Tantangan dalam Membangun Profesionalisme TNI

Presentasi berjudul: "Tantangan dalam Membangun Profesionalisme TNI"— Transcript presentasi:

1 Tantangan dalam Membangun Profesionalisme TNI
Diandra Megaputri Mengko Diskusi 6 Oktober 2016, LIPI

2 Profesionalisme Militer
Samuel Huntington, 1993 Prinsip utama keberadaan militer (raison d’être)  melawan musuh dalam peperangan Militer direkrut, diatur, dilatih, dan dipersenjatai hanya untuk kepentingan perang.

3 Profesionalisme Militer (2)
Semakin siap menghadapi peperangan / ancaman eksternal terhadap kedaulatan = Semakin profesional Well-educated Well-paid Well-trained Well-equipped Well- Missioned Pasal 2 UU TNI No.34/2004

4 Kondisi saat ini… Well-Educated? Urgensi Saat ini sudah banyak minat
Memperluas reference Membuka ruang bagi hubungan sipil-militer Saat ini sudah banyak minat Dukungan finansial belum memadai Faktor pendidikan masih menjadi “catatan pinggir” dalam jenjang karier/penunjukan jabatan “Reward” bagi yang telah bersekolah masih minim Minat sudah banyak dari prajurit TNI, dari 220 prajurit TNI yang ikut sesko hampir 50%nya berniat untuk mengambil S-2 di Unhan. Dan sekitar 25% berniat untuk mengambil pendidikan di universitas padjadjaran, unjani, dll. Mereka ingin sekolah untuk menambah pengetahuan Dukungan finansial masih minim. Yang sekolah di luar 800 USD, tetapi yang di dalam negeri 350 per bulan. Jenjang karier sebagai salah satu upaya pemenuhan “kesejahteraan” mental

5 Kondisi saat ini… Well-Paid? Urgensi
Pangkat Gaji Tamtama 1,5 – 2,8 Bintara 2 – 3,8 Perwira Pertama 2,6 – 4,5 Perwira Menengah 2,8 – 5,1 Perwira Tinggi 3,1 - 5,6 Kondisi saat ini… Urgensi Terkait dengan kesejahteraan prajurit. Berpengaruh terhadap kondisi mental prajurit pada saat melaksanakan operasi. Tunjangan kemahalan hanya ada di Papua Persoalan perumahan dinas Persoalan Asuransi kesehatan Tamtama (Prajurit – Kopral) --- GOL I Bintara (Sersan dua – Pembantu Letnan Satu) ---- GOL II Perwira Pertama (Letnan Dua – Kapten) ---- GOL III Perwira Menengah (Mayor – Kolonel) -----GOL IV Perwira Tinggi (Birjen/Laks. Petama/ Mars. Pertama – Jend/Laks./Mars) Di Papua sudah ada tunjangan kemahalan, tetapi tidak berlaku bagi daerah Indonesia Timur lainnya. Banyak prajurit yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menempati rumah dinas Jumlah prajurit dan rumah dinas tidak sebanding, termasuk perosalan perumahan bagi purnawirawan Asuransi oleh asabri belum optimal, dan pengurusan BPJS sulit apabila berpindah-pindah.

6 Kondisi saat ini… Well-Trained? Urgensi
Berimplikasi secara langsung terhadap kesiapan prajurit dalam melaksanakan operasi. Fasilitas/infrastruktur untuk latihan belum memadai, terutama di daerah Anggaran yang terbatas SDM trainers & pelatihan yang spesifik dgn daerah konflik yang dituju (untuk PKO) Persoalan latihan menembak dengan jarak km. Tidak ada daerahnya, belum ada anggaran untuk memenuhi amunisinya.

7 Kondisi saat ini… Well-Equipped? Urgensi
Berimplikasi secara langsung terhadap kemampuan pelaksanaan operasi Sudah terdapat peningkatan kuantitas maupun kualitas dari Alutsista melalui program MEF (dan perlu terus berkesinambungan) Persoalan transparansi anggaran Perlu sinergis dengan upaya pembangunan industri pertahanan dalam negeri Realisasi 74,98 % (Kemenhan, MEF,2014)

8 Kondisi saat ini… Well-Missioned? Urgensi
Berpengaruh terhadap profesionalisme TNI itu sendiri (sesuai dengan tujuan keberadaan militer) Kecenderungan pelibatan TNI di ranah sipil ex: MOU TNI dgn instansi lain  berpengaruh terhadap indikator kinerja? Harapan untuk punya hak politik?

9 Dampak yang ditimbulkan (1)
Berbagai ancaman eksternal masih terus hadir dan belum secara maksimal dapat dihadapi oleh TNI Illegal Fishing – 21 Trillion Rupiah / Year (Focus Group Discussion (FGD) Restorasi Budaya Maritim) Illegal Logging – 45 Trillion Rupiah / Year (Indonesian Defence White Paper) Land Exploitation – 72 Trillion Rupiah / Year (Kompas, Dirjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan) Oil Smuggling– 50 Trillion Rupiah / Year (Kompas, Dirjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan) Human Trafficking – (Unicef) Drugs Smuggling – 3,6 million people (1,99%) (NCB Interpol Indonesia) Piracy – 91 Case (International Maritime Bureau) Konflik Kekerasan – 500 juta korban / tahun Arms Smuggling, Money Laundring, Separatism, Terorrisme, Kebakaran Hutan, Bencana Alam.

10 Dampak yang ditimbulkan (2)
Upaya pembangunan kekuatan pertahanan masih berorientasi pada jumlah (komcad, bela negara)  belum optimal dalam membangun profesionalisme tni itu sendiri 4th Gen. of War?

11 Dampak yang ditimbulkan (3)
Ada kecenderungan pelibatan militer dalam ranah sipil  melanggar UU TNI “Salah satu kunci bagi terlaksananya sistem pemerintahan sipil adalah minimalnya peranan militer…menjadikan militer kekuaran yang profesional, dengan cakupan peranan yang terbatas, steril secara politik dan bersikap netral terhadap hal hal di luar bidangnya” – Samuel Huntington

12 Dampak yang ditimbulkan (4)
Masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM, bentrok TNI-Polri, dan dugaan keterlibatan TNI pada ranah politik Terdapat dugaan terhadap beberapa kasus korupsi di dalam pengadaan persenjataan

13 Apa yang perlu dilakukan?
Mengembalikan orientasi pembangunan kekuatan pertahanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingstra kekinian  diejawantahkan ke dalam anggaran Memaksimalkan pendidikan, pelatihan, kesejahteraan prajurit, dan persenjataan yang dimiliki oleh TNI Menempatkan kembali pelibatan TNI di ranah sipil yang selama ini diberlakukan, di dalam konteks OMSP, sesuai dengan UU TNI. (+urgensi untuk membahas UU Perbantuan) Mendoron transparansi dalam penggunaan anggaran pertahananan sebagai public goods.

14 Terimakasih Dirgahayu TNI ke-71