PLT SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

Presentasi berjudul: "PLT SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL"— Transcript presentasi:

1 PLT SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL
EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 2016 DI LINGKUNGAN DITJEN FARMASI DAN ALKES KEMENTERIAN KESEHATN RI Disampaikan oleh : PLT SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL SURABAYA , 1 SEPTEMBER 2016 HOTEL ARIA CENTRA

2 PEMBAHASAN 1. PERAN INSPEKTORAT JENDERAL DALAM PENGAWASAN PROGRAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM REVIU LAPORAN KEUANGAN 3. HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN FARMALKES 4. TINDAK LANJUT ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN

3 PERUBAHAN PARADIGMA PENGAWASAN
COUNSELLING PARTNER Koordinatif Partisipatif Konsultatif Guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan W A T C H D O G Pendekatan birokrasi Beorientasi Menghukum Instruktif Kurang memberi solusi Kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu Peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kinerjanya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku QUALITY ASURANCE Melalui langkah-langkah termaksud, secara ideal Pengawasan dapat memberikan input bagi pimpinan dalam : Menghentikan, mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan; Mencegah terulangnya kembali hal-hal tersebut; Memperoleh cara-cara yang lebih baik / mencari solusi terbaik bagi auditan dalam melaksaakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam upaya mencapai visi / akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian Visi Kemenkes.

4 ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN
TUJUAN: Memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi & efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan Tupoksi Kemkes Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi yang akuntabel di lingkungan Kemkes Terselenggaranya pemerintahaan yang baik (good governance) serta terciptanya aparatur yang akuntabel, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Kesehatan

5 PENGAWASAN ITJEN TERHADAP PROGRAM KEMENTERIAN KESEHATAN
BENTUK PENGAWASAN SIKLUS KEGIATAN BENTUK PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAPORAN UMPAN BALIK (FEED BACK) ATAS SARAN/ REKOMENDASI PERENCANAAN REVIU RKA-K/L Pagu Anggaran Alokasi Anggaran Reviu Revisi Anggaran PEMBINAAN PENDAMPINGAN KONSULTASI PBJ TELAAH PENETAPAN PEMENANG >100M PROBITY AUDIT Audt BMN  hibah KEPEMERINTAHAAN YANG BAIK DAN BERSIH MONEV Percepatan TLHA AUDIT: OPERASIONAL dan ADTT EVALUASI SAKIP REVIU (LK) OPINI BENTUK PENGAWASAN LAINNYA: * Zona Integritas menuju WBK/WBBM * Penerapan SPIP *LHKPN dan LHKASN *DUMASDU

6 SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH Tertib Terkendali Efisien Efektif Keyakinan Memadai Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah Akuntabel Transparan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PUBLIK Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban UU 33/2004 Kegiatan yang Efektif & Efisien Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Ketaatan terhadap Peraturan

7 Standar Reviu atas Laporan Keuangan PP60 tahun 2008 pasal 57 ayat 5
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan Standar Reviu atas Laporan Keuangan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah PMK No. 255/PMK.09/2015 tanggal 31 Desember 2015 Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

8 KEMENTERIAN KESEHATAN
TUGAS POKOK (PERMENKES NO. 64 TAHUN 2015) MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

9 PERMASALAHAN HASIL REVIU LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT SATKER DI LINGKUNGAN
DITJEN FARMALKES

10 Permasalahan Neraca *)
PERMASALAHAN NERACA DALAM REVIU LK TINGKAT SATKER No Permasalahan Neraca *) Satker Provinsi 1 a. Persediaan Koreksi persediaan belum diregister sebesar Rp( ,00) Menjadi tidak ada b. Ekuitas koreksi penambahan nilai ekuitas sebesar Rp ,00, sebagai pengaruh dari koreksi persediaan belum diregister sebesar Rp( ,00 Dit. Pengawasan Alkes dan PKRT DKI Jakarta (KP) 2 melakukan revisi POK dan revisi SPM terhadap akun (Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi) menjadi akun (belanja bahan). 3. Segera melakukan rekonsiliasi eksternal antara unit akuntansi dengan KPKNL periode 30 Juni 2016. Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan

11 Permasalahan Neraca *)
PERMASALAHAN NERACA DALAM REVIU LK TINGKAT SATKER No Permasalahan Neraca *) Satker Provinsi 3 Melakukan koreksi: Neraca: a. Koreksi persediaan belum diregister sebesar Rp ,00 b. Koreksi saldo ekuitas dari sebesar Rp ,00 menjadi Rp0,- Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur 4 Telah dilakukan rekonsiliasi antara Unit Akuntansi dengan KPKNL namun masih terdapat permasalahan terkait asset lain-lain sebesar Rp ,00 yang sudah dihibahkan tetapi di aplikasi masih terdapat catatan akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan serta asset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp( ,00) dan Rp ,00 yang seharusnya sudah Rp0,00 dan Rp0,00 sehingga BAR belum terbit. Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

12 Permasalahan Neraca *)
PERMASALAHAN NERACA DALAM REVIU LK TINGKAT SATKER No Permasalahan Neraca *) Satker Provinsi 5 1. Belum mengusulkan hibah barang penunjang dekonsentrasi yaitu 2 (dua) unit laptop kepada Sekretariat Jenderal Kefarmasian dan Alkes Kemenkes RI 2. Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK-BMN dari KPKNL belum diterima Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara 6 1. Belum dilakukan revisi atas penggunaan akun belanja fotocopy/penggandaan semula menggunakan akun seharusnya Belum menerbitkan SPM atas belanja barang ATK dan komputer suplies senilai Rp ,- Dinkes Provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara 7 Belum melakukan revisi anggaran/ralat dokumen belanja atas kesalahan akun belanja bahan habis pakai menggunakan MAK yang seharusnya menggunakan MAK Dinkes Provinsi Papua Barat Papua Barat

13 Hasil Reviu Tingkat Eselon I
A. LAPORAN REALIASASI ANGGARAN (LRA) Tidak ada permasalahan B. LAPORAN OPERASIONAL(LO) Terdapat saldo beban persediaan dengan nilai minus dari UAKPA/B Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) Tidak ada permasalahan

14 Hasil Reviu Tingkat Eselon I
C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) Tidak ada permasalahan D. NERACA Terdapat perbedaan saldo aset lain-lain antara SAIBA dengan SIMAK-BMN E. CaLK Sampai berakhir reviu LK belum selesai dibuat

15 Tindak Lanjut Reviu LK semester I 2016
Catatan Hasil reviu dan Ikhtisar Hasil Reviu di lingkungan Ditjen Farmalkes dilakukan saat Proses Reviu Berlangsung, sehingga perbaikan perbaikan terhadap Laporan Keuangan Tingkat satuan kerja segera dapat diselesaiakan. Hal ini tercermin dalam permasalahan saat melakukan Reviu Laporan Keuangan Tingan UAPPA E1 tidak ada temuan yang signifikan seperti saat ditemukan di Reviu tingkat satuan Kerja.

16 SIKLUS LOGISTIK (Pengelolaan BMN)
1. Perencanaan Kebutuhan BMN 2. Penganggaran 3. Pengadaan 4. Pemanfaatan 5. Pemeliharaan 6. Penghapusan 7. Pencatatan & Pelaporan

17 Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes
NO PERMASALAHAN SATUAN KERJA NILAI BMN TINDAK LANJUT KETERANGAN 1 Aplikasi SIMAK BMN tidak digunakan Dinkes Kab. Tapin - belum ada bukti updating data 2 Bangunan belum memiliki IMB Dinkes Kab. Dompu koordinasi dengan unit utama Belum terlampir IMB 3 Barang Dropping tidak dilengkapi BAST belum ada koordinasi 4 BMN belum diinventarisasi dan dinilai oleh KPKNL Dinkes Kab. Sintang belum ada koordinasi dengan KPKNL Dinkes Kab. Barito Selatan telah koordinasi dengan KPKNL belum ada BA dari KPKNL

18 Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes
NO PERMASALAHAN SATUAN KERJA NILAI BMN TINDAK LANJUT KETERANGAN 5 BMN belum dilakukan proses Hibah Dinkes Kab. Pakpak Bharat Rp374,590,300.00 - Menunggu SK Hibah BMN Dinkes Kota Medan Rp110,772,750.00 Dinkes Kota Pekanbaru Rp334,529,000.00 usulan hibah BMN Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur Rp97,624,000.00 Dinkes Prov. Jambi Rp275,750,000.00 Rp36,800,000.00 Rp19,170,000.00 Dinkes Kab. Jepara Rp315,412,000.00 Dinkes Kab. Gresik Rp236,546,100.00 Dinkes Kota Singkawang Rp306,320,000.00

19 Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes
NO PERMASALAHAN SATUAN KERJA NILAI BMN TINDAK LANJUT KETERANGAN 5 BMN belum dilakukan proses Hibah Dinkes Kota Pontianak Rp276,072,500.00 usulan hibah BMN Menunggu SK Hibah BMN Dinkes Kab. Sambas Rp238,050,000.00 Dinkes Kab. Barito Selatan Rp62,350,000.00 - Dinkes Kab. Tapin Rp676,573,000.00 Dinkes Kab. Paser Rp243,964,224.00 Dinkes Prov. Sulawesi Selatan Rp2,577,765,000.00 Dinkes Kab. Luwu Timur Rp783,411,069.00 Dinkes Kab. Dompu Rp203,295,000.00 Dinkes Kab. Lombok Tengah Rp250,900,000.00

20 Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes
NO PERMASALAHAN SATUAN KERJA NILAI BMN TINDAK LANJUT KETERANGAN 6 BMN tidak ditemukan saat inventarisasi fisik Dinkes Kab. Dompu Rp20,669,000.00 instruksi penelusuran belum ada hasil penelusuran 7 Kesalahan entry data ke dalam SIMAK BMN Dinkes Kab. Pontianak Rp206,931,000.00 - belum dilakukan koordinasi dengan unit utama Rp23,600,000.00 8 pelatihan petugas BMN belum dilakukan Dinkes Kab. Sintang belum ada bukti pelatihan Dinkes Kab. Tapin Dinkes Kab. Luwu Timur

21 Saldo Temuan Terkait Barang Milik Negara di Ditjen Farmalkes
NO PERMASALAHAN SATUAN KERJA NILAI BMN TINDAK LANJUT KETERANGAN 9 Penatausahaan BMN kurang tertib Dinkes Kab. Sambas instruksi perbaikan belum ada hasil perbaikan Dinkes Kab. Tapin - belum terlampir SOP dan hasil pencatatan & pelaporan belum ada laporan SIMAK BMN per semester Dinkes Kab. Luwu Timur belum ada SOP 10 penghapusan barang rusak berat Dinkes Kota Medan Rp49,999,400.00 menunggu SK Penghapusan Dinkes Kab. Dompu Rp22,173,000.00 Dinkes Kab. Lombok Tengah Rp26,000,000.00 usulan penghapusan 11 satker belum melakukan input data ke dalam SIMAK BMN Dinkes Kab. Tanjung Jabung Timur telah melakukan rekonsiliasi ke KPKNL belum ada laporan hasil rekonsiliasi

22 lebih Baik menyalakan Lilin kecil daripada mengutuk kegelapan
Terima Kasih lebih Baik menyalakan Lilin kecil daripada mengutuk kegelapan