GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK Oleh : DR. MULYADI, SP., M.Si. 1.

Presentasi berjudul: "GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK Oleh : DR. MULYADI, SP., M.Si. 1."— Transcript presentasi:

1 GAMBARAN UMUM KEUANGAN PUBLIK Oleh : DR. MULYADI, SP., M.Si. 1

2 KEUANGAN PUBLIK Pembiayaan atau segala sesuatu yang dinilai dengan uang sebagai bagian aktivitas Negara, baik sebagai organisasi kekuasaan publik maupun badan keperdataan, dengan maksud memperoleh manfaat dan tujuan tertentu. Kegiatan keuangan pemerintah mencakup : Pengelolaan pendapatan dan belanja pemerintah. Pengambilan keputusan. Analisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. 2

3 Lanjutan: KEUANGAN PUBLIK
Yang termasuk pemerintah: Seluruh unit pemerintah Institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Keuangan Publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Sektor publik: seluruh unit pemerintah dan institusi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah (termasuk BUMN/D). Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis: Belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara Mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. 3

4 KEUANGAN PUBLIK Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang termasuk pemerintah: Seluruh unit pemerintah Institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah Keuangan publik menjelaskan dan menganalisis: Belanja publik dan teknik-teknik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja tersebut. Mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh negara Mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu. 4

5 5

6 KEUANGAN PUBLIK MEMPELAJARI
Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah,  setiap keputusan akan mempunyai pengaruh terhadap ekonomi, keuangan rumah tangga dan swasta Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. 6

7 7

8 8

9 FOKUS KEUANGAN PUBLIK Pendapatan dan Belanja Pemerintah
Menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. 9 9

10 Kondisi Jalan sebelum Pembangunan
Kondisi Jalan Sesudah Pembangunan ± 4 Km 10 Kondisi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Rusak Berat

11 Infrastruktur Jembatan
JembatanSijang I (APBD) Jembatan (APBN) 11

12 ALASAN MEMPELAJARI KEUANGAN PUBLIK
Keuangan publik erat kaitannya dalam proses pengambilan keputusan berdasar asas demokrasi  Politik Anggaran Apabila para pemilih wakil rakyat memonitor aktivitas para wakilnya, maka para wakil rakyat ini tentunya akan bekerja lebih keras dan berusaha meyakinkan para pemilihnya bahwa kontribusi mereka atas pembayaran-pembayaran pajak akan menyebabkan pencapaian kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. 12

13 Lanjutan: ALASAN MEMPELAJARI KEUANGAN PUBLIK
2. Sektor publik telah mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu dalam jumlah yang sangat besar nilainya. Mengapa pemerintah memerlukan anggaran sebanyak itu, digunakan untuk apa uang-uang itu, dan apakah uang tersebut digunakan dengan bijaksana? Apakah hasil penerimaan pajak (terutama pajak penghasilan) dari rumah tangga memang relevan dengan aktivitas-aktivitas sektor publik ini? Apakah pengeluaran-pengeluaran untuk masing-masing jenis tersebut dilakukan dengan bijaksana? 13

14 Pembangunan Jalan 14

15 Lanjutan: ALASAN MEMPELAJARI KEUANGAN PUBLIK
3. Masyarakat akan menaruh perhatian lebih pada aktivitas belanja publik setelah mereka membayar pajak, sebagai akibat berkurangnya porsi pengeluaran pribadi. 15

16 PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB MELAKUKAN TIGA KEGIATAN PUBLIK UTAMA
Penyediaan Pertahanan Nasional, Menjaga Keadilan Sosial Melaksanakan Pekerjaan Umum yang tidak dilakukan oleh swasta. Menurut John Stuart Mill : Pemerintah harus memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan dari dalam maupun dari luar  Perlu Pertahanan Nasional Pemerintah harus bersifat inferior dalam kegiatan industri dan perdagangan  Kegiatan Ini Biasanya Dilakukan Oleh Sektor Swasta Individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingannya sendiri  Untuk Barang Publik / Kepentingan Publik Perlu Pemerintah 16

17 17

18 PENTINGNYA SEKTOR PUBLIK
Alasan-alasan pemerintah bertanggung jawab melakukan kegiatan publik, diterapkan dalam ekonomi kapitalis, namun akhirnya gagal karena mekanisme pasar dalam sistem kapitalis mempunyai beberapa kelemahan Adanya barang publik  tidak dapat disediakan oleh pasar Adanya perbedaan biaya pribadi dan biaya sosial, manfaat pribadi dan manfaat sosial, sehingga perlu pemerintah untuk mengelola biaya dan manfaat sosial Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola oleh swasta Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha tertentu Adanya inflasi dan deflasi yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis oleh mekanisme pasar Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar pelaku ekonomi pasar. 18

19 TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI PUBLIK AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK 19

20 PERBEDAAN LK SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA LAPORAN KEMENTERIAAN PEMERINTAH
LK SEKTOR SWASTA Fokus finansial dan politik Kinerja secara finansial dan non finansial Pertanggungjawaban kepada Parlemen dan masyarakat luas Berfokus pada bagian Organisasi Melihat ke masa depan secara detail Aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan Laporan diperiksa oleh Treasury Cash Accounting Fokus finansial Sebagian besar diukur secara Finansial Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Berfokus pada organisasi secara keseluruhan Tidak dpt melihat masa depan secara Detail Aturan pelaporan ditentukan oleh UU, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi Laporan keuangan diaudit oleh auditor independen Accrual Accounting 20

21 A. 1. Pertanggungjawaban Administrasi Publik
Kumorotomo (1994) menyatakan bahwa pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi, yang menyangkut tindakan, atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain sehagai ia dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Dalam administrasi publik, pertanggungjawaban tersebut mengandung konotasi: Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability); baik akuntabilitas eksplisit maupun akuntabilitas implisit; 2) Pertanggungjawaban sbg Sebab-Akibat (Causal): Pertanggungjawaban kausal yang eksplisit terdiri dari 4 unsur, yaitu: sumber daya (resources), pengetahuan, pilihan, dan maksud (purposes). 4 unsur ini harus ada di dalam melakukan pertanggung jawaban urusan publik. Sedangkan pertanggungjawaban kausal implisit adalah landasan pokok bagi pelaksanaan suatu urusan publik, misalnya: kesejahteraan buat sesama. 21

22 Lanjutan : A. 1. Pertanggungjawaban Administrasi Publik
3) Pertanggungjawaban sebagai Kewajiban (Obligation) Seseorang bertanggungjawab sesuai kewajibannya utk melakukan sesuatu diartikan bahwa (a) dia menggunakan kapasitas yang ada untuk melakukan pertanggungjawaban kausal kepada orang lain yang memberikan kepadanya pendelegasian wewenang, dlm rangka menyempurnakan hal-hal yang dipertanggungjawabkan tersebut, dan (b) dia harus melaksanakan setiap tahapan dari kontribusi kausalnya secara eksplisit. 22

23 AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK
Siapa itu Pejabat Publik? Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 23

24 2. Akuntabilitas Pejabat Publik
Akuntabilitas merupakan masalah sentral bagi pemerintah yang disebut sebagai pemerintahan yang demokratis. Pejabat publik harus mengikuti keinginan rakyat, karena kepada rakyatlah pejabat publik tersebut harus bertanggungjawab. Adanya evaluasi atas kegiatan pejabat publik , apakah berada di dalam atau di luar batas kewenangannya merupakan petunjuk ttg konsep aktuntabilitas. Ada beberapa jenis akuntabilitas, menurut Carino (Victoria A, Bautista, Ed., 1993); Akuntabilitas Tradisional (Traditional Accountability) Tanggung jawab dari seorang pejabat publik yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam jenjang hierarki organisasi pemerintah. Berfokus pada peraturan penggunaan keuangan negara, kesesuaian atau ketaatannya pada peraturan dan kebijakan pemerintah ttg penggunaan keuangan negara dimaksud. Akuntabilitas tradisional ini dimulai dari pejabat-pejabat tingkat atas dalam birokrasi pemerintah dan pejabat-pejabat legislatif serta judikatif. Standar-standar yang digunakan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan peraturan, disusun oleh pengawas keuangan eksternal. Untuk melakukan kegiatan sesuai dengan standar-standar tersebut pemerintah menyusun prosedur-prosedur, yang merupakan sarana untuk menjamin akuntabilitas tradisional, misalnya: Line Item Budgeting, dan ‘Financial Accounting and Auditing’ 24

25 Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability)
Terkait dgn efisiensi penggunaan dana, peralatan, tenaga kerja, dan sumber-sumber lain. Yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah manajer yang harus mempertanggungjawabkannya kepada atasan dalam birokrasi, kepada Presiden dan Badan Legislatif . Dalam akuntabilitas manajerial, pejabat publik tidak hanya bertanggungjawab thd kesesuaiannya dengan standar dan prosedur tetapi lebih terfokus pada segi ‘input’, yaitu harapan utk tidak terjadi pemborosan dlm penggunaan dana dan barang2 milik negara (menyangkut efisiensi penggunaan dan dan barang-barang milik negara). c. Akuntabilitas Program (Program Accountability) Berkaitan dengan hasil-hasil dari kegiatan pemerintah, misalnya akuntabilitas pejabat publik secara individual maupun unit-unit organisasi, yang kegiatannya secara bersama-sama menuju ke arah keefektivan sesuatu program. Untuk menjamin agar program dapat mencapai hasil yang telah ditentukan maka dilakukan audit kinerja yang komprehensif (comprehensive performance audit). 25

26 KRITERIA DALAM MENILAI PENTINGNYA SEKTOR PUBLIK
Komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen, Adanya preferensi pengambilan keputusan yang terdesentralisasi, Tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi. Karakteristik kebijakan publik mempunyai sifat mengarahkan, mengoreksi dan melengkapi peranan mekanisme pasar 26

27 KRITERIA MENGEVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
1. Equity and Fairness (Keadilan dan kewajaran) Kewajaran dalam persepsi sosial dan fair tidaknya suatu kebijakan publik terhadap isu hak kepemilikan: Misalnya Apakah wajar untuk menutup suatu perusahaan yang menyebabkan polusi udara dimana dalam pertimbangan lainnya, perusahaan tersebut juga menyediakan banyak kesempatan kerja pada saat tingginya tingkat pengangguran Apakah wajar mempertimbangkan untuk menutup bisnis penebangan hutan di sisi lain menghasilkan penghasilan bagi warga setempat  Issue Climate Change (Isu Perubahan Iklim)? Apakah wajar mengenakan pajak yang digunakan untuk kebijakan pendidikan pada semua penduduk termasuk pada keluarga tanpa anak? 27

28 Lanjutan : KRITERIA MENGEVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
2. Economic Efficiency (Efisiensi Ekonomi) Kebijakan publik dapat dianalisis dari sudut Pareto Efficiency yaitu melalui realokasi sumber daya sehingga mencapai kondisi dimana seseorang atau beberapa orang mengalami kepuasan lebih baik tanpa menyebabkan pihak lain terbebani. 3. Paternalism (Sistem Paternal) Kebijakan publik dapat dievaluasi dari asumsi bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan penduduk suatu negara dan pemerintah bebas menentukan kebijakan apa saja. Contoh; Orang tidak akan menabung dalam jumlah yang cukup untuk pensiun sehingga pemerintah harus mengalokasikan penerimaan pajak agar penduduk usia lanjut dapat memperoleh manfaat 28

29 Lanjutan : KRITERIA MENGEVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
4. Freedom of choice (Kebebasan Individu) Apakah kebijakan pemerintah dapat mendorong kebebasan individu dalam bertransaksi ekonomi 5. Stabilization (Stabilisasi) Apakah kebijakan yang diambil pemerintah mampu meningkatkan pengeluaran agregat? Apakah ekonomi sektor swasta - yang dapat memberi pekerjaan pada setiap orang - perlu diintervensi pemerintah? 6. Trade Off Apakah pilihan kebijakan tidak akan mengorbankan tujuan lainnya? Apakah manfaat agregat dapat melampaui beban agregat? 29

30 LANJUTKAN KE EPISODE BERIKUTNYA
30

31 Sekian dan Terima Kasih
Billahi fie sabilil haq Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 31