SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS

Presentasi berjudul: "SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS"— Transcript presentasi:

1 SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias pada Tim Panitia Anggaran DPR-RI Jakarta, 15 Mei 2006

2 INFORMASI UMUM

3 AMANAT PRESIDEN RI “…we will rebuild Aceh and Nias and we will build it back better.” Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Peringatan Satu Tahun Tsunami 26 Desember 2005 Ulee Lhue – Banda Aceh

4 MEDAN KERJA YANG DIHADAPI
Beratnya Medan (Jalan terputus, jembatan rusak, pelabuhan hancur, pemerintahan lumpuh) Bekerja di wilayah tidak normal berdasarkan peraturan dan mekanisme kerja normal Keterbatasan sumber daya Tata nilai masyarakat yang berpuluh tahun dilanda konflik dan dalam tekanan Transisi politik lokal

5 BEBERAPA TEROBOSAN KEBIJAKAN
No Issue Status 1 Adendum Keppres No.80 Tahun 2003 Telah diselesaikan dengan Perpres 70 tahun 2005 2 Dasar Hukum Pelayanan Satu Atap untuk Badan dan Orang Asing Telah diselesaikan dengan Perpres 69 tahun 2005 3 Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap untuk Imigrasi, Izin Kerja, Kepabeanan, Konsuler, Perpajakan, dan Kepolisian Telah beroperasi, sejak Desember 2005 4 Pemberian kemudahan kredit bagi kontraktor lokal yang memperoleh kontrak BRR Telah ditandatangani MoU dengan BRI untuk kemudahan kredit bagi pelaksana kontrak BRR 5 Pelaksanaan MoU Helsinki dengan menempatkan unsur GAM dalam struktur BRR Personil sudah ditempatkan dan sudah bekerja penuh 6 Pelaksanaan prakualifikasi untuk pengadaan perumahan secara terbuka dan masif Telah dilaksanakan

6 PERAN BRR Mandat UU No 10 tahun 2005
On-Budget Pelaksana Mandat UU No 10 tahun 2005 d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran g. Mengorganisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yg terkait Enabling Facilitating Partnership Off-Budget

7 KEMAJUAN

8 Rp 60 Triliun 392 Project Management 1.773 Proyek Rehab & Rekon
BESARAN TUGAS BRR Rp 60 Triliun Kebutuhan Dana Kebutuhan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang perlu disediakan dan dikelola sebesar Rp 60 T. Sudah diperoleh Rp 21 T dari APBN utk 4 tahun dan Rp 25 T dari NGO/Donor 392 Project Management 101 SATKER yang mengerjakan proyek- proyek dari dana APBN 291 NGO dan Donor Proyek Rehab & Rekon 945 Proyek pemerintah 828 Proyek Donor dan NGO

9 PERKEMBANGAN PENDANAAN
4 Tahun Rp 60 T BRR telah menggunakan waktu 11 bulan dari mandat BRR selama 4 tahun, atau sekitar 23 % dari total waktu yang tersedia Dalam kurun waktu tersebut, komitmen pendanaan yang sudah diperoleh adalah Rp 46 triliun dari estimasi awal sebesar Rp 60 triliun (75% dari total kebutuhan) Realisasi keuangan sebesar 15%, lebih rendah dari jumlah waktu yang tersedia karena proses perencanaan 100% 100% Rp 46 T 75% 11 bulan 23% Mandat BRR Komitmen Pendanaan

10 Serapan APBN 2005 dan Luncuran
62,73% 3,9 T 2,4 T 10,45% 414,6 M 2006 (Rp 9,6 T) 2005 (Rp 3,9 T) Mei Juli Okt - Des April BRR berdiri DIPA 2005 Terbit Pembentukan Satker oleh Dept. Teknis, Pemda, dan Dinas Tenggat Waktu DIPA Luncuran 2005 5 bulan = Rp 2,4 T (62,73%)

11 PERKEMBANGAN REKONSTRUKSI DALAM ANGKA
Perkiraan Kebutuhan Oktober 2005 April 2006 Rumah Baru unit unit Unit (Selesai) Guru 2.500 (meninggal) 1.964 orang 2.430 orang Sekolah 2.006 unit 132 unit 524 unit Fasilitas Ibadah unit 141 unit 489 unit Fasilitas Kesehatan 127 unit 38 unit 113 unit 7.380 pos kesehatan Kapal (boat) Nelayan - 4.379 buah 6.160 buah Tambak ha ha (pembersihan) 9.258 ha (rehabilitasi) Sawah dan Kebun ha ha ha Jalan 3.000 km 490 km Jembatan 120 41 Kredit Mikro ukm 3.640 ukm ukm Pelabuhan Laut 14 pelabuhan 5 pelabuhan dlm proses 2 pelabuhan selesai dan diresmikan Pelabuhan Udara 11 bandara/airstrip 2 bandara 5 bandara/air strip/helipad (selesai)

12 REVISI DIPA 2006

13 MENGAPA PERLU REVISI DIPA 2006?
Perubahan Strategi/Kebijakan Kondisi lapangan menuntut perubahan strategi implementasi Revisi DIPA 2006 Dinamika Kegiatan NGO/Donor Perubahan komitmen Donor/ NGO pada berbagai sektor dan wilayah Faktor inflasi Tingginya inflasi (37%) sebagai akibat tekanan “demand” dari proyek yang bersamaan Penyesuaian Portfolio pendanaan Terlambatnya realisasi komitmen donor atas suatu kegiatan yang menjadi prioritas Khusus Rumah Kenaikan harga NGO tidak melengkapi rumah dgn PSD Penambahan satker

14 SKENARIO PEMBANGUNAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN
2005 2006 2007 TOTAL 3.000 52.000 On: Off: 27.000 On: Off: 82.000 30.000 78.000 On : Off : 20.000 On: Off: --- 5.000 10.000 15.000*) 2.500 5.000*) Perbaikan Rumah Pemb. Rumah Baru Permukiman Kembali Bantuan untuk Penyewa * : Membutuhkan verifikasi lebih lanjut. --- : Tidak ada Kegiatan

15 PEMBANGUNAN RUMAH BARU 2006 (REVISI ANGGARAN)
Moratorium } BRR (on-budget) unit ADB Rp 1,9 triliun MDF TARGET 78.000 NGO unit Percepatan Implementasi Peningkatan Koordinasi

16 PEMBANGUNAN RUMAH BARU APBN 2006 (TARGET UNIT)
SEMULA REVISI 20.000 9.580 Debt Moratorium NAD unit 4.100 2.800 ADB 8.400 6.500 TARGET 40.000 MDF 32.500 18.880 Dengan anggaran yg tersedia saat ini NIAS 7.500 unit 26.380 unit rumah belum tersedia dananya RAB 1 unit (ex-Pajak) dari yang semula Rp 45 jt Menjadi Rp 54 jt s.d. Rp 80 Jt Yang akan dimintakan melalui ABT

17 REHABILITASI RUMAH BARU 2006 (TARGET DAN ANGGARAN)
7.220 Moratorium  dana telah tersedia NAD unit Dibutuhkan tambahan dana Rp 0,55 triliun 19.780 TARGET 52.000 3.000 Moratorium  dana telah tersedia NIAS unit Dibutuhkan tambahan dana Rp 0,31 triliun 22.000 Catatan : Bantuan Dana utk 1 Unit Rumah di NAD sebesar Rp 28 Juta Bantuan Dana utk 1 Unit Rumah di Nias sebesar Rp 14 Juta

18 REKAPITULASI REVISI I DIPA 2006

19 PELAKSANAAN APBN 2006

20 ANGGARAN EFEKTIF 2006 Sumber Dana APBN 2006 terdiri Rupiah Murni, Hibah dan Pinjaman Luar Negeri (loan reprogramming) Berdasarkan penelaahan lebih lanjut terhadap status HLN, terdapat dana sebesar Rp 1,2 triliun yang tidak efektif, karena: Loan reprogramming (ADB) yang masa efektif pinjamannya telah/hampir berakhir Pinjaman baru (IDB) yang prosesnya lama, tidak mungkin diselesaikan dalam tahun ini Hibah MDTF yang pelaksanaannya tidak bisa tahun ini Asal Dana Pagu APBN 2006 (Rp miliar) Dana Tidak Efektif Jumlah Dana Efektif Rupiah 5,832 Hibah 2,787 297 2,490 Pinjaman 996 912 84 9,617 1,209 8,406 .6

21 RINCIAN DANA YANG TIDAK EFEKTIF
No. Sumber Dana/ Program/ Proyek US$ RP Miliar Hibah World Bank 1 Local Government Support (SPADA) 20.00 198 2 Road Rehabilitation 10.00 99 Jumlah 30.00 297 Pinjaman ADB Decentralized Health Service 5.50 54 Technical & Professional Skill Development Project 2.20 22 3 Decentralized Basic Education 4.00 40 4 Integrated Pest Management 2.50 25 5 Rural Income Generation 6 Coastal Community Development/Fisheries - Marine & Coastal Resources Management 2.00 20 7 Coral Reef Rehabilitation II 1.50 15 8 9 Power 23 1.40 14 10 Renewable Energy Development 0.60 11 Community water sanitation & health 14.40 143 42.10 417 Pinjaman IDB Reconstruction of IAIN Ar Raniry 35.00 347 Simeuleu Integrated Development Area 15.00 149 50.00 495 122.10 1,209

22 STATUS PELAKSANAAN APBN 2006
Rp 9,6 T Rp 8,4T Sesuai amanat UU 9/2005 yang memberi kesempatan luncuran s.d. April 2006, maka fokus BRR pada Kuartal adalah mempercepat pelaksanaan DIPA-L 2005. Status pelaksanaan APBN 2006: Penunjukan Satker Revisi DIPA 2006 Proses Pengadaan Barang/Jasa Rp 2,8 T Rp 396M 33% 5% APBN 2006 Dana Efektif Proses Lelang Terkontrak Des 05 April 06 DIPA-L 2005 Des 06 DIPA 2006

23 RENCANA USULAN APBN-P 2006 Kebutuhan Sumber Pendanaan
Persiapan Revisi DIPA 2006  APBN-P (Juni 2006), yang meliputi: Tambahan pembiayaan untuk rumah baru Tambahan dana untuk rehabiitasi rumah Tambahan dana untuk sarana dan prasarana dasar perumahan Tambahan dana untuk menjaga kontinuitas proyek-proyek di sektor lainnya Sumber Pendanaan Sisa dana DIPA-L 2005 yang belum terserap sampai 30 April 2006 Dana kontijensi yang disiapkan Pemerintah untuk menjaga kontinuitas kegiatan, apabila komitmen dana donor terlambat

24 PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH

25 PRAKUALIFIKASI PEMBANGUNAN RUMAH
8% 92% 50% 50% Setelah melalui masa sanggah, Panitia Pengadaan menyatakan: 1.952 kontraktor jasa pemborongan dinyatakan lulus 152 kontraktor jasa konsultansi dinyatakan lulus

26 TARGET PENUNJUKKAN LANGSUNG TAHAP I (AWAL MEI 06)
200 NO KABUPATEN RENCANA TAHAP I 1 Banda Aceh 1.500 2 Aceh Besar 2.600 3 Sabang 200 4 Aceh Jaya 800 5 Aceh Barat 1.100 6 Nagan Raya 700 7 Pidie 8 Bireun 1.000 9 Lokseumawe 500 10 Aceh Utara 11 Aceh Timur 12 Aceh Barat Daya 13 Aceh Selatan 580 14 Singkil 15 Simeulue TOTAL 12.380 SABANG G A Y O L U E S C H T N R B M I BANDA ACEH ACEH BESAR ACEH JAYA ACEH BARAT NAGAN RAYA ACEH BARAT DAYA ACEH SELATAN SABANG P I D I E BIREUN ACEH UTARA KOTA LHOKSEUMAWE ACEH TIMUR KOTA LANGSA ACEH TAMIANG SINGKIL PULAU BANYAK SIMEULUE 1.500 500 BANDA ACEH 600 1.000 500 ACEH BESAR KOTA LHOKSEUMAWE 2.600 500 P I D I E BIREUN ACEH UTARA ACEH JAYA 800 B E N E R M E R I A H ACEH TIMUR A C E H T E N G A H KOTA LANGSA ACEH BARAT ACEH TAMIANG 1.100 NAGAN RAYA 700 G A Y O L U E S ACEH BARAT DAYA 200 A C E H T E N G G A R A ACEH SELATAN 580 700 SIMEULUE 700 SINGKIL PULAU BANYAK

27 Pending Matters

28 BEBERAPA PENDING MATTER
No Issue Status Usulan Tindak Lanjut 1 Perpu permasalahan hukum Sudah di Sekretariat Negara Agar segera dibahas di DPR 2 Keppres pengangkatan Deputi baru Sudah di Sekretariat Kabinet Presiden agar menetapkan Keppres menyangkut pengangkatan Deputi baru 3 Perpres tentang remunerasi dan honorarium Dewan Pengawas, Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana Presiden agar menetapkan peraturan tentang remunerasi dan honorarium 4 Pembebasan PPh atas pengalihan tanah di NAD dan Nias Sudah di Menteri Keuangan Menteri Keuangan agar menetapkan pemberian pembebasan PPh atas pengalihan tanah 5 Permohonan pembebasan biaya DPKK, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai, serta Keimigrasian dalam rangka hibah Menteri keuangan agar menetapkan pembebasan terhadap permohonan-permohonan pembebasan biaya

29 BEBERAPA TANTANGAN KE DEPAN

30 TANTANGAN KE DEPAN Perbedaan respon warga terhadap bantuan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan Tuntutan antara kecepatan kegiatan versus pemerataan kesempatan dan penguatan kapasitas pengusaha lokal Perlunya proses verifikasi data pengungsi/korban untuk mencegah penyalahgunaan bantuan Problem sosial karena kesenjangan informasi akibat ketidaksetaraan akses komunikasi Kriteria audit masih mengacu pada parameter normal untuk kegiatan yang berlangsung dalam kondisi tidak normal

31 BEBERAPA RESPON MASYARAKAT

32 FAKTOR-FAKTOR PENCAPAIAN TARGET
Kecepatan proses perencanaan teknis Perbedaan kecepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antar para pemangku kepentingan Proses pembentukan kesepakatan warga dalam pemecahan persoalan tanah memerlukan waktu Perbedaan paradigma antar lembaga pemerintah dalam merespon kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pertumbuhan organisasi BRR untuk merespon kondisi di lapangan

33 Terima Kasih