SISTEM POLITIK ISLAM I.TUJUAN

Presentasi berjudul: "SISTEM POLITIK ISLAM I.TUJUAN"— Transcript presentasi:

1 SISTEM POLITIK ISLAM I.TUJUAN
1.Menjelaskan pengertian sistem politik Islam 2.Menjelaskan prinsip-prinsip dasar politik Islam & prinsip-prinsip luar negeri dalam islam 3.Menguraikan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan Nasional 4.Menjelaskan tentang leadership & management II.KOMPETENSI Dapat menguraikan tentang konsep politik Islam & kontribusi Umat Islam dalam perpolitikan Nasional

2 III.MATERI Kehidupan Rosulullah menunjukkan bahwa beliau memegang kekuasaan politik disamping kekuasaan agama.Ketika beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah menciptakan kehidupan yang sejahtera yaitu mempersatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu sistem yaitu sosial politik dibawah kekuasaan beliau(perjanjian Madinah)Beliau ingin semua penduduk Madinah menghormati perjanjian yang disepakati.

3 Setelah Rasulullah memiliki kekuasaan secara politik di Madinah, beliau juga menjalin kesepakatan dengan penguasa mekkah agar tidak terjadi perselisihan , penguasa mekkah mengingkari sehingga terjadi perang Badar Al-kubra,Uhud,dll. Islam memberi landasan kehidupan umat secara lengkap termasuk politik,tapolitik seperti apa Islam tidak menentukan secara konkrit,itulah sebabnya hingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam menentukan sistem politik Islam.

4 Perbedaan Pendapat tentang kehidupan Politik dalam Syariat Islam adalah:
1.Islam agama yg lengkap,terdapat sistem ketatanegaraan atau politik(fiqih siasah)bagian integral(menyatu) dalam Islam yg harus diteladani sistem Nabi dan khulafaur Rosyidin. 2.Islam agama dlm pengertian Barat,artinya agama tidak ada urusan dengankenegaraan.Nabi hanyalah Rosul seperti yg lain yang bertugas menyampaikan wahyu Tuhan bukan memimpin Negara. 3.Tidak setuju pada pendapat satu dan dua ,A liran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan,tetapi seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. .

5 Mennurut Harun Nasution khilafah(pemerintahan) sesudah wafatnya Nabi lebih dekat pada bentuk republik. Menurut Ibnu Khaldun,Tidak ada perbedaan antara kerajaan atau sistem khilafah karena Allah adalah penguasa Absolut alam semesta dan negara.Wewenang itu disampaikan pd manusia sebagai kholifah Allah.Bukan semata-mata berdasarkan akal. Tugas kholifah adalah mensejahterahkan umat,pengawas serta pelindung Islam juga pembela keimanan.

6 Menurut Rasyid Ridha:Kholifah adalah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan di dunia Islam ,untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan(jam’iyah Islamiyah). AlQur’an sebagai sumber ajaran utama dan pertama.Agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam.

7 Nilai-Nilai Dasar dalam pengembangan politik Islam antara lain:
1.Mewujudkan persatuan dan kesatuan(al-Mukminun 52). 2.Musyawarah(Ali Imron 159). 3.menunaikan amanat secara adil (An Nisa’ 58). 4.Menaati Allah dan Rosulnya dan ulil amri (An Nisa’ 58). 5.Mementingkan perdamaian (Al anfal 61). 6.Menepati janji (Al Hujurat 13) dsb.

8 Obyek pembahasan Sistem Politik Islam
1.Siasah”Dusturiyah”atau dalam fiqih modern disebut hukum Tata Negara. 2.Siasah”Dauliyah” atau biasa disebut Hukum Internasional dalam Islam. 3.Siasah “Maaliyyah”yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan,pengelolaan,dan pengeluaran uang milik Negara.

9 Islam sebagai agama yang mencakup persoalan spiritual dan politik telah memberkan kontribusi yg cukup signifikan thd kehidupan politik Indonersia ditandai dengan; 1.Munculnya partai-partai yg berasaskan Islam. 2.Sikap pro aktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam thd keutuhan Negara,sejak proses kemerdekaan,mempertahankannya,masa pembangunan hingga reformasi.

10 M.Natsir menyerukan untuk tidak mempertentangkan Pancasila ,juga karena pancasila dibenarkan oleh ajaran Islam.Umat Islam juga rela menhilangkan 7 kata”Kewajibanmelaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya”,demi keutuhan persatuan dan kesatuan umat Islam da bangsa Indonesia.Dalam pada itu pancasila juga berfungsi sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatuan politik bersama demi kejayaan bangsa Indonesia.