PROSES PERALIHAN KEKUASAAN POLITIK SETELAH PERISTIWA G-30-S/PKI 1965

Presentasi berjudul: "PROSES PERALIHAN KEKUASAAN POLITIK SETELAH PERISTIWA G-30-S/PKI 1965"— Transcript presentasi:

1 PROSES PERALIHAN KEKUASAAN POLITIK SETELAH PERISTIWA G-30-S/PKI 1965

2 Dikeluarkannya Supersemar
a. Pembubaran PKI b. Pengamanan 15 menteri Kabinet Dwikora yang dianggap terlibat dalam G-30-S/PKI c. Pengemban Supersemar menunjuk beberapa menteri at interim untuk mengisi pos-pos yang kosong d. Mengistruksikan pada semua perguruan tinggi untuk aktif lagi e. Jenderal Soeharto mengadakan pertemuan dengan kabinet untuk memberi pertanggungjawaban atas langkah-langkah yang diambil

3 Menyusun kembali MPRS dengan membersihkan unsur-unsur PKI
Sidang MPRS (20 Juni S/d 5 Juli 1966) yang diketuai  Jenderal Nasution Hasil Keputusan Sidang a. Tap MPR No IX/MPRS/1966  Pengukuhan Supersemar b. Tap MPR No XXV/MPRS/1966  Pengukuhan Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya

4 C. Tap MPR No XVIII/MPRS/1966 . bahwa Tap MPR No III/MPRS/1963
C.Tap MPR No XVIII/MPRS/1966  bahwa Tap MPR No III/MPRS/ sudah tidak berlaku d.Tap MPR No XIII/MPRS/1966  Pemberian kekuasaan kepada Letnan Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera.

5 Sidang Umum MPR tahun 1966 presiden Sokarno diminta memberi pertanggungjawaban atas terjadinya
G-30-S PKI 1965, kemerosotan ekonomi dan moral ( Pidato Nawaksara) 10 Juli 1967 Presiden Soekarno memberikan pelengkap Nawaksara (tetap tidak memuaskan) DPR-GR mengajukan resolusi pada tanggal 3 Februari 1967  agar MPRS segera mengadakan sidang istimewa dan meminta Pangkopkamtib memberi keterangan tentang hubungan Presiden Soekarno dengan G-30-S/PKI 1965

6 7. Tanggal 20 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto Tap MPR No XXXIII/MPRS/1967 (Hasil sidang MPR) 8. Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968  Pengangkatan Jenderal Soeharto menjadi Presiden RI 9. Tap MPR No XLI/MPRS/1968  Pembentukan Kabinet Pembangunan 10. Dengan Programnya  Panca Krida: 1. Menciptakan stabilitas Politik dan Ekonomi 2. Menyusun dan melaksanakan Repeleita

7 3. Melaksanakan Pemilu 4. Mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat dan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI, menindas setiap peneyelewengan terhadap Pancasila 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara. 11. Tanggal 6 Juni 1968 diumumkan Kabinet Pembangunan I yang dipimpin oleh Presiden Soeharto