Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku.

Diterbitkan olehVerawati Budiono Telah diubah "5 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku."— Transcript presentasi:

1 Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini (ps 2 UU 3/2006)

2 Peradilan Agama Pengadilan agama (tk 1) Pengadilan tinggi agama (tk 2)

3 Pengadilan Agama adalah badan peradilan agama pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama adalah peradilan agama tingkat kedua yang berkedudukan di Ibukota Provinsi ,dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Download ppt "Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (Ps 1 butir 1 UU 7/1989) Peradilan Agama adalah salah satu pelaku."

Presentasi serupa

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Pengertian Peradilan, Pengadilan

Pengertian Peradilan, Pengadilan
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :

PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
Dasar Berlakunya Hukum Adat

Dasar Berlakunya Hukum Adat
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM

TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.

PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – 38 2. UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.

BANTUAN HUKUM. DASAR HUKUM 1. UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAANKEHAKIMAN PASAL 37 – UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 56.
SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA

SUSUNAN HIERARKI & ORGANISASI PERADILAN AGAMA
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.

Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata

PERJANJIAN PERKAWINAN Menurut KUHPerdata
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO

KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU, KAMIS,………………

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA TIM PRADIGA FHUI RABU, KAMIS,………………
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara

bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016

PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
Lembaga Hukum (Law Institution)

Lembaga Hukum (Law Institution)
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002

PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002

Presentasi serupa

Iklan oleh Google