Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017

Presentasi berjudul: "Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017"— Transcript presentasi:

1 Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN EVALUASI KINERJA Rapat Teknis Evaluasi Akhir PISEW 2017 Tangerang, 26 sd 28 Nopember 2017 1

2 SUMBER DATA - INFORMASI
1 Pedoman Pelaksanaan PISEW TA.2017 2 SIM-PISEW status 25 Nopember 2017 3 Nota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PISEW, tanggal 29 September 2017 4 Hasil Monitoring Bersama dan Lembar Berita Acara Hasil Monitoring 5 Laporan KMP

3 1 2 3 SISTIMATIKA Capaian Indikator Kinerja PISEW
Evaluasi Peran dan Fungsi Pemangku Kepentingan 3 Evaluasi Kinerja Tahapan Kegiatan Terhadap Batasan Waktu Pada Jadwal Nasional

4 Capaian Indikator Kinerja PISEW Tahun Anggaran 2017
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Capaian Indikator Kinerja PISEW Tahun Anggaran 2017 4

5 Capaian Indikator Kinerja
BELUM OPTIMAL penggunaan dokumen RPJM sebagai salah satu rujukan perencanaan, hal tersebut terlihat dari: 48% telah menggunakan RPJM sebagai salah satu rujukan perencanaan kebutuhan Infrastruktur; 52% Tidak menggunakan RPJM sebagai rujukan perencanaan, yang berpotensi tidak cercapainya harmonisasi perencanaan pembangunan BELUM TERJADI HARMONISASI PERENCANAAN dengan Pemerintah Daerah Hanya 9% terindikasi Pemerintah Daerah memiliki rencana pengembangan 69 % Tidak ada rencana pengembangan kegiatan oleh anggaran daerah

6 Capaian Indikator Kinerja
Pemilihan infrastruktur rencana berdasarkan prioritas sesuai potensi kawasan PERENCANAAN SUDAH MEMPERHATIKAN POTENSI KAWASAN, terlihat dari : 74 % Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur didasarkan kebutuhan kawasan, namun Terdapat 26 % Infrastruktur tidak berdasarkan kebutuhan pengembangan kawasan, teridikasi diputuskan oleh BKAD atau kepentingan lainnya Tidak Terjadi Tumpang Tindih Kegiatan PISEW Dengan Program Lain PERENCANAAN PISEW TIDAK TERJADI TUMPANG TINDIH 96% Tidak Terjadi Tumpang Tindih Kegiatan Terdapat 4 % Infrastruktur tidak/kurang memperhatikan kebutuhan pengembangan kawasan

7 Capaian Indikator Kinerja
Dilakukannya Musyawarah Antar Desa Dalam Proses Pembentukan BKAD BKAD MENJADI REPRESENTATIF WARGA, terlihat dari : 93 % Pembentukan BKAD melalui proses Musyawarah Antar Desa namun 50% dokumen pembentukan belum terdokumentasi dengan baik 7 % pembentukan BKAD tidak dapat diketahui/dijelaskan proses nya. Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara luas Perencanaan Hasil dari PARTISIPASI WARGA, terlihat dari : 78 % Perencanaan Kebutuhan Infrastruktur melibatkan partisipasi masyarakat, namun masih terdapat 15% perencanaan melibatkan masyarakat secara terbatas dan 7% diputuskan oleh sebagain orang atau BKAD

8 Capaian Indikator Kinerja
Ada Kesepakatan Swadaya Swadaya Masyarakat BELUM OPTIMAl, terlihat dari 30 % saja yang ada kesepakatan swadaya, dengan 13% tidak terdokumentasikan yang berpotensi tidak terealisasi. 70 % Belum ada penjelasan adanya swadaya masyarakat. Kesepakatan untuk rencana pemeliharaan infrastruktur terbangun Pemeliharaan dan Keberlanjutan PERLU PERHATIAN, hal tersebut terlihat dari; 61 % saja yang ada rencana pemeliharaan untuk keberlanjutan, dimana 20% belum tertulis disepakati 39 % Belum ada kejelasan terkait rencana pemeliharaan dan keberlanjutan

9 Capaian Indikator Kinerja
Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) BKAD berfungsi dengan baik Tata Kelola Organisasi BKAD PERLU PENGUATAN, terilhat dari 88 % yang sudah memiliki Unit Pelaksana Kegiatan, namun 61% belum terstruktur Sedangkan 12% tidak terstruktur serta tidak memiliki Unit Pelaksana Kegiatan Perencanaan sesuai standar Kementerian PUPR Perencanaan SUDAH MENGIKUTI dan MEMENUHI PERSYATAN TEKNIS KONSTRUKSI, terlihat dari 31% menerapkan persyaratan yang termuat dalam Permen PUPR 59% menggunakan kombinasi PermenPUPR dan peraturan teknis lainnya untuk melengkapi

10 RESUME CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA YANG PERLU PERBAIKAN dan MENDAPAT PERHATIAN Optimalisasi penggunaan RPJM sebagai salah satu rujukan perencanaan Perlu lebih maksimal upaya harmonisasi kegiatan dengan pemerintah daerah Penyebaran luasan informasi (sosialisasi) ke masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, swadaya masyarakat dan Pemeliharaan hasil pembangunan. Pembenahan Tata Kelola organisasi BKAD KINERJA YANG CUKUP BERHASIL DICAPAI Perencanaan sudah memperhatikan potensi kawasan Perencanaan PISEW tidak terjadi tumpang tindih BKAD telah menjadi representatif warga Proses Perencanaan hasil dari partisipasi warga Penerapan persyaratan teknis perencanaan sudah mengikuti dan memenuhi persyaratan teknis konstruksi

11 Evaluasi Peran dan Fungsi Pelaku Pemangku Kepentingan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Evaluasi Peran dan Fungsi Pelaku Pemangku Kepentingan 11

12 Evaluasi Peran dan Fungsi
TPPr dan TPK terbentuk sesuai jadwal dan ketentuan Pembentukan TPPr dan TPK TERLAMBAT PEMBENTUKANNYA 43 % TPPr dan TPK telah terbentuk sesuai jadwal Sedangkan 57 % terlambat dalam proses pembentukannya TPPr dan TPK aktif melaksanakan fungsinya Pelaksanaan Fungsi TPPr dan TPK KURANG OPTIMAL 37 % TPPr dan TPK dapat melaksanakan fungsinya Sedangkan 63 % KURANG OPTIMAL

13 Evaluasi Peran dan Fungsi
Rapat koordinasi dilaksanakan secara teratur Rapat Koordinasi BELUM TERATUR/RUTIN dilaksanakan 37 % dilaksanakan secara teratur dan berkala Sedangkan 63 % tidak secara rutin dilakukan bahwa 26 % tidak ada pertemuan rutin TAPr menyampaikan laporan secara teratur Pembuatan dan Penyusunan Laporan TA.Pr BELUM TERATUR 37 % dilaksanakan secara teratur dan berkala Sedangkan 63 % tidak secara rutin dilakukan bahwa 26 % tidak ada pertemuan rutin

14 Evaluasi Peran dan Fungsi
PELAPORAN MELALUI SIM - PISEW Pelaporan Melalui SIM PISEW masih BELUM OPTIMAL, terlihat dari : Baru sekitar 37 % proses update dan validitas data dapat dipenuhi Sedangkan 63 %, belum optimal dalm melakukan update data dan validasi data

15 Evaluasi Peran dan Fungsi
FM menyampaikan laporan secara teratur Laporan Dari Fasilitator Masyarakat BELUM TERATUR dibuat; terlihat dari: 13 % sample telah menyusun laporan tepat waktu dan sesuai standart yang ada dipedoman 87% Tidak membuat laporan secara tepat waktu , dimana 28 % Tidak/Belum membuat laporan Pemanfaatan Buku Bimbingan Untuk Komunikasi dan Bimbingan Teknis Buku Bimbingan/Pendampingan Fasilitator BELUM OPTIMAL difungsikan 11 % sample FM dan BKAD memanfaatkan untuk komunikasi dan media pendampingan; 89 % Tidak memnafaatkan, dimana 28 % tidak tersedia di lapangan.

16 Penggunaan dana dicatat dengan baik
Evaluasi Peran dan Fungsi Penggunaan dana dicatat dengan baik Laporan keuangan BKAD BELUM TERCATAT dengan baik: 20 % Laporan telah disusun dengan baik dan sistimatis 80% belum membuat laporan keuangan dengan benar dimana 20% belum disusun laporan penggunaan dananya Evaluasi dilaksanakan oleh TAPr Evaluasi terhadap Laporan FM, BELUM EFFEKTIF dilakukan 18 % Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap laporan rutin FM 54 % laporan FM tidak lengkap sehngga kurang optimal dilakukan evaluasi 28 % Tidak ada laporan sehingga tidak dilakukan evaluasi

17 Resume Capaian Peran dan Fungsi Pelaku Pemangku Kepentingan
KINERJA YANG PERLU PERBAIKAN dan MENDAPAT PERHATIAN OPTIMALISASI Peran dan Fungsi TPPr dan TPK Kegiatan Koordinasi antar pemangku kepentingan PERLU DITINGKATKAN baik kuantitas dan kualitas pertemuan; Pembuatan Pelaporan Pelaksana kegiatan (TA.Pr, As.TA.Pr dan FM) PERLU SECARA RUTIN, sebagai bentuk tanggung jawab profesi Pembaharuan Data (update) dan validitas data PERLU DITINGKAT dan Optimalisasi penggunaannya sebagai alat kendali Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan BKAD PERLU DIPERBAIKI dan disusun secara LEBIH TERSTRUKTUR untuk memudahkan pelaksanaan Audit

18 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Evaluasi Kinerja Tahapan Kegiatan Terhadap Batasan Waktu Pada Jadwal Nasional 18

19 KEMAJUAN TERHADAP JADWAL NASIONAL Status 11 Nopember pukul 17.15 WIB
S-Curve basis waktu, perbandingan antara target kegiatan yg ditentukan jumlah harinya, dibandingkan jumlah hari yang untuk realisasi kegiatan. Jika jumlah hari yang dibutuhkan melebihi waktu yang ditentukan, maka realisasi kegiatan menjadi diatas 100%, Saat ini Deviasi yang terjadi 10,46%

20 STATUS PENCAIRAN DANA (KPPN)
Status 25 Nopember 2017 pukul WIB Pencairan Dana dari KPPN masih tersisa Rp , dengan sisa waktu 21 hari kalender Perlu PERHATIAN SERIUS bagai daerah yang belum mencairkan, dengan mengingat masa kontrak Fasilitator Masyarakat dan SP3 BKAD yang banya telah berakhir

21 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN TAHAP PERSIAPAN dan PERENCANAAN
Batas Psikologis 240 Kecamatan Kegiatan dimulai dengan identifikasi Kelembagaan yang berjalan lambat hingga ke tahapan Pertemuan Kecamatan 1 Setelah kegiatan Pertemuan Kecamatan Jumlah Kecamatan yang dapat memenuhi target waktu pelaksanaan TREND MENINGKAT

22 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN TAHAP PELAKSANAAN
Batas Psikologis 240 Kecamatan Memasuki tahap Pelaksanaan, jumlah Kecamatan yang dapat memenuhi target waktu TREN MENURUN, 30 Nopember seharusnya kegiatan Serah Terima Pekerjaan dari BKAD ke PPK selesai dilakukan. Diperlukan STRATEGI pelaksanaan oleh masing-masing provinsi, untuk melakukan Percepatan Pelaksanaan dan Administrasi Keuangan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis pelaksanaan, kualitas, kuantitas dan kaidah- kaidah administrasi keuangan yang berlaku; Status SIM PISEW per tanggal 25 Nopember 2017, Pencairan Termin I-1 tersisa 1 kec, Pencairan Termin I-2 tersisa 29 Kec, Pencairan Termin ke II tersisa 151 Kec, Pertemuan Kecamatan II tersisa 315 Kec, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Tersisa 326 Kec, dan Serah Terima BKAD ke PPK tersisa 366 Kec.

23 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SUMATER UTARA
Batas Psikologis 12 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, pelaksanaan semua Kecamatan telah mencairkan termin ke 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENINGKAT” PERLU PERCEPATAN PELAKSANAAN untuk penyelesaian pekerjaan di bulan Desember

24 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI BENGKULU
Batas Psikologis 8 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, Semua Kecamatan telah melaksanakan Tahapan Pemeriksaan Pekerjaan Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENINGKAT” PERLU PERCEPATAN PELAKSANAAN untuk penyelesaian pekerjaan di bulan Desember

25 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Batas Psikologis 8 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, Semua Kecamatan telah mencairkan termin ke 2, dan tahapan selanjutnya belum berproses Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

26 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JAWA BARAT
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 21 Kecamatan telah mencairkan termin ke II dari 83 Kecamatan Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘moderat “TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

27 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Batas Psikologis 14Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 24 Kecamatan telah melakukan serah terima Pekerjaan dari BKAD ke PPK Provinsi Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘moderat “TREND MENINGKAT”

28 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JAWA TIMUR
Batas Psikologis 21 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 40 Kecamatan telah mencairkan termin ke II dari 41Kecamatan Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘moderat “TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

29 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Batas Psikologis 16 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 18 Kecamatan melakukan pencairan tahap I-2 dan 6 Kecamatan pencairan Tahap II (30% akhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

30 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Batas Psikologis 30 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 21 Kecamatan melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) dan 6 Kecamatan telah melakukan Forum Kecamatan 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

31 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI PAPUA BARAT
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 22 Kecamatan SUDAH melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” pada ketepatan waktu pelaksanaan PERLU PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

32 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI ACEH

33 LAMPIRAN TAMBAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN LAMPIRAN TAMBAHAN 33

34 INDIKATOR dan VARIABEL PISEW
PENJELASAN VARIABEL Mendukung Upaya Penurunan Biaya Produksi Meningkatnya akses masyarakat di kawasan potensial perdesaan pada layanan infrastruktur permukiman yang mendukung pengembangan sosial ekonomi Infrastruktur Terbangun Mendukung Potensi Kawasan Infrastruktur Terbangun Memudahkan Masyarakat Menjangkau Pendidikan, Kesehatan, Pasar, Fasilitas sosial lainnya. Infrastruktur Terbangun Memiliki Dampak Pada Aspek Sosial dan Ekonomi Masyarakat Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Potensial Harmonisasi rencana pembangunan kawasan dengan rencana pembangunan kecamatan dan kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tidak Ada Tumpang Tindih Kegiatan Infrastruktur Terbangun Merupakan Kebutuhan Dan Usulan Masyarakat Potensi Kawasan Dapat Diidentifikasi. Perencanaan Dilaksanakan Dengan Melibatkan Masyarakat Secara Luas. Tim Pelaksana Daerah (TpPr Dan TPK) Terbentuk Sesuai Jadwal Dan Ketentuan. TpPr Dan TPK Melaksanakan Tugas Dan Fungsinya.

35 INDIKATOR dan VARIABEL PISEW
PENJELASAN INDIKATOR VARIABEL-VARIABEL Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan kawasannya Adanya kelembagaan masyarakat di Kecamatan, beranggotakan perwakilan pemerintahan desa dan tokoh masyarakat. Kelembagaan Masyarakat (BKAD) terbentuk sesuai petunjuk Tata kelola organisasi (BKAD) berjalan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) kegiatan pembangunan dapat berfungsi. Terselenggaranya musyawarah warga sebagai wujud demokrasi proses pengambilan keputusan baik perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan Musyawarah Antar Desa untuk membentuk BKAD Musyawarah warga identifikasi kebutuhan pembangunan, pelaksanaan dan pemeliharaan Musyawarah Warga Iventarisasi kebutuhan dan Pekerja Musyawarah Warga menyetujui kegiatan pemeliharaan infrastruktur Musyawarah warga penyepakatan bentuk dan besaran swadaya/sumbangsih warga

36 INDIKATOR dan VARIABEL PISEW
PENJELASAN INDIKATOR VARIABEL-VARIABEL Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan kawasannya Terintegrasinya rencana pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan yang disusun bersama masyarakat dengan rencana pembangunan daerah.. Kegiatan PISEW dikembangkan dan diintergrasikan dengan kegiatan ADD dan atau APBD. Kegiatan PISEW mendukung rencana pengembangan kawasan dan pembangunan daerah Serah terima dan alih kelola hasil kegiatan PSIEW dilaksanakan sesuai ketentuan. Meningkatnya layanan infrastruktur kawasan potensial perdesaan Terlaksananya Pembangunan infrastruktur wilayah secara tepat sasaran Infrastruktur terbangun dapat dipelihara oleh masyarakat Desa-desa yang ditetapkan membentuk satu kawasan (minimal bertetangga) Terbangunnya infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang memenuhi standar kualitas serta bermanfaat Perencanaan teknis mengikuti standar Kementerian PUPR atau standar teknis lainnya Volume pekerjaan sesuai/tidak kurang Infrastruktur terbangun dapat digunakan dan berfungsi dengan baik

37 INDIKATOR dan VARIABEL PISEW
PENJELASAN INDIKATOR VARIABEL-VARIABEL Meningkatnya kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Mobilisasi KMP, Tenaga Ahli Provinsi,dan FM sesuai jadwal nasional Proses Seleksi dan mobilisasi konsultan pelaksana dan pendamping sesuai jadwal Nasional. Terselenggaranya penguatan kapasitas Fasilitator dan BKAD melalui pelatihan maupun OJT Jadwal pelatihan atau OJT tepat waktu Materi pelatihan atau OJT sesuai kebutuhan Pelatihan atau OJT dirasakan manfaatnya Proses perencanaan dan pembangunan memenuhi aspek teknis dan kriteria yang telah ditentukan Persiapan Pelaksanaan yang dilaksanakan dengan baik Progres pelaksanaan diproyeksikan terhadap jadwal pelaksanaan konstruksi Terjadinya penguatan dan pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi FM menyampaikan laporan secara teratur TAPr menyampaikan laporan secara teratur BKAD mampu menyusun SPJ Pelaporan dan update data SIM Secara periodik dilakukan Evaluasi oleh TAPr Rapat koordinasi dilaksanakan secara teratur Buku bimbingan dimanfaatkan dengan optimal

38 INDIKATOR dan VARIABEL PISEW
PENJELASAN INDIKATOR VARIABEL-VARIABEL Meningkatnya kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Terselenggaranya mekanisme penanganan pengaduan yang efektif Pengaduan tercatat dengan baik. Tindak turun tangan dan penyelesaian dicatat dengan baik Ada keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan

39 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI ACEH

40 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SUMATER UTARA
Batas Psikologis 12 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, pelaksanaan semua Kecamatan telah mencairkan termin ke 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENINGKAT” PERLU PERCEPATAN PELAKSANAAN untuk penyelesaian pekerjaan di bulan Desember

41 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SUMATER BARAT
Batas Psikologis 5 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, pelaksanaan semua Kecamatan telah melakukan Pertemuan Kecamatan 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENINGKAT” PERLU PERCEPATAN PELAKSANAAN untuk penyelesaian pekerjaan di bulan Desember

42 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI RIAU
Batas Psikologis 2 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, pelaksanaan semua Kecamatan telah mencairkan termin ke 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

43 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JAMBI
Batas Psikologis 2 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 3 dari 4 Kecamatan telah mencairkan termin ke 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

44 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Batas Psikologis 8 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, Semua Kecamatan telah mencairkan termin ke 2, dan tahapan selanjutnya belum berproses Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

45 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI BENGKULU
Batas Psikologis 8 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, Semua Kecamatan telah melaksanakan Tahapan Pemeriksaan Pekerjaan Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENINGKAT” PERLU PERCEPATAN PELAKSANAAN untuk penyelesaian pekerjaan di bulan Desember

46 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI LAMPUNG
Batas Psikologis 2 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 2 (dua) Kecamatan telah melaksanakan Pertemuan Kecamatan 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENINGKAT” PERLU PERCEPATAN PELAKSANAAN untuk penyelesaian pekerjaan di bulan Desember

47 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JAWA BARAT
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 21 Kecamatan telah mencairkan termin ke II dari 83 Kecamatan Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘moderat “TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

48 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JAWA TENGAH
Batas Psikologis 14Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 24 Kecamatan telah melakukan serah terima Pekerjaan dari BKAD ke PPK Provinsi Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘moderat “TREND MENINGKAT”

49 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JOGYAKARTA
Batas Psikologis 2 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 3 Kecamatan telah melakukan serah terima Pekerjaan dari BKAD ke PPK Provinsi Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘moderat “TREND MENINGKAT”

50 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI JAWA TIMUR
Batas Psikologis 21Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 40 Kecamatan telah mencairkan termin ke II dari 41Kecamatan Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘moderat “TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

51 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Batas Psikologis 7 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 3 Kecamatan telah melakukan Forum Kecamatan 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND STABIL” PERLU PERCEPATAN penyelesaian pekerjaan

52 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Batas Psikologis 16 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 18 Kecamatan melakukan pencairan tahap I-2 dan 6 Kecamatan pencairan Tahap II (30% akhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

53 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Batas Psikologis 30 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 21 Kecamatan melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) dan 6 Kecamatan telah melakukan Forum Kecamatan 2 Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

54 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Batas Psikologis 7 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, SEMUA Kecamatan telah melakukan pencairan tahap II (30% terakhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND STABIL” PERLU PERCEPATAN penyelesaian pekerjaan dalam pengakhian pelaksanaan

55 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SULAWESI UTARA
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, SEMUA Kecamatan telah melakukan pencairan tahap II (30% terakhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND STABIL” PERLU PERCEPATAN penyelesaian pekerjaan dalam pengakhian pelaksanaan

56 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Batas Psikologis 3 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, SEMUA Kecamatan melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

57 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, SEMUA Kecamatan BELUM melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) rogres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

58 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Batas Psikologis 4Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, SEMUA Kecamatan BELUM melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” pada ketepatan waktu pelaksanaan PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

59 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI GORONTALO
Batas Psikologis 2 Kecamatan Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, SEMUA 2 Kecamatan BELUM melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” pada ketepatan waktu pelaksanaan PERLU STRATEGI KHUSUS PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

60 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI MALUKU
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 8 Kecamatan SUDAH melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) dan 5 Kecamatan telah melakukan serah terima pekerjaan kepada PPK Provinsi Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” pada ketepatan waktu pelaksanaan PERLU PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

61 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI PAPUA BARAT
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 22 Kecamatan SUDAH melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir) Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” pada ketepatan waktu pelaksanaan PERLU PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember

62 KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN PROVINSI PAPUA
Catatan : Hingga status 25 Nopember 2017, 2 Kecamatan SUDAH melakukan pencairan tahap II ( 30% akhir), dan 2 Kecamatan telah melakukan serah terima pekerjaan kepada PPK Progres tahapan pelaksanaan menunjukan ‘TREND MENURUN” pada ketepatan waktu pelaksanaan PERLU PERCEPATAN untuk mengejar target penyelesaian hingga Desember