Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
2
Permasalahan Regional
Kesenjangan Antara KAwasan TIMur INdonesia (KATIMIN) dengan KAwasan BARat INdonesia (KABARIN) Kesenjangan Antara Luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa Kesenjangan Antara Pusat Industri dengan Bukan Pusat Industri (khususnya di Pulau Jawa)
3
Kluster Industri Indonesia 63% terkonsentrasi di Jawa; 12,6% di Sumatra
12,60% 4,83% NAD 8,14% 0,78% 0,91% Sumut Kep. Riau Kaltim Sulut Maluku Utara Sumbar Riau Kalbar Gorontalo Jambi Babel Kalteng Sulteng Bengkulu Sumsel Kalsel Maluku Irian Jaya Barat Sulsel Sultra Lampung 26,36% Papua DKI Jakarta 11,02% Banten Jateng Jatim Jabar 62,79% Bali DI Yogya NTB 12,80% 4,41% NTT 18,14% 3 3
4
Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin
1 Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin (Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. Ini terlihat dari aktivitas industri manufaktur, pajak-pajak pusat, dana & kredit perbankan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: (%) 4 Sumber: Diolah dari BPS
5
Do local fundamental indicators matter?
Distribusi Geografis Penyerapan Tenaga kerja industri (%)
6
KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN)
Di Jatim, kawasan tengah (Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri) merupakan growth pole
7
Penyebab…. Jargon Politik
Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Jargon Sistem Ekonomi latah terhadap sitem “tricle down effect” yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah maju Jargon Strategi Ekonomi Strategi penentuan lokasi-lokasi pertumbuhan disebut National Urban Development Strategic (NUDS)
9
Otda sudah dimulai sejak 1903…
Sumber: Jaya & Dick (2001)
10
Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi 1990-2000 (lanjutan . . . )
11
UU NO.32 TH 2004 UU NO.33 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH DAERAH HARUS MAMPU MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SENDIRI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DITUNTUT KEMAMPUAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMINYA.
12
OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT DESA KOTA KABUPATEN AUTONOMOUS REGION PROVINSI PERUBAHAN MENDASAR Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif. Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya: Gubernur tetap wakil pusat Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat
13
KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH
14
PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH
PERSENTASE (%) PAD BAGI HASIL DAU/DAK Propinsi (Total): Tahun 2001 33,9 26,1 22,8 Tahun 2002 39,4 21,4 19,3 Kabupaten/Kota (Total): 6,5 17,6 68,1 7,4 16,5 62,2 Ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat terus berlanjut
15
JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAH
16
REINVENTING PERAN PEMDA & DPRD
ENTREPRENEUR JELI, INOVATIF, PRO-AKTIF KOORDINATOR DALAM KEBIJAKAN & STRATEGI FASILITATOR PERBAIKAN LINGKUNGAN PERILAKU STIMULATOR PRO-BISNIS
17
MASALAH Pembagian Urusan Pembagian Pendapatan Pelayanan Masyarakat?
Standar Minimum Fanatisme Daerah Putra Daerah (PAD) Aset Daerah Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah Disintegrasi? Eksternalitas antar daerah
18
Debirokratisasi Perijinan
Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta Kantor Perijinan Pelayanan satu atap satu pintu PROTAP jelas Besarnya biaya jelas Debirokratisasi Perijinan Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diper-hitungkan sebagai penyertaan modal Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan Setiap rencana investasi Pemkab selalu melibatkan Lembaga Legislatif dan Muspida Membantu dalam kegiatan sosialisasi Pemkab membantu investor dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat
19
BAGAIMANA MENGELOLA EKONOMI & BISNIS LOKAL
Presentasi serupa
