Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek

Presentasi berjudul: "Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek"— Transcript presentasi:

1 Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor di Jabodetabek
Iskandar Abubakar Ketua DTKJ

2 Peran Besar Sepeda Motor
Motorcycles are a key mode of urban transportation in many Asian developing cities (Barter, 1998; Tuan et al., 2005; Koizumi et al., 2013). In particular, they have been known to provide flexible and inexpensive mobility for low- and middle- income individuals. However, the growing number of motorcycles has led to severe traffic congestion and accidents in developing cities (Phan and Shimizu, 2011; Uy and Regidor, 2011).

3 Jumlah kendaraan di Jakarta

4 Peranan sepeda motor dalam transportasi di Jabodetabek
Tingkat penggunaan sepeda motor yang luar biasa besarnya pada gilirannya akan mengakibatkan: Inefisiensi jaringan transportasi Peningkatan pelanggaran lalu lintas, khususnya pengguna sepeda motor Peningkatan angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor

5 Permasalahan: Peran angkutan umum menurun

6 Metoda pembatasan

7 Pembatasan Sepeda Motor Total
Pembatasan sepeda motor secara keseluruhan kota seperti yang dilakukan di beberapa kota besar Cina. Pengecualian diberikan kepada motor listrik Ada 148 kota di Cina yang melarang penggunaan sepeda motor Diantaranya diawali oleh kota Shanghai, Beijing

8 Pembatasan Sepeda motor di Kawasan tertentu kota
Kota Yangon di Myanmar menerapkan pembatasan penggunaaan sepeda motor dan sepeda ke kawasan tertentu kota Kota Paris sedang mempersiapkan larangan sepeda motor

9 Pembatasan Sepeda motor di Koridor tertentu
Sepeda motor dilarang masuk jalan tol, kecuali jembatan tol tertentu seperti di Jembatan Suramadu Pembatasan sepeda motor di jalan layang non tol

10 Road Pricing untuk motor
ERP dilaksanakan di Singapura bersamaan dengan mobil, namun jumlah sepeda motor di Singapura sangat terbatas. Peraturan perundangan di Indonesia belum mengakomodasi implementasi ERP untuk sepeda motor

11 Kebijakan parkir Pembatasan ruang parkir Kebijakan tarip parkir
Pembatasan pengendalian jumlah ruang parkir disuatu kawasan akan memaksa masyarakat untuk menggunakan angkutan umum karena tidak tersedia ruang parkir di tempat tujuan Kebijakan ini umum dilakukan di negara Eropah Elastisitas tarip parkir mempengaruhi demand, sehingga bisa digunakan sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan sepeda motor Dengan Perda melarang kegiatan usaha parkir bagi masyarakat dihalaman rumah/bangunan yang bukan peruntukan parkir.

12 Kesimpulan Peningkatan pelayanan angkutan umum mutlak diperlukan untuk mengurangi ketergantungan kepada angkutan pribadi Pembatasan sepeda motor yang mungkin dilakukan di Jabodetabek adalah kebijakan parkir : Pembatasan ruang parkir Kebijakan tarip parkir Kebijakan yang diambil harus adil untuk pemakai sepeda motor maupun pemakai mobil