Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya

Presentasi berjudul: "Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya"— Transcript presentasi:

1 Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya
Yasser 085 Reza 018 Aziz 040 Satria 082 Analisis efektivitas Peran UN WOMEN dan pemerintah Lokal Surabaya Penutupan Doli di Jawa Timur tahun

2 Latar Belakang gender yang tidak setara tak sedikit mendukung iklim yang sehat untuk tumbuhnya prostitusi, Doli yang diklaim sebagai tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini tidak serta merta menjadi konsen utama seperti halnya awal penutuapan UN Women sebagai lembaga baru, dan Pemkot SBY yg terlibat. tentunya Efektivitas mereka masih diuji

3 Rumusan masalah Efektivitas Peran UN WOMEN danpemerintah Lokal surabaya, Kasus gender: kasus penutupan Doli di jawatimur tahun 2014

4 Tujuan & Manfaat Dapat mengukur efektivitas Peran UN WOMEN terhadap pemerintah Lokal surabaya , sumbangan pemikiran dalam mengkaji mengenai peran Organisasi Internasional UN Women dalam melakukan perlindungan serta intensi politik terhadap pemerintah lokal maupun skala nasional

5 Dugaan sebelumnya dan hasil dari data-data obeservasi
keterlibatan UN Woman dan Pemkot SBY akan besar dalam isu ini, entah dari segi pengadaan dan kompensasi untuk para pekerja yang telah pensiun dari pekerjaannya, maupun penyediaan lapangan pekerjaan untuk mereka 2. Dari media massa banyak telah memeberitakan ditutup sepenuhnya oleh pemerintah kota Surabaya. Dan kami selaku orang-orang yang berada di luar kota Surabaya-pun meyakini akan kebenaran hal tersebut.

6

7 Juli 2010, Majelis Umum PBB sepakat untuk mendirikan UN Women,
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Michelle Bachelet (mantan Presiden Chile ) diangkat sebagai pimpinan UN Women. Berbagai Negara mendukung UN women, Termasuk Indonesia.

8 Sejarah Singkat Dolly 1960 Dolly awalnya merupakan kompleks pemakaman Tionghoa 1967 kemudian dibongkar dan dijadikan permukiman. mantan PSK , Dolly Khavit yang menikah dengan pelaut Belanda membuka sebuah wisma di kawasan itu. Sampai skrg dikatakan sbgi pusat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara.

9

10 Fakta-fakta dilapangan - Pra dan pasca
Pra penutupan Dolly Pasca penutupan Walaupun sepi (sudah ditutup)masih ada aktifitas jaul belli jasa Sex.

11 Pendanaan Pemkot SBY Target Penerima dana : 3000 PSK
Dana yang diterima : 5juta/PSK Jumlah yang terdaftar sebagai penerima : orang Kalkuilasi dari data diatas : x 3000 Psk = 15 M jika yang menerima dana 1600 PSK x 1600 psk = 8 M dari 15 M – 8 M = 7 M mau kemanakah 7 M itu? Sedangkan dari UN women PBB mengucurkan 500 jt dollar / thn – biaya operasional dan menyediakan kapasitas di negara, regional, dan tingkat kantor pusat termasuk dalam segala bentuk isu gender di dunia

12 Keterlibatan dari sisi Hukum dalam penutupan
Pemkot SBY

13

14 Keterlibatan Hukum dalam UN women dalam penanganan Gender
Pasal 2 mensyaratkan Negara untuk: • Mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam konstitusi dan UU negara (Pasal 2a); • Melarang diskriminasi melalui legislasi dan cara- cara lain (Pasal 2b); • Menetapkan perlindungan hukum untuk perempuan (Pasal 2c); • Menghentikan diskriminasi (Pasal 2d); • Menghapus diskriminasi oleh sektor swasta apa pun, misalnya individu, organisasi, dan lembaga tertentu

15 Pasal 5 mensyaratkan Negara untuk mengubah pola-pola bersikap secara sosial dan budaya
yang didasarkan pada inferioritas dan superioritas jenis kelamin dan peran-peran stereotipe. Perdagangan dan Eksploitasi Prostitusi. Pasal 6 mensyaratkan Negara-Negara untuk mengambil langkah yang tepat untukmenghapus perdagangan perempuan daneksploitasi prostitusi perempuan.

16 Dalam hukum diatas Indonesia sudah menganut sistem tersebut dalam Cedaw
UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women UU hanya merupakan satu dari banyak langkah untuk menciptakan kepatuhan pada CEDAW.

17

18 kesimpulan Penemuan hasil dan fakta-fakta dengan dugaan sementara atau hipotesa ternyata tidak sama