Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara

Presentasi berjudul: "Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara"— Transcript presentasi:

1 Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara
bahan 10 / SANRI / herwanparwiyanto Public Governance dalam Sistem Administrasi Negara Bahan – 09 Sistem Administrasi Negara RI Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017

2 G. Stoker draws five propositions to comprehend the concept of Governance
Governance refers to institutions and actors from within and beyond government Governance identifies the blurring of boundaries and responsibilities for tacking social and economic issues Governance identifies the power dependence involved in the relationships between institutions involved in collective actions Governance is about autonomous self-governing network of actors Governance recognizes the capacity to get things done which done not rest on the power of government to command or use its authority

3 Pilar-pilar Public Governance
Kepemimpinan Kebijakan Publik Manajemen Pelayanan Publik Warga Negara / Masyarakat

4 …leadership Kecakapan kepemimpinan daerah/negara berperan menciptakan, memfasilitasi, dan menjaga iklim kondusif dlm penyelenggaraan publicness, yaitu : public interest & public affair dalam relasi kekuasaan yang mendukung terciptanya human governance

5 …public policy Kebijakan publik yang baik diharapkan mampu memfasilitasi munculnya pelayanan publik yang peduli dan berkeadilan bagi semua kelompok dan golongan warga negara.

6 …public service management
Kepemimpinan membutuhkan instrumen kebijakan publik (manajemen pelayanan publik) untuk mengaktualisasikan kemampuan kepemimpinannya dalam mengelola publicness (publicness management)

7 …citizen overview Dalam konteks public governance, pelayan publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good corporate governance) Ada interaksi yang intensif antara pemerintah & warga negara, serta memiliki potensi yang secara langsung menyentuh pemenuhan kebutuhan & penanganan permasalahan publik.

8 Kepemimpinan; Kebijakan Publik; & Manajemen Publik dilakukan dlm rangka melayani kebutuhan publik dari warga negara. (to serve the public needs of citizens).

9 kasus INDONESIA dalam pandangan 4 pilar Public Governance

10 Pilar 1. Kepemimpinan Public Governance bukan suatu sistem yg bebas dan imun/kebal, namun suatu sistem Pemerintahan dlm yurisdiksi hukum negara yg berada dlm pusaran interaksi & relasi power dalam sistem Global Governance.

11 Leadership mendukung terciptanya human governance sesuai konteks masyarakat, yang baik dalam hal politik (good politics); baik dalam hal ekonomi (good economics); serta baik dalam pertumbuhan kesadaran kewarganegaraan (good civics)

12 Pemimpin dalam ranah publik adalah pemegang mandat (duty bearer); sedangkan warga masyarakat dengan hak-hak dasarnya sebagai citizen/warga negara (right holder)

13 Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memiliki visi (visionary), sehingga terus bersemangat (passionate) untuk mewujudkan visinya. Dalam proses mewujudkan visinya, pemimpin yang smart akan terbuka untuk belajar dari lingkungannya, terbuka menerima informasi, & mentransformasi menjadi ide untuk membangun kolaborasi & sinergi.

14 Pilar 2. Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah untuk mengatur alokasi sumber daya; termasuk sumber daya alam, financial, & SDM bagi pencapaian tujuan

15 Membawa aktor-aktor kunci untuk duduk bersama
Peran pemerintah dalam Kebijakan Publik untuk menjawab tantangan masa depan : Merangkai agenda Membawa aktor-aktor kunci untuk duduk bersama Memfasilitasi & menjembatani solusi masalah

16 Pilar 3. Manajemen Pelayanan Publik
Dalam konteks Public Governance, pelayanan publik berperan strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yg baik karena menjadi arena interaksi yg intensif antara pemerintah & warga negaranya.

17 Pelayanan publik yg peduli & inklusif
Era Public Governance yg ditopang oleh democratic governance, nilai nilai demokratis yg menempatkan kesetaraan & keadilan bagi semua entitas warga negara dlm hal akses, partisipasi, kontrol & penerima manfaat menjadi kunci penyelenggaraan pelayanan publik.

18 Penyelenggaraan pelayanan publik yg kolaboratif & sinergis
Kemitraan kolaboratif adalah kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain di bawah kondisi simetris, dalam posisi hubungan principal-principal (bukan principal-agent), tidak hanya sekedar berbasis kontraktual.

19 Penyelenggaraan pelayanan publik yang pro-Publicness Pro Job Pro Poor
Pro Growth Pro Stability Pro Justice Pro People Pro Environment Pro Gender Pro Sustainability

20 Pilar 4. Warga Negara / Masyarakat
Meningkatkan pembangunan kelompok masyarakat yg tertinggal untuk akses pengetahuan (knowledge); sumber daya (resources); & kekuasaan (power). Mengembangkan teori & praktek pembangunan yg integratif & menempatkan masyarakat sebagai fokus layanan.

21 Manajemen Pembangunan
Pembanguan merupakan upaya multidimensional untuk menjaga keseimbangan atau memperkecil kesenjangan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yg sejahtera sbg warga negara dalam masyarakat bangsa, dalam lingkup lokal, regional, nasional, & global

22 Tantangan pembangunan abad 21 mencakup 3 sistem, yaitu sistem lingkungan; sistem ekonomi; & sistem politik Tantangan bagi pemerintah adalah menjaga setiap sistem tersebut berjalan sehat & menjaga keseimbangan diantara ketiganya, dengan memadukan sistem lingkungan & kompetensi kecakapan sosial ekonomi & politik lokal.

23 Tantangan Sustainable Development
Pertama … aspek lingkungan, adalah kebijakan pembangunan yg mengupayakan kelestarian & keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya vital & peningkatan kualitas hidup non material

24 Kedua … aspek ekonomi, menjamin & menjaga standar hidup untuk semua orang, tanpa diskriminasi, termasuk pada generasi mendatang

25 Ketiga … aspek politik, menyediakan struktur sosial, termasuk sistem tata kelola kepemerintahan (governance) yg efektif.

26 Corporate Governance ….

27 …terimakasih…