KELOMPOK 5 : Della Yasinta Wira Putri Ana ( )

Presentasi berjudul: "KELOMPOK 5 : Della Yasinta Wira Putri Ana ( )"— Transcript presentasi:

1 KELOMPOK 5 : Della Yasinta Wira Putri Ana ( ) Komang Sri Meiningsih ( ) Sherly ( ) Imanuel Efa Yabes Hulu ( ) Made Desi Sukmayanti ( ) Ni Luh Nyoman Ayu Mas Trisna Sari ( ) I Gusti Bagus Aditya Wira P. ( )

2 1. JELASKAN PROGRAM PEMERINTAH SOEHARTO DI SEGALA BIDANG, CARI KEUNGGULAN DAN KELEMAHANNYA.
1. Bidang Politik Menata kehidupan politik berbangsa dan bernegara - tanggal 20 Juni 1966 MPRS sidang umum  menghasilkan ketetapan MPRS - tanggal 7-12 Maret 1967 mPRS sidang Istimewa dan menghasilkan 4 ketetapan Pemerintah Orde Baru juga menetapkan Penataran P-4 bagi warga negara . 2. Politik Luar Negeri Indonesia kembali menjadi anggota PBB Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia

3 3.    Politik Dalam Negeri : kebijakan penyederhanaan jumlah partai politik melahirkan  3 partai besar :
-Partai Demokrasi Indonesia  (Partai Khatolik, Murba, Pni, Parkindo,IPKI -Partai persatuan pembangunan (NU, PSII, Perti, Parmusi - Partai golkar ( dari berbagai organisasi profesi)

4 2. Bidang Ekonomi -11 Agustus 1966 dibentuk Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional -1 April 1969 dimulai Repelita -Sasaran pembangunan menurut Repelita : Sandang, pangan,perbaikan prasarana, perumahan rakyat, lapangan kerja, kesejahteraan rohani -Bertumpu pada trilogi pembangunan -Asas pembangunan Orde baru -Modal Dasar pembangunan nasional -Faktor dominan yang menggerakkan Modal Dasar Pembangunan nasional  : pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan pola dasar pembangunan nasional disusun pola umum pembangunan jangka panjang (kurun tahun).Selain itu disusun pula pola umum jangka Pendek yaitu 5 tahun terpusat pada pertanian.

5 Bidang Sosial Budaya -Meningkatnya pelayanan kesehatan -Fasilitas pendidikan dasar sudah semakin merata Pemerataan pendidikan. Bidang kesehatan Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan lingkungan hidup.

6 Bidang pendidikan Dalam bidang Pendidikan Soeharto mempelopori proyek Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9 tahun.

7 Kekurangan dan Kelebihan sistem politik orde baru
        Kekurangan Orde Baru Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan  Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius” Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan simiskin) Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel

8          Kelebihan Orde Baru Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai AS$1.565 Sukses transmigrasi Sukses KB Sukses memerangi butahuruf Sukses swasembada pangan Pengangguran minimum Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Sukses Gerakan Wajib Belajar Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh Sukses keamanan dalam negeri Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

9 Konsep Trias Politica Montesquieu
2. JELASKAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA PADA MASA ORDER BARU DAN KAITKAN PADA TEORI TRIAS POLITIKA MONTESQUIEU Konsep Trias Politica Montesquieu Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke

10 Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu: a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang). b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang). c) Kekuasaaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).

11 Era Orde Baru tahun 1966 – 1998 Orde Baru pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari upaya Presiden Soeharto untuk melakukan koreksi terhadap era orde lama. Koreksi yang dimaksud adalah mengembalikan kekultusan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang justru menjadi pembenaran penguasa. Kondisi lembaga eksekutif di era Orde Baru cenderung mengikuti pendahulunya, meskipun dengan beberapa modifikasi. Meskipun diadakan pemilu dan ragam pola demokratisasi yang sebenarnya hanya rekayasa belaka, tidak membuat Soeharto turun dari tahta penguasa, hal ini menandai tidak adanya rotasi eksekutif di era Orde Baru.

12 Rekayasa politik atau seringnya pemerintah mengemas kepemimpinan otoriter ke dalam ruang demokratisasi tampaknya berjalan mulus. Hanya ada 3 partai yang mengikuti pemilu dengan kontrol penuh dari Soeharto bersama ABRI. ABRI layaknya menjadi alat utama lembaga eksekutif saat itu dalam menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan dan pertahanan negara, baik yang bersifat internal negara maupun eksternal negara. Kekuasaan eksekutif menjadi absolut seiring dengan pasifnya legislatif.

13 3. Jalannya Pemilu Pada Masa Order Baru dan Parpol Pada Masa itu
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun

14 Lembaga eksekutif di era kepemimpinan Soeharto memiliki peran yang strategis. Hal ini sebagai salah satu upaya Soeharto menjaga stabilitas politik. Selama tiga puluh dua tahun lembaga legislatif mem-backup dan memberi ruang gerak seluas-luasnya kepada Soeharto. Komposisi lembaga legislatif saat itu agak berbeda bahkan cenderung aneh, hal ini terbukti dengan diakomodirnya ABRI dalam komposisi parlemen, dimana ABRI diberikan jatah satu fraksi. Golkar sebagai salah satu motor penggerak Soeharto beserta ABRI didalamnya menjadi settingan terkuat Soeharto selama beliau memimpin. Tak heran jika beliau dapat bertahan lama di kursi penguasa.

15 Parpol pada masa itu PEMILU PADA TAHUN 1971 DI IUKUT OLEH 10 ORGANISASI : Golkar ( 236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai Muslimin (24kursi), Partai nasional indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia ( 7 kursi ), Partai Katolik (3kursi ), partai islam perti (2kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satupun kursi).

16 PENYEDERHANAAN pARTOL
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis). Golongan Karya (Golkar)

17 4. JELASKAN TENTANG IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA PADA MASA ITU TERJADI PENGUATAN ATAU PELEMAHAN ?
Penyimpangan Penerapan Pancasila oleh Pemerintahan Pada Masa Orde Baru, walaupun Pancasila begitu diagung-agungan namun banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Pancasila dibuat kaku oleh Pemerintah sehingga dalam penerapannya lebih kepada disatutafsirkan pemikiran masyarakat oleh Pemerintah. Sikap politik masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat dengan negara, dalam prakteknya dilakukan dikriminalisasi. Masyarakat yang tidak sependapat ataupun tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah tidak boleh mengemukakan pendapatnya, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat pemerintah ataupun negara.

18 Beberapa penyimpangan konstitusi pada Masa Orde Baru yaitu:
Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dan dilaksanakan oleh Presiden. MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah Presiden. Pimpinan MA diberi status menteri Peyimpangan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang Dengan demikian, Presiden melampaui kewenangannya yang seharusnya undang-undang dibuat bersama dengan DPR. Pembentukkan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi Presiden membubarkan DPR Menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR.

19 Penyimpangan Pancasila yang terjadi bila dibandingan dengan masing-masing sila dan butir-butir Pancasila, yaitu: Ketuhana Yang Maha Esa Pada Masa Orde Baru, Agama Khonghucu tidak diakui di Indonesia. Segala bentuk aktivitas yg berbau kebudayaan dan tradisi Thionghoa dilarang di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemeluk kepercayaan Thionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Etnis Thionghoa ataupun pemeluk agama Khonghucu dianggap komunis dan atheis sehingga dilarang keberadaannya. Untuk pemeluk agama Khonghucu diwajibkan untuk memeluk agama dianatar 5 agama yang diakui. Mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen dan Buddha. Klenteng yang menjadi tempat peribadatan pemeluk Khonghucu juga terpaksa mengubah nama dan menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat peribadatan orang Buddha.

20 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Pada butir ke 4 disebutkan “Tidak Semena-mena terhadap Orang Lain”. Butir tersebut sangat bertentangan dengan penerapannya oleh Pemerintah. Pemerintah yang sewenang-wenang terhadap rakyat yang mempunyai pandangan lain tentang kebijakan Pemerintah. Banyak terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut. Tidak ada penerapan bagi Demokrasi Pancasila oleh masyarakat. Keputusan lebih cenderung hanya dipegang oleh Pemerintah tanpa adanya peran masyarakat. Badan Legislatif Negara dan Mahkamah pun dijadikan sebagai menteri yang berarti berada dibawah Pemerintah padahal seharusnya Legislatif atau Mahkamah berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan Pemerintah.

21 Persatuan Indonesia Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi merupakan butir pertama dari sila ketiga. Hal tersebut sangat bertentangan dengan sifat Pemerintahan pada Masa Orde Baru yang penuh dengan korupsi. Korupsi yang sangat merajalela pada masa itu karena tidak adanya badan pengawasan atas Pemerintah. Kesejahteraan Rakyat yang semu membuat kekacauan tersendiri. Korupsi yang merajalela dilakukan oleh semua lapisan Pemerintahan. Uang yang seharusnya menjadi kepentingan rakyat dan negara digunakan oleh Pemerintahan yang juga menjadikan kedok hutang Internasional sebagai hutang negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Yang jelas terlihat adalah nepotisme yang jelas ditunjukkan oleh Presiden pada masa itu. Pimpinan dari organisasi-organisasi besar negara dipimpin oleh anggota-anggota keluarga Presiden.

22 Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan Pemerintah pada Masa Orde Baru yang terlalu otoriter dapat menjadi penyimpangan pada sila ke 4 ini. Seharusnya Pemerintah menerapkan sistem yang sesuai dengan undang-undang dan tidak menjadikan sistema pemerintahan yang berlebihan terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan kehendak Pemerintah saja. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Pada Masa Orde Baru, pelaksanaan P4 membuat kehidupan sosial rakyat Indonesia menjadi lebih berpancasila. Suasana gotong royong dan kekeluargaan sangat kental menjadi sikap umum masyarakat. Namun bagi pelaksanaannya terhadap sikap keluarga Presiden pada masa itu yang boros, berhidup mewah, dan banyak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain.

23 KESIMPULAN Lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto. Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus Kedua, melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan ini rastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela. Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara lainmakin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa)untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

24 TERIMA KASIH