis di Indonesia” Nordholt dan van Klinken (2007) - “adalah terlalu simplisistis menyimpulkan negara di Indonesia melemah sejak tahun 1998” Mc Vey (2000) dan Phongpaichit et. al. (1998) - birokrat, politisi, militer, polisi, dan penjahat memelihara hubungan intim sehingga perbedaan profesi diantara mereka kabur.

15 Fakta Desentralisasi Indonesia
Tahun 1998 memiliki struktur kelembagaan daerah cukup memadai Desentralisasi mengundang lebih banyak permasalahan ketimbang menyelesaikan masalah

16 Lingkungan Lokal

17 Fakta Peran pemerintah daerah menguat
Peran pemerintah pusat=penjaga malam Perusahaan negara di daerah bentuk penguasaan pusat terhadap sumber kekayaan daerah memicu ketegangan pusat-daerah Money politics marak Pilkada langsung sebagai bentuk pendemokrasian atau bentuk ketergantungan pada pusat?

18 Persoalan Desentralisasi di Indonesia
Desentralisasi dilakukan tanpa mempelajari latar belakang sejarah perjalanan desentralisasi dari sejak lahirnya Indonesia Pemahaman kurang menyeluruh tentang lingkungan internasional, nasional, dan lokal akan menjadikan kebijakan tentang suatu wilayah otonom terutama berkaitan dengan batas-batas administratif (administrative territorial boundary) tidak efektif.

19 Kesimpulan Penekanan dinamika politik lokal pada aspek masyarakat
Penekanan pemerintahan daerah pada aspek administrasi pemerintahan Dinamika politik lokal mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah Pemerintahan daerah lahir setelah adanya desentralisasi Indonesia mengalami disharmonisasi antara dinamika politik dengan pemerintahan daerah karena masuknya prinsip-prinsip neo-liberalisme dan desentralisasi yang tidak membumi di era-90an Dinamika politik lokal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan Semenjak desentralisasi gejala politik yang ada di tingkat pusat berkaitan dengan daerah sangat sarat dengan permainan politik level lokal yang dibawa ke level nasional