EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM

Presentasi berjudul: "EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
BP-PAUD DIKMAS JAWA TIMUR TAHUN 2017 BIDANG INFORMASI DAN KEMITRAAN KASI INFORMASI & KEMITRAAN

2 PEMETAAN MUTU SATUAN PAUD-DIKMAS
Pemetaan mutu PAUD-Dikmas merupakan pemetaan mutu satuan dan program PAUD-Dikmas berdasarkan standar nasional pendidikan (8 standar). Tugas ini merupakan salah satu tugas pokok UPT sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Jumlah satuan PAUD-Dikmas di Provinsi Jawa Timur sangat banyak ( satuan) sehingga membutuhkan pendekatan khusus agar pemetaan mutu berjalan lebih cepat. Untuk tahun 2017, bekerjasama dengan 18 Kabupaten/Kota dapat dipetakan satuan (dengan rincian PAUD, 144 LKP & 186 PKBM), dan telah diketahui pula agregat untuk masing-masing satuan.

3 SIMULASI PERANGKAT PEMETAAN MUTU (ORTEK)
PENGELOLA SIMULASI PERANGKAT PEMETAAN MUTU (ORTEK) INPUT DATA PENILIK VERIFIKASI DATA ANALIS D. ANALISI DATA & LAPORAN

4 DATA DAN INFORMASI PAUD-DIKMAS
Publikasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, disamping merupakan kegiatan strategis untuk memperkenalkan keberadaan sebuah institusi layanan publik. Penyediaan data dan informasi sebagai bagian dalam kegiatan publikasi harus dilaksanakan oleh BP-PAUD Dikmas Jawa Timur. Kegiatan ini mencakup kegiatan penyediaan publikasi internal, layanan publikasi media massa dan layanan informasi publik. Untuk dapat menyediaan data dan informasi yang baik, kegiatan ini harus dimulai dari kegiatan pengumpulan data dan informasi, seperti liputan, pendataan dan pemetaan, serta pendokumentasian informasi. Untuk pendataan diperlukan adanya kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota agar data yang disediakan selalu valid dan ter up-date.

5 KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KAB/KOTA PENGELOLAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

6 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PAUD & DIKMAS PERLUASAN AKSES KENAIKAN IPM LAYANAN PAUD & PNF TERINTEGRASI PERCEPATAN AKREDITASI PELATIHAN GTK PENDIDIKAN DASAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NON FORMAL PENINGKATAN MUTU

7 KEMITRAAN DAN KERJASAMA PAUD-DIKMAS
Model atau pun program yang dikembangkan BP-PAUD Dikmas yang diterapkan dalam skala lebih luas (Kabupaten/Kota sampai dengan Nasional) sangatlah sedikit. Hal ini salah satu penyebabnya adalah tidak tersosialisasikannya hasil-hasil pengembangan dengan baik, disamping faktor lainnya. Agar tersosialisasi dengan baik dan dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas diperlukan adanya kemitraan dan kerjasama melalui kegiatan konsolidasi dan kesepahaman (MoU) dengan calon pengguna dan pengambil kebijakan pelaksanaan program di semua tingkatan, minimal pada tingkatan Kabupaten/Kota. Konsolidasi yang diteruskan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) merupakan pendekatan yang efektif agar model/program yang dikembangkan UPT dapat diterapkan dalam skala lebih luas. Dengan adanya kemitraan yang bersifat menetap dapat dikembangkan model/program baru yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota secara khusus.

8 MEKANISME HUBUNGI BP PAUD & DIKMAS KAJIAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN PROGRAM
BERSAMA (KONSOLIDASI) PENANDATANGANAN MoU PELAKSANAAN MoU PENDAMPINGAN MoU

9 KEBUTUHAN KABUPATEN/KOTA IMPLEMENTASI MODEL/PROGRAM
PENGEMBANGAN MODEL BERSAMA DATA DASAR KABUPATEN/KOTA KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA MODEL/PROGRAM SESUAI KEBUTUHAN KABUPATEN/KOTA IMPLEMENTASI MODEL/PROGRAM KAJIAN IMPLEMENTASI REVIEW MODEL/PROGRAM

10 TERIMAKASIH Matur nuwun

11 1.