Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016

Presentasi berjudul: "Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016"— Transcript presentasi:

1 Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga   Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016

2 DASAR HUKUM BPK UUD 1945 Pasal 23 E, 23 F dan 23 G
UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3 Tugas BPK RI Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga Negara Lainnya
UU No. 15/2006 Pasal 6 ayat (1), Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh: Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga Negara Lainnya Badan Usaha Milik Negara Badan Layanan Umum Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Lain yang Mengelola Keuangan Negara

4 UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat (1)
WEWENANG BPK UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat (1) BPK Berwenang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (3) BPK berwenang memantau Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain BPK berwenang memantau Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK BPK berwenang memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

5 VISI Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

6 MISI Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

7 LINGKUP PEMERIKSAAN BPK
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Lembaga Negara Bank Indonesia BUMN BUMD BLU Lembaga / Badan Lainnya yang mengelola Keuangan Negara LINGKUP PEMERIKSAAN BPK

8 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
JENIS PEMERIKSAAN Pemeriksaan Keuangan Opini Pemeriksaan Kinerja Rekomendasi Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Kesimpulan dan Rekomendasi

9 Basis Akuntansi Penyusunan LK Basis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010)
Diwajibkan mulai Tahun Anggaran 2015

10 Peraturan Pemerintah (PP) No
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Pedoman Teknis

11 Penyusunan LK Komponen LK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca
Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas CaLK

12 Penyusunan LK Entitas Akuntansi
Unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. UAKPA – UAKPB UAPPA-W – UAPPB-W UAPPA E1 – UAPPB E-1 UAPA - UAPB

13 Tujuan Pemeriksaan Laporan Keuangan
Disimpulkan dalam bentuk Opini atas Laporan Keuangan Kewajaran tingkat informasi yang disajikan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kecukupan Pengungkapan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian intern

14 ASERSI Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Asersi adalah pengakuan bahwa penyusunan LK telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP.

15 1. Keberadaan dan Keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca benar-benar ada dan seluruh transaksi penerimaan, belanja yang disajikan dalam LRA maupun pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional benar-benar terjadi selama periode yang dipertanggungjawabkan. 5 ASERSI

16 2. Kelengkapan Bahwa seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan dan belanja yang terjadi telah dicatat dalam LRA demikian juga dengan seluruh penerimaan maupun beban telah dicatat secara lengkap dalam Laporan Operasional. ASERSI

17 3.Hak dan Kewajiban ASERSI
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. ASERSI

18 4.Penilaian dan Alokasi ASERSI
Bahwa seluruh nilai aset, utang, penerimaan dan beban, pendapatan dan belanja telah disajikan dengan jumlah dan nilai yang semestinya dan diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan. ASERSI

19 5.Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. ASERSI

20 PENGERTIAN OPINI Pernyataan Profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada kriteria: Kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

21 JENIS OPINI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tidak Wajar (TW) Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

22 Dua Kondisi Penentu Opini
Pembatasan Lingkup Audit / Kecukupan Bukti Penyimpangan dari Prinsip Akuntansi / Salah Saji opini

23 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Seluruh Komponen LK telah lengkap disajikan SPKN dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul LK yang disajikan telah sesuai dengan SAP

24 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Bukti pemeriksaan yang memadai diperoleh dan disimpulkan salah saji yang terjadi material, namun tidak mempengaruhi kewajaran LK Bukti pemeriksaan yang memadai tidak diperoleh dan salah saji yang tidak terdeteksi material, namun tidak mempengaruhi kewajaran LK

25 LK disusun tidak sesuai SAP
Tidak Wajar (TW) LK disusun tidak sesuai SAP Bukti pemeriksaan yang cukup memadai diperoleh dan disimpulkan salah saji yang terjadi material dan mempengaruhi LK

26 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)
Bukti pemeriksaan yang cukup memadai tidak diperoleh, dan disimpulkan salah saji yang tidak terdeteksi material dan mempengaruhi kewajaran LK

27 STRATEGI UNTUK MEMPERBAIKI OPINI
1. Komitmen Pihak-Pihak Terkait

28 2. MENINGKATKAN MUTU PENGELOLAAN KEUANGAN
Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan Tidak terdapat temuan berulang dan temuan baru

29 Pembenahan terhadap temuan dalam LHP
Mempelajari seluruh temuan yang ada di LHP Memperbaiki sesuai dengan rekomendasi

30 BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan
TERIMA KASIH..