Ir. Khakim Ghozali M.MT Departemen Sistem Informasi ITS

Presentasi berjudul: "Ir. Khakim Ghozali M.MT Departemen Sistem Informasi ITS"— Transcript presentasi:

1 Ir. Khakim Ghozali M.MT Departemen Sistem Informasi ITS
PENERAPAN APLIKASI PEMERINTAHAN BAGI PERANGKAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR Ir. Khakim Ghozali M.MT Departemen Sistem Informasi ITS

2 AGENDA PERMASALAHAN IMPLEMENTASI APLIKASI
JENIS APLIKASI PEMERINTAHAN SECARA UMUM KATEGORI APLIKASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA KONSEP INTEGRASI DATA DAN APLIKASI CONTOH IMPLEMENTASI APLIKASI DI KOREA

3 PERMASALAHAN IMPLEMENTASI APLIKASI

4 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Informasi
Frekuensi Prosentase 1. Keterlambatan pengelolaan dan pengiriman data 73 28,74% 2. Update data kurang efektif 67 26,38% 3. Data tidak akurat 35 13,78% 4. Kesulitan pengumpulan / pengolahan data 29 11,42% 5. Data belum terintegrasi 25 9,84% 6. Kesulitan pencarian data 19 7,48% 7. Duplikasi entry data 6 2,36% Total 254 100% Hasil survei di beberapa SKPD di 1 Pemkot dan 2 Pemkab di Jawa Timur ( )

5 PermasalahanYang Berkaitan Dengan Aplikasi
Frekuensi Prosentase 1. Sistem masih manual 111 65,68% 2. Aplikasi yang ada perlu perbaikan 46 27,22% 3. Format beberapa laporan berbeda 4 2,37% 4. Entry data kurang akurat 3 1,78% 5. Aplikasi sering berubah 1 0,59% 6. Duplikasi aplikasi 7. Hak akses data kurang optimal 8. Perawatan software perlu waktu lama 9. SOP perawatan aplikasi tidak ada   Total 169 100% Hasil survei di beberapa SKPD di 1 Pemkot dan 2 Pemkab di Jawa Timur ( )

6 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Infrastruktur
Frekuensi Prosentase 1. Kekurangan sarana dan prasarana 83 56,08% 2. Koneksi ke jaringan lambat 30 20,27% 3. Jaringan komputer belum optimal 10 6,76% 4. Perangkat TIK bermasalah 5. Spesifikasi perangkat yang ada kurang memadai 9 6,08% 6. Perlu software utilitas dan updatenya 2 1,35% 7. Hilangnya data akibat virus 1 0,68% 8. Penggunaan beberapa software yang tidak kompatibel 9. Penggunaan TI belum maksimal 10. Tidak ada koneksi internet Total 148 100% Hasil survei di beberapa SKPD di 1 Pemkot dan 2 Pemkab di Jawa Timur ( )

7 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Organisasi dan Manajamen TI
Frekuensi Prosentase 1. Kekurangan SDM 88 27,67% 2. SDM yang ada kurang kompeten 52 16,35% 3. Koordinasi yang lemah 47 14,78% 4. Kurangnya pembinaan teknis dan non teknis 29 9,12% 5. Kurangnya sosialisasi aturan / kebijakan / juknis 24 7,55% 6. Dokumentasi kurang baik 22 6,92% 7. Perencanaan dan realisasi tidak sinkron 16 5,03% 8. Lemahnya standarisasi 7 2,20% 9. Penggunaan TI belum maksimal 5 1,57% 10. Tugas pokok dan fungsi tidak jelas 11. Beban kerja tidak berimbang 4 1,26% Hasil survei di beberapa SKPD di 1 Pemkot dan 2 Pemkab di Jawa Timur ( )

8 Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Organisasi dan Manajamen TI
Frekuensi Prosentase 12. Indikator kinerja yang tidak jelas 4 1,26% 13. Kebijakan sering berubah 3 0,94% 14. Prosedur pengadaan belum optimal 15. Peraturan yang ada sudah tidak sesuai 2 0,63% 16. Keterlambatan penyusunan rencana anggaran 1 0,31% 17. Lemahnya peraturan atau kebijakan 18. Penolakan staf terhadap penggunaan perangkat TIK 19. Perencanaan pengembangan TIK masih parsial 20. Perubahan keputusan yang mendadak 21. Program kerja pimpinan dengan unit kerja dibawahnya tidak sinkron 22. SOP tidak akurat 318 100% Hasil survei di beberapa SKPD di 1 Pemkot dan 2 Pemkab di Jawa Timur ( )

9 JENIS APLIKASI PEMERINTAHAN SECARA UMUM

10 8 MODEL / JENIS APLIKASI PEMERINTAHAN
1) Pemerintah ke masyarakat (G2C) Penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat; 2) Masyarakat ke pemerintah (C2G) Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.; 3) Pemerintah ke bisnis (G2B) transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: sistem e-procurement

11 8 MODEL / JENIS APLIKASI PEMERINTAHAN
4) Bisnis ke pemerintah (B2G) Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien; peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Sistem e-procurement adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun B2G. 5) Pemerintah ke pegawai (G2E) Terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintahan. 6) Pemerintah ke pemerintah (G2G) Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas.

12 8 MODEL / JENIS APLIKASI PEMERINTAHAN
7) Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N) Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik, atau organisasi sosial. 8) Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G) Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial.

13 KATEGORI APLIKASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

14 APLIKASI FUNGSIONAL PEMERINTAH
KATEGORI APLIKASI APLIKASI FUNGSIONAL PEMERINTAH PELAYANAN PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEUANGAN KEPEGAWAIAN LEGISLASI APLIKASI KELEMBAGAAN KEPEMERINTAHAN KEWILAYAHAN KEMASYARAKATAN SARANA DAN PRASARANA

15 Aplikasi Fungsional Pemerintah PELAYANAN
Website Pemerintah Website Investasi Daerah Sistem Informasi Penanaman Modal Sistem Informasi Penerimaan Komplain Sistem Informasi Kependudukan Sistem Informasi Pajak dan Restribusi Sistem Informasi Perijinan/ Pendaftaran Usaha Sistem Informasi Geografi Lokasi Usaha Sistem Informasi Geografi Penggunaan Tanah Sistem Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

16 Aplikasi Fungsional Pemerintah PEMBANGUNAN
Sistem Informasi Monitoring Usaha/Kegiatan Sistem Informasi Geografi E-Procurement System Sistem Informasi Evaluasi dan Perencanaan SKPD Sistem Informasi Pengelolaan Proyek

17 Aplikasi Fungsional Pemerintah: ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Sistem Informasi Administrasi Sistem Pengarsipan Dokumen Sistem Informasi Aset Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah Sistem Informasi Koordinasi Tugas Sistem Analisa Data

18 Aplikasi Fungsional Pemerintah
KEUANGAN Sistem Informasi Anggaran dan Belanja Sistem Informasi Penggajian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

19 Aplikasi Fungsional Pemerintah
KEPEGAWAIAN Sistem Informasi Pengelolaan Pegawai Sistem Informasi Diklat Daerah Sistem Informasi Penerimaan Pegawai Baru

20 Aplikasi Fungsional Pemerintah
LEGISLASI Sistem Informasi DPRD Sistem Informasi Manajemen Produk Hukum

21 Aplikasi Kelembagaan Pemerintah
KEPEMERINTAHAN Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Restribusi dan Pajak Sistem Informasi Pengolahan Sarana Perekonomian

22 Aplikasi Kelembagaan Pemerintah
KEWILAYAHAN Sistem Informasi Pariwisata Sistem Informasi Geografi Pariwisata Sistem Informasi Agribisnis Sistem Informasi Geografi Agribisnis Sistem Informasi Pertambangan dan Energi Sistem Informasi Geografi Pertambangan Sistem Informasi Perikanan dan Kelautan Sistem Informasi Geografi Sistem Informasi Pengendalian Lingkungan Sistem Informasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

23 Aplikasi Kelembagaan Pemerintah
KEMASYARAKATAN Website Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Geografi Kesehatan Sistem Informasi Pendidikan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Sistem Informasi Geografi Rawan Bencana Sistem Informasi Pengelolaan Bencana

24 Aplikasi Kelembagaan Pemerintah
SARANA DAN PRASARANA Sistem Informasi Pasar Sistem Informasi Geografi Bangunan Sistem Informasi Geografi Pemeliharaan Sarana Umum

25 KONSEP INTEGRASI DATA DAN APLIKASI

26 INTEGRASI DATA

27 Penggunaan Service Oriented Architecture Untuk Integrasi Aplikasi

28 PEMETAAN KEPEMILIKAN DATA
Info 1 dan Info 4 dibuat oleh pengguna 1 Info 2 dibuat oleh pengguna 2 Info 3 dan Info 5 dibuat oleh pengguna 3

29 Hak Akses Data Informasi Pengguna Pengguna Informasi U1 U2 Un Info 1
CRUD UR R Penjelasan Pengisian Tabel Diisi dengan nama informasi/data. Informasi Diisi dengan nama pengguna. Kolom dapat ditambah sesuai dengan banyaknya pengguna informasi. Tabel diisi dengan Create (C), Read (R), Update (U) dan Delete (D) untuk memperlihatkan hak akses pengguna terhadap informasi yang bersangkutan. Pengguna

30 Data vs Aplikasi Aplikasi Data Aplikasi 1 Aplikasi 2 Aplikasi 3 Data 1
- C R Data 2 Data 3

31 CONTOH IMPLEMENTASI APLIKASI G2C DI KOREA

32 Kerangka Konseptual e-Government di Korea

33 1. Layanan Masyarakat Online (Portal G2C)
Mengapa dibutuhkan portal G2C? Inefisiensi dalam administrasi pemerintah dapat ditemukan dengan keberadaan basisdata nasional yang terpisah-pisah, seperti basisdata kependudukan, pertanahan, kendaraan bermotor, dan pajak. Memiliki basisdata terpisah berarti : bahwa masyarakat harus melakukan registrasi rangkap, melalui proses kertas kerja yang panjang untuk berbagai perizinan dan membutuhkan beberapa kali kunjungan ke lembaga-lembaga pemerintah.

34 SINGLE WINDOW, MULTI KANAL
1. Layanan Masyarakat Online (Portal G2C) Layanan e-government yang single window, dengan sistem berbagi informasi skala nasional dan aplikasi berbasis internet Masyarakat atau bisnis memiliki akses multi kanal one stop ke layanan pemerintah (G4C) yang menyediakan berbagai layanan sertifikasi, konsultasi, panduan layanan, pemrosesan petisi masyarakat, pembayaran elektronik, dan berbagai informasi pemerintahan lainnya.

35 1. Layanan Masyarakat Online (Portal G2C)
MULTI KANAL Pendekatan multi kanal diperlukan untuk menjamin partisipasi maksimal dari masyarakat dan pebisnis dalam e-government mengingat masing-masing kelompok akan memiliki tingkatan akses yang berbeda terhadap masing-masing kanal. Sebagai contoh, masyarakat pedalaman cenderung tidak memiliki akses terhadap kanal elektronik (seperti Internet, , handphone, TV dijital) dibandingkan masyarakat perkotaan.

36 Beberapa kanal one-stop delivery
1. Layanan Masyarakat Online (Portal G2C) Ø One-Stop Citizen Service Centres, dimana layanan single-window disajikan dengan cara kerja sama diantara lembaga-lembaga untuk melayani masyarakat yang lebih memilih atau yang hanya mampu melakukan interaksi tatap muka. Ø Telecenters: Public access points dengan akses gratis atau bersubsidi ke layanan e-government (via jaringan pos, perpustakaan, sekolah, pusat komunitas, dan lain-lain). Ø Call Centers: Penyampaian layanan melalui telepon yang disediakan oleh call centres pemerintah

37 Beberapa kanal one-stop delivery
1. Layanan Masyarakat Online (Portal G2C) Ø Web Portals Penyampaian layanan melalui portal web pemerintah yang mudah digunakan dan berbasis teknologi interoperable. Ø M-Government Penyampaian layanan mobile melalui pesan SMS dan portal m-government yang dirancang khusus. Ø T-Government Penyampaian layanan berbasis TV dijtal interaktif melalui saluran/portal TV pemerintah yang dirancang khusus, dengan konten yang bersifat broadcast maupun on-demand.

38 2. SISTEM PERPAJAKAN TERINTEGRASI
Sistem perpajakan online terkonsolidasi di Republik Korea bertujuan untuk memfasilitasi penggunaan Home Tax Service (HTS) yang lebih nyaman untuk urusan pajak seperti pemberitahuan, acuan, dan pembayaran pajak terkait. Tujuan sistem perpajakan terintegrasi ialah Ø meningkatkan pendapatan pajak Ø mencegah korupsi Ø meningkatkan kesadaran membayar pajak Ø membangun administrasi pajak yang lebih baik Ø menjamin layanan publik yang cepat dan akurat.

39 2. SISTEM PERPAJAKAN TERINTEGRASI
Sistem perpajakan online meliputi pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan berbagai pajak lainnya. Individu dan kalangan bisnis dapat membuat permohonan dan melihat sertifikat online dari registrasi bisnis, pembayaran pajak, pemberhentian usaha sementara, dan penutupan usaha.

40 2. SISTEM PERPAJAKAN TERINTEGRASI
KONSEP SISTEM Electronic Report Electronic Payment Pajak Kendaraan Pajak Penghasilan Internet Giro Internet Bankin Proses Permohonan Wajib Pajak Bukti Pembayaran Pajak Bukti Registrasi Usaha Tagihan Pajak

41 3) Sistem Asuransi Terintegrasi
Ø Sistem informasi terintegrasi, sumber daya informasi pada empat pasar asuransi utama, yaitu, dana pensiun nasional, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi tenaga kerja. Ø Tujuan dari sistem asuransi terintegrasi adalah: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Pertukaran Informasi antara lembaga pemerintah.

42 3) Sistem Asuransi Terintegrasi
KONSEP SISTEM

43 3) Sistem Asuransi Terintegrasi
KONSEP SISTEM 3) Sistem Asuransi Terintegrasi Selesainya sistem informasi interkoneksi memungkinkan layanan one-stop untuk partisipasi, perubahan, dan penarikan dari layanan asuransi terhadap empat jenis layanan asuransi.

44 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
Ø Pengelolaan pendataan penduduk awalnya menggunakan pencatatan manual informasi penduduk pada buku beserta dengan perubahan informasi seperti registrasi, perubahan, dan masa kadaluarsa. Ø Proses ini tidak efisien dan penyelamatan data tidak dapat dilakukan jika terjadi kehilangan atau kerusakan buku besar. Ø Pergantian alamat memakan waktu tiga hari.

45 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)

46 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
Hasil Sebagaimana ditunjukkan diagram sebelumnya, sistem jaringan administrasi dapat menyediakan layanan berikut:  Manajemen pendataan penduduk,  Pemungutan pajak penduduk,  Penerbitan otomatis izin untuk masuk sekolah dan  Penerbitan daftar pemilh Waktu proses untuk sebuah permohonan menurun menjadi 1 menit dibanding sebelumnya (20 menit). Hal ini telah meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan adanya sistem yang saling terhubung memungkinkan seseorang yang tinggal di satu distrik meminta salinan data kependudukannya di kantor distrik lainnya, dan perubahan alamat secara otomatis dicatat di data pensiun nasional, data asuransi kesehatan, data kendaraan, dan surat izin mengemudi

47 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
Bidang penerapan  Layanan keamanan nasional dan pemerintahan  Pencegahan dan deteksi kejahatan  Layanan Kesehatan / Kesejahteraan / Pendidikan  Layanan Imigrasi  Riwayat wajib militer  e-Commerce (Counter-Hacking, Telekomunikasi)  Keuangan dan Perbankan  Sistem Pembayaran, dll.

48 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
Keuntungan KTP – Bagi Publik Pengurangan waktu dan biaya Satu KTP menggantikan nyaris semua dokumen. Mengurangi waktu dan biaya dalam mengeluarkan sertifikat Pendirian sistem yang canggih Mudah dibawa Akurat dan informasi yang ada bersifat up to date One-stop customer service Layanan yang beragam dan nyaman Berbagai sertifikat dapat dikeluarkan kapanpun dan dimanapun

49 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
Keuntungan KTP – Bagi Administrasi Ø Penyederhanaan proses Mengurangi penggunaan kertas Otomasi proses Mengurangi staf administrasi Ø Pengaturan anggaran nasional yang efektif Mengurangi biaya administratif Ø Layanan sosial terkomputerisasi Pengobatan dan layanan informasi sosial yang terkomputerisasi Layanan sosial yang state-of-art dan paling maju

50 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
Keuntungan KTP – Sisi Sosial Ø Pencegahan kejahatan sosial Mencegah kejahatan sosial, dan ekonomi sebelum terjadi Ø Menumbuhkan ekonomi di daerah terkait Meraih sisi kompetitif terhadap negara maju Pertumbuhan industri sistem informasi Ø Sistem lalu lintas yang terkomputerisasi Dapat dimanfaatkan untuk mendaftarkan kendaraan Mengelola asuransi kendaraan Mengontrol SIM dan riwayatnya Ø Laporan Pajak dan pembayaran yang terkomputerisasi Ø Layanan sosial yang terintegrasi dan terkomputerisasi

51 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
SMART CARD KTP (Smart Card) dapat menyimpan info berikut: • Data Pribadi (Alamat, Usia, Jenis Kelamin, Telepon, …) • Riwayat mengemudi • Rekam Medis (Golongan Darah, Alergi, Asuransi …) • Cap, Tanda tangan, Foto • Sidik Jari, dan lainnya… KTP Nasional dapat menggabungkan berbagai macam sertifikasi • Surat Izin Mengemudi • Kartu Asuransi Kesehatan • Kartu Tabungan dan lainnya…

52 4) Aplikasi Pendataan Penduduk (KTP)
SMART CARD

53 5) Sistem manajemen informasi real estate
Ø Ketika kesadaran sosial dan publik akan real estate meningkat dan juga meningkatkya aktivitas pemerintah pada real estate – seperti pembangunan tanah penduduk, perencanaan perumahan dan rencana utilisasi pertanahan, kebutuhan akan manajemen yang lebih komprehensif dan efisien pada level pemerintahan meningkat. Ø Informatisasi manajemen real estate dibutuhkan untuk mengurangi investasi spekulatif pada real estate yang terjadipada awal 1980 dan untuk membebankan pajak ke pemilik tanah berdasarkan ukuran tanah.

54 5) Sistem manajemen informasi real estate

55 5) Sistem manajemen informasi real estate
Hasil Ø Sejak 1998, sistem real estate telah terkonsolidasi ke sistem administratsi komprehensif bagi 21 distrik besar. Juga disediakan one-stop service untuk real estate bersama dengan sistem yang relevan seperti sistem manajemen tanah dan bangunan Ø Penyelesaian basisdata pertanahan dan interaksi online antar lembaga yang relevan telah mendukung reformasi layanan administrasi terkait pertanahan. - Sebagai hasilnya, potensi peningkatan kebutuhan SDM sebesar 15 persen dapat dicegah dan mengurangi proses dari 10 tahap menjadi 3 tahap

56 5) Sistem manajemen informasi real estate
Hasil Ø Kemudahan akses data pertanahan dan lahan hutan bagi masyarakat sehingga dapat dipantau melalui terminal komputer di rumah Ø Pengurangan waktu proses per permintaan dari 30 menjadi lima menit Ø Masyarakat dapat mengakses informasi kepemilikan tanah dan tanah yang menganggur,memastikan transaksi yang transparan.

57 TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA