KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA.

Presentasi berjudul: "KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA."— Transcript presentasi:

1 KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL JAKARTA, 19 JULI 2007 1

2 KERANGKA RENCANA AKSI BAB I Pendahuluan BAB II Perkembangan Pelaksanaan Upaya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias BAB III Kebutuhan Sasaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi BAB IV Prinsip, Kebijakan Umum, Strategi dan Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BAB V Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias BAB VI Keberlanjutan Pemulihan Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD -Nias 2 2

3 BAB I PENDAHULUAN RASIONALE SUMBER PENYUSUNAN RENCANA AKSI

4 Rationale Rencana Induk memuat Pokok-pokok sebagai berikut:
Kebijakan, Strategi Umum dan Tata Nilai Sasaran Program/Kegiatan dan Perkiraan Pembiayaan Kebijakan/Strategi Bidang (1) Infrastruktur (2) Sosial-Kemasyarakatan (3) Ekonomi Usaha (4) Kelembagaan/Hukum dan P3M Namun, mengingat perlu penyesuaian terhadap Kondisi Wilayah dan partisipasi masyarakat, perlu adanya “penajaman sasaran ” Rencana (kebutuhan Rill) yang diperoleh dari: Bidang Perumahan, kebutuhan rilnya diperoleh dari verifikasi neneficieries; Infrastruktur didasarkan pada arahan rencana induk Data kerusakan dan permintaan masyarakat (kesehatan, agama,sosial dan budaya, ekonomi, kelembagaan

5 SUMBER PENYUSUNAN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
MASUKAN UTAMA: Rencana Induk Rencana Strategy BRR Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi & Rekonstruksi NAD 2005/2006 DIPA 2007 Bapel RR Renja 2008 Bapel RR DPA SKPD 2007 Bappeda Provinsi NAD Renja SKPD 2008 Bappeda Provinsi NAD RTRW Provinsi NAD MASUKAN ANTARA Rencana Aksi Kepulauan Nias 2007 – 2009 Evaluasi Paruh Waktu (Mid Term Review) BRR KELUARAN Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-NIAS

6 POTRET REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD – NIAS 2005-2007
BAB II POTRET REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD – NIAS HASIL EVALUASI PARUH WAKTU (MID-TERM REVIEW) REALISASI ANGGARAN

7 KESEHATAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005-Mei 2007)
EVALUASI PARUH WAKTU KESEHATAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005-Mei 2007) ANGGARAN (MILYAR RUPIAH) BLUEPRINT REALISASI OFF-BUDGET ON-BUDGET 0% KESEHATAN 127,6

8 EVALUASI PARUH WAKTU PENDIDIKAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi Mei 2007)

9 EVALUASI PARUH WAKTU SUMBER DAYA AIR (Sasaran Blue Print, Kebutuhan, dan Realisasi Mei 2007)

10 PERUMAHAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005- Mei 2007)
EVALUASI PARUH WAKTU PERUMAHAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi Mei 2007) (unit)

11 JALAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi 2005- Mei 2007)
EVALUASI PARUH WAKTU JALAN (Sasaran Blue Print, Kebutuhan dan Realisasi Mei 2007) Km

12 ANGGARAN & REALISASI (2005 – Juni 2007)
DIPA Anggaran Realisasi Tahun Berjalan Luncuran/ Trust Fund* Total % 2005 62,95 2006 2.21 75,05 2007 -  16,36 TOTAL PENYERAPAN RUPIAH MURNI TA.2006: 86,78%

13 SISA MANDAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009
BAB III SISA MANDAT REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

14 Kebutuhan 2008-2009 (Perumahan dan Infrastruktur)
Bidang/ Kegiatan Satuan Rencana Induk Rekonstruksi Realisasi Program 2007 Kebutuhan Perkiraan Kebutuhan Riil PERUMAHAN Rumah Baru unit 90.158 75.752 39.130 30.280 Rehabilitasi 13.213 11.706 54.277 79.196 INFRASTRUKTUR Jalan km' 1.231 1.014 820 1.638 3.472 Irigasi (SDA) ha 62.955 78.766 31.212 Pengendalian Banjir m' 79.944 76.689 12.163 13.000 Pengaman pantai 33.993 57.854 23.376 3.000 84.230 PLTMH ( Eenersi/ Listrik) 2 4 Tenaga Surya 2.240 260 2.500 Jalan KA 233 -

15 Perkiraan Kebutuhan Bidang/ Kegiatan Satuan Rencana Induk Rekonstruksi Realisasi Program 2007 Kebutuhan Perkiraan Kebutuhan Riil SOSIAL KEMASYARAKATAN Rehabilitasi SD unit 627 313 164 * Perbaikan PT 10 12 Beasiswa (Pendidikan) org 13.500 26.040 6.782 Rumah Sakit ( Kesehatan) 9 11 6 23 Puskesmas 64 83 56 Polindes 700 4 152 212 Puskelit 55 113 39 Pelatihan (Kesehatan) orang 1.676 221 Pelatihan Gizi Kab 21 118 60 120 298 Fasilitas Women Crisis Centre 51 41 Pemberdayaan ekonomi perempuan kelompok 850 1800 3.500 5.300 Pelatihan guru ( Pendidikan) 10.000 17.336 693 18.029 Masjid/ Meunasah, Dayah 1.167 1.533#) KUA 58 50 66 Pelatihan Kader Dai' 154 285 300 Terbinanya ketentraman batin paket 589 176 #) penjumlahan dari mesjid yang diberi bantuan pada saat tanggap darurat, rehabilitasi dan juga rekonstruksi

16 Rencana Induk Rekonstruksi Perkiraan Kebutuhan Riil
Bidang/ Kegiatan Sat Rencana Induk Rekonstruksi Realisasi Program 2007 Kebutuhan Perkiraan Kebutuhan Riil Ekonomi dan Usaha Pencetakan Sawah ha 1.776 Rehabilitasi Sawah 23.330 80.450 80.430 Alsintan unit 12.890 Lahan Kering 24.345 15.235 9.110 Kapal Kayu 21.455 5.982 139 15.334 * Hachery 12 41 Rehab Tambak 36597 20217 1.388 14.992

17 Rencana Induk Rekonstruksi
Perkiraan Kebutuhan Bidang/ Kegiatan Sat Rencana Induk Rekonstruksi Real Program 2007 Kebut Perkiraan Kebut. Riil Kelembagaan / Hukum Kantor Desa unit 450 283 33 316 Kantor Camat 23 14 6 34 Rumah Camat 69 11 80 Kantor Dinas 77 5 20 52 Penataan Organisasi Pemda pkt 13 7 Matra darat ( Faskon) 461

18 PERKIRAAN SISA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009 (PENDANAAN)
BAB IV PERKIRAAN SISA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (PENDANAAN) HASIL EVALUASI PARUH WAKTU (MID-TERM REVIEW) REALISASI ANGGARAN

19 KEBUTUHAN PENDANAAN ON BUDGET (2007-2009)
Bidang Program Utama 2007 Perumahan dan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan Infrastruktur Jalan & Jembatan Listrik Air Bersih, Sampah & Irigasi Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kesehatan Peran Perempuan dan Anak Sosial Budaya Perekonomian Pengembangan Ekonomi Kelembagaan & Hukum Kelembagaan & Pemerintahan Hukum dan Keamanan Biaya Manajemen TOTAL

20 KEBUTUHAN PENDANAAN OFF BUDGET (2007-2009)
Bidang Program Utama Perumahan dan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan Infrastruktur Jalan & Jembatan Listrik Air Bersih, Sampah & Irigasi Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kesehatan Peran Perempuan dan Anak Sosial Budaya Perekonomian Pengembangan Ekonomi Kelembagaan & Hukum Kelembagaan & Pemerintahan Hukum dan Keamanan Biaya Manajemen TOTAL

21 KEBUTUHAN PENDANAAN PEMDA PROVINSI NAD (SUMBER APBD PROVINSI) 2007 -2008
Bidang Program Utama 2007 2008 Perumahan dan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan Infrastruktur Jalan & Jembatan Listrik Air Bersih, Sampah & Irigasi Sosial Kemasyarakatan Pendidikan Kesehatan Peran Perempuan dan Anak Sosial Budaya Perekonomian Pengembangan Ekonomi Kelembagaan & Hukum Kelembagaan & Pemerintahan Hukum dan Keamanan TOTAL

22 KEBUTUHAN PENDANAAN PEMDA PROVINSI NAD (SUMBER APBN) 2007
Sumber Dana Jumlah (dalam Rp) DIPA Kantor Pusat DIPA Tugas Pembantuan DIPA Dekonsentrasi DIPA DAU DIPA DAK DIPA Kantor Daerah T O T A L

23 PROGRAM & ANGGARAN 2008 No. Program/Kegiatan Kebutuhan Anggaran
(Triliun Rupiah) Ketersediaan Anggaran 1. Perumahan & Permukiman 3,04 1,97 2. Infrastruktur, Pemeliharaan dan Lingkungan 4,20 3,00 3. Pengembangan Ekonomi dan SDM (capacity building) 2,02 1,64 4. Pengakhiran Masa Tugas 0,09 5. Penanganan 6 Kab/Kota di Sumatera Utara (?) 0,30 0,00 6. Kesekretariatan 0,35 Total 10,00 7,00 Tahun 2008 merupakan tahun terakhir bagi proyek-proyek fisik

24 BAB V Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias 2007-2009
STRATEGI PENGAKHIRAN MASA TUGAS MEKANISME

25 STRATEGI PENGAKHIRAN MASA TUGAS
Akhir MasaTugas BRR 1 Mei 2009 13 Juli 2007 BRR Proses Transisi: Pengalihan Aset Pengalihan Dokumen Pengalihan Pendanaan Pengalihan Program/Proyek Pengalihan SDM Kelembagaan: Payung Hukum Tim Pengalihan KL/Pemda Fokus Capacity Building: Perencanaan & Keuangan Manajemen Infrastruktur (ops. & Maintenance) Penataan Ruang Manajemen Lingkungan

26 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BRR NAD – NIAS
PROSES TRANSFER ASET Clearing House-BRR Regional Pemda NGO Deputi Sektor Direktorat Manajemen Aset Kementerian /Lembaga Negara Donor Masyarakat APBN BUMN/BUMD PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET BRR NAD – NIAS HINGGA SAAT INI BELUM TERBIT (draft sudah disampaikan ke Depkeu pada maret 2006)

27 TAHAPAN TRANSFER ASET Daftar Aset Serah Terima Penetapan Status
Inventarisasi Aset Serah Terima Penetapan Status Satuan Kerja NGO/Negara Donor Direktorat Manajemen Aset Depkeu

28 PROSEDUR SERAH TERIMA ASET

29 Telah diinventarisasi
MANAJEMEN ASET TA Proses inventarisasi Telah diinventarisasi Telah Serah Terima satker Rp (000) 2005 & 2006/L 12 9 5 2006 38 28 off budget - 3 Total 50 37 17 Total telah ditangani Direktorat Manajemen Aset : 104 Satker Senilai Rp

30 BAB VI Keberlanjutan Pemulihan Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD -Nias
RENCANA JANGKA MENENGAH NAD-NIAS RENCANA AKSI PASCA 2009

31 RENCANA JANGKA MENENGAH PROVINSI NAD - NIAS
1. Bidang Pemerintahan, politik, dan hukum a. Aparatur pemerintah yang sehat b. Penyelesaian Tata Ruang dan Adminstrasi Kab/Kota pemekaran c. Politik yang Sehat d. Taat Peraturan Perundang-Undangan 2. Bidang Ekonomi a. Koperasi dan UKM b. Ekspor Non Migas c. Pengurangan Resiko Bencana 3. Bidang Infrastruktur a. SDA b. Lingkungan c. Perumahan d. Pertanahan 4. Bidang Pendidikan a. Perluasan Akses b. Peningkatan Mutu c. Pendidikan Islami 5. Bidang Kesehatan a. Kualitas Pelayanan b. Kualitas Tenaga Medis 6. Sosial Budaya a. Syariat Islam b. Peranan Perempuan c. Penyandang cacat dan Duafa d. Kesejahteraan Masyarakat KEPULAUAN NIAS : 1. Perumahan dan Permukiman: a. Perumahan b. Penataan ruang 2. Infrastruktur: a. Pekerjaan umum b. Perhubungan c. Pertanahan d. Komunikasi dan informasi 3. Ekonomi: a. Koperasi dan UKM b. Penanaman Modal Daerah 4. Kelembagaan dan Sosial Masyarakat: Pendidikan, Kesehatan, LH, Kependudukan, Perempuan, KB, Sosial, Tenaga Kerja, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa 31 31

32 Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah
RENCANA AKSI PASCA 2009 Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai pada tahun 2009 Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi 32 32

33 PRINSIP-PRINSIP DAN TUGAS STAKEHOLDERS MENGHADAPI EXIT STRATEGY
Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer kegiatan pemulihan. Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses pemulihan, dan Menyiapkan mekanisme skema manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah 33 33

34 BEBERAPA KRITERIA PROGRAM DALAM EXIT STRATEGY
Mengakomodasi skema pengurangan resiko bencana dan/atau pengurangan kemiskinan Program dengan pembiayaan gabungan oleh BRR dan Pemerintah Daerah Program lanjutan dari tahun 2008 dan harus selesai di tahun 2009 Program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi Program yang bertujuan untuk menginstitusionalisasikan skema pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah 34 34

35 STRATEGI DASAR PELAKSANAAN EXIT STRATEGY
1. Memastikan transisi fase rekronstruksi menuju exit strategy yang lancar dengan sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemulihan. 2. Diperlukan kelembagaan yang memastikan terjadinya fase peralihan rekonstruksi menuju exit strategy. Sejak Mei 2006, BRR Perwakilan Nias memfasilitasi terbentuknya Sekretariat Bersama. Fungsi Sekber : Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan,pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Melakukan pengelolaan data dan informasi yang Mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Memperkuat hubungan antar stakeholder melalui strategi komunikasi yang jelas Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 35 35

36 PERAN PEMDA MENGHADAPI EXIT STRATEGY
1. Dari transisi menuju exit strategy diharapkan terciptanya kondisi pemulihan yang berkelanjutan pasca BRR. Peran Pemda dalam mengawal proses rehab-rekons yang berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar. 2. Karena Pemda merupakan penanggung jawab pembangunan di daerah. 3. Dalam rangka mendukung ke arah itu Pemda perlu didukung dengan penyiapan aspek kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, sistem dan mekanisme penganggaran 36 36

37 RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Melakukan upaya penyusunan draf final Rencana Aksi sehingga dapat melahirkan dokumen perencanaan Dapat disepakati jadwal kegiatan bersama, sehingga dapat dicapai target akhir berupa Buku Rencana Aksi beserta lampiran Rencana Rinci Target penyelesaian Rencana Aksi pada akhir Juli 2007, sehingga dapat segera ditindaklanjuti melalui pendanaan APBN-P 2007 Hal –hal yang tidak terkait dengan rehab-rekons pasca Gempa dan Tsunami NAD-Nias tanggal 26 Desember 2004 dan Gempa di Kepulauan Nias tanggal 28 Maret 2005 akan diakomodasi dalam rencana pembangunan jangka menengah Provinsi NAD dan Kepualaun Nias Provinsi Sumatera Utara 37

38 Terima Kasih