Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Perundangan Pemerintahan Daerah

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Perundangan Pemerintahan Daerah"— Transcript presentasi:

1 Perundangan Pemerintahan Daerah
Minggu IV Pemerintahan Daerah Semester Genap 2010 STIA LAN Dosen: Ratri Istania

2 Pembabakan Pemda : Negara Republik Indonesia (UU 22/1948): Provinsi/Daerah Istimewa Swatantra Neo Swatantra Desa Republik Indonesia Serikat/RIS (UU 40/1950): Negara bagian Semi Swatantra 1974: Orde Baru/NKRI (UUD’45) Sistem prefektoral Prefektoral integrated sentralistis

3 Pembabakan Pemda lanj. 1999-2004
Orde Reformasi (Amandemen UUD’45 & UU 22/1999 & UU 32/2004) Sistem prefektoral Prefektoral unintegrated

4 Orde Baru UUD’45 ps. 18 General Competence
Desentralisasi: penyerahan urusan pusat di atasnya (urusan pemda) Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang/vertikal atasnya (pejabat vertikal di bawah daerah, kepala wilayah) UU 5/1974 Pokok-pokok Pemda Pemerintah pusat perangkat NKRI Presiden beserta pembantunya

5 Orde Baru UUD’45 ps. 18 lanj. Ultra vires
Otonomi Daerah Tingkat II: hak, wewenang, kewajiban (mengatur rumah tangga dengan peraturan) Pemda: kepala daerah dan DPRD Prefektur terintegrasi Pada kepala wilayah/kepala daerah

6 Orde Reformasi UUD’45 ps.18 UU 22/1999:
Tidak ada lagi tingkatan daerah Integrated prefectoral system functional system: pemprov/kepwil adm kepala daerah otonom (dekonsentrasi) Kepala daerahotonom Bupati/Walikota dipilih DPRD Kecamatan desentralisasi

7 Orde Reformasi UUD’45 amandemen ps.18
Prefectoral terintegrasi provinsi Local self government/otonomi kab/kota

8 Tipologi Pemda Sistem prefektur (wilayah daerah tk. I, II, III):
Unitegrated prefectoral system Integrated prefectoral system Wil. Adm. Azas dekonsentrasi Instansi vertikal wil. Kerja=wil. Adm. Pemerintah pusat=>wakil wil.=>walikota/camat Bupati/walikotamadya Gubernur

9 Tipologi Pemda lanj. Sistem fungsional (negara anglo saxon):
Daerah otonom/wil. Kerja sendir Pimpinan kepala daerah memimpin wil. Adm non wil. Kerja dep. Departemen=>kepala instansi vertikal daerah Local special purpose rep. Perbedaan wil. Kerja/jurisdiksi Pelayanan umum fungsional


Download ppt "Perundangan Pemerintahan Daerah"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google