PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-9

Presentasi berjudul: "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-9"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-9
Oleh SUPOMO, S.IP., M.Sc

2 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Tantangan yang dihadapi Belanda ingin mempertahankan penjajahannya Pemberontakan PKI 1948 bertujuan mengganti Pancasila dgn komunis Pemberontakan DI/TII yang berusaha mendirikan negara Islam Pada periode ini nilai persatuan sangat kokoh dalam melawan penjajah (asing) Setelah Belanda dapat diusur malah persatuan menghadapi tantangan Dalam kehidupan politik sila ke-4 yang mengutamakan musyawarah mufakat tdk dapat dilaks. karena demokrasi yang dilaksanakan demokrasi. parlementer Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensiil, dimana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh Perd.Menteri (PM). Sistem politik yang dianut Sistem multi partai. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Walaupun konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 yang presidensiil, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensiil tidak diwujudkan

3 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Didasarkan pada konstitusi RIS, pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Perlu diketahui bahwa Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukanlah kabinet parlementer murni karena dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. Diadakannya perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat ini adalah merupakan konsekuensi sebagai diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini karena adanya campur tangan dari PBB yang memfasilitasinya.

4 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Wujud dari campur tangan PBB tersebut adanya konfrensi di atas yaitu : - Indonesia merupakan Negara bagian RIS - Indonesia RIS yang di maksud Sumatera dan Jawa - Wilayah diperkecil dan Indonesia di dalamnya - RIS mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda - Indonesia adalah bagian dari RIS yang meliputi Jawa, Sumatera dan Indonesia Timur. Dalam RIS ada point-point sebagai berikut : 1. Pemerintah berhak atas kekuasaan TJ atau UU Darurat. 2. UU Darurat mempunyai kekuatan atas UU Federasi Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini, badan legislatif RIS dibagi menjadi dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

5 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Diawali dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS NKRI, UU No. 7/1850, LN No. 56/1950) disetujui oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: a. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federal b. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 c. UUDS ini merupakan adopsi dari UUD RIS yang mengalami sedikit perubahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan bentuk negara dari negara serikat ke negara kesatuan. Antara 1950 – 1959 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer yang dalam waktu 4 tahun telah terjadi 33 kali pergantian kabinet (Feith, 1962 dan Feith, 1999). Setelah unitary dari Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia mulai menganut sistem Demokrasi Liberal dimana dalam sistem ini pemerintahan berbentuk parlementer sehingga perdana menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang terdiri dari kekuatan-kekuatan partai.

6 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Anggota DPR berjumlah 232 orang yang terdiri dari Masyumi (49 kursi), PNI (36 kursi), PSI (17 kursi), PKI (13 kursi), Partai Katholik (9 kursi), Partai Kristen (5 kursi), dan Murba (4 kursi), sedangkan sisa kursi dibagikan kepada partai-partai atau perorangan, yang tak satupun dari mereka mendapat lebih dari 17 kursi. Ini merupakan suatu struktur yang tidak menopang suatu pemerintahan-pemerintahan yang kuat, tetapi umumnya diyakini bahwa struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilihan umum dilaksanakan. Setelah pembentukan NKRI diadakanlah berbagai usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru dengan membentuk Lembaga Konstituante. Lembaga Konstituante adalah lembaga yang diserahi tugas untuk membentuk UUD baru. Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

7 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Periode ini konstitusi yang diterapkan adalah UUDS tahun 1950, namun rumusan sila ke-4 bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak (voting) Sistem pemerintahannya liberal yang lebih menekankan pada hak-hak individual. Tantangan fisik yang dihadapi adanya pemberontakan didaerah yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan (RMS, PRRI, Permesta) dan kesatuan masalah perairan. Dibidang Politik, peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa ini adalah Pemilu-1955 pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu ini untuk memilih anggota konstituante yang bertugas membuat membuat UU yang tetap. Selama tahun 1956 – 1959 bersidang, konstituante ternyata tidak mampu menyusun UUD sebagaimana yang diharapkan Kegagalan konstituante ini menimbulkan krisis politik, ekonomi dan keamanan Untuk mengatasi masalah politik tersebut, pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang isinya : membubarkan konstituante – UUD 1950 tidak berlaku dan memberlakukan kembali UUD 1945 Sejak 5 Juli 1959, bangsa Indonesia memasuki era baru

8 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Pada periode ini penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan Era ialah era dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli Masa ini merupakan masa berakhirnya Negara Indonesia yang federalis. Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Adapun ciri-cirinya adalah : a. Presiden dan Wapres tidak dapat diganggu gugat b. Menteri bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahan c. Presiden berhak membubarkan DPR d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

9 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Periode ini dikenal dengan Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama Disebut demokrasi terpimpin karena kehidupan politik saat itu dipusatkan kepada pribadi Presiden Soekarno, yang seharusnya memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tentapi kenyataannya yang memimpin adalah pribadi Soekarno Maka terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap konstitusi, Soekarno bertindak otoriter, diangkat sebagai presiden seumur hidup, politik konfrontasi, keluar dari keanggotaan PBB, menyalahi amanat konstitusi dll. Kondisi ini dimanfaatkan oleh komunisme dengan PKInya untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Buruknya penerapan kebijaksanaan politik,mendorong kemerosotan moral di sebahagian masyarakat Indonesia yang tidak lagi hidup bersendikan Pancasila, malah berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain Periode ini berakhir dengan munculnya Orde Baru menyusul kegagalan PKI merebut kekuasaan pemerintah (kudeta) Pancasila diarahkan menjadi ideologi otoriter, konfrontatif yang tidak memberi hak demokrasi

10 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Berakhirnya Orde Lama digantikan dengan Orde Baru (11 Maret 1966) Langkah pemegang Supersemar adalah membubarkan PKI dan seluruh organisasi yang ada di bawah naungannya diseluruh wilayah Indonesia (TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 ttg larangan ideologi komunis di Indonesia) Orde baru ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen Pada awalnya memang memberi udara segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa tahun kemudian kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah ternyata sering tidak sesuai dengan jiwa Pancasila Orde baru menciptakan slogan-slogan demi terciptanya persatuan dan kesatuan, maka hak-hak demokrasi dikebiri sedikit demi sedikit Fungsi lembaga perwakilan lemah (stempel karet). Kebebasan mendirikan organisasi partai politik dibatasi (tidak sesuai dengan pasal 28 UUD 1945) Masyarakat dituntut loyalitas tunggal pada Pancasila dan Pemerintah Aparatur negara yang melakukan korupsi tidak mendapatkan tindakan hukum yang memadai Pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh aparat pemerintah Pemilu pelaksanaannya tidak demokratis, penuh dengan rekayasa

11 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE Pemilu pelaksanaannya tidak demokratis, penuh dengan rekayasa untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) dll Selama rezime ORBA, Pancasila diarahkan menjadi ideologi yang menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah (Golkar), demi persatuan dan kesatuan (integralistik) hak-hak demokrasi dikekang PERIODE 1999 – Kini Orde baru yang telah berlangsung 32 th akhirnya runtuh setelah terjadi demo besar-besaran dari masyarakat yang dipelopori kalangan generasi muda/mahasiswa Turunnya Presiden Soeharto melahirkan Orde Reformasi yang bertujuan mulia yaitu memperbaiki kesalahan yang dilakukan ORBA, antara lain : a. Pol; mengekang hak-hak demokrasi, kehidupan politik dibatasi hanya 2 parpol b. Kekuasaan presiden sangat besar, sebaliknya kek legislatif sangat lemah c. Ekonomi; kehidupan masyarakat makin sengsara, hutang negara banyak, kehidupan ekonomi dikuasai oleh kelompok istana, menyebabkan krismon/finansial Sosbud; korupsi, kolusi merajalela. Nepotisme berkembang baik di pemerintahan, swasta maupun dibidang lainnya menimbulkan krisis sosial

12 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE 1999 – Kini Orde baru yang telah berlangsung 32 th akhirnya runtuh setelah terjadi demo besar-besaran dari masyarakat yang dipelopori kalangan generasi muda/mahasiswa Turunnya Presiden Soeharto melahirkan Orde Reformasi yang bertujuan mulia yaitu memperbaiki kesalahan yang dilakukan ORBA, antara lain : a. Pol; mengekang hak-hak demokrasi, kehidupan politik dibatasi hanya 2 parpol b. Kekuasaan presiden sangat besar, sebaliknya kek legislatif sangat lemah c. Ekonomi; kehidupan masyarakat makin sengsara, hutang negara banyak, kehidupan ekonomi dikuasai oleh kelompok istana, menyebabkan krismon/finansial Sosbud; korupsi, kolusi merajalela. Nepotisme berkembang baik di pemerintahan, swasta maupun dibidang lainnya menimbulkan krisis sosial Orde Reformasi ingin memperbaiki kelemahan yang ada pada Orde Baru, hak-hak demokrasi rakyat dikembangkan, kebebasan rakyat menyuarakan aspirasinya Rakyat bebas mendirikan parpol, LSM, demonstrasi dll Kebebasan pers mendapat suasana yang baik Penegakan hukum walaupun belum maksimal, sudah lebih baik dari masa ORBA Hal yang memprihatinkan sikap para elite politik yang mengendalikan pemerintahan dan anggota DPR hanya mengatasnamakan rakyat untuk keuntungan golongan

13 PENGALAMAN SEJARAH BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN NKRI
PERIODE 1999 – Kini Bidang sosial budaya dengan adanya kebebasan berbicara bersikap dan bertindak disatu sisi akan memacu krativitas masyarakat, namun disisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok terjadi didaerah. Tindakan kriminal, teror, narkoba, pelecehan anak dan wanita meningkat (hukuman kebiri) Kesimpulan, Pancasila dewasa ini berada dalam penafsiran yang tidak jelas. Setiap pemimpin mau menfsirkan makna setiap sila menurut kepentingan sendiri dalamrangka mempertahankan kekuasaan.

14 TUGAS MANDIRI -9 Jelaskan apa persamaan dan perbedaan prinsip ORLA dengan ORBA ? Di Era Refomasi dengan kebebasan yang diberikan sepenuhnya akan menjamin kehidupan demokrasi semakin matang (terkonsolidasi) ? Jelaskan Akankah Era Reformasi terkena spiral effect (berakhir/bernasib sama) dengan ORLA dan ORBA yang berdampak kepada kehidupan demokrasi di Indonesia ? Jelaskan.

15 UTS 1. Jelaskan apa saja tujuan Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa ?  2. Apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol Negara ?  3. Teori untuk menjelaskan hubungan antara negara dan warga negara yakni pluralis (John Locke), marxis (Antonio Gramsci) dan sintesis (Anthony Giddens). Pilihlah teori manakah yang sesuai dengan kondisi di Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh  4. Jelaskan apa yang dimaksud infra struktur dan supra struktur politik, berikan contoh ?  5. Jelaskan peberbedaan HAM menurut konsep negara barat dengan negara di Asia ? 6. Dalam konsep geopolitik Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Jelaskan yang dimaksud posisi silang tersebut dan apa keuntungan dan kerugiannya (minimal 2 bidang)?  ***Selamat Ujian***

16 TUGAS MANDIRI – PENDALAMAN TM 1-6
TUGAS PERTAMA : Bagaimanakah ciri masyarakat Indonesia yang majemuk?  TUGAS KEDUA : Apakah Negara melayani Warga Negara atau Warga Negara melayani Negara? Apakah Negara mengontrol Warga Negara atau Warga Negara mengontrol Negara? Titik pokok hak asasi bertumpu pada manusia atau Tuhan? TUGAS KETIGA : Jelaskan Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, HAM, dan kedaulatan rakyat ! Jelaskan pengertian dan hubungan suprastruktur dengan infrastruktur dalam politik! TUGAS KEEMPAT : Mengapa dalam pembukaan UUD 1945 tidak disebutkan tentang hak warga negara? Bukankah pembukaan itu syarat dengan HAM? Dimana letak perbedaan antara HAM menurut konsep negara-negara Barat dengan konsep bangsa Asia? Jelaskan! TUGAS KELIMA : Apakah problematik dalam membangun geopolitik Indonesia? Bagaimana pendapat anda tentang keberadaan pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni? Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola pulau-pulau di Indonesia? TUGAS KEENAM : Dalam konsep wawasan nusantara terdapat unsur-unsur penting. Jelaskan dan berikan contoh konkrit unsur-unsur tersebut! Dalam perspektif geopolitik Indonesia terletak pada posisi silang dunia. Jelaskan posisi silang tersebut! Apa keuntungan dan kerugian dengan posisi tersebut lengkapi dengan contoh! Bagaimana pandangan anda sebagai generasi muda apakah cita-cita bangsa sudah tercapai? Jelaskan! TERIMA KASIH DAN SELAMAT BELAJAR

17 GRAFIK NILAI UTS SEMESTER GANJIL TA 2015/2016 MK. PKN (2 SKS) R
GRAFIK NILAI UTS SEMESTER GANJIL TA 2015/2016 MK. PKN (2 SKS) R.604 DOSEN : SUPOMO, S.IP.,M.Sc.

18 TOP 9 NILAI UTS R.604 NO NIM NAMA 1. 3140219 FIRYAL FITRIYAH 2.
YOHANNA ELIZABETH ROSITA LANTU 3. FAHREZA FAUZI B 4. ANTO SWARDI PASARIBU 5. WILDAN SAPUTRA 6. ADRIANUS B. JERAHU 7. RUSAENI 8. LIDA LIANTI 9. FIFI NURYANI