Otonomi Daerah dan Good Governace

Presentasi berjudul: "Otonomi Daerah dan Good Governace"— Transcript presentasi:

1 Otonomi Daerah dan Good Governace

2 Hubungan antara Pusat dan Daerah
OTONOMI VS SENTRALISASI DESENTRALISASI -- > Pembagian kewenangan DEKONSENTRASI -- > Pelimpahan Kewenangan OTONOMI VS FEDERALISME

3 Pra Reformasi Otonomi Cenderung Sentralisasi Jakarta/Jawa Sentris
Pembagian SDM tidak adil dan merata Kesenjangan sosial antar daerah MENUMBUHKAN BIBIT DISINTEGRASI BANGSA

4 ERA REFORMASI Otonomi adalah salah satu agenda utama -- > desakan demokratisasi dan globalisasi UU 22/1999 – UU 32/2004 tentang otonomi daerah Demokratis, adil, merata dan memperhatikan potensi dan keragaman daerah Luas, Nyata dan Bertanggung Utuh dan Bulat -- > Perencanaan s.d pengawasan. Pendanaan s.d sarana dan prasarana Sesuai dengan konstitusi -- > NKRI Meningkatkan fungsi dan peran pemerintahan daerah (DPRD).

5 Tujuan Otonomi Daerah Terciptanya efektifitas dan efisiensi pemerintahan Sarana pendidikan politik Stabilitas politik Akuntabilitas Publik Lancarnya pembangunan Optimalisasi potensi dan pembangunan daerah Dll.

6 Kabupaten/Kota -- > Desentralisasi -- > semua urusan kecuali : Hub LN, Peradilan, Moneter, Agama, Hankam, dll. Provinsi -- > Lintas Kabupaten/Kota Pembangunan Regional Makro Kelautan (> 3 Mil) Kewenangan lain.

7 GOOD GOVERNANCE (Tata Pemerintahan Yang Baik)
Wajah Birokrasi di Indonesia Gemuk dan Lamban Tidak Transparan dan Akuntabel Feodal Korup Elitis Minim Inovasi Safety Player Dll

8 Fungsi Pemerintahan : To Serve To Protect To Order Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (dapat dukungan dari rakyat dan bersinergi dengan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan)

9 Otonomi dan Good Good Governace
Good Governance -- > Tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Efisien, efektif, jujur, transparan dan akuntabel. Partisipasi Hukum Transparansi (jabatan publik, anggaran, dll) Responsif Orientasi konsensus Efektifitas Akuntabilitas Visi dan misi strategis

10 PENCIPTAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
Restrukturisasi Peningkatan SDM Ketatalaksanaan Birokrasi Pelayanan Publik Pemberantasan KKN Perbaikan KULTUR