Income Distribution dan Welfare Programme

Presentasi berjudul: "Income Distribution dan Welfare Programme"— Transcript presentasi:

1 Income Distribution dan Welfare Programme

2 Program untuk Distribusi Pendapatan & Kesejahteraan
Kemiskinan & Kesenjangan Konsep distribusi pendapatan Alasan-alasan redistribusi pendapatan Presentasi Bappenas terkait Social Welfare Policy

3 Beberapa Definisi Umum Kemiskinan
Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar – definisi ekonomi  diukur dengan kemiskinan pendapatan atau pengeluaran Kegagalan beberapa kapabilitas: ketiadaan kesempatan dan pilihan untuk dapat hidup secara bermartabat – pendekatan “kapabilitas” dan “keberfungsian” dari Amartya Sen  diukur dengan indeks kemiskinan multidimensi Ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat  pendekatan eksklusi sosial Penilaian subyektif atau partisipatoris terhadap tingkat kesejahteraan diri sendiri

4 Contoh Definisi Formal Kemiskinan
Bank Dunia (World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty): Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana standar kehidupan yang layak tidak tercapai  Indikator: ketidakcukupan makanan, ketidakcukupan perumahan dan pakaian, ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan ketika sakit, dan akses yang rendah terhadap pendidikan PBB (The World Social Situation Report 1997): Kemiskinan adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar  Indikator: kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, ketidakberdayaan

5 Kemiskinan Ekonomi Didasarkan pada ide tentang garis kemiskinan – garis yang dikonstruksikan untuk memisahkan antara orang kaya dengan orang miskin Kemiskinan absolut – ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum/ berkaitan dengan tingkat kesejahteraan dasar (pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan) FGT (Foster-Greer-Thorbecke): Po (Poverty Head Count), Poverty Gap (P1), Poverty Severity (P2) Kemiskinan relatif – berkaitan dengan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan/membandingkan dengan distribusi pendapatan atau pengeluaran 60% median income 20% atau 40% lapisan terendah penduduk

6 Tinjauan Penghitungan Kemiskinan Konsumsi
Tingkat Kemiskinan: Jumlah penduduk yang mempunyai nilai konsumsi dibawah garis kemiskinan Garis Kemiskinan: Nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya (biasanya dikaitkan dengan kebutuhan energi minimum = 2100 kalori) Ada 2 cara utama perhitungan Garis Kemiskinan Food Energy Intake (FEI) (Contoh: India, Bangladesh) Cost of Basic Need (CBN) (Contoh: Indonesia)

7 Perbedaan dan Persamaan antara FEI dan CBN
Uraian FEI CBN Perbedaan Nilai kuantitas setiap komoditas yang terpilih berubah sesuai dengan perubahan pola pilihan konsumsi dari reference population. Nilai kuantitas setiap komoditas makanan yang terpilih adalah tetap (fixed bundle). Setiap tahunnya dihitung harga bundle tersebut untuk masing-masing daerah dan kemudian ditambah dengan alokasi kebutuhan minimum makanan untuk mendapatkan garis kemiskinan. Persamaan Keduanya sama-sama didasarkan pada nilai bundle yang dianggap mewakili pola pilihan konsumsi makanan dan non makanan penduduk yang menjadi referensi (reference population) Baik bundle FEI maupun CBN memenuhi tingkat kecukupan energi 2100 Kalori

8 Data Kemiskinan di Indonesia
DATA KEMISKINAN MAKRO (tersedia sejak tahun 1976) Metodologi: Konsep: Cost of Basic Needs Approach Didasarkan pada Garis Kemiskinan: Makanan (2100 kkal per kapita perhari ) + Non Makanan Esensial Sumber data: Susenas (sampel) Sampai 2010: rumahtangga Sejak 2011: rumah tangga, triwulanan Data menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap daerah berdasarkan estimasi Estimasi terendah sampai tingkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan: Berguna untuk target geografis, tidak operasional untuk program bantuan langsung kepada rumah tangga Berguna untuk indikator kinerja

9 Penghitungan Kemiskinan Makro
Konsep yang dipakai (BPS) dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan, yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) setiap tahun. “ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”

10 Komponen Garis Kemiskinan (GK)
● ● GK Makanan => setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi GK Non Makanan => kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan) ● ● ● Tidak Miskin ● ● ● ● ● ● ● Hampir Miskin ● ● A Garis Kemiskinan (beda tiap provinsi) GK Nasional = Rp GK NTB = Rp GK DKI Jakarta 2013 = Rp ● B Miskin ● ● ● Sangat Miskin (kronis) Catatan: Metode ini digunakan BPS sejak 1998

11 Jenis-Jenis Komoditi untuk Penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (1)
BERAS DAGING BABI NANGKA MUDA GULA PASIR BERAS KETAN DAGING AYAM RAS BAWANG MERAH GULA MERAH JAGUNG PIPILAN DAGING AYAM KAMPUNG CABE MERAH TEH TEPUNG TERIGU TETELAN CABE RAWIT KOPI KETELA POHON TELUR AYAM RAS KACANG TANAH GARAM KETELA RAMBAT TELUR ITIK/MANILA TAHU KEMIRI GAPLEK SUSU KENTAL MANIS TEMPE TERASI/PETIS TONGKOL/TUNA SUSU BUBUK MANGGA KERUPUK KEMBUNG BAYAM SALAK MIE INSTANT TERI BUNCIS PISANG AMBON ROTI MANIS BANDENG KACANG PANJANG PEPAYA KUE KERING MUJAIR TOMAT SAYUR MINYAK KELAPA KUE BASAH DAGING SAPI DAUN KETELA POHON KELAPA ROKOK KRETEK FILTER

12 Jenis-Jenis Komoditi untuk Penghitungan Garis Kemiskinan non-Makanan (2)
PERUMAHAN BENSIN HANDUK/IKAT PINGGANG LISTRIK POS DAN BENDA POS PERABOT RUMAH TANGGA AIR PENGANGKUTAN PERKAKAS RUMAHTANGGA MINYAK TANAH FOTO ALAT DAPUR/MAKAN KAYU BAKAR PAKAIAN JADI LAKI2 DEWASA ARLOJI/JAM DINDING OBAT NYAMUK, BATERAI PAKAIAN JADI PEREMPUAN DEWASA TAS BARANG KECANTIKAN KEPERLUAN MENJAHIT MAINAN ANAK PERAWATAN KULIT/MUKA ALAS KAKI PBB KESEHATAN TUTUP KEPALA PUNGUTAN LAIN PEMELIHARAAN KESEHATAN SABUN CUCI PERAYAAN HARI AGAMA PENDIDIKAN BAHAN PEMELIHARAAN PAKAIAN UPACARA AGAMA PERLENGKAPAN MANDI PAKAIAN JADI ANAK-ANAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

13 Distribusi Pendapatan

14 Peranan Pemerintah dalam Ekonomi
Fungsi Utama: Fungsi alokasi Fungsi Distribusi Yang dimaksud dengan fungsi distribusi dalam kebijakan publik adalah penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan Fungsi Stabilisasi Alasan pemerintah terlibat dalam aktivitas ekonomi Kegagalan pasar Aspek keadilan

15 Fungsi Distribusi Dalam ilmu ekonomi, teori distribusi mengacu pada teori mengenai peranan faktor produksi Dalam ekonomi pasar, distribusi pendapatan ditentukan oleh penjualan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal Distribusi pendapatan tenaga kerja berkaitan dengan distribusi skill & dedikasi tenaga kerja. Distribusi pendapatan modal mencakup distribusi kesejahteraan yg bersumber dari warisan, pola perkawinan, pola hidup dan tabungan Tanpa keterlibatan pemerintah, mekanisme pasar akan menuju titik efisiensi, namun di sisi lain distribusinya menjurus pada kesenjangan yang semakin melebar

16 Efficiency – Equity Trade-off
Welfare Economics Theory: Fundamental teori I : ekuilibrium pasar kompetitif di mana penawaran sama dengan permintaan memaksimalkan social efficiency. Fundamental teori II: Masyarakat dapat mencapai hasil efisien dengan proses redistribusi sumber daya diantara individu (untuk mencapai aspek keadilan) Dalam kenyataannya, aspek efisiensi & keadilan berada pada arah yg berlawanan, sehingga kebijakan publik harus memilih trade-off antara efisiensi & keadilan

17 Konsep keadilan (dalam konteks redistribusi)
Idealnya, sistem perpajakan dan belanja publik harus dapat menjamin terciptanya suatu pengorbanan yang adil dari setiap warga negara Si kaya akan berkontribusi lebih banyak dari si miskin fungsi pendistribusian oleh pemerintah dapat menggunakan proses penarikan pajak dari si kaya untuk mentransfernya kepada si miskin Pada kenyataannya, dalam banyak kasus pendistribusian pemerintah tidak menguntungkan bagi si miskin Terdapat beberapa konsep keadilan: Konsep keadilan horizontal (kemampuan setiap org sama) Konsep keadilan vertikal (memperlakukan setiap org berbeda sesuai kemampuannya) Prinsip kompensasi (optimasi pareto)

18 Distribusi Sebagai Suatu Kebijakan
Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, meskipun tidak secara langsung, tetap mempunyai dampak distribusional. kebijakan mengenai anti monopoli sebenarnya dirancang untuk mengefisienkan pasar namun secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan modal dan tenaga kerja pada industri yang terkait dengan kebijakan tersebut kebijakan program investasi pemerintah – seperti pembangunan jalan – akan mempengaruhi kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat dari segi ekonomi dan tentunya pola distribusi Oleh karena itu, perancangan kebijakan publik harus juga mempertimbangkan masalah distribusi Masalahnya, tidak ada standar yg jelas bentuk distribusi yang dapat menjadi acuan distribusi adil dan wajar

19 Namun kenyataannya tidak sesederhana itu.
Redistribusi Secara umum, proses redistribusi adalah mewajibkan si kaya membayar pajak agar bisa diberikan kepada si miskin Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Proses redistribusi mungkin dapat diselesaikan tanpa intervensi pemerintah (melalui sumbangan sukarela) Namun sulit jika hanya bergantung pada kesukarelaan masyarakat. Sangat berpotensi menimbulkan free rider problem Pemerintah perlu memaksa suatu kebijakan redistribusi yang ditetapkan melalui proses anggaran

20 Menyamakan Kepentingan Pembayar Pajak dan Penerima Pajak
Keadilan atas kesempatan dapat berupa penyediaan pendidikan, pelayanan kesehatan atau jasa lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk berkembang atau paling tidak tetap berproduksi Pembayar pajak (si kaya) lebih tertarik untuk memberikan keadilan atas kesempatan dan memastikan apakah dana yang telah mereka keluarkan dibelanjakan dengan seharusnya keadilan atas hasil, penekanannya adalah penurunan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan dengan cepat, tidak menekankan pada investasi untuk orang miskin Penerima pajak (si miskin) lebih tertarik untuk memperhatikan keadilan atas hasil dan memiliki fleksibilitas dalam menggunakan sumber-sumber dana yang mereka dapatkan Secara umum, keadilan atas hasil sebagai suatu strategi anti kemiskinan telah semakin menurun popularitasnya di banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada

21 Besarnya Bagian untuk Redistribusi
kebijakan untuk melakukan redistribusi dapat mengakibatkan bagian yang tersedia untuk didistribusikan justru menjadi lebih kecil Hal ini diperlihatkan dalam hubungan antara penawaran tenaga kerja dan juga berlaku untuk kasus lainnya Ketika redistribusi ditetapkan maka akan menurunkan tingkat pendapatan, sehingga pada tingkat tertentu masyarakat akan mengurangi usaha mereka dalam mencari pendapatan atau mereka akan memperbanyak waktu santai, sehingga tingkat produktivitas masyarakat menurun.

22 Jika Bill bekerja sebagai pengacara dan mendapat penghasilan $50/jam, saat tarif pajak 0% dia bekerja 20 jam, tarif pajak 35% dia bekerja 16 jam dan saat tarif pajak 40% dia bekerja 8 jam per minggu Ted adalah buruh pabrik yg mendapatkan upah $6/jam dan bekerja 20 jam/minggu berapapun pajak yg dikenakan Terlihat jika pemerintah menetapkan kebijakan redistribusi pajak yg diterima dari Bill untuk memberi subsidi bagi Ted, maka terlihat pada titik tertentu penghasilan Ted akan menjadi lebih besar dari Bill Hal inilah yg dapat menjadi gambaran kekhawatiran kelompok org dgn penghasilan tinggi sehingga cenderung menyebabkan crowd-out – mengurangi tingkat penghasilannya..

23 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA SAAT INI DAN KE DEPAN
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan

24 Daftar Isi Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Saat Ini Pemasalahan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan Rancangan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ke Depan Program Afirmatif Penanggulangan Kemiskinan

25 1. Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

26 KEMISKINAN DAN KESENJANGAN BERSIFAT MULTIDIMENSI
Kemiskinan dan kesenjangan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut persoalan terbatasnya pendapatan (aspek moneter) untuk memenuhi penghidupan yang layak, tetapi juga terkait aspek lainnya yang bersifat non-moneter (aspek pemenuhan layanan dasar). Kesenjangan non-ekonomi ditunjukan dengan ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, dan pelayanan dasar lainnya Kesenjangan antar wilayah masih terus terjadi Pekerja Formal vs Pekerja Informal Perkotaan vs Perdesaan KESENJANGAN EKONOMI VS NON-EKONOMI ANTAR KELOMPOK EKONOMI ANTAR WILAYAH Pertanian vs Non-Pertanian Indonesia Timur vs Indonesia Barat

27 Penurunan Kemiskinan dan Target tingkat Kemiskinan 2009-2014
TINGKAT KEMISKINAN MENURUN PERIODE Tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014:11,25 % (turun 0,11% dibandingkan Maret 2013), namun penurunan ini diikuti dengan kenaikan kesenjangan (GINI Ratio) Sejak tahun 2011, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun kurang dari 1 juta penduduk miskin per tahun. Hal ini disebabkan oleh kondisi kemiskinan sekarang sudah mencapai tahap yg kronis dan kondisi makroekonomi yang belum optimal. Disparitas antar propinsi masih terjadi dengan tingkat kemiskinan propinsi di Indonesia Bagian Timur relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Barat. Di lain pihak, Gini Coeficient terus mengalami kenaikan hingga mencapai 0.42 pada tahun 2013 Penurunan Kemiskinan dan Target tingkat Kemiskinan Berbagai Kondisi Ekonomi Yang Terjadi Mendorong Lambatnya Penurun Kemiskinan dan Kesenjangan Pre-krisis Lapangan kerja yang terserap tidak seperti yang ditargetkan karena pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,78% dari target 6,3% Tingkat inflasi yang cukup tinggi pada bulan Juli dan Agustus 2013 Pendorong kenaikan inflasi akibat kenaikan BBM pada bulan Juni 2013 Perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk miskin. Post-krisis dan reformasi Krisis Keuangan Asia Sumber: BPS, diolah

28 KETIMPANGAN DI INDONESIA
Sebelum krisis ekonomi 1997/1998 Pertumbuhan ekonomi telah berhasil mengurangi kesenjangan (Akita et al, 2011), (van der Eng, 2009), and (Cameron, 2000). Menjelang krisis Kesenjangan mulai melebar (Frankema & Marks, 2009; Leigh & van der Eng, 2010; van Leeuwen & Foldvari, 2012) Meskipun pertumbuhan merata di seluruh tingkat ekonomi, ketimpangan wilayah mulai terjadi dengan pertumbuhan di Jawa lebih tinggi dibandingkan daerah lain (Hill, 2008; Hill et al, 2008), and Setelah krisis ekonomi Ketimpangan cenderung meningkat terutama antar kelompok ekonomi dan antar kota-desa (Akita, 2002; Akita & Miyata, 2008, Skoufias, 2001; Sumarto, 2013; Suryadarma et al, 2005, 2006; Yusuf and Rum, 2013).

29 PENINGKATAN KESENJANGAN INDONESIA
TERTINGGI DI ASIA 2000- 2012 2004- 2009 2002- 2008 1999- 2005 2001- 2007 Indonesia memiliki peningkatan tertinggi selama periode dan peningkatan per tahun tertinggi kedua Sumber: Bank Dunia, 2012; diolah dari World Development Indicators, Susenas 29

30 KESENJANGAN DAN KERENTANAN
Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita, Sumber: BPS &TNP2K Semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan. Sampai dengan persentil 40 dianggap masih rentan. Kesenjangan meningkat karena 2/3 rumah tangga termiskin tumbuh di bawah rata2 nasional. Pertumbuhan lebih besar rumah tangga terkaya.

31 KESENJANGAN EKONOMI: Pertumbuhan di perkotaan lebih tidak merata dibandingkan di perdesaan
Sumber: TNP2K Di perkotaan, pertumbuhan pengeluaran, meningkat mulai percentile ke 40 dan 30 persen terkaya di atas rata-rata. Di perkotaan, pendapatan riil buruh diperkirakan tidak mengalami perubahan, sementara pendapatan riil tenaga profesional meningkat. Jumlah buruh non-pertanian meningkat Intervensi sangat diperlukan untuk group menengah dan terendah. Khususnya yang meningkatkan keterampilan, produktivitas, akses terhadap modal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif

32 PENYEBAB MENINGKATNYA KESENJANGAN
1 2 Keterbatasan Rumah Tangga Miskin untuk terlibat dalam proses pembangunan Tidak meratanya pertumbuhan sektor ekonomi Kesempatan RTM untuk meningkatkan penghidupannya relatif rendah Perkembangan ekonomi yang mengarah ke sektor industri dan jasa melebihi pertumbuhan di sektor pertanian, sedangkan rata-rata RTM bekerja di sektor pertanian. Sisi kebijakan: Penyerapan tenaga kerja yang belum optimal Sistem logistik yang kurang efisien: distribusi, persaingan usaha, dan peran lembaga pangan belum memihak masyarakat miskin Sisi akses: Kurangnya jangkauan pelayanan dasar Rendahnya akses kredit usaha bagi RTM Rendahnya kepemilikan aset RTM terutama lahan produktif Peningkatan produksi dalam negeri bersifat padat modal dan padat skilled labor, lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas.

33 2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Saat Ini

34 KLASTER PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO RTSM RTM RTHM Klaster-1 BEASISWA MISKIN JAMKESMAS RASKIN PKH BLT (bila diperlukan saat krisis) Dll. Klaster-2 PROGRAM-PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) Klaster-3 UMKM, KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Pengurangan Angka Kemiskinan RTSM *) RTM *) RTHM Klaster-4 PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *) *) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

35 3. Permasalahan dan Tantangan Penanggulangan Kemiskinan

36 1. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Pertumbuhan ekonomi Pengendalian Inflasi Kebijakan tenaga kerja dan kesempatan kerja Tata Kelola Ekonomi untuk Persaingan Usaha Pengendalian jumlah penduduk Menjaga supply-demand agar tercipta stabilitas harga Penanggulangan Kemiskinan Peningkatan Pemerataan

37 2. Perlindungan sosial yang belum komprehensif
Kerentanan masyarakat cukup besar dalam menghadapi guncangan seperti krisis moneter, bencana alam, perubahan iklim, dan ketahanan pangan sehingga sering mengalami fenomena keluar-masuk kemiskinan (transient poverty). Menurut data Susenas (2012), 4.5 juta RTM (75%) tidak pernah keluar dari kemiskinan selama 3 tahun 1.5 juta (25%) tidak pernah membaik tingkat kemiskinan Pelaksanaan perlindungan sosial saat ini masih terfragmentasi, belum terkoordinasi dengan baik dan belum memiliki skema yang efektif. Sementara risiko dan kerentanan dapat terjadi di sepanjang siklus hidup. Kerentanan baik permanen/temporer dapat terjadi terutama pada kelompok berikut: Penyandang disabilitas Penduduk lansia ODHA Korban kekerasan Penduduk usia anak Korban bencana alam

38 Angka Partisipasi Sekolah (2012)
3. a. Ketimpangan akses dan keterjangkauan pelayanan dasar: pendidikan & kesehatan Kesehatan Ibu Angka Partisipasi Sekolah (2012) Kesehatan Anak Sumber : Susenas 2012 Imunisasi dasar lengkap AKSES PENDIDIKAN: Ketimpangan terjadi pada usia dan usia lebih tua AKSES KESEHATAN: Kesenjangan terjadi pada kesehatan ibu dan anak Sumber : SDKI 2012

39 3. b. Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar: akses identitas dan infrastruktur dasar lainnya Proporsi Anak Tanpa Akte Kelahiran Berdasarkan Kuantil Pendapatan (%), 2012 Kesenjangan terhadap Akses Infrastruktur Penerangan, Air Bersih, dan Sanitasi, 2012 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir Kepemilikan akta kelahiran yang terbatas membuat terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan gratis serta jaminan sosial lainnya Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif Sumber: Susenas, 2012

40 4. Terbatasnya akses masyarakat miskin dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan
Kondisi masyarakat miskin secara umum: Memiliki keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan dan permodalan; Bekerja di sektor informal dan/atau memiliki penghasilan yang bersifat harian atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; Rentan terhadap guncangan (shock); Belum memadainya kepemilikan aset produksi, seperti lahan dan perahu; Terbatasnya keterampilan dan kemampuan untuk memberi nilai tambah pada hasil produksi; Tidak memiliki keahlian lain ketika pekerjaan utama terhambat.

41 TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TANTANGAN DI TINGKAT MAKRO Stabilitas ekonomi makro, terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan stabilitas harga bahan pokok; Pengendalian pertumbuhan penduduk TANTANGAN DI TINGKAT MESSO Kesiapan infrastruktur pendukung terutama dalam pengembangan ekonomi masyarakat miskin; Tata niaga dan praktek perdagangan yang adil bagi masyarakat miskin; Harmonisasi program penanggulangan kemiskinan, secara horizontal (antar K/L) maupun vertikal (pusat dan daerah); Peningkatan peran swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan. TANTANGAN PENGELOLAAN PROGRAM Sinkronisasi kelembagaan masyarakat sesuai kebutuhan program dgn diberlakukannya UU Desa; Pendampingan yang efektif dan efisien  peran Pemda secara bertahap akan semakin besar; Menghubungkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin dengan kegiatan ekonomi yang lebih besar  faktor kunci dalam keberlanjutan; Sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan program-program sektoral.

42 BASELINE DAN TARGET KEMISKINAN JANGKA MENENGAH
Berkurang 2,74 juta jiwa Berkurang 12,78 juta jiwa Berkurang 2,08% Berkurang 5,25% Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Target kemiskinan tahun 2019 sangat rendah, yakni 6-8% sesuai target RPJMN atau 5-6% sesuai target presiden terpilih. Hal ini berarti rata-rata berkurang sekitar 2,56 juta per tahun. Oleh sebab itu, upaya pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara lebih luas, intensif, dengan pendekatan yang tepat. 43

43 4. Rancangan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ke Depan

44 Peningkatan Kesejahteraan Pengembangan Mata Pencaharian Masyarakat
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang ( ) diawali dalam RPJMN Tiga Strategi besar difokuskan untuk mengembangkan lima aset penghidupan masyarakat miskin: (1) perlindungan sosial sebagai ‘bantalan’ (2) pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar (UU Sosial) (3) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk mengembangkan aset produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan. SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Jaminan Sosial Bantuan Sosial Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Peningkatan Pelayanan Publik Aset Manusia Aset fisik Aset SDA Aset Finansial Aset Sosial Peningkatan Kesejahteraan Pengembangan Mata Pencaharian Masyarakat Penurunan Tingkat Kemiskinan Sebesar 12,78 juta penduduk miskin dalam 5 tahun PRASYARAT KEBERHASILAN Stabilitas Makro Kelembagaan yang kuat di pusat dan daerah Koordinasi yang selaras antara K/L, Pemda, Swasta/BUMN

45 ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN RPJMN 2015-2019
Isu Strategis Arah Kebijakan Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat miskin dan rentan Menghindari adanya kebijakan pemerintah yang bersifat counter productive terhadap UKM Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja Menguatkan konektivitas lokasi perdesaan Advokasi kepada penduduk miskin dan rentan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak Meningkatkan akses penduduk terhadap kepemilikan lahan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Upaya Peningkatan Pemerataan Penataan asistensi sosial reguler berbasis keluarga dan siklus hidup Penataan asistensi sosial temporer Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas dan lansia pada setiap aspek penghidupan Penguatan kelembagaan dan pelaksana asistensi sosial Penyempurnaan perlindungan sosial yang komprehensif Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publk bagi masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dna sistem pengelolaan data terpadu Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat miskin dan rentan Pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat miskin dan rentan Peningkatan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin Pengembangan penghidupan berkelanjutan 46

46 TRANSFORMASI KLASTER PROGRAM DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KLASTER I PERLINDUNGAN SOSIAL: Jaminan sosial Bantuan sosial PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN: 1) Simpan pinjam 2) Manajemen keuangan 3) Peningkatan keterampilan usaha dan kerja PELAYANAN DASAR : 1) Peningkatan efisiensi sektor publik 2) Peningkatan cakupan pelayanan 3) Partisipasi masyarakat KLASTER II KLASTER III KLASTER IV MANAJEMEN KEUANGAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT SIMPAN PINJAM INTERNAL (mulai dibangun budaya menabung untuk inklusi keuangan) PENDAMPINGAN Garis Kemiskinan FAMILY DEVELOPMENT SESSION PELAYANAN DASAR DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (REVOLVING LOAN FUND) Sangat Miskin Hampir Miskin PENINGKATAN KETERAMPILAN (PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BEKELANJUTAN) 40 % KREDIT USAHA RAKYAT P 2 B

47 TRANSFORMASI KLASTER I
Saat ini (2013) 2025 Pelayanan Panti Anak, Lansia, Disable Pelayanan, rehabilitasi, & pemberdayaan sosial Berbasis Institusi/Komunitas: Lansia, Penyandang Disabilitas, dan Anak Telantar Tunjangan Lansia Bansos Reguler Tunjangan Penyandang Disabilitas Tunjangan Anak Terlantar Pelayanan, rehabilitasi & pemberdayaan Berbasis Keluarga: Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin sesuai karakteristik keluarga (a.l. anak balita, usia sekolah, ibu hamil, disabilitas) SINERGI DAN INTEGRASI Sistem Rujukan Terpadu, Perbaikan Penargetan Beasiswa Siswa Miskin Program Keluarga Harapan (PKH) Bansos korban bencana alam Raskin Bansos Temporer Bansos korban bencana sosial Simplify tabel 2025 Bantuan Langsung Tunai Bansos korban bencana ekonomi PENGUATAN IMPLEMENTASI Penyusunan SPM Kesos, Penataan Kelembagaan, Penguatan Pekerja Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jamkesmas Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 48

48 PENDEKATAN FRONTLINE SERVICE DELIVERY
Responsive government Responsive service providers Empowered communities Peningkatan efisiensi sektor publik Harmonisasi sasaran & data Penetapan SPM Pengaturan SDM penyedia layanan Perencanaan & penganggaran berbasis bukti Mekanisme umpan balik terhadap pelayanan Pemberdayaan masyarakat Peningkatan kesadaran hukum Pendataan, perencanaan dan penganggaran partisipatif Pemantauan oleh masyarakat (social audit) Akunta-bilitas FRONTLINE FRONTLINE Peningkatan cakupan yang efektif (akses + kualitas) Standar & SOP kualitas pelayanan Sistem rujukan terpadu Analisa hambatan & perencanaan terpadu (lintas-sektor) Insentif berbasis kinerja Upaya penjangkauan masyarakat (outreach) Penguatan kapasitas dan kelembagaan di daerah: P3BM, SIMPADU Pengukuran kemiskinan multi-dimensi dan pemenuhan pelayanan dasar

49 PAKET PELAYANAN DASAR Identitas hukum Kesehatan Pendidikan
Pelayanan adminduk Akte lahir, KTP, akte nikah, kartu keluarga Identitas hukum Pelayanan kesehatan dasar Pelayanan KB Kesehatan PAUD SD, SMP SMA Pendidikan Sistem rujukan terpadu Perlindungan Perumahan, air bersih & sanitasi Listrik Transportasi & telekomunikasi Infrastruktur dasar

50 Bottom-up initiatives
MEKANISME INTERVENSI Reformasi Penyusunan SPM pelayanan dasar yang terintegrasi Harmonisasi sasaran pelayanan dasar antar sektor untuk mendukung keroyokan lintas-sektor di kantong-kantong kemiskinan Peningkatan kapasitas pemda dan TKPKD dalam pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan Integrasi data lintas-sektor terkait kemiskinan dan pelayanan dasar Penyusunan kebijakan terkait dengan penyediaan SDM penyedia layanan di kantong-kantong kemiskinan Bottom-up initiatives Basis data terpadu (tingkat daerah) Pendataan, perencanaan dan penganggaran berbasis masyasrakat Inovasi penjangkauan masyarakat miskin (pelayanan outreach, pelayanan satu atap, dan pelayanan keliling) Mekanisme insentif berbasis kinerja bagi penyedia layanan Pemantauan dan pemberian umpan balik oleh masyarakat terhadap pelayanan Informasi & data terbuka untuk mendukung transparansi mengenai rencana dan anggaran pembangunan Mekanisme akuntabilitas antar masyarakat dan penyedia layanan

51 kantong-kantong kemiskinan
TRANSISI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pendukung P2B (Quick Wins): - Pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi - Pemenuhan Pelayanan Dasar PNPM Mandiri: - Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)/ Sustainable Livelihood: - Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Hidup: Peningkatan keterampilan SDM, kewirausahaan, Peningkatan produktivitas petani miskin Kegiatan Kementerian/ SKPD: - Pemenuhan kelima aset dalam skala biaya yang lebih besar dari PNPM Mandiri Dana Desa: Pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, ekonomi lokal, SDA dan lingkungan pada skala desa. BLM kantong-kantong kemiskinan Lokasi P2B atau program SLA adalah program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatan ketrampilan/kewirausahaan masyarakat miskin sehingga income mereka dapat ditingkatkan secara lebih berkelanjutan Pendukung P2B atau Quick Wins adalah program pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi di lokasi-lokasi P2B sebagai pelengkap dari peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan Kegiatan K/L adalah kegiatan dari kementerian yang didorong untuk mendukung penyelesaian bottlenecking yang menghambat peningkatan penghidupan masyarakat miskin DAD adalah potensi keuangan yang disalurkan pada level desa yang pengelolaannya dilakukan secara otonom untuk memenuhi berbagai kebutuhan di tingkat desa Kegiatan K/L akan didorong agar terus menerus dapat memenuhi kebutuhan di lokasi miskin Strategi Tujuan Percepatan pengurangan kemiskinan pada kawasan kantong-kantong kemiskinan (lintas desa/kecamatan) Pembangunan desa secara keseluruhan 52

52 Transformasi menuju P2B:
TRANSFORMASI PNPM Eksisting PNPM: lokus desa Transformasi menuju P2B: lokus kawasan perdesaan (lintas desa) Targeting: Masyarakat Kelompok Masyarakat Miskin Targeting: Rumah Tangga Miskin Kelompok Masyarakat Miskin Pendampingan: Pemberdayaan Teknik Keuangan Pendampingan: Penambahan/peningkatan fasilitasi pada: Pengembangan penghidupan/ peningkatan kapasitas dan kualitas hidup penduduk miskin Pengelolaan Dana Bergulir Pelatihan: Salah satu kegiatan yang menjadi pilihan masyarakat Pelatihan: Pengembangan kapasitas masyarakat menjadi bagian utama program Ditangani Program Pendukung P2B. Pemda dan K/L terkait dapat berkontribusi a BLM: Ekonomi (dana bergulir) (13,6%) Transportasi (55,66%) Pendidikan & Kesehatan (22,13%) Infrastruktur lain (4,89%) Sosial (3,72%) BLM: Sarana & Pra-sarana pendukung P2B; Dana Bergulir di masyarakat (tinggalan PNPM) menjadi sumber aset keuangan bagi masyarakat miskin; Pengembangan penghidupan bagi masyarakat miskin. Ditangani melalui Program P2B. Disalurkan melalui UU Desa (untuk kegiatan lintas desa ditangani Pemda dan K/L).

53 TRANSFER OF KNOWLEDGE PNPM MANDIRI PADA PELAKSANAAN UU DESA
Proses perencanaan partisipatif Mekanisme Musdes mengacu pada tahapan perencanaan pembangunan yang ada di PNPM Keberlanjutan pendampingan Pendampingan diperlukan untuk peningkatan kualitas dan pengawasan pelaksanaan pembangunan desa Keberlanjutan kelembagaan masyarakat yang akuntabel Pemanfaatan kelembagaan PNPM untuk membantu struktur pemerintahan desa Peningkatan peran pemerintah daerah Mendorong inisiatif pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi di daerahnya Transisi PNPM Mandiri Setelah Diberlakukannya UU Desa PNPM Mandiri  Fokus P2B Variabel PNPM Mandiri  UU Desa Kecamatan (Kawasan Perdesaan). Untuk beberapa jenis penghidupan atau komoditas bahkan bersifat lintas kecamatan atau kabupaten Lokus kegiatan Desa Lokasi kantong-kantong kemiskinan BLM kegiatan Seluruh Desa secara nasional Mengembangkan penghidupan berkelanjutan (pemenuhan 5 aset penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan: SDA, SDM, finansial, sosial, dan fisik) Fokus Pelaksanaan kegiatan Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, kegiatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa; dengan melingkupi bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dll. Pendampingan di tingkat Kecamatan Pendampingan Pendampingan di tingkat Desa

54 5. Program Afirmatif Penangulangan Kemiskinan

55 Identifikasi KEBUTUHAN
QUICK WINS Penentuan prioritas lokasi berdasarkan jumlah/tingkat kemiskinan dan kriteria lain Identikasi kebutuhan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhannya G A P S Penetapan LOKASI Identifikasi KEBUTUHAN PEMENUHAN kebutuhan VERIFIKASI KEBUTUHAN Pembahasan kebutuhan definitif bersama para pihak di lokasi prioritas terpilih. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perencanaan dan penganggaran secara detail di dalam APBN/ APBD/sumber pendanaan lain IMPLEMENTASI Pelaksanaan dan monitoring Simplify tabel 2025 56

56 kantong-kantong kemiskinan
TRANSISI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pendukung P2B (Quick Wins): - Pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi - Pemenuhan Pelayanan Dasar PNPM Mandiri: - Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan dan Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)/ Sustainable Livelihood: - Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Hidup: Peningkatan keterampilan SDM, kewirausahaan, Peningkatan produktivitas petani miskin Kegiatan Kementerian/ SKPD: - Pemenuhan kelima aset dalam skala biaya yang lebih besar dari PNPM Mandiri Dana Desa: Pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, ekonomi lokal, SDA dan lingkungan pada skala desa. 2014 BLM kantong-kantong kemiskinan Lokasi P2B atau program SLA adalah program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk meningkatan ketrampilan/kewirausahaan masyarakat miskin sehingga income mereka dapat ditingkatkan secara lebih berkelanjutan Pendukung P2B atau Quick Wins adalah program pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi di lokasi-lokasi P2B sebagai pelengkap dari peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan Kegiatan K/L adalah kegiatan dari kementerian yang didorong untuk mendukung penyelesaian bottlenecking yang menghambat peningkatan penghidupan masyarakat miskin DAD adalah potensi keuangan yang disalurkan pada level desa yang pengelolaannya dilakukan secara otonom untuk memenuhi berbagai kebutuhan di tingkat desa Tahun 2016 direncanakan akan diselenggarakan: (1) P2B; (2) pendukung P2B (artinya PNPM melebur menjadi pendukung P2B); dan (3) dana DAD Kegiatan K/L akan didorong agar terus menerus dapat memenuhi kebutuhan di lokasi miskin Strategi Tujuan Percepatan pengurangan kemiskinan pada kawasan kantong-kantong kemiskinan (lintas desa/kecamatan) Pembangunan desa secara keseluruhan 57

57 2015 QUICK WINS KE DEPAN Lokasi Quick Wins APBD Provinsi/Kab/Kota
- Pemenuhan gaps dalam skala kewilayahan - Pendanaan dari yang semula oleh pusat Dana Desa (DAD, ADD. dll) Pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, ekonomi lokal, SDA dan lingkungan pada skala desa. DAPM Penyediaan pelayanan modal bagi usaha kecil dan mikro Kegiatan Kementerian/ SKPD Pemenuhan kelima aset dalam skala kewilayahan (lintas desa atau kecamatan) 2015 Lokasi Quick Wins TKPK Kabupaten/Kota berperan dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di lokasi Quick Wins, termasuk kontribusi swasta. 58

58 SINERGI PROGRAM PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tingkat Kegiatan Aset Fisik Aset Manusia Aset Keuangan Aset Alam Aset Sosial Pusat Jaminan Sosial Fasilitas Kesehatan Kesehatan Ketenaga kerjaan Pusat dan Daerah Bantuan Sosial Reguler: Pendukung Jamsos Temporer: Situasi khusus Pelayanan Dasar Infrastruktur dasar Efektifitas pelayanan Pendidikan Dasar Optimalisasi SDA Perlindungan alam/lingk. Akta Kelahiran P2B Peningkatan ketrampilan Manajemen keuangan Simpan pinjam Partisipasi Social capital Pendukung P2B Kegiatan K/L dan APBD secara “keroyokan” Terfokus pada wilayah-wilayah prioritas Skala kewilayahan Dana Bergulir Tinggalan PNPM: dukungan tehadap akses keuangan Desa Dana Desa Kegiatan pemenuhan kelima aset: fisik, manusia, keuangan, alam, dan sosial Menggunakan pola pengelolaan PNPM Mandiri Pola BLM bagi masyarakat CSR/ PKBL Harmonisasi kegiatan bedasarkan pemetaan bersama Kegiatan tematik berdasarkan kebutuhan masyarakat 59

59 KONSEP UMUM P2B Kegiatan Utama P2B
Peningkatan Aset Sosial melalui Pembentukan Kelompok Keterampilan Usaha Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pelatihan Keahlian sesuai Minat Keterampilan Kerja Pengembangan Wirausaha Penyaluran dana bergulir Penyaluran ke pasar kerja Pengembangan Penghidupan Masyarakat Tahun 2015 Lokasi Perkotaan: diperkirakan sebanyak 144 kec; Lokasi Perdesaan: 6 kec. (ujicoba 2014) + perluasan Pengenalan potensi lokal yang dikelola masyarakat miskin Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) Peningkatan Kapasitas Pemda 60

60 TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM P2B
Koridor pengembangan wilayah INDIVIDU/ RUMAH TANGGA MISKIN KELOMPOK PENGHIDUPAN DESA KECAMATAN KABUPATEN/ PROPINSI 2 - 4 Bulan 4 - 6 Bulan Bulan Mekanisme Pembentukan Kelompok Kelompok Penghidupan Berkelanjutan Kelompok Usaha Keterampilan management keluarga dan kelompok Motivasi Kegiatan menabung Keterampilan management keluarga dan kelompok Lanjutan Kegiatan Menabung Training Keterampilan Lanjutan Simpan Pinjam BLM Pinjaman Kriteria Kelompok Usaha Kriteria Kelompok Perencanaan kegiatan penghidupan (income generating activities) Training Keterampilan sesuai kebutuhan Simpan Pinjam Pinjaman SLA Kelompok masyarakat miskin yang tidak pernah terlibat dalam kelompok pemberdayaan Wakil dari keluarga miskin (the poorest of the poor) Anggota kelompok SLA atau anggota keluarga KPB Memiliki kesamaan tujuan penghidupan (usaha atau penempatan kerja) KPI: Partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam KPB Aktifitas menabung Dinamika kelompok KPI: Partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam KPB Dinamika kelompok Jumlah usulan usaha yang diajukan kelompok KPI: Partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam KPB 61

61 TERIMA KASIH