Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar

Presentasi berjudul: "Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar"— Transcript presentasi:

1 Isu-isu Strategis dalam Pengembangan Peternakan: Permasalahan dan Kendala

2 Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar
Melibatkan masyarakat (>95%) dan industri Kekurangan suplai dalam negeri >40%  harus impor Indonesia punya breed unggulan tetapi tidak dibanggakan sebagai modal dasar pembangunan yang bernilai komersiil tinggi Sering menjadi isu bernuansa politik Kebijakan Pemerintah belum punya arah yang jelas untuk pengembangannya Keberpihakan pembangunan sapi potong (masih rendah)

3 Isu Komoditas Sapi Perah Pasok susu segar pada IPS dari LN
Pagu 40% dari dalam negeri tidak terpenuhi oleh masyarakat Populasi sapi perah dalam negeri tidak meningkat signifikan  peternakan DN lesu…? Margin bagi peternak semakin kecil.. Pengembangan area peternakan sapi perah stagnan…(???)

4 Isu Komoditas Ayam Pedaging:
Jumlah DOC melimpah  ekspor tidak fisible Kebijakan impor GPS …? Harga bahan produksi yang semakin meningkat Tidak ada batasan level pemeliharaan bagi peternak (peternak tidak punya ruang gerak lagi) Dikuasai perusahaan dan peternak besar  usaha hulu hilir Keberpihakan pemerintah….?

5 Isu Komoditas Ayam Petelur Sebagian besar milik masyarakat
Sejak 2016 terjadi permasalahan suplai dan harga pakan  margin peternak menipis dan bahkan merugi Beban pajak gandan bagi peternak Peternak seolah dibenturkan dengan perusahaan Keberpihakan pemerintah….?

6 Isu Komoditas Kambing dan domba: Memiliki sifat prolifik
Menguntungkan investasi dari berbagai aspek Sampai saat ini belum bersaing di tingkat input dan produk Permasalahan pasar….?

7 Isu Komoditas Lebah madu:
Memiliki peluang besar dan luas untuk kesehatan dan wisata Belum banyak dikembangkan Pasar……? Kebijakan pemerintah…?

8 Isu-isu Pendukung Kebijakan Pemerintah (keberpihakan)
SDM dari insan peternakan Insinyur profesional Tenaga penyuluh profesional Peternak Kelembagaan peternakan Sarana prasarana usaha / industri peternakan

9 Rumusan Tim Pokja FPPTPI Yogyakarta, 5 Desember 2017
“Empowering Perguruan Tinggi Dalam Merumuskan Kebijakan Bidang Peternakan”

10 Rumusan Pokok: Dalam membuat kebijakan pemerintah diharapkan melibatkan Perguruan tinggi (PT), dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan peternakan (stakeholders). Existing condition, Masing-masing PT maupun Pemerintah Sibuk dengan urusannya PT merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program.

11 Telaah Kebijakan Pemerintah terkait
Perbaikan data peternakan Tenaga fungsional peternakan kurang (fungsional penyuluh, inseminator dll) Penguatan sumber daya peternak dan reformasi agraria (ketersediaan lahan dan pakan) Pemanfaatan daerah 3 T Hilirisasi hasil penelitian (aplikasi hasil penelitian, Litbang, PT, dll) dalam rangka pembangunan peternakan Penataan Agribisnis Peternakan secara komprehensif (dari hulu-hilir)

12 Isu isu strategis Bidang Produksi, pakan, nutrisi, dll
Sapi, impor daging dan impor sapi Kambing dan domba, kesejahteraan peternak (harga komoditi) Kebijakan Pengembangan Kambing dan domba Unggas GPS (ayam pedaging) di PT tidak ada, pengembangan ayam kampung

13 Isu isu strategis Over produksi DOC
Harga pakan (komponen utama jagung) kemendag dan kementan Ayam petelur tidak ada keseragaman harga Pengembangan Ayam kampung sebagai plasma nutfah, dan berproduksi tinggi, harga tinggi Harga ayam kampung dan telur Pengembangan Itik sebagai daya lokal nya ?

14 Isu isu strategis Pemerintah harus hadir dalam pengembangan komoditi peternakan di setiap lini Koordinasi antar institusi pemerintah dalam memacu peningkatan di sektor peternakan

15 PENUTUP Isu Pengembangan peternakan merupakan kerja bersama antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta industri Pemerintah yang membidangi peternakan harus bekerjasama secara sinergis dengan bidang lain (perdagangan, industri, keuangan, koperasi, dll) Penataan SDM harus diimbangi dengan peningkatan mutu dan pemeranan fungsi masing-masing profesi Penataan kelembagaan lebih berpihak kepada peternak di masyarakat.