OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011

Presentasi berjudul: "OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011"— Transcript presentasi:

1 OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011
KEUANGAN NEGARA OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011

2 APBN LATAR BELAKANG UU NO TTNG KEUANGAN NEGARA UU NO.

3 KEUANGAN NEGARA Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

4 OBYEK Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
Kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,moneter; Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; Uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara.

5 SUBYEK Pemerintah pusat Pemerintah daerah Perusahaan Negara
Perusahaan daerah

6 PROSES Rangkaian kegiatan yang berkiatn dengan pengelolaan obyek:
perumusan kebijakan Pengambilan keputusan Pertanggungjawaban TUJUAN: menyelenggarakan pemerintahan yang baik

7 ASAS UMUM PENGELOLAAN Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil
Profesionalisasi Proporsionalisasi Keterbukaan dalam pengelolaan Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

8 APBN Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwaqkilan Rakyat

9 Penerimaan negara: uang yang masuk ke kas negara
Pengeluaran negara: Uang yang kas dari kas negara Pendapatan negara: hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara hak pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangn nilai kekayaan bersih

10 KEBIJAKAN UMUM APBN Menurunkan defisit menuju surplus
Peningkatan penerimaan negara secar a optimal Efisiensi dan efektifitas belanja negara Pembiayaan utamanya bersumber dari dalam negeri

11 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN 2007 (LKPP) 2008 (LKPP) 2009(APBN) 2010(APBN) PENDAPATAN (PJK,PNBP,HIBAH) BELANJA(PP,&TRANS Da) DEFISIT ANGGARAN

12 BELANJA PUSAT DAN KE DAERAH
TAHUN 2007 2008 2009 2010 PUSAT 504 573 KEDAERAH PERSENTASE KE DAERH

13 PEMBIAYAAN (TRILIUN RUPIAH)
TAHUN 2007 2008 2009 2010 PEMBIAYAAN DN 69 102,5 60,8 107,9 PEMBIAYAAN LN(netto) 6,6 18,4 9,4 9,9

14 PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Anggaran disusun dengan menggunakan: Kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) Penganggaran terpadu (unifed budget) Anggaran berbasis kinerja (performance budget)

15 Penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah
Merupakan: pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam persfektif lebih dari 1 (satu) TA, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

16 PRAKIRAAN MAJU Perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Catatan: angka prakiraan maju merupakan suatu komitmen atau prakiraan bahwa kegiatan dimaksud masih ada dana yang perlu dibiayai pada tahun berikutnya

17 PENGANGGARAN TERPADU Merupakan:
Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja

18 Penganggaran berbasis kinerja
Penganggaran dng mencantumkan sasaran program kegiatan berupa keluaran /output dan sasaran program berupa hasiloutcome sbg dasar penyediaan biaya.

19 KLASIFIKASI ANGGARAN Anggaran disusun menurut: -organisasi -program -

20 organisasi Bagian dr suatu kementrian negara/lembaga yg bertanggungjawab thdp pengorganisasian dan atau pelaksanaan suatu program,misal

21 Satker yang dapat ditetapkan sbg KPA
Satker pusat : me;akukan kegiatan pengelolaan anggaran yag kewenangan dan tanggungjawabnya ada di kantor pusat k/l sedangkan lokasi ada di pusat/daerah UPT/k/l: wewenang dan tanggungjawab dr kantor pust pengelolaan oleh intansi pusat ke daerah Khusus; pelaksanaan program/keg di biayayi dr luar anggaran contoh;koni, KNPI,Korpri SKPD:wewenang dan tanngungjwb dr k/l diberikn kpd guibernur/bupati/walikota berlokasi di propinsi untuk pelaksanaan dekonsentrasi di propinsi/kab/kota untuk pelaksanaan tugas pembantuan. SNVT: bkn mrpk intansi vertikal k/l wewengan dan tanggung jawab dr kantor pusat karena wewenag dan tanggung jwb tdk dpt langsung dilimpahkan kpd SKPD(Satker keg lintas propinsi/kota/kab)yang diserahkn BUMN. satker sementara

22 PROGRAM Adalah penjabaran kebijakan kementrian negara /lembaga dlm bntuk upaya yg berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberda daya yg disediakan untuk mencapai hasil yg terukur sesui dengan misi kemntrian negara/lembaga.

23 FUNGSI Perwujudan tgs kepemerintahan di bidang tertentu yg dilaksanakn dlm rangka mencapai tujun apembnagunan nasional Ada 11 fungsi yaitu: 1.pelayanan umum 2. pertahanan 3. ketertiban dan keamanan 4. ekonomi 5.lingkungan hidup 6.perumhn dan fasilitas umum 7,kesehatan 8.pariwisata dan budaya 9.agama 10.pendidikan 11.perlindungan sosial

24 KEGIATAN Merupakan: Bagian dari program yang dilaksanaknoleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran teruklur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan p[engerahan sumber daya baik yang berupa prsonil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sbg masukan n(input) untuk menghasilkan keluaran (output)

25 JENIS BELANJA Merupakan pengklasifikasian anggaran yang dibagi bmenjadi 8 kategiori yaitu: Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Beban bunga Subsidi Bantuan sosial Hibah Belanja lain-lain

26 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJM NAS)
Merupakan : dokumen perencanan nasional untuk periode 5 tahun

27 RENCANA STRATEGI KEMNTRIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA/

28 RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
Merupakan dokumen perencanan nasional untuk periode 1 tahun

29 INDIKASI PAGU (PAGU INDIKATIF)
Merupakan ancar2 pagu anggaran yg diberikn kpd k/l (kantor/lembaga) renja kl

30 Rencana kerja kementrian negara/lembaga
Merupkn dokumen perencanana kementrian negara /lembaga untuk periode 1 th

31 PAGU SEMENTARA Merupkn pagu anggarn yg didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemrintah pusat dng DPR sbg acuan dlm penyusunan rencana kegiatan anggaran kementrian dan lembaga.

32 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN/LEMBAGA
Rencana kerja k/l (meliputi seluruh keg satuan kerja dekonsentrasi, tugs pembanytuan).visi, misi tujuna kebijakn program keg.hasil/keluaran yg diharapkan anggaran/belnja yg diuraikan untuk masing2 program dan kegiatan satu thn anggran yg dirinci menurut; jenis belnja prakiraan badget untuk thn berikutnya termasuk sumber dan sasarn pendapatan K/L.

33