PKM - 3 DEMOKRASI INDONESIA

Presentasi berjudul: "PKM - 3 DEMOKRASI INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 PKM - 3 DEMOKRASI INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Nori Sahrun., S.Kom., M.Kom PKM - 3 DEMOKRASI INDONESIA

2 Tentang Demokrasi Demokrasi menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan, kebebasan berpolitik, dan mengakui keberanekaragaman sebagai sesuatu yang wajar. Dalam negara demokrasi, mayoritas memerintah, minoritas tetap mempunyai hak. Pergantian pimpinan negara berlangsung melalui pemilu yang adil, bebas dan damai. Demokrasi memberikan peluang yang sama kepada setiap warga negara memasuki pemerintahan, dan memberikan kesempatan yang sama dalam mempengaruhi kebijakan publik. Demokrasi memungkinkan setiap individu dan kelompok masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya. Walaupun suatu saat kepentingannya belum berhasil diperjuangakan, dilain waktu masih terbuka kesempatan untuk memperjuangkannya. Kondisi ini membuat warganegara bersedia menerima kekalahan, karena kesempatan itu selalu terbuka, dan itulah demokrasi.

3 Mengapa Demokrasi? Mahfud MD (1999): Ada dua alasan mengapa negara lebih memilih demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu: Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

4 Beberapa negara yang roboh:
Uni Sovyet Yugoslavia Beberapa Negara Timur Tengah: Mesir, Tunisia, Libya, ...apalagi? Beberapa Presiden yang Otoriter: Ferdinand Marcos, Soeharto, ...siapa lagi?

5 Pengertian Demokrasi Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu: “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

6 Terminologis: Sidnet Hook
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa;

7 Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl :
Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih;

8 Henry B. Mayo: Demokrasi merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

9 Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal :
pemerintah dari rakyat (government of the people); pemerintahan oleh rakyat (government by the people); dan pemerintahan untuk rakyat (government for people). Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.

10 Pemerintahan dari rakyat:
Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate government) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligitimate government) di mata rakyat. Pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat, bukan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

11 Pemerintahan oleh rakyat
Bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (social control). Pengawasan rakyat (social control) dapat diakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR).

12 Pemerintahan untuk rakyat
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya.

13 Norma Hidup Berdemokrasi
Pentingnya kesadaran akan pluralisme Musyawarah. Tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan Permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang jujur dan sehat. Saling bekerjasama dengan paradigma saling memiliki pikiran-pikiran yang positif (positive thinking). Pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini.

14 Model-model Demokrasi
Demokrasi Liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang saklek. Demokrasi terpimpin yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai pemimpinnya. Namun pemimpin tersebut menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

15 Demokrasi partisipasi, yaitu pemerintahan yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

16 Sedangkan dari segi pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari dua model, yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Pada demokrasi langsung, lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.

17 PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Masa Republik Indonesia I ( ): Demokrasi Parlementer Masa Republik Indonesia II ( ): Demokrasi Terpimpin Masa Republik Indonesia III ( ): Demokrasi Pancasila Masa Republik Indonesia IV (1998-now): Masa Reformasi

18 MASA REPUBLIK INDONESIA I (1945-1959): DEMOKRASI PARLEMENTER
Sistem Parlementer yang saat itu berlaku dirasa kurang cocok di Indonesia. Parpol dan parlemen terlalu mendominasi. Kabinet hasil Pemilu tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih dari 8 bulan >> menghambat pembangunan ekonomi politik Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Masa demokrasi parlementer berakhir

19 MASA REPUBLIK INDONESIA II (1959-1965): DEMOKRASI TERPIMPIN
Dominasi presiden, terbatasnya peranan parpol, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik. Ketetapan MPRS No III/1963 mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Beberapa hal lagi terjadi penyimpangan terhadap UUD. DPR Gotong Royong dijadikan sebagai pembantu pemerintah, fungsi kontrol ditiadakan. Berdiri badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang merupakan bentukan komunis. Partai politik dan Pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup. Ekonomi hancur, dan periode ini diakhiri oleh G 30 S/PKI, dimulainya Demokrasi Pancasila.

20 MASA REPUBLIK INDONESIA III (1965-1998): DEMOKRASI PANCASILA
Disebut juga Orde Baru, yang menggantikan Orde Lama Tap MPR tentang presiden seumur hidup dibatalkan. DPR Gotong Royong diberi hak kontrol. Pimpinannya bukan lagi menteri. Pers dan Partai politik lebih memiliki kebebasan >> partisipasi meningkat. Dalam perkembangannya, peran presiden meluas, Soeharto menjelma menjadi begitu dominan. Keberhasilan memimpin G30S/PKI denga menggunakan Supersemar membuat Soeharto menjadi tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia. Beberapa tindakan politis diterapkan dengan alasan menjaga stabilitas dan integrasi nasional, misalnya kebijakan monoloyalitas PNS, pers, partai politik, dll. Pemilu “berhasil” dilaksanakan: 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, Namun nilai-nilai demokrasi ditekan.

21 Keberhasilan ekonomi menambah suburkan KKN, di pusat maupun di daerah
Keberhasilan ekonomi menambah suburkan KKN, di pusat maupun di daerah. Di bidang politik, tak satupun lembaga yang mampu mengawasi dominasi Soeharto. Akibatnya, kelompok penentang semakin banyak dan semakin kuat. Pelopornya adalah mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang didukung masyarakat yang berhasil menduduki Gedung MPR/DPR di Senayan Mei 1998 merupakan langkah awal jatuhnya Soeharto. Kekuatan mereka begitu besar sehingga tidak mampu diusir, mengakibatkan elite politik berubah sikap terhadap presiden. Pimpinan DPR meminta presiden turun, 14 menteri menolak bergabung dalam kabinet. Melihat kondisi yang ada, Soeharto merasa yakin tidak ada dukungan lagi kepadanya, ia memutuskan untuk mundur sebagai presiden 20 Mei Berakhirlah masa orde baru.

22 MASA REPUBLIK INDONESIA IV (1998-NOW): MASA REFORMASI
Reformasi dan demokratisasi muncul. Pengalaman bangsa kita pada orde baru bahwa pelanggaran demokrasi akan membawa pada kehancuran bangsa. Habibie dilantik menjadi presiden. Ia menyiapkan paket UU Politik. Dwifungsi ABRI dihapuskan, amandemen UUD 1945, peranan DPR diperkuat, HAM semakin terjamin, juga memperkenalkan pemilihan umum langsung.

23 PARAMETER DEMOKRASI Adanya kontrol atas keputusan pemerintah
Adanya pemilihan yang teliti dan jujur Adanya hak memilih dan dipilih Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman Adanya kebebasan mengakses informasi Adanya kebebasan berserikat (Masykuri Abdillah, 1999)

24 PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Adanya pembagian kekuasaan Adanya pemilihan umum yang bebas Adanya manajemen yang terbuka Adanya kebebasan individu Adanya peradilan yang bebas Adanya pengakuan hak minoritas Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum Adanya pers yang bebas Adanya beberapa partai politik Adanya musyawarah

25 Adanya persetujuan parlemen
Adanya pemerintahan yang konstitusional Adanya ketentuan tentang pendemokrasian Adanya pengawasan terhadap administrasi publik Adanya perlindungan hak asasi Adanya pemerintahan yang bersih Adanya persaingan keahlian Adanya mekanisme politik Adanya kebijaksanaan negara Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab

26 Terima Kasih

27 ARTI DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI
Secara etimologis, Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kratos/kratein” yang berarti kekuasaan Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government by the people) Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat Definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya (kedaulatannya) berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat

28 Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam sistem participatory democracy kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat,oleh rakyat dan bersama rakyat Dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa Dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan Rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen

29 Hendry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut:
”A democratic political system is one in which public pilicies are made on majority basis, by reperesentative subject to effective popular control a periodeic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. (Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamainnya kebebasan politik)

30 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI
Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup berbegara antara abad ke-4 sebelum masehi sampai abad ke-6 masehi Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung (direct democracy) yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana. Hanya berbentuk negara kota (Polis/City State) yang penduduknya hanya lebih kurang jiwa Selain itu, ketentuan2 demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk

31 Gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat
Masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan ( M) dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat2 agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan Pada abad pertengahan lahir dokumen Magna Carta (Piagam Besar), yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan previleges, dan bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain2 Ada dua prinsip dalam Magna Carta, (1) kekuasaan Raja harus dibatasi; (2) HAM lebih penting daripada kedauatan Raja

32 Demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Ranaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu abad ke-15 dan ke-16 Ranaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno Masa Ranaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas2nya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan Peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya Reformasi dan Revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16 yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme Reformasi dimulai di Gereja Wittenberg (31 Okt 1517) yang dimotori oleh Marthin Luther

33 BENTUK-BENTUK DEMOKRASI
Secara umum para sarjana membedakan demokrasi kedalam dua jenis, yaitu Demokrasi langsung (Direct Democracyi) dan Demokrasi Tidak Langsung (Representative Democracy) Torres melihat demokrasi dari dua aspek yaitu formal democracy dan substantive democracy Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensil Substansive democracy yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalu pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan

34 MACAM–MACAM DEMOKRASI
1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dibedakan atas: a) Demokrasi Langsung Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. b) Demokrasi Tidak Langsung Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

35 2. Atas Dasar Prinsip Ideologi
Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yakni: 1) Demokrasi Konstitusional Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang- wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2) Demokrasi Rakyat Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita- citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

36 3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya
Dilihat dari titik berat “Yang Menjadi Perhatiannya”, demokrasi dapat dibedakan: a) Demokrasi Formal (negara-negara liberal) adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. b) Demokrasi Material (negara-negara komunis) adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan. c) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok) adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.

37 Menurut Sklar bentuk demokrasi terbagi atas 5 (lima) macam, yaitu:
Demokrasi Liberal yaitu pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum diselenggarakan dalam waktu yang ajeg. Demokrasi Terpimpin para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Demokrasi Sosial menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Demokrasi Partisipasi menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Demokrasi Konstitusional menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

38 MASYARAKAT MADANI Konsep Masyarakat madani; merupakan terjemahan dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Menurut Anwar Ibrahim yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

39 Paradigma masyarakat madani dilatarbelakangi oleh konsep kata ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota. Disisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani dilandasi oleh konsep Al-Mujtama’ Al-Madani yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli Sejarah Peradaban Islam dari Malaysia dan pendiri dari Institutefor Islamic Though and Civilization (ISTAC), yang secara defenitif memandang Masyarakat Madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab. Masyarakat Madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta menghargai adanya pluralisme (kemajemukkan).

40 KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI
a. Free Public Sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.. Menurut Arendt dan Habermas yang dimaksud dengan ruang publik adalah wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. b. Demokratis Demokratis merupakan satu identitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. c. Toleran Toleran adalah suatu sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi memungkinkan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.

41 Pluralisme Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan. e. Keadilan Sosial (Social Justice) Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada suatu kelompok masyarakat.

42 PRINSIP DEMOKRASI Pengakuan hak asasi manusia.
Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika). Pemerintahan menurut hukum. Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedurnya. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Kebebasan mengemukakan pendapat Kebebasan berserikat dan berposisi. Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).

43 DEMOKRASI PANCASILA Notonegoro Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dardji Darmidihardjo Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang perwujudannya dalam Pembukaan UUD 1945.

44 PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA
Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Mengutamakan persatuan dan nasional dan kekeluargaan. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

45 ASPEK DEMOKRASI PANCASILA
Aspek formal mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama. Aspek material mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut Aspek normatif (kaidah) mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Aspek optatif mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Aspek organisasi mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek kejiwaan menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.

46 PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
Perkembangan demokrasi indonesia dapat dibagi dalam empat periode: Periode , masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai Periode , masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas Periode , masa demokrasi pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil

47 Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi Konstitusional era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudisial Dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak penyebutan kata “Demokrasi” secara eksplisit (tersurat), akan tetapi nilai-nilai demokratis termuat dalam Batang Tubuh (Pasal2) UUD NRI Tahun 1945 Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar Selain itu nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945 yang berasaskan “Luber Jurdil” serta pemilihan kepala daerah secara demokratis

48 Secara umum didalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu: Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik Tingkat persamaan tertentu diantara warganegara Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara Suatu sistem perwakilan Suatu sistem pemelihan kekuasaan mayoritas

49 STRUKTUR KETATANEGARAAN R.I SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

50

51 Tugas untuk minggu depan
Membuat makalah dan power point untuk di presentasikan. Adapun pilihan temanya adalah : Masa Demokrasi Parlementer ( ) Masa Demokrasi Terpimpin ( ) Masa Demokrasi Pancasila ( ) Masa Demokrasi Reformasi Masa pemerintahan Presiden BJ Habibie Masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Puteri Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono