LINGKUNGAN SOSIAL PEMERINTAHAN DALAM EKOLOGI PEMERINTAHAN

Presentasi berjudul: "LINGKUNGAN SOSIAL PEMERINTAHAN DALAM EKOLOGI PEMERINTAHAN"— Transcript presentasi:

1

2 LINGKUNGAN SOSIAL PEMERINTAHAN DALAM EKOLOGI PEMERINTAHAN
KARIENA FEBRIANTIN

3 Lingkungan sosial pemerintahan ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo politicon, homo economic dan homo sapiens di dalam kehidupan bernegara. Semua aspek kehidupan tsb tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri yang lepas dari unsur-unsur yang lain. Perubahan terhadap unsur yang satu akan berpengaruh terhadap unsur-unsur yang lain, hubungan-hubungan tsb dengan lingkungan alam sekitarnya semakin hari semakin mendapat perhatian dalam mempelajari kehidupan bernegara dan pemerintahannya.

4 Lingkungan sosial dapat dikelompokkan ke dalam 5 bidang: ideologi, sosbud, sospol, sosek, serta mantib. 1) Ideologi Adalah pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan suatu kelompok orang dalam kehidupan bernegara meliputi sospolek dll.

5 IDEOLOGI Ideologi timbul dari kebiasaan cara hidup dalam menyesuaikan diri dengan berbagai jenis dan sifat lingkungan dan kehidupan. Keyakinan terhadap kebiasaan dan pengalaman yang membentuk suatu ideologi seseorang mengenai sesuatu cara atau bentuk kehidupan yang dicita-citakan dan juga sebaliknya tentang bentuk dan sifat- sifat yang harus dihindari.

6 Dengan keyakinan terhadap kebenaran ideologi yang dimiliki maka nilai dan norma yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai dasar pengorganisasian, dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan politik, moral, agama, ekonomi budaya dll. Ideologi tidak selalu dapat dijelaskan secara logis tetapi secara umum dapat dijelaskan dengan memperbandingkan dan mempertentangkan dengan ideologi yang lain.

7 Umumnya cara-cara para ideologist untuk menciptakan ideologinya dilakukan melalui 3 cara:
1. Ideologi diciptakan melalui hasil penelitian atas berbagai ideologi yang ada. 2. Ideologi dirumuskan atau diciptakan dari hasil pengalaman kelompok atau bangsa yang bersangkutan. 3. Dari pemikiran filosofis, merumuskan ideologi bangsanya dari berbagai pemikiran filosofis/atas dasar ajaran agama yang ada.

8 Ideologi bersifat kejiwaan/moral daripada sifat ekonomi kebendaan.
Di Indonesia pemahaman Pancasila sebagai ideologi disebut sebagai landasan hidup, sebagai tujuan, cita-cita dan pandangan hidup.

9 SOSIAL BUDAYA Pola dasar tentang cara hidup atau pandang tentang hidup bersama yang diikuti oleh semua anggota masyarakat mencangkup dimensi yang luas. Meliputi: bahasa, nilai-nilai, arti-arti simbolik, norma, teknologi, penggunaan benda, bentuk- bentuk benda, bentuk dan cara upacara keagamaan, cara pergaulan, cara berpakaian, cara makan, cara hiburan, cara pengaturan bernegara dsb. Sosbud dalam lingkungan sosial pemerintahan terbagi jadi 2 yaitu yang sifatnya non-material dan sifatnya material.

10 2 Kelompok Sosbud Kebudayaan yang sifatnya non-material antara lain bahasa, nilai, norma, pengetahuan, pengertian-pengertian dasar yang dihayati oleh masyarakat seperti tanggapan atas sesuatu fenomena, misalnya ttg gerhana, bulan purnama dll. Kebudayaan yang sifatnya material/fisik ialah benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, misalnya peralatan, jalan raya, irigasi, rumah, mainan dll.

11 SOSIAL POLITIK Berbicara tentang sospol, maka akan dibahas bagaimana sebuah negara mengatur hubungan kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan perseorangan, kelompok atau parpol, bagaimana negara membela warga dan kepentingan negara dari setiap gangguan dari dalam dan dari luar, serta bagaimana negara mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan warganya dll.

12 Dalam Sospol, sangat terkait akan 3 hal yang dimiliki oleh negara/pemerintah yaitu kekuasaan negara, pengaruh pemegang kekuasaan, dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mengharuskan orang lain berbuat/tidak berbuat walaupun orang itu tidak menghendakinya. Selain kekuasaan yang sifatnya formal, di masyarakat masih terdapat kelompok atau orang- orang yang dapat mempengaruhi perilaku pemerintahan, dia tidak merupakan kekuasaan fisik/otoritas tetapi hanya dapat memberi “pengaruh” (influence) dapat memberi warna tertentu terhadap perilaku masyarakat dan pemerintahan.

13 Berbicara kekuasaan masyarakat, dalam kenyataan walaupun sudah ada kelembagaan negara, pemerintahan dan kelembagaan politik yang berhubungan dengan masalah-masalah kekuasaan pemerintahan dan negara, namun disetiap waktu dan disetiap negara selalu ada saja orang atau kelompok yang berusaha berbuat sesuatu terhadap kekuasaan dan undang-undang. Berbagai kegiatan masyarakat dapat dikategorikan kedalam 2 bentuk yakni aksi massa, gerakan masyarakat, kekuasaan elit, partisipasi, dan lembaga politik. Dengan menerima pendapat bahwa negara sebagai struktur sosial yang paling, maka yang menjadi permasalahan tidak lagi keberadaan negara tetapi bagaimana mengisi/membentuk fungsi2 lembaga2 negara tsb. Ada 2 bentuk landasan politik yakni sistem demokrasi, sistem kekuasaan dan partai politik.

14 PEREKONOMIAN Sebagai Lembaga Kemasyarakatan
Sejak permulaan peradaban manusia, masalah ekonomi atau masalah bagaimana manusia mempertahankan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya, untuk makan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan berpermerintahan. Lembaga perekonomian dikatakan sebagai keseluruhan struktur kemasyarakatan karena lembaga ini menghubungkan setiap orang dalam kehiudupan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun proses distribusi barang dan jasa.

15 PEREKONOMIAN Sebagai Lembaga Kemasyarakatan
Hubungan tenaga kerja dengan barang modal dan kedudukannya di dalam proses produksi telah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait seperti perananya didalam spesialisasi tenaga kerja dalam proses produksi yang menghasilkan barang-barang uyang semakin canggih tidak semua orang dapat diikutsertakan dalam proses produksi bahkan juga pada kegiatan distribusinya.

16 PEREKONOMIAN Sebagai Lembaga Kemasyarakatan
Perubahan lembaga perekonomian seperti itu telah mengakibatkan perubahan kelembagaan sosial sehingga tidak lagi dapat digolongkan secara tegas kedalam 2 sistem perekonomian yang disebut Kapitalisme dan Sosialisme.

17 POLITIK PEREKONOMIAN Para ahli berpendapat bahwa sistem perekonomian sebenarnya tergantung kepada kelembagaan masyarakat yang ditentukan oleh sistem politik negara. Bentuk dan sistem ekonomi selalu mengikuti sistem kemasyarakatan dapat dilihat pada negara- negara sosialis yang timbul pada abad ke-20. Negara-negara sosialis melakukan pemusatan perencanaan, pengawasan, yang ketat atas produksi dan distribusi sehingga sistem perekonomiannya sejalan dengan sistem kemasyarakatan komunis. Mereka berkehendak agar semua faktor produksi menjadi milik masyarakat secara kolektif tidak dengan kerangka demokrasi.

18 PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN
Peranan pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian yang semakin kuat mengakibatkan berkurangnya nilai sistem perekonomian sebagai suatu ideologi. Kebijakan politik keuangan pemerintah dalam pengendalian percetakan uang, pemberian kredit, tingkat pajak, politik perdagangan luar negeri dan lain-lain sangat menentukan kehidupan perekonomian yang mempengaruhi mekanisme sistem perekonomian. Peranan pemerintah seperti ini, tidak lepas dari kehidupan bangsanya dan cita-cita dan dari lingkungan yang mempengaruhi kehidupan bangsa.

19 Dari pengaruh pemerintah seperti ini maka penganut ideologi sosialisme-komunisme mengatakan bahwa pemerintah adalah alat borjuis dari sistem liberal yang menimbulakan kekuasaan kaum elit. Tudingan ini ternyata tidak seluruhnya benar, karena kenyataannya pemerintah di negara-negara yang disebut kapirtaliasme dapat melakukan kebijakan pemerataan distribusi hasil-hasil produksi.

20 KEAMANAN SOSIAL Keamanan sosial mencangkup dimensi sangat luas yang tidak terpisahkan dari maslah ketertiban dan pertahanan. Keamanan sosial meliputi pengertian perseorangan, kelompok, masyarakat, dengan semua aspeknya. Gangguan terhadap keamanan sosial dapat bersifat material dan immaterial, dapat datang sari dalam dan datang dari luar. Dalam perkembangan dewasa ini, keamanan sosial dibedakan antara pertahanan kemanan yang berupa gangguan terhadap kepentingan nasional baik yang timbul dari dalam maupun dari luar dengan ketertiban sosial yang menyangkut gangguan terhadap kepentingan warga baik secara individu maupun kepentingan secara berkelompok.

21 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Pada permulaan manusia dan kelompoknya mengenal batas-batas pemilikan dan penguasaan SDA maka yang pertama mereka lakukan ialah mempertahankan dan mengamankan miliknya agar sumber-sumber dan lingkungan yang mereka kuasai dapat memberi hasil atau memberi nikmat kepada mereka. Pertahanan dan keamanan yang mereka butuhkan disesuaikan dengan lingkungan yang mereka hadapi. Pada saat itu masalah keamanan sosial merupakan keseluruhan aspek kehidupan mencakup ketertiban masyarakat.

22 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Dengan meningkatnya budaya, adanya milik pribadi dan keluarga masalah keamanan semakin diperlukan memelihara hubungan antarwarga, antarkelompok mengatasi setiap gangguan penggunaan sumber daya sesuai dengan pemilikannya. Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat telah berakibat perubahan sifat dan bentuk-bentuk hubungan yang memerlukan keamanan, tidak hanya yang sifatnya material tetapi juga immaterial, bahkan juga yang sifatnya kerohanian.

23 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Pengelolaan pertahanan dan keamanan dilakukan sesuai dengan keadaan lingkungan, bahwa negara yang dikelilingi laut mengatur pertahanan dan keamanannya dengan cara yang berbeda dengan negara yang dikelilingi daratan. Perubahan serta penyesuaian dimensi pertahanan, keamanan dengan perubahan lingkungan dapat ditelusiri dari tahap-tahap perkembangan peradaban manusia dari masyarakat keluarga, masyarakat gabungan suku, feodalisme, kerajaan- kerajaan, hingga negara kebangsaan.

24 KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL
Di dalam bagian ini yang dibicarakan hanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa bangsa dan negara dapat hidup dalam damai, tertib dan tenteram karena masyarakat hidup mengikuti dan berbuat sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya sifat-sifat hubungan yang tidak lagi terjangkau norma dan nilai yang ada sehingga terdapat suatu keadaan yang bersifat peralihan atau mungkin adanya kekosongan nilai atau norma.

25 KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL
Oleh sebab itu, permasalahan pengawasan dalam masyarakat ialah apakah orang berperilaku sesuai dengan norma (comformnity), apakah melanggar (unconformnity) atau melakukan penyimpangan (deviance) dari nilai dan norma yang berlaku. Luas dan majemuknya kehidupan di masyarakat yang memerlukan keamanan dan ketertiban tidak mungkin seluruhnya diawasi oleh kekuasaan resmi dari pemerintah tetapi sebagian besar pengawasan akan dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya bernegara.

26 KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL
Adapun ada 2 jenis pengawasan dalam kehidupan berpemerintah dan bernegara: 1. Pengawasan oleh masyarakat, yang terdiri dari: Pengawasan diri sendiri, pengawasan masyarakat informal, dan pengawasan secara formal. 2. Pengawasan oleh Pemerintah.