Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Laporan Antara.

Presentasi berjudul: "Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Laporan Antara."— Transcript presentasi:

1 Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Cianjur 2017-2021 Laporan Antara

2 Metodelogi

3 KONDISI SAAT INI Kelembagaan –Peraturan Bupati Cianjur Nomor 72 Tahun 2016 Diskominfosantik, OPD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kabupaten Cianjur Sistem dan Prosedur Kerja –Sudah terdapat OPD sudah saat ini telah memiliki beberapa Standart Operational Procedure (SOP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengelolalan TIK yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pada bagian UPTD LPSE, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta RSUD.

4 KONDISI SAAT INI Sumber Daya Manusia TIK Pelatihan Status PegawaiS3S2S1D3SMA/SMKJumlah PNS 1133118 NON PNS 167427 Total 12710545 NoOPDNama PelatihanPeriode 1UPTD LPSE Pelatihan SPSEIsidental Pelatihan SIRUPIsidental 2 Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa Bimtek SI Pengelolaan Keuangan DesaIsidental Bimtek Profil DesaIsidental Bimtek Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)Isidental 3RSUDPelatihan Aplikasi SMRSRutin

5 KONDISI SAAT INI Kebijakan –Kebijakan TIK merupakan penjabaran dari Misi ke-1 Kabupaten, yaitu “Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”. Pada misi pertama ini, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah”. Strategi yang dikeluarkan untuk mencapai sasaran ini adalah “Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah” dengan arah kebijakan "Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung”. –belum ada satupun kebijakan yang menjelaskan tentangan pentahapan dan skala prioritas pengembangan Rencana Induk TIK/e-government Cianjur dalam kurun waktu tertentu

6 KONDISI SAAT INI Perencanaan Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini belum memiliki Rencana Induk Pengembangan TIK atau e-Government yang menjadi dasar kebijakan dan teknis dalam membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan TIK di seluruh OPD lingkup Kabupaten Cianjur

7 KONDISI SAAT INI Perencanaan Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini belum memiliki Rencana Induk Pengembangan TIK atau e-Government yang menjadi dasar kebijakan dan teknis dalam membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan TIK di seluruh OPD lingkup Kabupaten Cianjur

8 Aplikasi Nama/Jenis AplikasiOPD Pengguna I.Aplikasi Pelayanan 1Aplikasi Layanan PenggunaDiskominfosantik (UPTD LPSE) 2Sistem Informasi Perizinan (SIMPER) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3e-KTPDinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4SIM Potensi Pajak DaerahBadan Pengelola Pendapatan Daerah 5SISMIOPBadan Pengelola Pendapatan Daerah 6Sistem Informasi BPHTNBadan Pengelola Pendapatan Daerah 7SI Bursa KerjaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8SIMRSRSUD II. Aplikasi Administrasi & Manajemen 1 SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) Dinas Sosial 2 SIM PKH Dinas Sosial 3 SISKADA (Sistem Informasi Konfirmasi Data Sosial Terpadu) Dinas Sosial 4Aplikasi DapodikDinas Pendidikan 5PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu)Kecamatan 6Upsus SIWAB Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan 7SIMOTANDI (Sistem Informasi Monitoring Pertanaman Padi) Dinas Pertanian Perkebunan

9 Aplikasi III. Aplikasi Administrasi Legislasi 1 Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Biro Hukum IV. Aplikasi Manajemen Pembangunan 1Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Web baseDiskominfosantik (UPTD LPSE) 2 Sistem Informasi Monitoring & Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda 3Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan DaerahBappeda 5 GIS Jalan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 SIMONEV Dinas Pertanian Perkebunan 7 e-monev Bappeda V. Aplikasi Manajemen Keuangan 1Simda KeuanganSemua OPD 2Simda BarangSemua OPD 3 e-Reporting Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4 Longlist Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 5 SPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 6 SI Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 7 e-Planning Bappeda 8 e-Proposal Dinas Pertanian Perkebunan

10 Aplikasi VI. Aplikasi Manajemen Kepegawaian 1SimpegSemua OPD 2 e-LHKPN Inspektorat 3 SIPTL Inspektorat 4 SAPK BKN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 5 e-PUPNS Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah

11 Infrastruktur NoFungsi ServerLokasi 1SPSEUPTD LPSE 2SIAKDinas Pendudukan dan Catatan Sipil 3e-KTPDinas Pendudukan dan Catatan Sipil 4Simda Cloud 5Cianjurkab Cloud 6SIMRSRSUD 7 SIM Potensi Pajak Daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah 8 SISMIOP Badan Pengelola Pendapatan Daerah 9 Sistem Informasi BPHTN Badan Pengelola Pendapatan Daerah 10SIMPER (Perijinan)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

12 Kebijakan e-Government dalam RPJMD Visi:“CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”. Misi: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. 2.Meningkatkan pembangunan keagamaan 3Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

13 Kebijakan e-Government dalam RPJMD MisiTujuanSasaranStrategiArah Kebijakan Program pengembangan Ke 1 : Meningkatkan pembangunan infrastuktur yang terintehraasi dan berwawasan lingkungan Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur wilayah dengan menerapkan pembangunanan berwawasan lingkungan Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah Meningkatka n cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur wilayah Mengembangka n sarana dan prasarana pendukung pemerintahan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

14 Analisis Kesenjangan

15 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government Kondisi Saat IniKondisi yang DiharapkanStrategi Dimensi Kebijakan - Kebijakan TIK umumnya diinisiasi atau berasal dari Diskominfosantik. Setiap OPD juga dapat menginisiasi suatu kebijakan TIK tanpa berkoordinasi dengan Diskominfosantik - Adanya manajemen/ proses terkait kebijakan TIK yang terkoordinasi - Menyusun kebijakan dan melaksanakan tata kelola TIK yang terkait dengan manajemen atau proses kebijakan TIK yang terkoordinasi - Visi dan Misi yang berhubungan dengan TIK tidak secara eksplisit disebutkan, tapi merupakan penjabaran dari Misi ke-1 dalam salah satu sasarannya yaitu “Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah”. - Memiliki visi dan misi yang tekait dengan TIK yang tercantum dalam dokumen resmi Perencanaan daerah secara umum atau dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK Kabupaten secara khusus - Mengusulkan visi dan misi yang tekait dengan TIK pada penyusunan RPJMD Kabupaten - Menetapkan visi dan misi pengembangan TIK/ e- Government dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK/ e-government Kabupaten Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membuat beberapa kebijakan terkait dengan TIK dalam bentuk Perda, Perbup, Surat Edaran dan Surat Keputusan, namun belum terinventarisasi dengan baik. - Pelaksanaan dan monitoring evaluasi kebijakan tersebut dijalankan oleh OPD yang ditunjuk oleh kebijakan tersebut - Adanya dokumen yang memuat strategi penerapan kebijakan TIK - Adanya acuan-acuan untuk penerapan kebijakan TIK - Adanya regulasi dan aturan lain yang berlaku terkait dengan TIK - Adanya keputusan, ketetapan dari Pejabat Instansi - Dilaksanakanya proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksana kebijakan secara terkosolidasi dan berkesinambungan - Menyusun, melengkapi berbagai kebijakan yang terkait dengan : a.Strategi penerapan kebijakan TIK b.Standar dan prosedur (SOP) untuk penerapan kebijakan TIK c.Keputusan, ketetapan dari pejabat instansi dalam rangka implementasi TIK - Melaksanakan inventarisasi berbagai bentuk kebijakan TIK dengan baik dan berkesinambungan. - Melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan TIK secara terkosolidasi dan berkesinambungan - Belum ada kebijakan tahapan dan skala prioritas pengembangan e-government Kabupaten Cianjur - Adanya kebijakan tahapan dan skala prioritas pengembangan e-government Kabupaten Cianjur - Menyusun tahapan dan skala prioritas pengembangan e-Government yang merupakan bagian dari rencana induk pengembangan e- Government Kabupaten Cianjur - Tidak ada mekanisme evaluasi pelaksanaan pengembangan TIK Kabupaten secara menyeluruh dan berkesinambungan - Dilaksanakannya mekanisme evaluasi pelaksanaan pengembangan TIK Kabupaten secara komprehensif dan berkesinambungan - Menyusun kebijakan dan standar serta melaksanakan mekanisme evaluasi pelaksanaan pengembangan TIK Kabupaten secara komprehensif dan terkoordinasi

16 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government Dimensi Perencanaan - Belum ada mekenisme tata kelola TIK yang terkait dengan perencanaan TIK dalam lingkup Kabupaten yang mencakup seluruh OPD - OPD yang menjalankan peran fungsi perencanaan TIK Kabupaten terdefinisi dengan jelas - Adanya kebijakan tata kelola TIK yang mengatur tentang standar dan prosedur perencanaan pengembangan TIK Kabupaten - Menyusun kebijakan tata kelola TIK yang di dalamnya mengatur tentang perencanaan TIK, yang meliputi : a.Penetapkan unit kerja pelaksana perencanaan pengembangan TIK b.Standar dan prosedur perencanaan pengembangan TIK Kabupaten - Kabupaten Cianjur belum pernah menyusun Rencana Induk TIK - Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK/ e-Government Kabupaten Cianjur untuk jangka waktu 5 tahun - Adanya dokumen Rencana Detail Pengembangan TIK/ e-Government yang dibuat 1 tahun sekali berikut dengan rincian pendanaannya - Menyusun dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK/ e-Government Kabupaten Cianjur untuk jangka waktu 5 tahun - Menyusun dokumen Rencana Detail Pengembangan TIK/ e-Government yang dibuat 1 tahun sekali beserta rencana penganggarannya

17 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government Dimensi Infrastruktur - Sebagian besar Server-server OPD belum terintegrasi - Belum memiliki Data Recovery Center (DRC) - Memiliki Data Center dengan fasilitas yang standar untuk mengelola dan mengintegrasi berbagai server milik Pemerintah Kabupatern Cianjur. - Memiliki Data Recovery Center (DRC) untuk mendukung strategi manajemen risiko TIK - Pembangunan Data Center dan Data Recovery Center yang memenuhi standar untuk mendukung pengintegrasian sumber daya informasi dan jaringan interkoneksi Kabupaten, serta manajemen risiko TIK - Sarana dan fasilitas pendukung Data Center belum ada. - Adanya gedung/ ruang dengan fasilitas yang mendukung standar Data Center - Penyediaan gedung/ ruang dengan fasilitas yang mendukung standar Data Center dan DRC - Jaringan interkoneksi data antar OPD belum ada - Sebagian besar telah memiliki akses internet dengan provider dan kapasitas bervariasi. - akses internet publik - Terbentuknya jaringan interkoneksi data yang menghubungkan seluruh OPD dan dapat berfungsi optimal untuk mendukung integrasi sistem informasi Kabupaten - Setiap OPD memiliki akses Internet dengan kapasitas yang memadai. Bagi OPD yang menyelenggarakan layanan publik agar juga menyediakan layanan akses internet publik. - Mengembangkanan infrastruktur jaringan interkoneksi data yang menghubungkan seluruh OPD dan difungsikan secara optimal untuk mendukung integrasi sistem informasi Kabupten - Meningkatkan kecepatan dan kapasitas akses internet OPD. - Meningkatkan kualitas dan jumlah layanan akses internet publik

18 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government - Dimensi Infrastruktur - Implementasi keamanan informasi masih diterapkan terbatas pada fungsi/ layanan yang penting, contohnya seperti LPSE. - Belum ada kebijakan dan standar keamanan informasi yang diterapkan secara resmi dan menyeluruh untuk jaringan komputer - Tersedianya kebijakan, standar dan desain arsitektur keamanan informasi yang komprehensif yang berguna untuk menjamin integritas dan keamanan sistem informasi Kabupaten dan seluruh OPD - Terimplementasikannya sistem keamanan infomasi yang handal di setiap fungsi/layanan TIK pemerintahan yang strategis dan kritis. - Penyusunan kebijakan, standar dan desain arsitektur keamanan informasi Kabupaten - Mengembangkan sistem keamanan informasi pada infrastruktur jaringan interkoneksi data. - Memfasilitasi dan mengedukasi implementasi sistem keamanan infomasi yang handal pada fungsi/ layanan TIK yang strategis dan kritis di Setiap OPD - Tidak ada kebijakan dan standar resmi tentang penanggulangan bencana terkait dengan sistem TIK di tingkat Kabupaten - Sebagian besar OPD mengantisipasi insident sebatas pengetahuan dan kemampuan personal pengelola, umumnya dengan melakukan backup data dalam media hardisk - Tersediaanya kebijakan dan standar penanggulangan bencana terkait dengan sistem TIK di tingkat Kabupaten - Tersedianya perangkat, sistem, dan SDM yang memadai untuk mengantisipasi insident TIK sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku - Penyusunan kebijakan dan standar manajemen risiko, Bussines Continuity Plan, dan Disaster Recovery Plan - Pengadaan perangkat dan sistem, serta pelatihan SDM untuk mengantisipasi insident TIK sesuai dengan kebijakan dan standar yang berlaku - Sebagian besar OPD memiliki anggaran untuk pemeliharaan TIK baik secara khusus maupun tidak. - Sudah beberapa OPD memiliki SOP Layanan Perbaikan Gangguan TIK - Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur - Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan - Mengadakan program/ kegiatan pemeliharaan infrastruktur TIK secara khusus beserta penganggarannya. - Penyusunan kebijakan, standar dan prosedur pemeliharaan infrastruktur TIK yang lebih komprehensif

19 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government - Dimensi Infrastruktur - Inventarisisasi dan manajemen aset TIK tidak ditangani secara khusus, ditangani secara umum bersama dengan aset kantor secara umum. - Belum ada kebijakan, standar khusus untuk mengelola asset TIK secara terkonsolidasi - Pemahaman tentang inventarisasi dan manajemen aset TIK masih minim di kalangan personal atau unit pengelola TIK - Adanya sistem atau mekanisme inventarisasi dan manajemen asset TIK secara khusus di tingkat Kabupaten - Adanya kebijakan dan standar yang mengatur pengelola asset TIK secara terkonsolidasi - Adanya SDM TIK yang memahami dan mengelola asset TIK sesuai dengan standar yang berlaku - Pengembangan sistem atau proses yang digunakan untuk inventarisasi dan manajemen asset TIK - Penyusunan kebijakan dan standar inventarisasi dan manajemen asset TIK di tingkat Kabupaten - Edukasi SDM TIK untuk inventarisasi dan manajemen aset TIK

20 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government Dimesi Kelembagaan - Struktur Organisasi dan Tupoksi pengelolaan TIK pada Diskominfosantik belum dapat dijalankan secara optimal. - Struktur Organisasi dan Tupoksi Diskominfosantik kurang memadai untuk pengelolaan TIK tingkat Kabupaten, karena belum mendapat dukungan kepemimpinan dan sumber daya, banyak pekerjaan teknis pengelolaan TIK yang ditanganinya. - Pemerintah Kabupaten belum menetapkan Cief Information Officer (CIO) dan tidak memiliki Komite TIK yang berfungsi untuk melaksanakan koordinasi, sinergi dan integrasi pengelolaan TIK seluruh OPD - Adanya kelembagaan yang memiliki struktur, peran dan fungsi dalam pengelolaan TIK secara terintegrasi dan mengkosolidasikan berbagai sumber daya TIK yang terdapat di seluruh OPD - Adanya Pejabat Tinggi Kabupaten yang menjalankan fungsi Cief Information Officer (CIO) - Adanya Komite TIK Kabupaten sebagai sarana untuk mengkoordinasikan dan mensinergiskan berbagai aspek pengembangan e-government Kabupaten - Melakukan restrukturisasi dan refitalisasi kelembagaan/OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TIK Kabupaten secara integral dan mengkosolidasikan berbagai sumber daya TIK yang terdapat di seluruh OPD - Menetapkan Pejabat Tinggi Kabupaten yang menjalankan fungsi Cief Information Officer - Membentuk Komite TIK yang berfungsi sebagai sarana koordinasi dan sinkronisasi berbagai aspek pengembangan e- government Kabupaten - Peran dan fungsi Diskominfosantik telah terdokumentasi dengan baik. - UPTD LPSE, Disduk dan RSUD telah memiliki beberapa kebijakan dan SOP yang tekait dengan pengelolaan TIK namun hanya berlaku untuk lingkup OPD - Adanya dokumen yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit unit kerja pengelola TIK - Adanya dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur, tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK - Menyusun dokumen kebijakan tentang tugas dan fungsi organisasi/ SKPD dan unit-unit kerja pengelola TIK - Menyusun, memperbaharui, dan mengelola berbagai dokumen yang menunjukkan sistem dan prosedur, tata cara kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK

21 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government - Dimesi Kelembagaan - Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki cukup banyak SDM TIK, yakni 45 orang, tersebar di banyak OPD, belum terkonsolidasi dengan baik dan banyak yang melaksanakan peran dan fungsi yang tidak berhubungan secara langsung dengan pengembangan TIK - SDM TIK lingkup Kabupaten terkonsolidasi dan terinventarisasi secara berkesinambungan. - Adanya sarana atau forum untuk pengembangan karir fungsional di bidang TIK - Mengembangkan database inventarisasi SDM TIK yang lebih lengkap dan dikelola secara berkesinambungan - Melakukan sosialisasi dan edukasi pengembangan karir SDM TIK melalui jabatan fungsional Pranata Komputer - Menfasilitasi terselenggaran forum pejabat fungsional Pranata Komputer - Program pengembangan kapasistas SDM TIK belum ada - Program pengembangan kapasistas teknis dan keahlian SDM TIK dilaksanakan secara intensif, berjenjang, dan berkelanjutan sesuai dengan analisis kebutuhan - Menyusun perencanaan dan analisis kebutuhan program peningkatan skill dan keahlian TIK SDM TIK Kabupaten - Melaksanakan berbagai program pelatihan, bintek, workshop, seminar untuk peningkatan keterampilan dan keahlian TIK untuk SDM pengelola TIK secara intensif, berjenjang dan berkelanjutan

22 Kondisi & Strategi Kesenjangan e-Government Dimensi Aplikasi - Situs resmi Pemerintahan Kabupaten Cianjur berada di alamat www.cianjurkab.go.id, berisi informasi profil pemerintahan, sumber daya alam, dan program kegiatan Kabupaten dan Pimpinan Daerah. - Situs dikelola mandiri oleh Diskominfosantik. Isi informasi yang disajikan cukup uptodate, namun belum dilengkapi dengan modul interaktif dan belum ada aplikasi backoffice - Memiliki situs web resmi Pemerintahan Kabupaten yang menyediaan informasi umum daerah, pemerintahan, pembangunan. - Situs Kabupaten dikelola dengan baik secara mandiri, sehingga informasi yang ditampilkan uptodate. - Situs Kabupaten dilengkapi dengan modul/layanan interaktif yang terintegrasi dengan proses backoffice - Meningkatkan kualitas situs web resmi Pemerintahan Kabupaten Cianjur dari sisi kelengkapan dan kebaruan informasi, kemudahan akses, dan layanan interaktif untuk publik yang terintegrasi dengan proses backoffice - Tidak kurang dari 42 perangkat lunak aplikasi yang telah dimiliki dan digunakan oleh berbagai OPD, yang digunakan untuk mendukung peran dan fungsi masing-masing. - Aplikasi diadakan atau dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan kebutuhan tanpa harus berkoordinasi dengan Diskominfosantik - Belum ada kebijakan dan standar baku tekait dengan pengembangan aplikasi, meta data, dan tata kelola data Kabupaten yang bermanfaat dalam pengembangan aplikasi dan informasi yang terintegrasi. - Memiliki, mengembangkan aplikasi komputer yang mendukung proses pemerintahan yang meliputi fungsi : pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, manajemen kepegawaian - Adanya koordinasi dan konsolidasi dalam pengembangan dan implementasi aplikasi komputer - Memiliki kebijakan, standar dan prosedur terkait dengan pengembangan aplikasi komputer, meta data, dan tata kelola data lingkup Kabupaten - Mengembangkan, melengkapi, meninggalkan kualitas aplikasi komputer yang mendukung proses pemerintahan yang meliputi fungsi : pelayanan publik, administrasi dan manajemen umum, administrasi legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan, manajemen kepegawaian - Menyusun kebijakan dan standar yang mengatur koordinasi dan konsolidasi dalam pengembangan dan implementasi aplikasi komputer - Menyusun kebijakan, standar dan prosedur terkait dengan pengembangan aplikasi komputer, meta data, dan tata kelola data lingkup Kabupaten - Belum ada arsitektur interoperabilitas yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintahan yang telah dan akan dibangun - Memiliki dan menerapkan arsitektur interoperabilitas aplikasi/ sistem informasi yang akan mendukung integrasi berbagai aplikasi pemerintah yang telah dan akan dibangun - Menyusun dan menerapkan rancangan arsitektur interoperabilitas aplikasi/ sistem informasi yang mendukung integrasi berbagai aplikasi pemerintah yang telah dan akan dibangun

23 Visi dan Misi TIK Visi “Mewujudkan Kabupaten Cianjur yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan dan layanan pubik” Misi Memperkuat tata kelola e-government Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu dan manajemen sumber daya informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat Mengembangkan sistem informasi pemerintahan yang inovatif dan terintegrasi Meningkatkan keterbukaan informasi publik

24 Tujuan dan Sasaran MisiTujuanSasaran 1.Memperkuat tata kelola e-government 1.Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pengelola e-government 1.Terwujudnya OPD pengelola TIK yang komprehensif dan berdaya guna 2.Terselenggaranya fungsi kepemimpinan e- government melalui Government CIO (G-CIO) 3.Terlaksananya koordinasi pengembangan e- government antar OPD secara efektif dan berkesinambungan 2.Meningkatkan keselarasan implementasi e- government dengan pencapaian tujuan 1.Tersusunnya rencana induk pengembangan e- government yang komprehensif 2.Tersusunnya kebijakan tata kelola TIK Kabupaten yang mendukung penyelenggaraan egovernment secara efektif dan efesien 3.Terlaksananya mekanisme kontrol dan evaluasi implementasi e-government yang efektif 2.Meningkatkan efektifitas dan meminimalisir dampak risiko e-government Terlaksananya manajemen risiko dan keberlangsungan implementasi e-government yang akomodatif 2.Meningkatkan ketersediaan SDM TIK yang berkualitas 1.Terkelolanya database SDM TIK dengan baik 2.Terwujudnya SDM TIK yang trampil dan ahli sesuai dengan kebutuhan pengembangan 3.Terfasilitasinya pengembangan karir melalu jabatan fungsi 1.Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu dan manajemen sumber daya informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat 1.Meningkatkan kualitas dan keamanan informasi 1.Tersusunnya standard tata kelola data dan keamanan informasi yang komprehensif 2.Terbangunnya sistem keamanan informasi yang Handal 2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet/intranet di pemerintahan Kab. Cianjur 1.Terbangunnya infrastruktur jaringan komunikasi lintas OPD yang handal 2.Terbangunnya fasilitas Data Center Kabupaten yang memadai 3. Terbangunnya free wifi di Lokasi layanan publik

25 ROAD MAP MisiTujuanSasaran 1.Memperkuat tata kelola e-government Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pengelola e-government Terwujudnya OPD pengelola TIK yang komprehensif dan berdaya guna Terselenggaranya fungsi kepemimpinan e-government melalui Government CIO (G-CIO) Terlaksananya koordinasi pengembangan e-government antar OPD secara efektif dan berkesinambungan 2.Meningkatkan keselarasan implementasi e- government dengan pencapaian tujuan Tersusunnya rencana induk pengembangan e-government yang komprehensif Tersusunnya kebijakan tata kelola TIK Kabupaten yang mendukung penyelenggaraan egovernment secara efektif dan efesien Terlaksananya mekanisme kontrol dan evaluasi implementasi e-government yang efektif 2.Meningkatkan efektifitas dan meminimalisir dampak risiko e-government Terlaksananya manajemen risiko dan keberlangsungan implementasi e-government yang akomodatif 2.Meningkatkan ketersediaan SDM TIK yang berkualitas 1.Terkelolanya database SDM TIK dengan baik 2.Terwujudnya SDM TIK yang trampil dan ahli sesuai dengan kebutuhan pengembangan 3.Terfasilitasinya pengembangan karir melalu jabatan fungsi 1.Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu dan manajemen sumber daya informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat 1.Meningkatkan kualitas dan keamanan informasi 1.Tersusunnya standard tata kelola data dan keamanan informasi yang komprehensif 2.Terbangunnya sistem keamanan informasi yang Handal 2.Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan internet/intranet di pemerintahan Kab. Cianjur 1.Terbangunnya infrastruktur jaringan komunikasi lintas OPD yang handal 2.Terbangunnya fasilitas Data Center Kabupaten yang memadai Terbangunnya free wifi di Lokasi layanan publik 1.Mengembangkan sistem informasi pemerintahan yang inovatif dan terintegrasi 1.Meningkatkan kualitas, efesiensi dan efektifitas kinerja OPD Terbangunnya proses-proses kerja elektronik di OPD 1.Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi proses kerja dan manajemen pemerintahan 1.Tersedianya sistem administrasi perkantoran dan dokumentasi elektronik terintegrasi (e-office) 2.Terbangunnya sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang terintegrasi 1.Meningkatkan keterbukaan informasi publik 1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah 1.Tersedianya portal layanan pengaduan dan kontribusi masyarakat 2.Terbangunnya sistem penanganan pengaduan yang responsif dan terkonsolidasi 1.Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan asyarakat dan keterbukaan informasi publik 1.Tersedianya berbagai macam layanan online untuk masyarakat 2.Tersedianya portal direktori layanan masyarkat tekonsolidasi 3.Tersedianya layanan informasi publik yang lengkap melalui situs web Pemerintah Kabupaten dan OPD 4.Terfasilitasinya sarana dan prasarana layanan akses internet publik 3.Meningkatkan layanan dukungan bisnisTersedianya sistem informasi “one stop service” dukungan bisnis Terfasilitasinya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 1.Tahap Persiapan 2.Tahap Pemantapan 3.Tahap Implementasi dan Integrasi

26 Tahap Persiapan DimensiProgram/Kegiatan 2017 2018 1212 KelembagaanPengkajian dan perumusan bahan kebijakan tentang Organisasi dan Tata Kerja OPD Pengelola TIK Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Penetapan Pejabat CIO Pengkajian dan perumusan bahan kebijakan Pemerintah Kabupatern tentang Pembentukan Komite Pengarah TIK Pengembangan database profil SDM TIK yang komprehensif dan berkesinambungan Pendidikan dan pelatihan keterampilan dan keahlian bidang TIK Sosialisasi dan edukasi pengembangan karir jabatan fungsional Pranata Komputer Rapat koordinasi dan konsolidasi forum data secara reguler dan sesuai dengan kebutuhan Kebijakan & Perencanaan Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan e-Government Kabupaten Cianjur Tahun 2018 – 2022 Penyusunan rencana detil tahunan pengembagan e- Government Kabupaten Cianjur Penyusunan kebijakan tata kelola TIK Kabupaten Cianjur yang meliputi struktur dan proses tata kelola Penyusunan dokumen standar tata kelola data dan informasi Penyusunan dokumen standar keamanan informasi InfrastrukturPengadaan perangkat dan instalasi jaringan interkoneksi OPD Pengadaan perangkat dan instalasi sistem keamanan jaringan informasi

27 Tahap Persiapan DimensiProgram/Kegiatan 2017 2018 Aplikasi Pembuatan meta data dan database sumber daya informasi pembangunan yang komprehensif Pembuatan atau pengembangan berbagai aplikasi otomatisasi/ sistem informasi manajemen pemerintahan – Tahap I Penyediaan layanan e-mail resmi pemerintahan di lingkup OPD dan edukasi pemanfaatannya untuk keperluan kedinasan Fasilitasi dan edukasi pemanfaatan aplikasi sistem administrasi perkantoran dan dokument elektronik terintegrasi (e-office) Pembuatan/ pengembangan portal situs web Pemerintah Daerah dan OPD yang terintegrasi Pembuatan berbagai aplikasi/ situs layanan online masyarakat yang tersedia di OPD – Tahap I Fasilitasi, edukasi dan sosialisasi pengembagan konten daftar informasi publik Monitoring dan evaluasi pengembagan konten daftar informasi publik Edukasi dan fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)