BAB XI MENGOPTIMALKAN UNDANG-UNDANG ITE

Presentasi berjudul: "BAB XI MENGOPTIMALKAN UNDANG-UNDANG ITE"— Transcript presentasi:

1 BAB XI MENGOPTIMALKAN UNDANG-UNDANG ITE
OLEH HERNY NURHAYATI, SE

2 Mengoptimalkan Undang- Undang ITE
Tanggal 25 Maret 2009 pemerintah melakui Departemen Komunikasi Dan Informasi (Depkominfo) mengeluarkan undang-undang baru tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3 Bagi Yang Kontra Undang-undang dilihat sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta bisa menghemat kreatifitas seseorang di dunia maya.

4 Bagi Yang Setuju Kehadirannya dilihat sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan penyelahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain.

5 Walaupun terlambat, kehadiran aturan hukum baru tersebut dilihat sebagai bentuk respon pemerintah untuk menjerat orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam menggunakan internet sehingga merugikan masyarakat,bangsa dan negara Indonesia.

6 Menutut Menkominfo Muhammad Nuh, 3 hal yang mendorong penyalahgunaan internet:
Yaitu pornografi, kekerasan dan informasi yang mengandung hasutan SARA.

7 Yang menjadi alasan kuat adalah isu pornografi didunia maya, sehingga undang-undang itu dibuat.
Pornografi sangat berbahaya bagi generasi muda kerena bersifat adiktif sehingga meracuni pikiran dan menstimulus mereka untu meniru situs yang mereka lihat diinternet tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental, jasmani dan sosio kultural.

8 Ada sejumlah kejahatan interner yang cukup menonjol :
Sabotase terhadap perangkat-perangkat digital, data milik orang lain dan jaringan komunikasi data dan penyalahgunaan jaringan orang lain. Penetrasi terhadap sistem komputer dan jaringan sehingga menyebabkan privasi seseorang atau lembaga lain terganggu atau gangguan pada fungsi komputer yang digunakan.

9 3.Melakukan akses-akses ke server tertentu atau ke internet yang tidak diizinkan oeleh peraturan organisasi atau penyusupan ke web server sebuah situs kemudian mengganti galaman depan dengan situs tersebut. 4.Tindakan penyelahgunaan kartu kredit orang lain diinternet. 5.Penerapan aplikasi dalam usaha membuka proteksi dan software atau sistem secara ilegal. 6.Pembuatan program ilegal dengan maksud menyebarkan dan menggandakan diri secara cepat dalam jaringan.

10 Kejahatan internet atau lebih populer dengan istilah Cyber crime dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara peleku dan korban kejahatan.

11 Upaya untuk mengatasi kejahatan internet ini sudah disepekati di Hongaria pada 23 November 2001.
Diikuti lebih kurang 30 negara menandatangani “Convention on cyber crime”.

12 Tujuannya: Sebagai wujud kerjasama multilateral yang menanggulangi aktivitas kriminal melalui internet dan jaringan komputer lainnya Namun upaya penanggukangan kejahatan internet ini menemukan masalah dalam hal yurisdikdi.

13 Yurisdiksi Pengertian Adalah Kekuasaan atau kemampuan hukum negara terhadap orang lain, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan.

14 Menurut Darel Menthe Yurisdiksi didunia maya membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas berakar dari hukum internasional. Dapat ditafsirkan bahwa dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional terkait dengan kegiatan dalam ruang maya oleh setiap negara maka mudah bagi semua negara mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menggulangi kejahatan internet.

15 Pada dasarnya Kehadiran UU untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kehancuran akhlak yang akan berimlikasi pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

16 Alangkah baiknya jika perangkat hukum didukung juga dengan tiga perangkat lainnya yaitu :
1.Perangkat teknis berupa teknologi perangkat lunak yang mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan internet. 2.Perangkat pendidikan akhlak dalam bentuk program penyadaran (public arareness) tentang penggunaan internet yang bermartabat, santun, arif dan bijaksana kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna internet diseluruh Indonesia.

17 3.Program public awareness harus lebih digalakkan karena semua plus minus penggunaan internet itu sangat tergantung pada yang memakainya.

18 Semoga Kehadiran UU ITE menjadi payung hukum bagi aparat kepolisian untuk bertindak tegas dan selektif terhadap berbagai jenis penyalahgunaan internet. Dengan demikian Kehadiran UU ini tidak menjadi momok yang menakutkan bagi pengguna dan mematikan kreativitas seseorang didunia maya.

19 Kesimpulan : Perangkat hukum ini bisa menjerat orang-orang yang tak bertanggungjawab. Aparat hukum harus mampu menguasai teknologi untuk menghadapi para hacker dan cracker.

20 Terima Kasih