KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JAMBI By: DIMASRIZAL, S.Sos., M.Si Th 2016

2 Pemikiran Pendukung Otonomi Daerah
(M. Mas´ud Said) Otonomi Daerah sarana untuk demokrasi. Otonomi Daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Otonomi Daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. Otonomi Daerah memajukan pembangunan daerah.

3 1. Otonomi Daerah dan Demokrasi Otonomi Daerah diklaim memajukan demokrasi dalam artian Otonomi Daerah menjadikan Pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan masyarakat menjadi lebih nyata, menyediakan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, memberi peluang kepada masyarakat dalam pemilihan para wakilnya, dan membantu terbentuknya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

4 Otonomi Daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan.
Meningkatnya pengetahuan para pejabat publik atas kondisi-kondisi lokal (daerah). Semakin mudah terciptanya kesesuaian antara kebijakan-kebijakan dengan selera dan kebutuhan-kebutuhan lokal (daerah). Semakin meningkatnya pertanggungjawaban para pejabat lokal (daerah).

5 Otonomi Daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional
Dengan Otonomi Daerah bisa memajukan persatuan Nasional dengan cara menghambat kecenderungan memisahkan diri. Dengan Otonomi Daerah lebih bisa mengakui identitas daerah dan sekaligus ada jaminan yang lebih besar bahwa kepentingan- kepentingan daerah tidak akan tenggelam oleh kelompok yang lebih besar atau lebih kuat yang dominan di pemerintahan pusat.

6 Otonomi Daerah memajukan pembangunan daerah.
Dengan memberikan kewenangan dan otonomi yang signifikan kepada daerah akan membantu menciptakan kembali keseimbangan antara kebutuhan Nasional dan Daerah dari proses pembangunan.

7 PENDAPAT SEORANG AHLI POLITIK : BILA KITA PERCAYA BAHWA SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS MERUPAKAN CIRI MASYARAKAT MODERN, MAKA KITA PUN HARUS PERCAYA BAHWA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MERUPAKAN KEWAJIBAN YANG HARUS DITERAPKAN (RISWANDHA IMAWAN GURU ILMU POLIIK FISIPOL UGM YOGYAKARTA 2002).

8 Otonomi Daerah Merupakan Solusi Struktural Terhadap Masalah Negara-Bangsa Indonesia
Alasan efektivitas pemerintah dalam pembangunan Pelayanan umum Alasan integrasi bangsa

9 ALASAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN:
Pembangunan kompleks dan merupakan proses yang tidak pasti, sehingga tidak bisa direncanakan dari pusat. Otonomi daerah alat politik untuk mengatasi kelemahan perencanaan dan pengontrolan pembangunan oleh pusat. Otoritas diberikan oleh pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat negara yang dekat dengan masalah untuk membuat keputusan perencanaan. Membuat kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. mengapa? Meningkatkan sensitivitas pejabat negara terhadap kebutuhan lokal.

10 PELAYANAN UMUM Negara harus memberikan pelayanan kepada rakyat. Pemberian kekuasaan membuat pelayanan umum dari pemerintah maksimal. Memungkinkan terjadinya pengelolaan yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. Akibatnya, penduduk lebih dapat mengakses bantuan pelayanan pemerintah.

11 ALASAN INTEGRASI BANGSA
Otonomi daerah alat politik mempertahankan negara indonesia. bagaimana mungkin? Perlawanan daerah terhadap pusat sudah terjadi semenjak lama. 1. Permesta di sulawesi era 1950an. 2. PRRI 3. GAM

12 - Apa tujuan pemberontakan tsb. Agar daerah diperhatikan
- Apa tujuan pemberontakan tsb? Agar daerah diperhatikan. - Mengapa pemberontakan tsb terjadi? Setelah merdeka ada harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik, tetapi orba mengutamakan pengembangan pulau jawa.

13 Tugas Kelompok Implementasi Atau Pelaksanaan Otonomi Daerah (Cukup Satu Sektor) Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Pejabat Daerah Dalam Menjalankan Roda Pemerintahannya? Pelaksanaan – Permasalahan - Penyelesaian

14 Sekian Dan Terima Kasih