Negara berbentuk Republik (bukan monarkhi) berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan bersifat individualisme. Negara -- > kolektivisme, yang didasarkan pada.

Presentasi berjudul: "Negara berbentuk Republik (bukan monarkhi) berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan bersifat individualisme. Negara -- > kolektivisme, yang didasarkan pada."— Transcript presentasi:

1 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

2 Negara berbentuk Republik (bukan monarkhi) berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan bersifat individualisme. Negara -- > kolektivisme, yang didasarkan pada semangat kebangsaan yang menolak imperialisme dan kapitalisme barat.

3 Demokrasi tidak bisa hilang dari jatidiri Bangsa Indonesia.
Tanah adalah milik raja, pemanfaatannya untuk kepentingan bersama berdasarkan hasil musyawarah. Kekuasaan raja tunduk pada keadilan dan kepatutan. Muhammad Hatta, Faktor yang mempengaruhi berkembangnya demokrasi di Indonesia : Kolektivitas masyarakat desa Ajaran Islam ( kebenaran dari Tuhan, Faham persamaan, bekerjasama dan persaudaraan serta akulturatif agama Islam). Sosialisme baru -- > liberalisme -- > sosialisme -- > nilai-nilai humanisme. Volksraad (memberikan masukan pada Gubernur Jenderal dan membuat UU).

4 Bapak Bangsa perumus ide demokrasi
Ir. Soekarno Sosionasionalisme dan Sosiodemokrasi. Demokrasi Gotong royong/kekeluargaan. >< Individualistik. Hatta Demokrasi musyawarah mufakat. Menolak demokrasi liberal -- > politik+ekonomi -- > pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (kedaulatan rakyat). Musyawarah mufakat -- > penting untuk mencegah dominasi dan menjamin keadilan serta kepentingan umum. Demokrasi bisa langsung – bisa melalui perwakilan (Parpol). HOS Tjokro Aminoto Tidak boleh tunduk kepada selain TUHAN Persaudaraan dan kesederajatan, Jumat&haji, Zakat dan Infaq -- > Sosialisme demokrasi -- > bukan demokrasi materialisme.

5 Musyawarah -- > tempat bertemunya berbagai kepentingan
Musyawarah -- > tempat bertemunya berbagai kepentingan. Perdebatan adalah dinamika. Persuasi+kompromi+konsensus. Ajang konfrontasi dan memperjuangkan aspirasi Menguatkan negara persatuan karena dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasar hikmah kebijaksanaan.

6 Demokrasi permusyawaratan
Usaha sadar untuk membumikan demokrasi. Bukan sekedar cara tetapi juga pribadi bangsa. Cermin jiwa dan cita-cita. Nilai-nilai : Kerakyatan (Daulat rakyat); permusyawaratan (kekeluargaan); dan hikmah kebijaksanaan (orientasi etis : didasarkan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan untuk penciptaan Keadilan. Voting merupakan cara terakhir dalam demokrasi permusyawaratan.

7 Orientasi etis – Hikmat kebijaksanaan :
Rasionalitas dan keadilan X subjektif ideologis dan kepentingan Dedikasi untuk banyak orang X golongan/kelompok Orientasi jauh kedepan X jangka pendek dan transaksional Melibatkan dan mempertimbangkan orang banyak (termasuk minoritas) X elitis dan klaim mayoritas.

8 Indonesia negara hukum/bukan kekuasaan
Pemerintah berdasar hukum/bukan absolut Kekuasaan tertinggi ada pada MPR Presiden penyelenggaran pemerintahan Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR, butuh persetujuan DPR untuk pembuatan UU Menteri adalah pembantu presiden. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas (bertanggung jawab pada MPR dan bekerjasama dengan DPR). DPR tidak dapat dibubarkan Menteri menjalankan kekuasaan yang sebenarnya.