FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism

Presentasi berjudul: "FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism"— Transcript presentasi:

1 FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
Pure Capitalism

2 Perkembangan sistem ekonomi dan peran pemerintah dalam perekonomian, saat ini.
Saat ini tidak relevan lagi negara menerapkan sistem ekonomi secara murni (pure socialis atau pure liberalism) yang ada adalah kombinasi diantaranya atau mixed economy Pemerintahan senantiasa mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perekonomian Semua pemerintahan menginginkan adanya kesejahteraan ekonomi warganegaranya dan stabilitas politik. Terdapat dua kecenderungan ; pemerintah berperan sangat besar dalam perekonomian (cenderung sosialis) dan pemerintah berperan sangat terbatas dalam perekonomian (cenderung liberalis).

3 Pandangan Klasik (Adam Smith)
Pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi (Suparmoko, 2000); Memelihara pertahanan dan keamanan. Menyelenggarakan keadilan. Menyediakan barang – barang umum.

4 Kegagalan pasar (market failure) diakibatkan beberapa faktor (Hyman, 1993)
Adanya common goods Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Adanya barang publik Adanya eksternalitas Adanya pasar yang tidak lengkap (incomplete market) Adanya kegagalan informasi (asymetricinformation) Adanya ketidakpastian

5 a. Adanya common goods Adalah Barang bersama yang memiliki sifat non- excludable tetapi rivalry Non-Excludable (tidak dapat dikecualikan) adalah barang yang siapa saja tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut. Rivalry (saling bersaing) adalah pemakaian barang tersebut oleh seseorang akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama Contoh ; ikan di laut, fasilitas umum, jalan raya, cadangan minyak, dsb

6 b. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar
Ketidak sempurnaan pasar disebabkan beberapa hal ; Struktur pasar cenderung monopoli, ologopoli. Adanya pajak yang mengurangi tingkat konsumsi dan subsidi yang meningkatkan konsumsi dari yang seharusnya. Adanya eksternalitas. Bukti adanya ketidaksempurnaan pasar; excess demand (barang langka), excess suply (barang tidak laku)

7 c. Adanya barang publik Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non- excludable sekaligus non-rivalry. Non-Excludable (tidak dapat dikecualikan) adalah barang yang siapa saja tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut. Non-rivalry (tidak saling bersaing) adalah pemakaian barang tersebut oleh seseorang tidak akan menghilangkan atau tidak mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama atau menikmatinya. Contoh : Rasa aman, rasa nyaman, kemajuan tehnologi, progam pengentasan kemiskinan dan pendidikan.

8 Barang publik lokal ; lebih efisien jika yang menyediakan pemerintah daerah
Barang publik nasional ; lebih efisien jika yang menyediakan pemerintah daerah Penyediaan barang publik lokal oleh pemerintah daerah lebih disukai sebab (King 1984) ; Pemerintah daerah lebih mengetahui (knowledge in society) akan kebutuhan daerah Kontrol yang lebih demokratis Masyarakat setempat menjadi lebih sadar akan biaya pelayanan.

9 d. Adanya eksternalitas
Adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap pihak orang lain, apabila dampaknya merugikan maka disebut sebagai eksternalitas negatif, sebaliknya apabila dampaknya menguntungkan disebut sebagai eksternalitas positif. Ekternalitas tidak masuk dalam biaya produksi maupun harga atas konsumsi barang. Dampaknya, Ekuilibrium pasar yang terjadi tidak efisien atau tidak mencerminkan harga sesungguhnya. Apabila faktor eksternalitas sudah masuk dalam perhitungan (produksen dan konsumen) maka harga yang terjadi adalah harga yang sesungguhnya (Shadow Price). Eksternalitas positif dari aktifitas produksi, Eksternalitas negatif dari aktifitas produksi, Eksternalitas positif dari aktifitas konsumsi Eksternalitas negatif dari aktifitas konsumsi

10 e. Adanya pasar yang tidak lengkap (incomplete market)
Adanya penawaran tapi tidak ada permintaan atau sebaliknya adanya permintaan tapi tidak ada penawaran. Contoh permintaan senjata oleh masyarakat dilarang untuk dipenuhi atau disediakan poduksen.

11 f. Adanya kegagalan informasi (asymetricinformation)
Informasi tidak bisa diterima secara cepat, tepat, akurat dan merata oleh seluruh pelaku pasar. Harga yang terjadi bukan harga yang sesungguhnya atau tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli. Terjadi pasar tidak efisien.

12 g. Adanya ketidakpastian
Sistem eknomi pasar juga dipengaruhi kondisi politik, keamanan yang kejadian diluarperkiraan (bencana) yang setiap saat dapat berubah diluarperkiraan. Maka perlu campur tangan pemerintah, akan tetapi tidak selalu campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan social welfare, sebab pemerintah pemerintah menjalankan fungsinya secara tidak efisien. Ketidakefisienan menjalankan fungsinya disebabkan beberapa hal ;

13 Kegagalan pemerintah (government failur) (Hayman 1993)
Informasi tidak sempurna Pengawasan yang terbatas atas reaksi pihak swasta Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat Hambatan dalam proses politik Adanya biaya transaksi yang besar.

14 Menurut teori ekonomi publik fungsi pemerintah hanya 3 (Rossen, 2002).
Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi

15 1. Fungsi alokasi Yaitu pemerintah mempunyai peran dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam perekonomian kepada seluruh masyarakat. Fungsi alokasi merupakan fungsi peran pemerintah yang paling besar diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

16 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi alokasi oleh pemerintah daerah
Perpindahan penduduk akibat alokasi tidak merata. Kesesuaian dengan selera masyarakat setempat. Dengan alokasi diharapkan mendorong inovasi dan eksperiment penyediaan barang publik. Alokasi tidak efisien sebab kurang pengalaman dalam mengatur pengeluaran oleh pemerintah daerah Pemerintah daerah kurang intensif menggali potensi yang berkembang dari penyediaan pelayanan. Pemeintah daerah mungkin mengabaikan keuntungan yang diperoleh dari faktor eksternal atau bukan penduduk setempat, sehingga alokasi kearah bukan penduduk minim. Benturan alokasi pemerintah daerah dan pusat.

17 II. Fungsi distribusi III. Fungsi stabilisasi
Yaitu pemerintah mempunyai peran dalam mendistribusikan kekayaan yang ada dalam perekonomian kepada seluruh masyarakat. III. Fungsi stabilisasi Yaitu pemerintah berperan dalam menjamin dan menjaga stabilitas makro ekonomi dalam rangka keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

18 CATATAN Untuk menuju pemerintahan yang efisien dan efektif sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah. Pengertian desentralisasi di bidang ekonomi adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi Kebijakan fiskal (pajak, subsidi, pengeluaran pemerintah) Kebijakan moneter (BI) yaitu jumlah uang beredar, kebijakan suku bunga, kebijakan devaluasi.