HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA Oleh: H. Hudali Mukti, SH., M.H. Ayu Linanda, SH., M.H.

Presentasi berjudul: "HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA Oleh: H. Hudali Mukti, SH., M.H. Ayu Linanda, SH., M.H."— Transcript presentasi:

1 HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA Oleh: H. Hudali Mukti, SH., M.H. Ayu Linanda, SH., M.H. Phone :

2 Reading Material (Literatur)
Literatur yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Pidana, sbb: Peraturan Perundang-undangan: KUHP Buku Teks: Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta 2007 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Yarsif Watapone, Jakarta, 2005 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten), di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta 2009 Bara Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung 1997 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 1989 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1986

3 Pengantar Reading Material (Literatur) Posisi Keilmuan
Pengertian Hukum Pidana Jenis-Jenis Hukum Pidana Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Sejarah Hukum Pidana di Indonesia dan Sumber Hukum Pidana di Indonesia Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Hubungan Ilmu Hukum Pidana dengan Ilmu- ilmu Lainnya

4 POSISI KEILMUAN Di indonesia mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental yang berasal dari Hindia Belanda. Dapat dilihat dari sumber hukum pidana yang telah di kodifikasi : KUHP/WvS (Wetboek van Straftrecht) Secara keilmuan, mengenal adanya: Hukum Pidana – Hukum Perdata Hukum Acara Pidana – Hukum Acara Perdata Hukum Tata Negara – Hk PTUN –Hk Adm Negara Hukum dagang - Hukum Bisnis Hukum Lingkungan - hukum Sumber Daya Alam

5 POSISI KEILMUAN Pada dasarnya bidang keilmuan hukum yang hakiki, ada tiga: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara Tiga dasar bidang keilmuan hukum tersebut yang melahirkan banyak hukum – hukum lainnya : Hukum Pidana -> Hk Acara Pidana -> TIPIKOR Hukum Perdata -> Hk Acara Perdata -> Hk Dagang Hukum Tata Negara -> Hk Adm Negara ->Hk PTUN Sejatinya, banyak ilmuwan hk yg membedakan lebih konkrit konteks, Hukum Pidana, dan Hk Perdata

6 Hukum Pidana -> PUBLIC -> (Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak)
Hukum Perdata -> PRIVATE -> (Menyangkut Hajat Hidup Pribadi Antar orang dgn orang, orang Dan masyarakat) Tuntutan Benar dan Salah Melalui Pengadilan Negeri Negara Mewakili Hak Korban yang Dirugikan Gugatan Menang dan kalah Melalui Pengadilan Negeri dan Agama Pihak yang dirugikan menggunakan dirinya sendiri untuk meminta keadilan

7 Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum
Pompe: Hk Pidana adl semua aturan hk yg menentukan terhadap perbuatan apa yg seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macam pidana itu Moeljatno: Bagian drpd keseluruhan hk yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar- dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan mana yg tdk boleh dilakukan, dilarang dgn disertai ancaman/sanksi berupa pidana tertentu bg barangsiapa melanggar larangan tsb. Menentukan kpn dan dlm hal apa kpd mrk yg telah melanggar larangan dpt dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

8 Jenis Hukum Pidana Materiel-Formil Umum-Khusus
Dikodifikasikan-Tidak dikodifikasikan Nasional-Lokal Tertulis-Tidak Tertulis Internasional-Nasional Hk Obyektif (Ius Poenale)-Hk Subjektif (Ius Puniendi)

9 Hukum Pidana Materiel di Indonesia
Sumber Hk: KUHP Berlaku di Indonesia: Tahun 1946 (setelah kemerdekaan RI) dgn UU No 1 Th 1946 Merupakan warisan kolonial belanda diberlakukan di indonesia sjk 1 Jan 1918 Sumber lain: UU Khusus (Korupsi, Narkotika, dll) Ada sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana

10 Hukum Pidana Formiil di Indonesia
Sumber Hk: KUHAP Mengatur ttg tata cara proses peradilan di Indonesia meliputi penyidikan, penuntutan, dan peradilan Berlaku Tahun 1981, dgn UU No 8 Tahun 1981

11 Fungsi Hukum Pidana Melindungi Kepentingan Hukum orang/masyarakat/negara dari perbuatan yang hendak menyeranganya, dengan cara mengancam dengan sanksi berupa pidana bagi org lain, karena demikian hk pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium (sarana terakhir jk hk lain tidak mampu)

12 Tujuan Hukum Pidana Aliran Klasik (Beccaria, JJ Rousseau, Montesquieu), melindungi individu dari kekuasaan penguasa Aliran Modern: Melindungi individu/masyarakat dari kejahatan

13 Sejarah Pembentukan KUHP
Crimineel Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland,  tahun 1795, berlaku Code Penal (Perancis, Napeleon Bonaparte), berlaku Wetboek Van Straftrecht Nederlansch, dibuat 1881, berlaku 1886 Wetboek Van Straftrecht Nederlansch Indie (WvSNI),  berlaku 1 Jan 1918 Wetboek Van Straftrecht (WvS) (KUHP),  UU No 1 Tahun 1946 ttg Peraturan Hk Pidana Indonesia UU No 73 Th 1958 memberlakukan UU No 1 Tahun 1946 utk Seluruh Wilayah Indonesia

14 Sumber Hukum Pidana Indonesia
Sumber hukum pidana bisa diklasifikasikan menjadi tiga macam Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi misalnya UU 1/1946 (KUHP) atau UU 8/1981 (KUHAP) KUHP Sistematika KUHP, sbb: Buku I Aturan Umum Pasal 1-103, Bab I-IX Buku II Kejahatan, Pasal , Bab X-XXXXI Buku III Pelanggaran, Pasal , Bab XXXXI-XXXXXX Sumber hukum tertulis tetapi tidak terkodifikasi (tersebar ke dalam peraturan per-UU-an yang lain). Misalnya UU Korupsi, UU Psikotropika, UU Narkoba, UU Pencucian Uang. Sumber hukum tidak tertulis dan tidak terkodifikasi: hukum adat.

15 Asas – Asas Hukum Pidana
Asas Legalitas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada, sebelum perbuatan di lakukan” Tujuannya : memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hk

16 Asas Teritorial Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

17 Asas Personal (Nasionaliteit aktif)
yakni apabila warganegara Indonesia melakukan ke-jahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia—-sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.

18 Asas Perlindungan (Nasional Pasif)
Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional indonesia yang karenanya harus dilindungi.

19 Kepentingan nasional tersebut ialah:
Keamanan ideologi negara, pancasila dan haluan Negara; Keamanan perekonomian; Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan Asas Universal Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidanan dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. 

20 Hubungan Ilmu Hukum Pidana dengan ilmu-ilmu lainnya
Kriminologi: etiologi kriminal (menentukan sebab- sebab dari kejahatan) dan politik kriminal (menemukan cara-cara pemberantasannya. Viktimilogi: mempelajari tentang korban termasuk hub antara korban dan pelaku serta interaksi antara korban dgn Kejahatan dan menyangkut hub korban dgn sistem peradilan Sosiologi Hk: memusatkan perhatian pada sebab timbulnya peraturan pidana tertentu, serta efektifitasnya dalam masy Filsafat Hk: merenungkan nilai-nilai hk pidana, berusaha merumuskan, dan menyerasikan nilai-nilai yang berpasangan, tetapi mungkin bertentangan. Politik Hk: tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kenyataan

21 Hubungan Ilmu Hukum Pidana dengan ilmu-ilmu lainnya
Ilmu Forensik: Berkaitan dengan kedokteran forensik yang mempelajari hal ikhwal manusia atau organ manusia dengan hakikatnya peristiwa kejahatan Penologi: mempelajari mengenai masalah dan sarana-sarananya tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sehingga dalam hk pidana sangat strategis karena menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. Statistik: melakukan pengamatan masal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial abad ke-17 agar dapat mengetahui perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti perkembangan antara tingkat pencurian dengan tingkat kenaikan harga gandum terdapat kesejajaran (positif).

22 Thank you for your attention and See You in the next week