Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disusun Oleh Kelompok 3:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disusun Oleh Kelompok 3:"— Transcript presentasi:

1 Disusun Oleh Kelompok 3:
PARADIGMA BARU MEMAHAMI PANCASILA DAN UUD 1945 SEBUAH REKONSTRUKSI SEJARAH ATAS GAGASAN DASAR NEGARA RI, KONSENSUS NASIONAL DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Disusun Oleh Kelompok 3: Deni ( A ) Agus Hariyanto ( A )

2 Bagian Kedua: Gagasan-Gagasan Tentang Dasar Negara Indonesia

3 HOS. Tjokroaminoto : Pencipta Lambang Dasar Negara
HOS. Tjokroaminoto secara terbuka pada tahun 1912 ketika ia melebur SDI menjadi Sarekat Islam ( SI ) dan menguah konsep pergerakan ekonomi menjadi organisasi pergerakan yang berorientasi sosial-politik. Kelahiran SI yang merupakan gerakan nasional Indoensia dengan semangat keagamaan justru telah memberikan pengaruh terhadap gerakan nasional yang lahir kemudian. Pengaruh ini setidaknya dapat dibuktikan dengan dipakainya bagian-bagian lambang SI sebagai lambang partai politik, seperti Partindo, dan PNI pada masa gerakan nasional.

4 Dari Pancasila Hingga Menjadi Eka sila : Gagasan Pancasila Soekarno
Kelima konsep hidup ini kemudian dikenal dengan pancasila, menurut soekarno digali berdasarkan fenomena agraris Indonesia dan ditemukan dalam buku kertagama. Gagasan soekarno tentang “lima dasar“ yang lahir pada 1 juni 1945 berkembang. Ia kemudian menerpakan “teori perasan“. Perasan pertama menghasilkan “trisila“, yaitu sosio nasionalis, sosial-demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian diperas lagi dalam “ekasila“ yaitu gotong royong.

5 Pancasila atau Islam : Gagasan Dasar Negara Mohammad Natsir
Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang munculnya gagasan dasar negara Islam oleh Mohammad Natsir. Pertama adalah sebagi reaksi terhadap pengertian Pancasila berdasarkan definisi Soekarno yang tidak lagi dipandang sebagai sistem agama, tetapi hanya merupakan rangkaian ide-ide. Kedua, lebih merupakan alasan politis yaitu tumbuhnya bibit-bibit perbedaan paham secara ideologis maupun politis antara partai masyumi dengan partai komunis Indonesia. Ketiga “ hakikat “ Pancasila semakin tidak jelas.

6 Pemikiran Pancasila Mohammad Yamin
Adapun konsep yang diberikan oleh Moh. Yamin antara lain: Peri-Ketuhanan. Peri-kemanusiaan. Kerakyatan ( Demokrasi ). Kebangsaan Indonesia ( Nasionalisme ). Keadilan Sosial.

7 Bagian Ketiga: Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara RI

8 Pembentukan BPUPKI dan Lahirnya Pancasila
pada September 1944, tersiar ucapan P.M. Kaiso tentang kemerdekaan Indonesia yang akan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk menanggulangi kemungkinan gerakan fisik dan konfrontasi yang dilakukan oleh kelompok yang lebih menyukai perjuangan dengan konfrontatif, pemerintah jepang merasa perlu memantau secara ketat gerakan-gerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Bulan Mei 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ).

9 Panitia Sembilan dan Lahirnya Piagam Jakarta
Pidato “ Lahirnya Pancasila “ Soekarno tidak mendapat respon secara positif dari kalangan tokoh-tokoh Islam. Situasi inilah yang memunculkan gagasan perlunya, dibentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 38 orang, dengan tugas menilai dan membicarakan pidato pancasila yang disampaikan oleh Soekarno, seklaigus membuat rancangan undang-undang dan persiapan proklamasi kemerdekaan. Pantia kecil selanjutnya menunjuk 9 ( sembilan ) orang untuk merumuskan kembali falsafah negara Indonesia.

10 Lanjutan…… Dari golongan Islam, menerima lima asas yang dajukan oleh Soekarno, asalkan setelah “ ketuhanan “ ditambah dengan “ Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya “. Dengan demikan, salah satu hal penting yang berhasil disepakati oleh Panitia Sembilan adalah persetujuan yang termuat dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar kenegaraan RI. Rancangan ini kemudian dikenal sebagai priamblu atau pembukaan.

11 PPKI dan Pengesahan Dasar Negara RI
Namun, piagam Jakarta hasil kerja keras Panitia Sembilan itu hany bertahan selama dua bulan. Reaksi dan protes berdatangan dari beberapa pihak, terutama golongan kristen. Bahkan kelompok ini mengancam akan memisahkan diri dari Republik Indonesia jika tujuh kata terakhir yang terdapat pada preamblu tidak dicabut. Peristiwa ini terjadi pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945.

12 Lanjutan...... Esoknya, 18 Agustus 1945, sebelum sudang dimulai, Mohammad Hatta bersama ketua PPKI, menemui beberapa tokoh Islam yang masuk dalam PPKI. Mohammad Hatta menyampaikan informasi dari Indonesia timur itu. Mereka kemudian mengadakan musyawarah pendahuluan dalam suatu rapat non-formil. Tidak sampai lima belas menit kemudian musyawarah keempat tokoh Islam itu selesai tanpa hambatan. Para tokoh Islam itu menerima penghapusan tujuh kata dalam pembukaan UUD.

13 Republik Indonesia Serikat dan UUD RIS 1949
Pada 19 Desember 1949, pada pagi hari secara tiba-tiba tentara Belanda menyerang ibukota Yogyakarta melalui lintas udara. Dalam waktu singkat tentara Belanda dapat menuasai lapangan terbang Maguwo dan ibukota perjuangan tersebut. Agresi Militer Belanda ini memang sudah diperhitungkan banyak pihak.

14 Lanjutan…. Pada 20 Desember 1948, Belanda menangkap dan menahan para tokoh RI yang bertekad tetap tinggal di Yogyakarta. Mereka yang ditangkap adalah presiden soekarno, Wakil presiden Mohammad Hatta, ketua BP-KNIP Mr. Asaat, Mentri Luar Negeri Agus Salim, Sutan Syahrir, Ali Sastroamijoyo, Komodor Surjadarma dan mentri penerangan Natsir.

15 Lanjutan….. Agresi Belanda ini berakhir dengan dilangsungkan perjanjian “ Roem Royen “. Dalam perjanjian ini delegasi Indonesia menyepakati persetujuan. Hasil persetujuan tersebut adalah bahwa Republik Indonesia berbentuk federasi, kemudian dikenal dengan sebutan Republik Indonesia Serikat.

16 Percaturan Dalam Konstituante
Undang-Undang Dasar 1945 telah dihasilakn dalam keadaan darurat dan dalam waktu yang tergesa-gesa. Namun, seluruh golongan dan tokoh mesyarakat Indonesia menerima dengan harapan bahwa pembicaraan tentang dasar negara secara tuntas lebih sempurna akan dilaksanakan dalam Majelis pembentukan Undang-Undang Dasar hasil pemilu.

17 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Berlakunya Kembali UUD 1945
Dalam bulan Januari 1959, Presiden Soekarno memulai perundingan-perundingan dengan PNI, NU dan PKI mengenai gagasan Demokrasi Terpimpin. Tanggal 19 Februari KSAD A.H Nasution menyatakan bahwa Angkatan Darat mendukung Demokrasi Terpimpin. Usul Nasution pada bulan Agustus 1958, di Dewan Nasional, agar UUD 1945 diberlakukan kembali, pada mulanya tidak mendapat tanggapan yang positif dari Presiden Soekarno dan Dewan.

18 Lanjutan…. Sejak Februari 1959, sidang-sidang di Konstituante mengalami deadclock dalam perdebatan merumuskan dan memutuskan dasar negara. Pada 22 April Presiden Soekarno menyampaikan himbauan kepada sidang Konstituante untuk kembali ke UUD Tetapi kendati melalui perdebatan yang cukup lama dan panas, hingga bulan juni, Konstituante juga tidak bisa mengambil keputusan untuk memenuhi anjuran Presiden Soekarno.

19 Lanjutan….. Pada tanggal 2 juli, Soekarno memberitahu kepada kabinet, bahwa ia akan memaklumkan berlakunya kembali UUD 1945 melalui sebuah dekrit. Dan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yag antara lain menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan dan bahwa UUD-S 1950 tidak berlaku lagi, serta berlakunya kembali UUD 1945 mengganti UUD-S 1950.

20 Selesai……… Terima Kasih


Download ppt "Disusun Oleh Kelompok 3:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google