MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI MENUJU PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF

Presentasi berjudul: "MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI MENUJU PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF"— Transcript presentasi:

1 MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI MENUJU PERTUMBUHAN YANG INKLUSIF
Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat

2 PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 2017
Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Sisi Lapangan Usaha Lapangan Usaha Triw I-2017 terhadap Triw I-2016 (y-o-y) Triw II-2017 terhadap Triw II-2016 Triw III-2017 terhadap Triw III-2016 [1] [2] [3] [4] A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5,75 4,91 2,64 B Pertambangan dan Penggalian 0,95 0,58 -7,16 C Industri Pengolahan 4,75 4,89 5,27 D Pengadaan Listrik dan Gas 6,33 -18,53 -10,66 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,84 8,48 6,15 F Konstruksi 4,08 5,35 8,58 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,33 4,20 H Transportasi dan Pergudangan 6,06 6,32 1,54 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,42 8,84 9,00 J Informasi dan Komunikasi 10,37 11,84 10,16 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,41 4,52 2,65 L Real Estate 4,50 8,46 9,85 M,N Jasa Perusahaan 7,80 7,70 7,10 O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,84 0,73 8,53 P Jasa Pendidikan 8,03 9,97 9,83 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,73 9,06 8,02 R,S,T,U Jasa Lainnya 8,96 9,92 10,43 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 5,24 5,19 Distribusi Tinggi: Industri Pengolahan sebesar 41,28% Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,26% Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,55% Kontribusi relatif rendah terhadap total PDRB memiliki pertumbuhan tinggi: Jasa Lainnya sebesar 10,43% Informasi dan Komunikasi 10,16% Real Estate 9,85%. Sumber: BPS Jawa Barat, 2017 Kondisi Pertumbuhan dari SisiLapangan Usaha: Naik konsisten : Industri pengolahan, Konstruksi, Real estate, Administrasi pemerintahan dan Jasa lainnya. Berfluktuatif : Pengadaan Air, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi,Informasi dan Komunikasi Transportasi dan LU berbasis jasa Melambat : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian.

3 Sisi Pengeluaran KOMPONEN PENGELUARAN1 TW I- 2017 TW II- 2017 TW III- 2017 Y ON Y A PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA 5.03 4.80 3.79 B PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT 2.07 3.26 3.35 C PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH 4.95 (6.42) 1.60 D PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO 3.97 3.30 7.97 E PERUBAHAN INVENTORI 1.79 (6.73) (11.74) F EKSPOR BARANG DAN JASA 15.19 9.78 15.66 G DIKURANGI IMPOR BARANG DAN JASA 14.66 3.76 13.85 PDRB 5.24 5.35 5.19 Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga terus melambat (sebesar 3,79%). Sementara terjadi peningkatan pada Penanaman Modal Tetap Bruto (7,97%) dan Ekspor impor (13,85%) Sumber: BPS Jawa Barat, 2017 Distribusi: Penanaman Modal Tetap Bruto meningkat dari 24,49% menjadi 24,96% Ekspor meningkat sangat signifikan dari 36,64% menjadi 40,36%

4 Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat
Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2017 Perkembangan inflasi yang mencapai 4.31% masih berada di bawah nasional (4,37%) dan juga di bawah rata-rata historis (2012 – 2016 kecuali 2013 yang sebesar 4,97%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat masih relatif tinggi yakni 8,22% atau sebanyak 1,84 juta orang. Penurunan TPT relatif rendah, tidak proporsional dengan tingginya LPE karena elastisitas kesempatan kerja bersifat inelastic. Pada tahun 2013, TPT berada pada posisi 8,88%, dan pada tahun 2017 tetap di angka 8%, tepatnya 8,22%

5 Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat
Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen) Kabupaten/Kota 2015 2016 1. Bogor 8.96 8.83 2. Sukabumi 8.13 3. Cianjur 12.21 11.62 4. Bandung 8.00 7.61 5. Garut 12.81 11.64 6. Tasikmalaya 11.99 11.24 7. Ciamis 8.98 8.42 8. Kuningan 13.97 13.59 9. Cirebon 14.77 13.49 10. Majalengka 14.19 12.85 11. Sumedang 11.36 10.57 12. Indramayu 14.98 13.95 13. Subang 12.27 11.05 14. Purwakarta 9.14 15. Karawang 10.37 10.07 16. Bekasi 5.27 4.92 17. Bandung Barat*) 12.67 11.71 18. Pangandaran 10.76 10.23 19. Kota Bogor 7.60 7.29 20. Kota Sukabumi 8.79 8.59 21. Kota Bandung 4.61 4.32 22. Kota Cirebon 10.36 9.73 23. Kota Bekasi 5.46 5.06 24. Kota Depok 2.40 2.34 25. Kota Cimahi 5.84 5.92 26. Kota Tasikmalaya 16.28 15.60 27. Kota Banjar 7.41 7.01 Provinsi Jawa Barat 9.53 8.95 Tingkat kemiskinan pada Maret 2017 berada pada posisi angka 8,71%, menurun dibandingkan tahun 2016. Angka kemiskinan hingga menembus dua digit sebagian besar terjadi di wilayah Jabar Selatan dan Priangan Timur

6 Wilayah Kabupaten Kota
Sebaran Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Wilayah Kabupaten Kota Gini Rasio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata Kabupaten 0.32 0.35 0.34 Bogor 0.41 0.42 0.39 0.4 Sukabumi 0.3 0.36 0.33 Cianjur 0.29 0.28 Bandung 0.37 Garut 0.31 Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon 0.27 Majalengka Sumedang Indramayu 0.26 Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran - Rata-Rata Kota 0.40 0.43 Kota Bogor 0.45 0.47 Kota Sukabumi Kota Bandung 0.48 0.44 Kota Cirebon 0.38 Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya 0.49 Kota Banjar Penurunan Rasio Gini dapat terjadi karena adanya pengurangan proporsi konsumsi per kapita pada desil paling atas. Sementara, kelompok menengah dan terbawah mulai mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 besaran indeks gini rata-rata di daerah kabupaten hanya sebesar 0,32 sedangkan di tahun 2016 besaran rata-rata indeks gininya meningkat menjadi 0,34. Pada tahun 2011 rata-rata indeks gini daerah kota mencapai angka 0,37 maka di tahun 2016 nilainya meningkat menjadi sebesar 0,41.

7 Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat
Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Ketimpangan Wilayah Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Nilai PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Barat, (Juta Rp) Wilayah Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kab Bogor 19.30 19.90 20.56 21.28 22.01 22.80 23.69 Kab Sukabumi 12.13 12.57 13.27 13.92 14.67 15.31 16.09 Kab Cianjur 9.01 9.39 9.85 10.28 10.76 11.30 11.98 Kab Bandung 15.11 15.66 16.31 16.94 17.61 18.31 19.13 Kab Garut 10.51 10.91 11.23 11.64 12.09 12.52 13.15 Kab Tasikmalaya 9.72 10.05 10.46 10.90 11.33 11.95 Kab Ciamis 12.08 12.64 13.24 13.87 14.49 15.21 16.12 Kab Kuningan 9.59 10.07 10.58 11.17 11.81 12.48 13.16 Kab Cirebon 10.52 10.98 11.49 11.96 12.47 12.98 13.60 Kab Majalengka 12.28 12.83 13.39 14.04 14.79 Kab Sumedang 13.33 13.86 15.28 15.91 16.66 17.54 Kab Indramayu 29.09 30.11 30.89 31.60 32.97 33.50 33.34 Kab Subang 13.67 13.97 13.90 14.32 14.87 15.49 16.16 Kab Purwakarta 32.61 34.26 36.07 38.10 39.75 41.13 43.02 Kab Karawang 46.47 48.88 50.66 54.06 56.33 58.26 61.33 Kab Bekasi 58.09 59.42 60.77 62.03 63.14 63.45 64.06 Kab Bandung Barat 12.69 13.22 13.81 14.44 15.08 15.64 16.33 Kab Pangandaran 13.12 13.61 14.23 14.85 15.38 16.06 16.79 Kota Bogor 19.60 20.42 21.31 22.20 23.12 24.14 25.36 Kota Sukabumi 17.68 18.54 19.38 20.21 21.09 21.95 22.98 Kota Bandung 42.35 45.38 48.94 52.47 56.24 60.28 64.73 Kota Cirebon 34.43 37.85 39.32 41.17 43.15 45.28 Kota Bekasi 17.52 18.11 18.77 19.35 19.88 20.43 21.11 Kota Depok 15.15 15.58 16.23 16.72 17.31 17.82 18.47 Kota Cimahi 24.88 25.84 27.03 28.15 29.28 30.48 31.78 Kota Tasikmalaya 14.52 15.93 16.82 17.77 18.82 20.05 Kota Banjar 43.09 45.94 48.51 50.47 52.80 54.85 57.27 Provinsi Jawa Barat 20.97 21.98 23.04 24.12 24.97 26.92 Standar Deviasi 13.34 13.99 14.61 15.29 15.92 16.44 17.12 Secara spasial, total PDRB Jawa Barat separuhnya disumbang hanya oleh empat kabupaten/kota yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kota Bandung - Tiga kabupaten penyumbang terbesar adalah daerah yang memiliki kawasan industri di wilayah Jawa Barat bagian Utara, dan satu kota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa di Jawa Barat. Nilai standar deviasi dari PDRB perkapita kabupaten/kota di Jawa Barat semakin meningkat (dari sebesar 13,34 di tahun 2010 hingga mencapai 17,12 di tahun 2016) yang mengindikasikan adanya perbedaan kemajuan pembangunan daeah antar kabupaten/kota di Jawa Barat - atau yang biasa di sebut sebagai ketimpangan wilayah.

8 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Proyeksi Kesejahteraan Masyarakat Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Wilayah Jawa Barat Laju Pertumbuhan Ekonomi 2017 2018 2019 Kabupaten Bogor 6.02% % 6.06% % 6.11% % Sukabumi 5.27% % 5.31% % 5.35% % Cianjur 6.10% % 6.15% % Bandung 6.00% % 6.05% % 6.09% % Garut 5.55% % 5.59% % 5.63% % Tasikmalaya 5.60% % 5.64% % 5.68% % Ciamis 6.25% % 6.29% % 6.34% % Kuningan 5.77% % 5.82% % 5.86% % Cirebon 5.33% % 5.37% % 5.41% % Majalengka 5.67% % Sumedang 5.40% % 5.44% % 5.48% % Indramayu 0.08% % Subang 5.12% % 5.16% % 5.19% % Purwakarta 5.57% % 5.61% % 5.65% % Karawang 5.98% % 6.03% % 6.07% % Bekasi 4.61% % 4.64% % 4.67% % BandungBarat 5.39% % 5.42% % Pangandaran 4.89% % 4.93% % 4.96% % Kota Kota Bogor 6.38% % 6.43% % 6.47% % Kota Sukabumi Kota Bandung 7.39% % 7.44% % 7.49% % Kota Cirebon 5.72% % Kota Bekasi 5.81% % 5.85% % Kota Depok 6.90% % 6.95% % 7.00% % Kota Cimahi Kota Tasikmalaya 6.55% % 6.60% % 6.65% % Secara umum, perekonomian global diperkirakan mengalami akselerasi di tahun 2017 dan Perbaikan ekonomi global terutama masih ditopang oleh pertumbuhan negara-negara berkembang, seperti Tiongkok dan India. Pertumbuhan stabil pada tingkat global akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2018 diperkirakan berada pada kisaran 5,2% - 5,6%, lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang diperkirakan berada pada kisaran 5,0% - 5,2%. Proyeksi Pembangunan Ekonomi Jabar No Indikator Makro dan Pembangunan 2017 2018 2019 1 LPE (%) 5,3 - 5,58 5,4 - 5,7 2 TPT (%) 8,22 7,8 – 8.1 7,9 – 8,00 3 Inflasi (%) 4,3 3,8 – 4,0 3,5 – 4,00 4 Kemiskinan (%) 8,5 - 8,7 8.1 – 8.4 8,0 – 8,2 5 Gini Rasio 0,403 0,400 – 0,401 0,39 – 0,400 Sumber: Hasil olahan Tim Ekonomi Bappeda Jabar, 2017

9 Menuju Pertumbuhan yang Inklusif
Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Menuju Pertumbuhan yang Inklusif Pariwisata Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Keanekaragaman budaya, alam dan potensi produk industri kreatif yang besar Aktivitas pariwisata menyebar di berbagai lapangan usaha Jumlah usaha yang bergerak di Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 18,70 persen, industri pengolahan sebesar 13,20. Tenaga kerja terbesar di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mencapai 3,83 juta orang atau 33,69 persen, di lapangan usaha industri pengolahan sebesar 26,91 persen, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 11,85 persen Simulasi menggunakakan model Computable General Equilibrium (CGE) Jawa Barat Dinamis yang dikenal dengan nama IndoTERM Jabar, skenario pertumbuhan ekstra wisman sebesar 10% per tahun, menghasilkanpertumbuhan sektor perhotelan pada tahun 2020 akan meningkat berturut-turut menjadi 7.2% dan 6.2%. Rata-rata upah meningkat lebih cepat dari sewa modal. Dengan demikian jika distribusi pendapatan hanya memperhitungkan tenaga kerja dan modal, kecenderungannya ketimpangan akan berkurang

10 Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat
Menuju Pertumbuhan yang Inklusif Tim Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, memperbaiki infrastruktur jalan dan yang terkait dengan moda transportasi lain untuk mempermudah dan mempercepat akses ke tempat wisata (Transport is a key enabler of tourism). Penyiapan SDM antara lain melalui 1) sekolah pariwisata, 2) peningkatan community involvement menuju community based tourism (contoh: kampung wisata) 3) melakukan pelatihan bagi para pekerja/calon pekerja pariwisata untuk skill yang diperlukan di bidang ini, agar mereka dapat mempertahankan kelanggengan pekerjaan mereka. Peningkatan program-program package tour di Jawa Barat, yang menawarkan series paket-paket wisata ke beberapa lokasi wisata di Jawa Barat (tourism routes) dengan karakterstik yang berbeda-beda. Menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan para wisatawan dengan aktivitas kegiatan yang ada di spot-spot wisata. Peningkatan besaran promosi pariwisata. Pengembangan ruang kreatif dan outlet pemasaran produk kreatif. Mengembangkan destinasi wisata sekitar Kota Bandung melalui pelibatan pengusaha yang lebih banyak sehingga tidak dimonopoli oleh pengusaha yang terbatas. Meningkatkan keterkaitan sektoral di industri pariwisata. Perlunya institusi pariwisata yang baik dan kuat di Jawa Barat. Dibutuhkan Badan kordinasi pariwisata daerah Perlu kolaborasi dengan PHRI, ASITA dan piha swasta lainnya sehingga terjadi kesepemahaman antara swasta dan pemerintah. Perlunya peningkatan awareness dan penyelarasan kebijakan pusat-daerah melalui koordinasi antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan Transportasi, dan pemerintah daerah. Memfasilitasi investasi di bidang pariwisata baik oleh investor asing maupun lokal. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan wisata. Transformasi Pariwisata Pangandaran melalui langkah-langkah: Program pengembangan pemasaran pariwisata melalui event-event wisata, Menjalin kerjasama dengan United Nation World Tourism Organization untuk membantu menata objek wisata, Membangun sarana prasarana pendukung, antara lain Bandara Nusawiru