PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE

Presentasi berjudul: "PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE"— Transcript presentasi:

1 PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
PREPAIRED BY : SUNARYO, SE BLOG’S:

2 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGERTIAN PAJAK
PAJAK : HARTA KEKAYAAN RAKYAT (SWASTA) YANG BERDASARKAN UNDANG – UNDANG SEBAGIANNYA WAJIB DIBERIKAN OLEH RAKYAT KEPADA NEGARA TANPA MENDAPATKAN KONTRAPRESTASI YANG DITERIMA RAKYAT SECARA LANGSUNG DARI NEGARA, YANG BERFUNGSI SEBAGAI DANA UNTUK PENYELENGGARAAN NEGARA. Prepaid By Sunaryo

3 PENDEKATAN PAJAK BERBAGAI ASPEK
ASPEK EKONOMI MERUPAKAN PENERIMAAN NEGARA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGARAHKAN KEHIDUPANA MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN ASPEK HUKUM PAJAK ADALAH MASALAH KEUANGAN NEGARA. DASAR YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH UNTUK MENGATUR MASALAH KEUANGAN NEGARA ADALAH PASAL 23A AMANDEMEN UUD 1945 TENTANG PAJAK DAN PUNGUTAN LAINNYA BERSIFAT MEMAKSA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA Prepaid By Sunaryo

4 ASPEK KEUANGAN KONDISI KEUANGAN NEGARA TIDAK LAGI SEMATA – MATA DARI PENERIMAAN NEGARA BERUPA MINYAK DAN GAS BUMI, TETAPI LEBIH BERUPAYA UNTUK MENJADIKAN PAJAK SEBAGAI PRIMADONA PENERIMAAN NEGARA ASPEK SOSIOLOGI PADA ASPEK INI, UNTUK MEMBERIKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA MERATA DENGAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI SEKTOR Prepaid By Sunaryo

5 FUNGSI PAJAK FUNGSI PENERIMAAN (BUDGETEIR)
SUMBER DANA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMERINTAH FUNGSI MENGATUR (REGULER) ALAT UNTUK MENGATUR ATAU MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI. CONTOH PAJAK MINUMAN KERAS, BARANG MEWAH DLL. Prepaid By Sunaryo

6 PEMBAGIAN PAJAK MENURUT GOLONGAN A. PAJAK LANGSUNG, PAJAK YANG
PEMBEBANANNYA TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA ORANG LAIN B. PAJAK TIDAK LANGSUNG, PAJAK YANG PEMBEBANANNYA DAPAT DILIMPAHKAN KE PIHAK LAIN Prepaid By Sunaryo

7 MENURUT SIFAT (CIRI – CIRI PRINSIP) A. PAJAK SUBJEKTIF, PAJAK YANG BER
DASARKAN KEPADA SUBJEKNYA (ORANGNYA) B. PAJAK OBJEKTIF, PAJAK YANG BER DASARKAN KEPADA OBJEKNYA, TANPA MELIHAT KONDISI SUBJEKNYA Prepaid By Sunaryo

8 MENURUT PEMUNGUT DAN PENGELOLAANYA
PAJAK BERDASARKAN PEMUNGUT DAN PENGELOLANYA ADALAH : PAJAK PEMERINTAH PUSAT a. PAJAK PENGHASILAN b. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI c. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Prepaid By Sunaryo

9 d. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN e. BEA MATERAI
f. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN g. CUKAI h. BEA MASUK Prepaid By Sunaryo

10 PAJAK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) DAN KENDERAAN DI ATAS AIR BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN KENDERAAN DI ATAS AIR PAJAK BAHAN BAKAR KENDERAAN BERMOTOR (PBBKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN Prepaid By Sunaryo

11 PAJAK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
PAJAK HOTEL PAJAK RESTORAN PAHAK HIBURAN PAJAK REKLAME PAJAK PENERANGAN JALAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C Prepaid By Sunaryo

12 AZAS – AZAS PEMUNGUTAN PAJAK
EQUALITY PEMUNGUTAN PAJAK HARUS BERSIFAT ADIL DAN MERATA, YAITU PAJAK DIKENAKAN KEPADA PRIBADI SEBANDING DENGAN KEMAMPUANNYA. CERTAINTY WAJIB PAJAK BERHAK UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PAJAK TERUTANG, KAPAN PEMBAYARAN, DAN WAKTU PEMBAYARAN Prepaid By Sunaryo

13 MEMBAYAR PAJAK DALAM KEADAAN YANG TIDAK MENYULITKAN WAJIB PAJAK
CONVENIENCE MEMBAYAR PAJAK DALAM KEADAAN YANG TIDAK MENYULITKAN WAJIB PAJAK ECONOMY PEMUNGUTAN PAJAK DIUPAYAKAN SEMINIMAL MUNGKIN Prepaid By Sunaryo

14 CARA PEMUNGUTAN PAJAK STELSEL PAJAK A. STELSEL NYATA, PENGENAAN PAJAK
DIDASARKAN PADA OBJEK YANG NYATA, SEHINGGA PEMUNGUTANNYA BARU DAPAT DIKETAHUI PADA AKHIR TAHUN PAJAK Prepaid By Sunaryo

15 KOMBINASI DARI KEDUA STELSEL SEBELUMNYA
B. STELSEL ANGGAPAN PENGENAAN PAJAK DIDASARKAN KEPADA SUATU ANGGAPAN YANG DIATUR OLEH UNDANG – UNDANG. C. STELSEL CAMPURAN KOMBINASI DARI KEDUA STELSEL SEBELUMNYA Prepaid By Sunaryo

16 2. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM PEMERINTAH (FISKUS) YANG MEMILIKI WEWENANG DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK CIRI – CIRI : WEWENANG PUNYA FISKUS WAJIB PAJAK PASIF UTANG DIAKUI SETELAH ADA SURAT DARI FISKUS Prepaid By Sunaryo

17 SELF ASSESSMENT SYSTEM
WAJIB PAJAK DIBERIKAN KEPERCAYAAN UNTUK MENGHITUNG, MELAPORKAN DAN MEMBAYAR PAJAK TERUTANGNYA. WITHOLDING SYSTEM MEMBERIKAN WEWENANG KEPADA PIHAK KETIGA UNTUK MEMOTONG PAJAKNYA Prepaid By Sunaryo

18 TARIF PAJAK TARIF PAJAK PROPORSIONAL
TARIF PAJAK BERUPA PERSENTASE TETAP TERHADAP JUMLAH BERAPAPUN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAKNYA. TARIF PAJAK PROGRESIF TARIF PAJAK YANG PERSENTASENYA MENJADI LEBIH BESAR APABILA JUMLAH YANG MENJADI BESAR. TERBAGI MENJADI ; PROGRESIF PROGRESIF (KENAIKAN PERSENTASE SEMAKIN BESAR), PROGRESIF TETAP, PROGRESIF DEGRESIF(KENAIKAN PERSENTASENYA SEMAKIN KECIL) Prepaid By Sunaryo

19 TARIF PAJAK DEGRESIF PERSENTASE TARIF PAJAK YANG SEMAKIN MENURUN APABILA JUMLAH YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK MENJADI SEMAKIN BESAR TARIF PAJAK TETAP JUMLAH YANG SAMA BESAR TERHADAP BERAPAPUN JUMLAH YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK. Prepaid By Sunaryo

20 ISTILAH – ISTILAH DALAM PEMBAHASAN MATERI PERPAJAKAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PERPAJAKAN DITENTUKAN UNTUK MELAKUKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN, TERMASUK PEMUNGUTAN PAJAK ATAU PEMOTONGAN PAJAK TERTENTU Prepaid By Sunaryo

21 BADAN SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK MELAKUKAN USAHA YANG MELIPUTI PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN KOMANDITER, PERSEROAN LAINNYA, BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU DAERAH DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, FIRMA, KONGSI, KOPERASI, DANA PENSIUN, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, YAYASAN, ORGANISASI MASA, ORGANISASI POLITIK, ATAU ORGANISASI SEJENIS LEMBAGA, BENTUK USAHA TETAP, DAN BENTUK BADAN LAINNYA. Prepaid By Sunaryo

22 MASA PAJAK JANGKA WAKTU YANG LAMANYA SAMA DENGAN SATU BULAN TAKWIM ATAU JANGKA WAKTU LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN TAKWIM TAHUN PAJAK JANGKA WAKTU SATU TAHUN TAKWIM KECUALI JIKA WAJIB PAJAK MENGGUNAKAN TAHUN BUKU YANG TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM Prepaid By Sunaryo

23 BAGIAN DARI JANGKA WAKTU SATU TAHUN PAJAK PAJAK YANG TERUTANG
BAGIAN TAHUN PAJAK BAGIAN DARI JANGKA WAKTU SATU TAHUN PAJAK PAJAK YANG TERUTANG PAJAK YANG HARUS DIBAYAR PADA SUATU SAAT, DALAM MASA PAJAK DALAM TAHUN PAJAK, ATAU DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PERPAJAKAN. Prepaid By Sunaryo

24 PENANGGUNG PAJAK ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAU PEMBAYARAN PAJAK, TERMASUK WAKIL YANG MENJALANKAN BAIK HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PERPAJAKAN NPWP NOMOR YANG DIBERKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA Prepaid By Sunaryo

25 PENGHAPUSAN NPWP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENINGGAL DUNIA DAN TIDAK MENINGGALKAN WARISAN WANITA KAWIN DAN TIDAK MEMILIKI KESEPAKATAN DALAM PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN WARISAN YANG BELUM TERBAGI DALAM KEDUDUDKAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK SUDAH SELESAI DIBAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG TELAH DIBUBARKAN SECARA RESMI BENTUK USAHA TETAP YANG KEHILANGAN STATUS BUT-NYA Prepaid By Sunaryo