KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA AIR SAP (2-1)

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA AIR SAP (2-1)"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN SUMBERDAYA AIR SAP 2103 3 (2-1)
PRODI MAGISTER PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PERTANIAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER

2 Diskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas tentang Paradigma kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya air beserta berbagai perangkat aturan serta perundang-undangan yang menjadi dasar dalam upaya penegakan pengelolaan sumberdaya air pertanian termasuk hukum adat dan tradisi masyarakat lokal. Dinamika kelembagaan sumberdaya air yang terdiri dari aspek batas yuridiksi, hak kepemilikan, aturan representatif sampai pada Penerapan pendekatan kelembagaan (rule of the game) dalam pengelolaan sumberdaya air yang memiliki karakteristik sebagai common-pool resources (CPRs). Mengkaji Kegagalan (failure) dan kerentanan (fragility) tatanan kelembagaan, kerangka kerja (framework) untuk menganalisa kelembagaan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumberdaya air.

3 Kompetensi Mata Kuliah
Mahasiswa menguasai teori kelembagaan dan memahami fenomena kebijakan sumberdaya air yang berlaku saat ini agar mampu mengembangkan keilmuan, pemikiran logis, kritis dan sistematis terkait kebijakan dan kelembagaan sumberdaya air.

4 Kegiatan Pembelajaran meliputi (a) kuliah/ceramah dan diskusi, sebanyak 26 kali, yaitu menit tatap muka dan (b) praktikum dan diskusi, sebanyak menit berupa kegiatan di laboratorium lapang Penilaian (asesmen), meliputi kuis/tugas 20 persen, Ujian Tengah Semester 20 persen, dan Ujian Akhir Semester 30 persen, serta praktikum 30 persen. Pembina Mata Kuliah adalah : Dr. Luh Putu Suciati, S.P, M.Si (koordinator) Dr. Ir.Heru Ernanda, MT Prof. Dr. Dominikus Rato,S.H,M.H

5 BLUE GOLD

6 Water Availability in Indonesia
TP : Total Potential (bollion m3/yr) PC : Per Capita (1.000 m3/cap/yr) INDONESIA TP (TOTAL) : 3.906,5 PC (AVERAGE) : 16,4 KALIMANTAN TP : PC : 95,9 SULAWESI TP : 299,2 PC : 17,51 PAPUA TP : 1.062,1 PC : 299,5 SUMATERA TP : 840,7 PC : 16,73 MALUKU TP : 176,7 PC : 71,1 JAVA TP : 154 PC : 1,21 BALI & NUSA TENGGARA TP : 49,6 PC : 3,88

7 AVAILABLE RAW WATER (106 m3/year)
Water Utilization in Indonesia DISTRIBUTION (106 m3/year) INDONESIA 3.906,500 SUMATERA 840,700 JAVA 164,000 KALIMANTAN 1,314,000 SULAWESI 299,200 BALI + NUSA TENGGARA 49,600 MALUKU 176,700 PAPUA 1,062,100 AVAILABLE RAW WATER (106 m3/year) POTENTIAL UTILIZED 3,906,500 691,300 ALREADY UTILIZED (106 m3/year) 175,100 (25.3%) NOT YET UTILIZED (106 m3/year) 516,200 (74.7%) DMI (106 m3/year) 34,100 (19.5%) IRRIGATION (106 m3/year) 141,000 (80.5 %) Note: D : Domestics M : Municipal I : Industry Source: Puslitbang SDA, 2012 Roadmap CC Water Sector, 2011 DM (106 m3/year) 6.400 (3,7%) INDUSTRY (106 m3/year) (15,8%)

8 Irrigation Profile in Indonesia
IRRIGATION PROFILE OF INDONESIA TOTAL IRRIGATION AREA : 7,230,183 HA ISLANDS CP Productivity (ton/ha) SUMATERA 1.3 4.3 JAVA 1.9 5.5 KALIMANTAN 1.4 4.8 SULAWESI 1.0 4.0 BALI + NT MALUKU 4.2 PAPUA 3.8 RATA-RATA 4.6 Sources of water for Paddy Field in Indonesia (Ha) Reservoirs ( Ha) Non-Reservoirs ( Ha) Reservoirs Non Reservoirs

9

10 one integrated management
One river one plan one integrated management

11

12

13 Paradigma Kelembagaan
Pengelolaan SD air SD air kebanyakan mrp barang publik perlu intervensi pemerintah dlm pengalokasiannya. Memiliki kelebihan & kekurangan aspek equity  pemerintah dpt mengalokasikan air ke wilayah miskin air  masyarakat miskin akses air, Namun dibarengi subsidi  selanjutnya menimbulkan inefisiensi pemanfaatan air. Kelemahan utama  rendahnya partisipasi masyarakat dlm pengelolaan air shg sulit mencapai pemanfaatan air yang efisien.

14 8 aspek ekonomi kelembagaan
Cenderung menekankan pada proses evolusioner melalui penolakan thd teori ekonomi klasik yg percaya pada penyesuaian otomatis lewat perubahan dlm sistem harga Menolak pandangan ekonomi neoklasik mengenai pasar bebas & pasar yg efisien. NIE mengutamakan pandangan eksistensi kelembagaan yg mengandaikan tindakan kolektif dr individu dlm msy eleman Ek.neo-klasik Ek Kelemb Satuan observasi Komoditas & harga Tran-saksi postulat keseimbangan Ketidak-seimbangan

15 8 aspek ekonomi kelembagaan
Faktor teknologi tdk “given” tapi mrp proses berkesinambungan Sbrdaya dialokasikan melalui macam2 struktur kelembagaan & beragam hub kekuasaan yg berkembang di msy Teori kelembagaan mrp nilai (value) yg tdk melihat harga2 relatif namun kepentingan thd kelembagaan, struktur sosial & perilaku Eleman Ek.neo-klasik Ek Kelemb Tujuan individu Diri sendiri Diri sendiri & orang lain Visi ekonomi Meng-arah ke statis Meng-arah ke dinamis

16 8 aspek ekonomi kelembagaan
6. Kultur & kekuasaan menentukan cara individu berperilaku. Individu diikat o/ norma & nilai shg cenderung bertindak kolektif berlawanan dg pandangan neoklasik yg memaksimalkan kepentingan individu Ahli ekonomi kelembagaan lebih “pluralistik” atau demokratis Ekonomi kelembagaan melihat ekonomi mrp cara pendang menyeluruh & mencoba menjelaskan aktivitas ekonomi dlm perspektif multidisiplin Eleman Ek.neo-klasik Ek Kelemb Sikap thd kegia-tan kolektif Me-lawan Tdk dpt dihindari Peranan Membe-rikan pilihan Mereko-mendasi pilihan