Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)

Presentasi berjudul: "Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)"— Transcript presentasi:

1 Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Anggun Nabila, SKM, MKM

2 POIN –POIN PEMBAHASAN Mengapa harus Undang-Undang? Ruang Lingkup
Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit

3 MENGAPA HARUS UNDANG-UNDANG?

4 Undang-Undang Utama di Sektor Kesehatan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang_undang Nomor 52 Tahun tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Undang-undan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Professional Autonomy: Kemampuan untuk mengontrol prosedur kerjanya, menyusun standar (standar profesi, standar pelayanan dan standar pendisiplinan), akuntabel terhadap standar yang disusunnya dan memiliki lembaga yang terdiri dari anggota profesi itu sendiri

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10
Materi Muatan Undang-Undang: pengaturan lebih lanjut dari UUD RI Tahun 1945 perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UU pengesahan perjanjian internasional tertentu tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

6 Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat
Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat? Keuntungan dan kerugian diatur dengan Undang-Undang?

7 pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin UUD RI Tahun 1945
Rumah Sakit memiliki karateristik khusus (Iptek dan sosial ekonomi) namun harus tetap mampu memberi pelayanan yang bermutu, aksesibel dan afordabel dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit pengaturan hak dan kewajiban masyarakat (hak dan kewajiban RS?) bahwa pengaturan mengenai rumah sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum (?)

8 RUANG LINGKUP

9 Tugas dan Fungsi Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah Persyaratan Jenis dan Klasifikasi Perizinan Kewajiban dan Hak Penyelenggaraan Pembiayaan Pencatatan dan Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan Ketentuan Pidana

10 PERIZINAN DAN KLASIFIKASI

11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014
Pendirian dan Penyelenggaraan Bentuk Rumah Sakit Klasifikasi Rumah Sakit Perizinan Rumah Sakit Registrasi dan Akreditasi Rumah Sakit Penamaan Rumah Sakit Pembinaan dan Pengawasan Ketentuan Peralihan

13 Pokok-Pokok Perubahan
Pasal 2-Pasal 5 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Teknis Hanya mengacu pada Pasal 7 Undang- Undang RS Mengakomodir Keputusan Mahlkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013: Pengecualian Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UURS dalam Pasal 5 Permenkes Nomor 56 Tahun 2014

14 Pokok-Pokok Perubahan
Pasal 7-Pasal 9 tentang Bentuk Rumah Sakit Rumah Sakit bergerak merupakan Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Rumah Sakit bergerak dapat berbentuk bus, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer. Rumah Sakit lapangan merupakan Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang berpotensi bencana atau selama masa tanggap darurat bencana. Rumah Sakit lapangan dapat berbentuk tenda di ruang terbuka, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai Rumah Sakit.

15 Pokok-Pokok Perubahan
Pasal 12 tentang Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit Penambahan Rumah Sakit D Pratama Pasal 13 tentang dasar pengklasifikasian Rumah Sakit Ketentuan pokok tentang persyaratan bangunan dan prasarana

16 Pokok-Pokok Perubahan
Pasal 14- Pasal 58 tentang Persyaratan masing-masing Kelas RS Umum Tidak ada pengaturan jumlah minimal tempat tidur Pengaturan proporsi tempat tidur perawatan Kelas III (30% RS Pemerintah, 20% RS Milik Swasta) Pengaturan proporsi tempat tidur rawat intensif (5%) Pengaturan jumlah tenaga kefarmasian Ketentuan persyaratan RS Kelas D Pratama diatur tersendiri Pasal 59-Pasal 62 tentang Rumah Sakit Khusus Akan diatur dalam Peraturan tersendiri

17 Pokok-Pokok Perubahan
Bab IV tentang Perizinan Rumah Sakit Jangka waktu izin mendirikan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun Tidak ada izin operasional sementara Kegiatan Visitasi ditujukan untuk pemberian rakomendasi penerbitan izin operasional dan penetapan kelas Penerbitan izin operasional sekaligus menetapkan Kelas Rumah Sakit Visitasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari perwakilan institusi pemberi izin, institusi pemberi rekomendasi dan asosiasi perumah sakitan

18 Pokok-Pokok Perubahan
Pasal 76 Ketentuan Pokok tentang Registrasi Rumah Sakit Pasal 77 tentang penamaan rumah sakit Tidak boleh menggunakan kata internasional, international, kelas dunia, world class, global dan/atau yang disebut nama lainnya yang bermakna sama Dilarang menggunakan nama orang yang masih hidup. Memperhatikan nilai dan norma agama, sosial budaya, dan etika.

19 Ketentuan Peralihan Ketentuan Peral
Izin dan penetapan kelas berdasarkan Peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin; Permohonan izin dalam proses sebelum ditetapkan Permenkes baru, tetap dilaksanakan sesuai Permenkes lama Rumah Sakit yang telah memiliki izin berdasarkan Permenkes lama tetapi belum ditetapkan kelasnya harus mengajukan permohonan Izin Operasional berdasarkan Permenkes baru paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan; Penamaan RS harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; Rumah Sakit Pemerintah, yang belum berbentuk unit pelaksana teknis harus menyesuaikan diri paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

20 Peraturan yang Dicabut Ketentuan Peral
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, kecuali Lampiran II Kriteria Klasifikasi Rumah Sakit Khusus sepanjang belum diganti; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2264/Menkes/SK/XI/2011 tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit

21