AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN
HARIRI, SE., MA.Ak Universitas Islam Malang 2017

2 Penghasilan Sebagai Objek Pajak Penghasilan
Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP atas seluruh penghasilannya. UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penhasilan, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP dari mana pun asalnya yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP.

3 Dengan memperhatikan tambahan kemampuan ekonomis kepada WP, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
Penghasilan dari usaha dan kegiatan; Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, penghasilan dari praktik dokter, akuntan, pengacara, dll; Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dll; Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dll..

4 Yang termasuk kategori penghasilan dalam UU PPh, adalah:
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, dll. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, atau penghargaan. Laba usaha Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

5 Penerimaan kembali pembayaran pihak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dari pembagian sisa hasil usaha koperasi. Royalti atau imbalan atas pengunaan hak.

6 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. Premi asuransi.

7 Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUP. Surplus Bank Indonesia.

8 Bukan Objek Pajak Penghasilan
Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU PPh mengelompokkan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: a. Bantuan atau sumbangan (zakat) b. Harta hibah Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau pemerintah diberikan oleh bukan WP.

9 Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai.

10 Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

11 Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada WP tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

12 Pengasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 perubahan nilai PTKP sebagai berikut: Rp (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk WP Orang Pribadi. Rp (tiga juta rupiah) tambahan untuk WP yang kawin. Rp (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami seba gaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). Rp (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

13 Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU PPh, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PKP atas WP dalam negeri dan WP luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT di Indonesia, sebagai berikut: Untuk WP Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan Rp 5% Di atas Rp sampai dengan Rp 15% Di atas Rp sampai dengan Rp 25% Di atas Rp 30%

14 Contoh penghitungan Pajak Penghasilan tahun 2015
untuk WP Orang Pribadi. PKP WP Orang Pribadi = Rp PPh Terutang: 5% x Rp = Rp 15% x Rp = Rp 25% x Rp = Rp 30% x Rp = Rp Total = Rp

15 Untuk WP Badan Dalam Negeri dan BUT
Tarif Pajak untuk WP Badan dalam negeri dan BUT sebesar 28%. Tarif PPh tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010. Untuk WP Orang Pribadi dan WP Badan yang tidak memiliki NPWP. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap WP UMKM, pengenaannya bersifat final yang ditetapkan dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.

16 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

17 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Dpensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar : honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

18 Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

19 Kantor perwakilan Negara asing;
Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 Kantor perwakilan Negara asing; Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang- Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

20 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak wajib melakukan pemotongan PPh 21/26, memberikan bukti pemotongan PPh 21/26 dan menyetorkan ke kas negara Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21/26 berhak mendapatkan bukti potong

21 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
Pegawai; Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

22 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi : tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya; olahragawan penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara; petugas penjaja barang dagangan; petugas dinas luar asuransi; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

23 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi : peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu; peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; peserta kegiatan lainnya.

24 Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

25 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

26 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh: Bukan Wajib pajak; Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

27 Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan.

28 Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp ,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp ,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp ,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp ,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

29 Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya, sampai dengan jumlah Rp ,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan tsb tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp ,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan atau dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Ketentuan tsb tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi

30 Menunjukan surat keterangan Tertulis dari pemda setempat
PTKP Untuk Karyawati Status kawin Dan Suami bekerja Hanya untuk diri Sendiri Status Tidak kawin Untuk diri sendiri Tanggungan max 3 org Status kawin, Suami tidak Menerima/memperoleh Penghasilan Untuk diri sendiri Status kawin Tanggungan max 3 org SYARAT Menunjukan surat keterangan Tertulis dari pemda setempat Min. Tk kecamatan

31 Skema Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap
Penghasilan Bruto Gaji pokok xxxx Tunjangan xxxx Premi asuransi dibayar pemberi kerja xxxx XXXX Pengurang Penghasilan Bruto Biaya Jabatan xxxx Iuran Pensiun dibayar karyawan xxxx Jaminan Hari Tua dibayar karyawan xxxx XXXX ( - ) Penghasilan Neto XXXX Penghasilan Tidak Kena Pajak XXXX ( - ) Penghasilan Kena Pajak XXXX PPh Terutang (PKP x Tarif Pasal 17) XXXX PPh Pasal 21 per bulan (PPh terutang : 12) XXXX

32 Contoh Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap
Bambang pegawai pada perusahaan PT Jaya Mahe, menikah mempunyai dua orang anak, memperoleh gaji sebulan Rp ,00 dan tunjangan jabatan sebulan Rp ,00. PT Jaya Mahe mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Jaya Mahe menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Jaya Mahe juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya melalui PT Taspen. PT Jaya Mahe membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp ,00, sedangkan Bambang membayar iuran pensiun sebesar Rp ,00 Pembayaran iuran jaminan hari tua dan iuran pensiun yang dibayar karyawan melalui mekanisme pemotongan dari gaji tidap bulan

33 Jurnal Pemotongan PPh 21 Beban Gaji xxx Beban Tunjangan xxx
Hutang PPh pasal 21 xxx Hutang Taspen xxx Kas xxx

34 Penyetoran PPh Pasal 21 Ke Kas Negara
Hutang PPh Pasal 21 xxxx Kas xxxx

35 Journal Pemotongan PPh 21 PPh Pasal 21 Ditanggung Perusahaan
Beban Gaji xxx Beban Tunjangan xxx Hutang Taspen xxx Kas xxx Beban PPh 21 Ditanggung Perusahaan xxx Hutang PPh xxx

36 Jurnal Pemotongan PPh 21 Diberikan Tunjangan PPh pasal 21
Beban Gaji xxx Beban Tunjangan xxx Beban Tunjangan PPh Pasal 21 xxx Hutang PPh pasal 21 xxx Hutang Taspen xxx Kas xxx

37 Tugas: Gunadi yang berstatus menikah (k/0) adalah pegawai pada PT Sejahtera di Surabaya. Sejak 1 April 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Semarang dan pada 1 Agustus 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang Jakarja. Gaji Gunadi sebesar Rp dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan Rp selama bekerja di PT Sejahtera, Gunadi menerima tunjangan makan sebesar Rp perbulan. Hitunglah PPh Pasal 21, Gunadi!