PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN back.

Presentasi berjudul: "PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN back."— Transcript presentasi:

1 PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN back

2 RENCANA PEMBELAJARAN MK
RENCANA PEMBELAJARAN MK. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN STMIK DHARMAPALA RIAU NO MATERI METODE PEMBELAJARAN ALOKASI WAKTU BOBOT NILAI 1 Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan Ceramah interaktif dengan ilustrasi 1 kali pertemuan 5% 2 Hak azasi manusia Ceramah singkat ,studi kasus dan pemaparan hasil studi lapang,dan diskusi. 2 kali pertemuan 10% 3 Hak dan Kewajiban warga negara Ceramah singkat, PBL, dan studi lapang (kelompok / individu). 4 Bela negara Ceramah singkat,dikusi kelompok kecil dan simulasi. 5 Demokrasi Ceramah singkat, studi pustaka dan studi lapang. 15% 6 Wawasan Nusantara Multimedia-LEMHANNAS, studi lapang. 3 kali pertemuan 20% 7 Ketahanan Nasional Multimedia,studi lapang , diskusi, bedah kasus aktual. 8 Politik dan Strategi Nasional. Ceramah, bedah kasus, diskusi, PBL, JUMLAH 15 kali pertemuan 100%

3 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI 20/2003)
“PENDIDIKAN NASIONAL BERFUNGSI MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN DAN MEMBENTUK WATAK SERTA PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT DALAM RANGKA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA” (Ps 3 UU RI No 20 tahun 2003) PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN : “…UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN BAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI, DAN MENJADI WARGANEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB” ( Ps 3 UU RI No.20 Tahun 2003)

4 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU RI No. 20/2003)
“KURIKULUM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH” WAJIB MEMUAT : PENDIDIKAN AGAMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAHASA ( Ps 37 AYAT 1 UU No 20 tahun 2003 ) “KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI” WAJIB MEMUAT : PENDIDIKAN AGAMA; PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN; BAHASA.” ( Ps 37 AYAT 2 UU No.20 tahun 2003)

5 “Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS PENDIDIKAN NASIONAL ( UU No. 20/2003) “Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) UU RI No.20 Tahun 2003: “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air” (Udin : 2004)

6 SASARAN PEMBELAJARAN PKN DI PERGURUAN TINGGI
SIKAP DAN TANGGUNG JAWAB DEMOKRATIS WAWASAN KEWARGA- NEGARAAN INDONESIA PERCAYA DIRI SBG BANGSA WARGA NEGARA YANG CERDAS DAN BAIK KOGNITIF AFEKTIF HOLISTIK (Komprehensif- integral ) KOMITMEN BELA NEGARA PARTISIPASI SOSPOL KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN PSIKOMOTOR

7 VISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 ) ~ SUMBER NILAI DAN ~ PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DALAM MENGANTARKAN MAHASISWA, UNTUK ~ MENGEMBANGKAN KEPRIBADIANNYA SELAKU WARGANEGARA YANG BERPERAN AKTIF ~ MENEGAKKAN DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

8 MISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 ) Membantu mahasiswa selaku warganegara, agar mampu : ~ mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia, ~ mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, ~ menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan.

9 KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 ) Mengantarkan mahasiswa selaku warganegara, memiliki : a. Wawasan kesadaran bernegara, untuk : bela negara cinta tanah air. b. Wawasan kebangsaan, untuk : kesadaran berbangsa mempunyai ketahanan nasional. c. Pola pikir, sikap yang komprehensif Integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. BERTUJUAN UNTUK MENGUASAI : ~ Kemampuan berfikir, ~ Bersikap rasional, dan dinamis, ~ Berpandangan luas sebagai manusia intelektual.

10 TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI ( Menurut SKep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/Kep./2002 ) Agar mahasiswa : Memiliki motivasi menguasai materi pendidikan kewarganegaraan, Mampu mengkaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya, sebagai individu, anggota keluarga/masyarakat dan warganegara yang terdidik. Memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani.

11 HISTORIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA SEJAK 1960-AN SAMPAI SAAT INI
CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969, SMA 1969 PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP,SMU 1975, 1984. PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970-an an PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT Sekarang PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994-Sekarang PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN sekarang (rintisan) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No.20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS)

12 PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000
HISTORIS ….(LANJUTAN) CATATAN : PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960-an – 2000 - Walawa (Wajib Latih Mahasiswa) : ~ Ektra Kurikuler, tapi intra Universiter ~ Di beberapa PTN. ~ 1970-an ~ Resimen Mahasiswa berdasar teritorial (seperti : Yon Maha Jaya, Maha Surya, dsj). ~ sertifikatnya Tamtama Cadangan. - Pendidikan Perwira Cadangan : ~ SKep Bersama Mendikbud-Menhankam/Pangab untuk PTN : 0228/U/73 dan Kep.B.43/XII/73, ~ prinsipnya Wamil untuk Jurusan tertentu, - sarjana muda ( eqivalen 90 sks) - diberi pangkat Letnan Dua.

13 MUATAN KONSEPTUAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DOMAIN KURIKULER DOMAIN KAJIAN ILMIAH SMART & GOOD CITIZENSHIP DOMAIN SOSIAL-KULTURAL

14 WACANA KONSEPTUAL PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN DI DUNIA
ISTILAH : CIVICS, CIVIC EDUCATION (USA) CITIZENSHIP EDUCATION (UK) TA’LIMATUL MUWWATANAH, TARBIYATUL AL WATONIYAH (TIMTENG) EDUCACION CIVICAS (MEXICO) SACHUNTERNICHT (JERMAN) CIVICS, SOCIAL STUDIES (AUSTRALIA) SOCIAL STUDIES (USA NEW ZEALAND) LIFE ORIENTATION (AFSEL) PEOPLE AND SOCIETY (HONGARIA) CIVICS AND MORAL EDUCATION (SINGAPORE) OBSCESVOVEDINIE (RUSIA)

15 PARADIGMA DASAR 1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY KNOWING
THIN MINIMUM 1. EDUCATION ABOUT CITIZENSHIP / DEMOCRACY KNOWING CITIZENSHIP DEMOCRACY MODERATE 2. EDUCATION THROUGH CITIZENSHIP/DEMOCRACY DOING CITIZENSHIP DEMOCRACY THICK MAXIMUM 3. EDUCATION FOR CITIZENSHIP / DEMOCRACY BUILDING CITIZENSHIP DEMOCRACY

16 ISI DAN MODUS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
CONTINUM OF DEMOCRACY EDUCATION Education about Democracy Education in Democracy Education for Democracy THIN CITIZENSHIP EDUCATION MODERATE CITIZENSHIP EDUCATION THICK CITIZENSHIP EDUCATION (exclusive, elitist, formal, content-led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve, civic education) (inclusive, activist, participative, process-led, value-based, interactive, more difficult to achieve, citizenship education) (Central, South & East Europe, Australia) (South East Asia : Indonesia) (North Europe, USA, New Zealand)

17 PARADIGMA KONSENTRIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
EDUCATION THROUGH DEMOCRACY EDUCATION FOR DEMOCRACY EDUCATION ABOUT DEMOCRACY PKN SD,SMP,SMA PKN DIKTI

18 KERANGKA SASARAN PEMBENTUKAN DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
CIVIC CONFIDENCE CIVIC KNOWLEDGE CIVIC DISPOSITIONS SMART & GOOD CITIZENSHIP CIVIC COMPETENCE CIVIC COMMITTMENT CIVIC SKILLS

19 ATRIBUT MASYARAKAT MADANI INDONESIA
BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA, BERKEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, BERSATU DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DEMOKRATIS-KONSTITUSIONAL, BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, BERBHINNEKA TUNGGAL IKA, MENJUNJUNG TINGGI HAK DAN KEWAJIBAN AZASI MANUSIA, MENCINTAI PERDAMAIAN DUNIA.

20 REFERENSI PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Udin S. Winataputra, H., (2004). Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana psiko- pedagogis untuk mewujudkan masyarakat madani. Makalah Bahan Sajian dan Diskusi Dalam Lokakarya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta : Dirjen Dikti-Depdiknas September 2004. 2. UU. No. 20. tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. SKep. Dirjen DIKTI – Depdiknas, No. 38/DIKTI/Kep/2002. tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Sudargo Gautama. (1997). Warga Negara dan Orang Asing. Bandung : Alumni. Sharp, Gene. (1997). Menuju Demokrasi tanpa Kekerasan. Terjemahan: Sugeng Bahagiyo. Jakarta : Pustaka Sinar Haraoan. Bondan Gunawan S. (2000). Apa itu Demokrasi . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Beetham, David & Boyle, Kevin. (1995). Demokrasi . Terjemahan : Bern. Hidayat. Yogyakarta : Kanisius. Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing. (Penyunting). ( 1996). Intergrasi Nasional : Teori, Masalah dan Strategi. Jakarta : Ghalia Indonesia. F. Isjwara. (1982). Ilmu Politik. Bandung : Angkasa. Tim Dirjen Dikti-Dep Diknas. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Tim Lemhannas. (1994). Kewiraan untuk Mahasiswa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

21 LATIHAN PENGUASAAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH
Buat contoh kasus dan peristiwa yang selaras dan tidak selaras dengan visi, misi dan kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan bidang studi. Buat contoh upaya bela negara dalam berbagai bidang profesi kecuali militer dan polisi. Jelaskan mengapa penambangan pasir di Kepulauan Riau yang dijual ke Singapura dapat mengancam eksistensi Wawasan Nusantara Jelaskan apakah dengan adanya Internet dan penggunaannya dapat mengancam Ketahanan Nasional.

22 DISKUSIKAN Mampukah Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lokomotif yang tangguh untuk menarik “Nation’s Competitiveness” yang tertinggal dari negara lain back