AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Overviu Alasan mempelajari akuntansi sektor publik Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Perbedaan lingkungan yang menyebabkan.

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. Overviu Alasan mempelajari akuntansi sektor publik Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Perbedaan lingkungan yang menyebabkan."— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

2 Overviu Alasan mempelajari akuntansi sektor publik Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik Perbedaan lingkungan yang menyebabkan akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi bisnis/swasta Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Lingkungan Akuntansi Pemerintah Pengguna dan Kebutuhan Informasi Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

3 Lanjutan Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Komponen dan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

4  Tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga sektor publik  Lembaga-lembaga pemerintah (pusat & daerah)  Perusahaan milik negara dan daerah (BUMN & BUMD)  Organisasi publik: yayasan, organisasi politik/masa, LSM, universitas ..mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Dr Indra Bastian) Ruang Lingkup dan Definisi Akuntansi Sektor Publik

5 Differences in the GNP Environment Absence of individuals with legal claim to the excess of revenues over expenses Generating net income is not the main goal Formal and restrictive budgets Resource providers (taxpayers or donors) may not receive equivalent value in return for the resources given Resources often have restrictions as to how or when they may be used

6 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta PerbedaanSektor PublikSektor Swasta Tujuan OrganisasiNonprofit motifProfit motif Sumber pendanaanPajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: Utang bank,obligasi, penerbitan saham PertanggungjawabanPertanggungjawaban kepada masyarakat(publik) dan parlemen (DPR/DPRD) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor

7 Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta PerbedaanSektor PublikSektor swasta Struktur OrganisasiBirokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb. Karakteristik anggaranTerbuka untuk publikTertutup untuk publik Sistem akuntansiCash AccountingAccrual Accounting

8 U.S. STANDARD SETTERS Federal level  FASAB - Federal Accounting Standards Advisory Board  GAO - General Accounting Office  U.S. Treasury Department  OMB - Office of Management and Budget State and Local Government (SLG)  GASB - Governmental Accounting Standards Board  Not-for-profits  FASB - Financial Accounting Standards Board

9 STANDARD SETTERS Cont’d State and Local - GASB formed in 1984  Covers basic governments and entities owned or controlled by governments Not-for-profits - FASB formed in 1973  Covers not-for-profits not related to government entities — private nonprofit hospitals, colleges, museums, etc.

10 Badan yang Terkait Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) yang berada di bawah IAI

11 Sistem Akuntansi Single Entry Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah-pisah,

12 Kelemahan Sistem Single Entry 1. Proses penyusunan lambat, disusun dari sub sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu. 2. Memakai sistem single entry accounting yang tidak lagi memadai untuk menampung kompleksitas transaksi-transaksi keuangan pemerintah. 3. Sulit dilakukan rekonsiliasi antar sub sistem. 4. Tidak mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. 5. Tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah.

13 Basis Akuntansi Sesuai amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dual basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual.

14 Basis Akuntansi Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di kenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.

15 Produk dan Usaha yang Dilaksanakan BAKUN Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua sistem utama yang terpadu, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan oleh BAKUN Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. Single entry  double entry Bisa membuat neraca

16 Produk dan Usaha yang Dilaksanakan Untuk menyeragamkan akuntansi pemerintah yang dipakai baik oleh pusat maupun daerah agar nanti dapat dibuat neraca konsolidasi, BAKUN juga telah menyusun eksposure draft Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP).

17 Produk dan Usaha yang Dilaksanakan Kompartemen Akuntan Sektor Publik KASP juga telah menyusun draft standar akuntansi untuk sektor publik/pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun hingga saat ini draft tersebut masih diperdebatkan, karena BAKUN merasa memiliki wewenang untuk membuat standar akuntansi tersebut

18 Concluding Comments  In this course you will become familiar with current GASB, FASB, and FASAB, SAKP, SAP  Accounting and reporting for governmental and not-for-profit entities differ from those of for-profit entities because each type of entity has different purposes and reporting objectives.

19 Tujuan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah 1. Sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP 2. Bila terjadi pertentangan antar kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini.

20 Ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah Adanya pengaruh proses politik Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah

21 Ciri Keuangan yang Penting bagi Pengendalian Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendali Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

22 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Masyarakat Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman Pemerintah

23 Entitas Pelaporan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya (Menurut UU)

24 Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Akuntabilitas Manajemen Transparansi Keseimbangan antargenerasi

25 Asumsi Dasar Pelaporan Asumsi kemandirian entitas Asumsi keseimbangan entitas Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

26 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Relevan Andal Dapat diperbanding

27 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Basis Akuntansi Prinsip Nilai Historis Prinsip Realisasi Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal Prinsip periodisitas Prinsip konsistensi Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) Prinsip penyajian wajar

28 Kendala Informasi yang Relevan dan andal Materialitas Pertimbangan Biaya dan Manfaat Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

29 Komponen dan Unsur Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas

30 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Kriteria: ( 1)terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan. (2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal

31 Pengakuan Aset: pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal Kewajiban: pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul Pendapatan: pada saat diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja: pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah atau entitas pelaporan.

32 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Menggunakan nilai perolehan historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.