POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Presentasi berjudul: "POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN"— Transcript presentasi:

1 POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Paparan Awal Pokja 3 Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Implementasi Program Pokja FRI Pada hari Selasa, 18 Maret 2008 di Kampus ITB, Jl. Taman Sari Bandung Abin Syamsuddin Makmun UPI – Koordinator Pokja 3 FORUM REKTOR INDONESIA Bandung, 2008

2 GARIS BESAR KAJIAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
A. PENDAHULUAN - Rasional - Prosedur dan Pendekatan B. DEFINISI KONSEP DAN KERANGKA ACUAN DASAR - Definisi Konsep: Politik, Kebijakan dan Pendidikan - Kerangka Acuan Dasar C. DESKRIPTIF ANALITIS PRAKTIS POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA - Politik Pendidikan - Kebijakan Pendidikan D. ISU-ISU AKTUAL STRATEGIS SEKITAR POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA - Isu Politik Pendidikan - Isu Kebijakan Pendidikan E. ALTERNATIF STRATEGI SOLUSI ISU DAN KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA - Solusi Isu Politik Pendidikan - Solusi Isu Kebijakan Pendidikan F. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI DAFTAR RUJUKAN

3 Rujukan Bahan Kajian A. Rujukan Utama, a.l:
UUD 1945 Hasil Perubahan, 2002 UU No.20/2003 ttg SISDIKNAS UU No.14/2005 ttg Guru dan Dosen UU No.32/2004 ttg Pemerintah Daerah UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU No.17/2007 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun RENSTRA DEPDIKNAS, 2006, Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025 PP No.19/2005 ttg Standar Nasional Pendidikan PP No.38/2006 ttg Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota Sekitar 30 RPP ttg SISDIKNAS Sejumlah Permendikas ttg Pendidikan

4 PENDEKATAN MELALUI PERENCANAAN STRATEGI NASIONAL MALAYSIA
MALAYSIA VISION 2020 INSTILLING TOTAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BUILDING GLOBAL COMPETITIVE DRIVE STRENGTHENING NATIONAL UNITY THE THREE STRATEGIC THRUSTS EDUCATIONAL INSTITUION INTEGRATED SYNERGISTIC TRIANGLE INDUSTRY PUBLIC SECTOR SIXTH MALAYSIAN PLAN / SECOND OUTLINE PERSPECTIVE – 1991 TO 2000

5 MODEL ALTERNATIF STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
Demokrasi MODEL I Pilihan Dilematis (Cruel Choice) dan Penetesan ke Bawah (Trickle Down) Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Manusia MODEL II Pertumbuhan Endogenerous dan Demokrasi Pembangunan Manusia Demokrasi Pertumbuhan Ekonomi MODEL III Virtuous Circle dari Bhalla Pembangunan Manusia Demokrasi Pertumbuhan Ekonomi MODEL IV Virtuous Triangle (Segitiga Kebaikan) Pembangunan Manusia Demokrasi Pertumbuhan Ekonomi

6 Para pelaku pendidikan seyogianya memahami filsafat yang: memberikan acuan normatif dalam melaksanakan praxis pendidikannya, dimanapun, kapanpun dan siapapun (lihat gambar)

7 GAMBAR: PARADIGMA PENDIDIKAN KOMPREHENSIF
SISTEM-SISTEM NILAI / BUDAYA (KATEGORIKAL) PESERTA DIDIK (SDM POTENSIAL) PENDAPATAN SISTEM PENDIDIKAN (SEPANJANG HAYAT) LULUSAN (SDM AKTUAL) SISTEM KEKARYAAN (PIRAMIDAL) SISTEM-SISTEM LAINNYA DAMPAK-DAMPAK LAINNYA SISTEM PENDUKUNG (SUMBER DAYA) SISTEM KEPENDUDUKAN (PIRAMIDAL) SISTEM KESEJAHTERAAN (MASYARAKAT DAMBAAN) GAMBAR: PARADIGMA PENDIDIKAN KOMPREHENSIF

8 Rujukan Bahan Kajian B. Rujukan Pendukung, a.l:
Bappenas – Depdiknas: Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah Bappenas – BPS – UNDP: Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia Education in Indonesia: From Crisis to Recovery Sumber-sumber lain yang Relevan C. Rujukan Dasar, a.l: Dunn, W.N,1981, Public Policy Analysis MacRaez Wilde,1985, Policy Analysis for Public Decision Barret & Fudgel, Policy and Action Hough, J.R, 1984, Educational Policy: an International Survey dll.

9 HASIL-HASIL KEBIJAKAN
KINERJA KEBIJAKAN Evaluasi Peramalan Perumusan Masalah HASIL-HASIL KEBIJAKAN Perumusan Masalah MASALAH KEBIJAKAN Perumusan Masalah ALTERNATIF KEBIJAKAN Perumusan Masalah Pemantauan Rekomendasi AKSI KEBIJAKAN ANALISIS KEBIJAKAN (Sumber: Dunn, 2003:208)