AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Presentasi berjudul: "AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK"— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MUHAMMAD HANAD HAIFANI

2 BAB VI ANALISIS INVESTASI PUBLIK
A. PROGRAM INVESTASI PUBLIK TUGAS PEMERINTAH SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT DAN MELAKSANAKAN FUNGSI PELAYANAN AKAN DIHADAPKAN DENGAN MASALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI PUBLIK. KEPUTUSAN INVESTASI PUBLIK DIPERLUKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN FUNGSI YANG MENJADI PRIORITAS KEBIJAKAN. INVESTASI PUBLIK MEMILIKI KAITAN ERAT DENGAN PENGANGGARAN MODAL/INVESTASI. ANGGARAN MODAL ADALAH BAGIAN DARI APBN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN INVESTASI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

3 UNTUK MEMBERIKAN MEKANISME DALAM MENGATUR PROYEK INVESTASI PUBLIK SECARA LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF PERLU DILAKUKAN ANALISIS INVESTASI . ANALISIS INVESTASI BERHUBUNGAN ERAT DENGAN PENGANGGARAN FUNGSIONAL, ALOKASI SUMBER DAYA DAN PRAKTEK MANAJEMEN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK. KEBANYAKAN DI NEGARA BERKEMBANG ANGGARAN DIBAGI MENJADI DUA YAITU ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN. DI INDONESIA MULAI TAHUN 2002 SUDAH MULAI MELAKSANAKAN ANGGARAN KOMPREHENSIF (GABUNGAN ANTARA ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN) . SEBELUM DILAKUKAN INVESTASI PERLU DITENTUKAN KEBUTUHAN TERHADAP INVESTASI TERSEBUT. UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN INVESTASI PERLU DILAKUKAN EVALUASI. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

4 B. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK
PENENTUAN INVESTASI PUBLIK SANGAT TERKAIT DENGAN ANGGARAN YANG DIMILIKI. INVESTASI PUBLIK SANGAT TERKAIT DENGAN MASALAH TRANSPARASI DAN KEWAJARAN ANGGARAN. ADA DUA KEGIATAN INVESTASI YAITU : PENINGKATAN KUANTITAS INVESTASI. PENINGKATAN KUALITAS INVESTASI. ADA BEBERAPA CARA DALAM MENGGOLONGKAN INVESTASI SALAH SATU DIANTARANYA ADALAH : 1. INVESTASI PENGGANTIAN. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

5 2. INVESTASI PENAMBAHAN KAPASITAS. 3. INVESTASI BARU
2. INVESTASI PENAMBAHAN KAPASITAS. 3. INVESTASI BARU. PENILAIAN INVESTASI PUBLIK PERLU MEMPERTIMBANGKAN DUA ASPEK YAITU : 1. UMUR TEKNIS. 2. UMUR EKONOMIS. UMUR EKONOMIS ADALAH PERKIRAAN WAKTU EFEKTIF SUATU BARANG MODAL DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT. UMUR TEKNIS ADALAH KEMAMPUAN BARANG MODAL DALAM MEMBERIKAN MANFAAT HINGGA TIDAK MAMPU LAGI MEMBERIKAN MANFAAT. UMUR TEKNIS LEBIH LAMA DARI UMUR EKEONOMIS. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

6 INVESTASI PENGGANTIAN DILAKUKAN APABILA INVESTASI YANG ADA TIDAK MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAIK SECARA EKONOMIS MAUPUN TEKNIS. INVESTASI PENAMBAHAN KAPASITAS DILAKUKAN APABILA INVESTASI YANG ADA PERLU DITAMBAH SECARA KUALITAS MAPUN KUANTITAS. INVESTASI BARU DILAKUKAN APABILA INVESTASI TERSEBUT BELUM PERNAH ADA DAN DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN MAUPUN DALAM RANGKA MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

7 C. ASPEK KELAYAKAN INVESTASI.
PERENCANAAN DAN ANALISIS INVESTASI HARUS MEMPERTIMBANGKAN BERBAGAI MACAM ASPEK KELAYAKAN YAITU : 1. ASPEK TEKNIS INVESTASI DITOLAK JIKA TIDAK LAYAK DARI ASPEK TEKNISNYA. ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA PERLU DIPERTIMBANGKAN IMPLIKASI SOSIAL YANG LEBIH LUAS DARI INVESTASI YANG DIUSULKAN. ASPEK SOSIAL BUDAYA INI MENYANGKUT PERTIMBANGAN PENDISTRIBUSIAN PELAYANAN SECARA ADIL DAN MERATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

8 MAMPU MEMBERIKAN MANFAAT YANG BESAR BAGI MASYARAKAT
MAMPU MEMBERIKAN MANFAAT YANG BESAR BAGI MASYARAKAT. ASPEK SOSIAL BUDAYA MENCAKUP JUGA ASPEK LEGAL DAN LINGKUNGAN. 3. ASPEK EKONOMI DAN FINANSIAL. MENILAI KONTRIBUSI PROYEK TERHADAP PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PENGARUH FINANSIAL PROYEK. 4. ASPEK DISTRIBUSI TERKAIT DENGAN DISTRIBUSI KEADILAN DAN PERSAMAAN KESEMPATAN MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK (EQUITY & EQUALITY) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

9 D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI PUBLIK.
FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM ANALISIS INVESTASI PUBLIK. 1. TINGKAT DISKONTO YANG DIGUNAKAN. TINGKAT DISKONTO MEREFLEKSIKAN TINGKAT KEUNTUNGAN (RATE OF RETURN) YANG DIPEROLEH DARI SUATU PROYEK DENGAN TINGKAT RESIKO TERTENTU. 2. INFLASI PENILAIAN INVESTASI HARUS MEMPERTIMBANGKAN TINGKAT INFLASI. SEMAKIN TINGGI INFLASI MAKA SEMAKIN RENDAH NILAI RIIL KEUNTUNGAN DI MASA DEPAN YANG DIHARAPKAN (EXPECTED FUTURE RETURN) . SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

10 3. RESIKO DAN KETIDAKPASTIAN REQUIRED RATE OF RETURN AKAN SEMAKIN TINGGI JIKA RESIKO INVESTASI NAIK. CONTOH RESIKIO INVESTASI ADALAH KETIDAKPASTIAN EKONOMI DAN HUKUM, KEKACAUAN SOSIAL-POLITIK, TIDAK ADANYA JAMINAN KEAMANAN. 4. CAPITAL RATIONING SUATU KEADAAN KETIKA ORGANISASI MENGHADAPI MASALAH KETERSEDIAAN DANA UNTUK MELAKUKAN PENGELUARAN INVESTASI. PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK , SELAIN MEMPERHATIKAN 4 (EMPAT) FAKTOR DIATAS JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

11 1. TINGKAT UTANG PEMERINTAH JUMLAH YANG HARUS DIBAYARKAN PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN PEROLEHAN SUMBER PEMBIAYAAN DI LUAR PAJAK, SEPERTI UTANG LUAR NEGERI DAN OBLIGASI PEMERINTAH YAITU BERUPA BUNGA DAN POKOK UTANG. 2. TINGKAT KESEMPATAN SOSIAL YANG DIKORBANKAN (SOCIAL OPPORTUNITY COST RATE) PROYEK PEMERINTAH HARUS DAPAT MENGHASILKAN TINGKAT KEUNTUNGAN (RETURN) YANG MINIMAL SAMA DENGAN TINGKAT KEUNTUNGAN PROYEK SEKTOR SWASTA DENGAN PENGGUNAAN DANA YANG SAMA. 3. SOCIAL TIME PREFERENCE RATE TINGKAT KEUNTUNGAN YANG DISYARATKAN OLEH MASYARA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

12 KAT JIKA MENUNDA KONSUMSI SAAT INI UNTUK KEPENTINGAN KONSUMSI DIMASA DEPAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

13 E. TEKNIK DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK
TERDAPAT 4 (EMPAT) LANGKAH UTAMA UNTUK MENGEVALUASI SUATU PROYEK INVESTASI, YAITU : 1. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INVESTASI YANG MUNGKIN DILAKUKAN. MENENTUKAN SEMUA MANFAAT DAN BIAYA DARI PROYEK YANG AKAN DILAKSANAKAN (COST /BENEFIT RELATIONSHIP). MENGHITUNG MANFAAT DAN BIAYA DALAM RUPIAH. MEMILIH PROYEK YANG MEMILIKI MANFAAT TER BESAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI

14 DAN EFEKTIVITAS BIAYA YANG TINGGI.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN - MUHAMMAD HANAD HAIFANI