KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN

Presentasi berjudul: "KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN"— Transcript presentasi:

1 KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
PERTEMUAN KE 5

2 Anggaran pendapatan dan belanja negara
APBN adalah suatu daftar dan penjelasan rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam waktu setahun. Landasan hukum APBN aalah UUD 1945 pasal 23 ayat 1.

3 Tujuan APBN Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

4 Fungsi APBN APBN melakukan beberapa fungsi antara lain:
Fungsi otorisasi, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutann. Fungsi perencanaan anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam perencanan kegiatan pada tahun bersangkutan. Fungsi pengawasan anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan. Fungsi alokasi anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Fungsi distribusi kebijakan anggaran negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi angaran pemerintah menjadi alat memelihara keseimbangan fundamental perekonomian.

5 Cara menyusun APBN Pemerintah mengajukan RAPBN ke DPR, DPR membahas dalam sidang komisi APBN dengan perbaikan yang diperlukan. Bila disetujui oleh DPR maka RAPBN berubah menjadi APBN dan dapat dilaksanakan leh pemerintah, bila RAPBN tidak disetujui pemerintah menggunakan RAPBN tahun sebelumnya.

6 Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara
Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat lambatnya 6 bulan setelah berakirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

7 Anggaran pendapatan dan belanja daerah
Cara penyusunan APBD: Pmerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukungnya pada DPRD pada minggu pertama oktober tahun sebelumnya. Sesudah disetujui oleh DPR, RAPBD kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituang lebih anjut dengan keputusan gubernur/bupati/walikota.

8 Pengaruh APBD terhadap perekonomian
Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, sehingga akan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi.selain itu diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia.