DINAMIKA SOSIAL 6 Public Participation Dalam Dunia Indonesia Yang Berubah Eko Subhan.

Presentasi berjudul: "DINAMIKA SOSIAL 6 Public Participation Dalam Dunia Indonesia Yang Berubah Eko Subhan."— Transcript presentasi:

1 DINAMIKA SOSIAL 6 Public Participation Dalam Dunia Indonesia Yang Berubah
Eko Subhan

2 Munculnya Ide Perencanaan Partisipatif
Pembangunan daerah adl prasyarat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akselerasinya tidak hanya oleh pemerintah daerah, melainkan juga melalui partisipasi masyarakat. Dibutuhkan untuk meminimalisasi konflik dan menghindari dari pembangunan yang tidak dibutuhkan masyarakat.

3 Secara resmi dimunculkan melalui:
Konsep Perencanaan Partisipatif sudah dikenal sejak akhir tahun 1970-an dan di Indonesia ide ini mengemuka pada medio 1980-an Secara resmi dimunculkan melalui: UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5 pendekatan perencanaan pembangunan: Politik, Top down, Teknokratik, Bottom up, dan Partisipatif

4 DUNIA INDONESIA YANG BERUBAH
PILPRES dan Pemilu yang baru membawa konstelasi hubungan yg berubah, sistem politik yang berubah. Pola hubungan publik-elit melalui media sosial menunjukkan warna yang baru dalam dinamika sosial skala nasional. Pola public participation mengalami proses yang berubah di Indonesia seiring pemahaman efektifitas media-media sosial

5

6

7 Bentukan Public Participation Terbesar Di Dunia ada di Indonesia
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2014 adalah sebanyak jiwa, 4 juta petugas di TPS atau kedua setelah USA Daftar Pemilih berisi pemilih atau 75,48% penduduk Indonesia, pemilih sah dan pengguna hak pilih adalah sebesar atau sebesar 52,97% dari seluruh penduduk Indonesia BENTUKAN PUBLIC PARTICIPATION TERBESAR DI DUNIA

8 Model DEMOKRASI pemilihan langsung tidak pernah disinggung sebagai model public participation, padahal hakekat sudah terpenuhi. Saat ini di Indonesia model public participation yang masih INFORMING hingga INVOICE atau TOKENISM Public participation tahapan KOLABORASI, CITIZEN POWER belum terakomodasi dalam sistem hukum tapi baru melalui MEDIA SOSIAL Sebesar apa media sosial dapat menjadi model pengembangan dari public participation ... Sebuah revolusi ilmu pengetahuan di bidang dinamika sosial?

9 DUA MODEL BESAR YG OBSOLETE
Canadian Environmental Assessment Agency Arnstein (A Ladder of Citizen Participation)

10 Konsep Umum Partisipasi Masyarakat
J.Habermas: dalam demokrasi, jumlah participation penting, tapi kualitas diskursus jauh lebih; substansi partisipasi publik lebih penting dan mendasar. Chambers dan Arnstein : keterlibatan masyarakat penting dalam perencanaan karena masyarakat memiliki pengetahuan, sbg aktor pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi rencana. Perencanaan partisipatif memberi peluang untuk terciptanya pemanfaatan ruang yang terpadu dan sinergis, proses partisipatif dalam tahapan perencanaan tata ruang saja, beserta apa peran dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh para perencana.

11 Blusukan vs Media Sosial

12 BIDANG KORUPSI PP 71/2000 PSM DILAKUKAN:
Memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat Informasi, saran atau pendapat disampaikan secara tertulis Memperoleh pelayanan dan jawaban lisan atau tertulis Pelapor berhak atas perlindungan hukum

13 DI BIDANG PENDIDIKAN PP 39/1992 PSM DILAKUKAN:
Pendirian & penyelenggaraan satuan pendidikan; Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan; Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli; Pengadaan/penyelenggaraan pendidikan yg belum diadakan; pengadaan dana dan pemberian bantuan; pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah; pengadaan & pemberian buku pelajaran & peralatan pendidikan; pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja; pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan & pengembangan pendidikan nasional; pemberian pemikiran & pertimbangan penentuan kebijaksanaan; pemberian bantuan dan kerjasama kegiatan litbang; Keikutsertaan program pendidikan dan/atau penelitian.

14 PENGATURAN PUBLIC PARTICIPATION DALAM PENATAAN RUANG
Permendagri 56/2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah dilaksanakan dengan menyampaikan masukan dan/atau kerjasama dalam perencanaan tata ruang daerah. (Ps 4 Ayat 1)

15 Tujuan pengaturan tata cara peran masyarakat dl perencanaan tata ruang daerah (Permendagri 56/2014) adl: menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang perencanaan tata ruang; mendorong peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang; menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam perencanaan tata ruang; mewujudkan pelaksanaan perencanaan tata ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan perencanaan tata ruang.

16 4 Tahap Penting Partisipasi Masyarakat
Tahapan Pengkondisian, situasi & kondisi daerah yang akan direncanakan harus mencerminkan suasana yang menceritakan agenda kegiatan perencanaan tata ruang di kota/wilayah mereka – penetrasi sosial Tahapan Pembentukan Forum Stakeholder, Politisi dan Pemerintah, Dunia Usaha, dan Ormas; Perencana harus menguraikan tugas/fungsi perwakilan stakeholder. Tahapan Pemilihan Media Partisipasi, Amerasinghe, Farrell, Jin, Shin, and Stelljes (2008), ada 7 instrument partisipasi: pengumuman terbuka, dengar-pendapat publik, diskusi kelompok terfokus, workshop partisipatif, konsultasi penasehat, perundingan juri, & pemilihan langsung. Tahapan Pembentukan Forum Pakar (Expert’s Choice), untuk memberikan pilihan yang bervariatif, obyektif, dan tepat sasaran, dibutuhkan pendapat pakar.

17 BLUSUKAN Blusukan atau turba berperan sbg wahana pemimpin untuk menangkap aspirasi rakyat secara langsung. Melepaskan batas komunikasi antara elit dan rakyat. Blusukan mengurangi rantai birokrasi, mengurangi agen pemanfaat rente APBN, yang berguna untuk efisiensi pada proses pengambilan keputusan. Blusukan adalah pengawasan lansung, inspeksi lapangan, pemeriksaan langsung ke lapangan, dialog langsung dengan penerima manfaat pembangunan

18 e – blusukan WASKAT pengawasan oleh atasan langsung dilakukan secara terus-menerus agar tugas dilaksanakan efektif dan efisien. PENGAWASAN FUNGSIONAL, dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek. WASMAS, pengawasan yang dilakukan masyarakat pada negara sebagai bentuk social control. PENGAWASAN LEGISLATIF, dilakukan oleh DPR/DPRD e-blusukan harus dilakukan dalam bentuk bagian dari WASMAS dan bukan bagian dari WASKAT

19 TIPIKAL PUBLIC PARTICIPATION on the next move
Collabrate: provide opportunity for partnering/working jointly Citizen Power: citizen control, delegated power, partnership APA MUNGKIN? BAGAIMANA TEKNIS MEKANISME? Sampai saat ini kemampuan media sosial masuk dan mempengaruhi pengambilan keputusan besar sangat signifikan Dibutuhkan regulasi dan dukungan hukum agar proses melembaga

20

21  Sistem hukum dan pengembangan kebijakan publik di Indonesia tertinggal satu masa dengan dinamika sosial di Indonesia Indonesia mengenal partisipasi masyarakat di akhir era 70an membutuhkan waktu 20 tahun untuk masuk dalam sistem hukum kita Bila model partisipasi publik saat ini dilakukan melalui model cybernetic public participation, maka kita harus menunggu 20 tahun ke depan untuk melihat perangkat peraturannya.

22 Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga; Diana Conyers, Gajah Mada Univerity Press, 1992
People, Plans, and Policies; Herbert J. Gans, Columbia Univ Press, 1993