SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA

Presentasi berjudul: "SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 SISTEM KEPARTAIAN & PEMILU INDONESIA
PARTAI POLITIK

2 Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. * Kelahiran partai politik di negara-negara eropa barat hanya menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, seperti di Inggris dan Prancis. Disini partai politik belum berperan dalam proses politik kenegaraan. ** Kegiatan partai politik pada saat itu masih bersifat elitis dan aristrokrasi, dimana hanya mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutannya kepada raja.

3 Partai pada masa itu hanya mengutamakan kemenangan pada pemilihan umum untuk mendapatkan dukungan yang besar dalam parlemen, sedangkan waktu diantara dua pemilu biasanya kurang aktif. Kemudian partai tidak memiliki disiplin partai yang ketat, dan pungutan iuran tidak dipentingkan; oleh karena itu partai semacam ini dinamakan patronage party (partai lindungan yang dilihat dari patron-client relationship). * Disini partai lebih mengandalkan kekuatan pada jumlah massa sehingga dinamakan juga partai massa, kemudian berkembang pada orientasi memperjuangkan suatu program, seperti partai Demokrat dan Republik di Amerika Serikat.

4 Dalam perkembangannya, muncul partai diluar parlemen, dimana partai-partai ini bersandar pada ideologi atau Weltanschauung tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen Demokrat, dsb. Di dalam partai semacam ini Disiplin partai sangat ketat. * Pimpinan partai biasanya akan sangat kuat menjaga kemurnian doktrin politik yang dianutnya dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggotanya yang menyimpang dari garis atau kebijakan partai yang telah ditetapkan.

5 Partai dengan ideologi yang sangat kuat disebut juga sebagai Partai kader, Partai Ideologis, atau partai Asas (Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Sosial Demokrat), dimana ia memiliki pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan partai dan berpedoman pada disiplin partai yang ketat dan mengikat. * Pendidikan kader sangat diutamakan dalam partai ini, dimana calon-calon anggota partai disaring dengan berbagai persyaratan untuk menjadi anggota partai; dalam mempertahankan ikatan batin dan kemurnian ideologi maka dipungut iuran secara teratur, dan partai kader biasanya lebih kecil daripada partai massa.

6 Daniel Bell (1960) dalam Meriam Budiarjo, (dasar2 ilmu politik, 2008:402), mengatakan bahwa “Di Barat, ada konsensus di antara para intelektual tentang masalah politik, yaitu diterimanya negara kesejahteraan (Welfare State); diidamkannya desentralisasi kekuasaan; sebuah sistem ekonomi campuran (mixed economy) dan pluralisme politik (political pluralism); Dengan demikian masa ideologi telah berakhir”. (In the western world, therefore, there is a rough consensus among intellectuals on political issue; the acceptance of a Welfare State; the desirability of decentralized power; a system of mixed economy and of political pluralism. In that sense, too, the ideological age has ended).

7 Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional agar dapat melaksankan programnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat / rakyat. * Menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan perintah kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.

8 Sigmund Neumann dalam bukunya Modern Political Parties, mengemukakan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. * Menurut Giovanni Sartori, menyatakan bahwa Partai Politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

9 Di negara demokrasi partai relatif dapat melaksanakan fungsinya sesuai harkatnya yaitu sebagai wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa; sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya sebab lebih banyak menjalankan kehendak penguasa semata. * Fungsi-fungsi partai politik di negara demokrasi : 1. Sebagai sarana komunikasi politik. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Sebagai sarana rekruitmen politik. 4. Sebagai sarana Pengatur Konflik.

10 Sebagai sarana Komunikasi Politik; dimana dalam masyarakat modern banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang, dimana dalam hal ini ada proses interest aggregation atau penggabungan kepentingan dan interest articulation atau perumusan kepentingan. * Fungsi aggregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan merupakan fungsi dalam komunikasi politik, sebab komunikasi akan berjalan dengan apabila kedua fungsi ini dapat berjalan dengan lancar. ** Kemudian parpol juga memainkan peranan penting sebagai jembatan penghubung antara pemerintah (penguasa) dengan masyarakat (rakyat).

11 Sebagai sarana Sosialisasi Politik; adalah sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada; dimana hal itu menetukan sikap politik seseorang mengenai Nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. * Proses sosialisasi politik adalah suatu proses yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan “budaya politik” suatu masyarakat yaitu norma-norma, nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya; kemudian hal ini sangat berkaitan erat dengan pembelajaran (pendidikan) politik terhadap suatu generasi secara terus menerus dan berkelanjutan. ** Sosialisasi politik juga berguna untuk membentuk suatu image bagi suatu partai politik.

12 Sebagai sarana Rekruitmen Politik; adalah suatu proses yang berkaitan pada masalah seleksi kepemimpinan baik di internal partai maupun di eksternal partai, termasuk untuk menyeleksi anggota partai yang bergabung kedalam partai. * Rekruitmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. ** Ada berbagai cara untuk melakukan rekruitmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasif ataupun cara mobilisasi terbuka.

13 Sebagai sarana Pengatur Konflik (Conflict Management); adalah peran partai politik dalam menekan atau membantu mengatasi konflik, minimal akibat dari konflik bisa ditekan seminimal mungkin; disini elite partai politik harus dapat menumbuhkan pengertian diantara pihak yang berkonflik dan secara bersamaan meyakinkan pendukungnya. * Disini partai politik diharapkan dapat sebagai penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya, selain itu juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan beragam dan yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. ** Menurut Lijphart bahwa “Perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerjasama diantara elite-elite politik”.

14 Klasifikasi sistem kepartaian: 1
Klasifikasi sistem kepartaian: 1. Sistem Partai Tunggal, dimana di dalam suatu negara hanya satu partai yang dominan yang mengatur seluruh kehidupan bangsa, seperti di China, Negara-negara Afrika, dan Kuba, serta Soviet (dahulu). 2. Sistem Dwi Partai, dimana ada dua partai politik yang selalu dominan memenangkan dua tempat teratas dalam pemilu secara bergiliran dan dengan demikian memiliki kedudukan yang dominan, seperti : di Inggris, Amerika Serikat, Filiphina, Kanada dan Selendia Baru. 3. Sistem Multi Partai, dimana terdapat banyak partai politik yang memiliki dukungan politik yang tersebar tanpa ada satu partai yang dominan menguasi sebagian besar dukungan, sehingga dalam membentuk atau menjalankan parlemen diperlukan koalisi.